Dalam satu dekade terakhir, pemerintah berupaya keras untuk membangun Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. APBN digunakan sebagai instrumen pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memeratakan distribusi ekonomi, dan menjaga stabilitas nasional. Pembangunan dilakukan di berbagai sektor dan menjangkau seluruh pelosok negeri. Agenda pembangunan terus dipastikan berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Seperti yang dilakukan RSUD Bangli untuk meningkatkan layanan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Renovasinya dilakukan dengan Kerja Sama Pinjaman Daerah yang disalurkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), SMV Kemenkeu. Adanya pendanaan ini, diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas layanan publiknya.

Thalita Amalia, gadis desa, sulung dari 3 bersaudara yang hampir putus sekolah bukan cuma berhasil mendapat beasiswa LPDP RI dan lulus mendapat gelar Master of Arts in Education di UCL. Sebelumnya, Thalita juga pernah menjadi asisten profesor di University of Hawai’i at Manoa, USA. Apa yang membuatnya berhasil?

Dunia tersadar bahwa banyak sekali kebijakan pengendalian perubahan iklim yang berhubungan dengan aspek keuangan. Pemerintah bersungguh-sungguh untuk mengendalikan perubahan iklim di Indonesia

Tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, perkebunan kelapa sawit juga mendorong perkembangan aspek sosial dan lingkungan di Indonesia. Sebagai komoditas utama perkebunan nasional, industri ini membuka lapangan pekerjaan yang luas terutama kepada masyarakat di daerah sekitar perkebunan maupun dari daerah lain di Indonesia. Dari segi lingkungan, Indonesia telah menerapkan ISPO (Indonesia sustainable palm oil). Upaya tersebut merupakan usaha pemerintah menjamin keberlanjutan pengelolaan kelapa sawit agar tidak asal-asalan. Pengelolaannya menerapkan prinsip 3P, yaitu profit, people, dan planet.

Penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai atau PPN yang berlaku sejak 1 april 2022 merupakan salah satu amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pengaturan PPN juga tak terpisahkan dari upaya konsolidasi fiskal dan reformasi perpajakan. Tujuannya adalah mendukung penerimaan pajak yang optimal dan berkesinambungan.

Dalam pidatonya di depan sidang paripurna DPR pada 20 Mei 2022 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keberlanjutan proses penguatan pemulihan ekonomi nasional perlu terus dijaga. Fokus pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dituangkan dalam arah kebijakan ekonomi dan fiskal sebagaimana termuat di dokumen KEM PPKF Tahun 2023.

Kebijakan pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen menjadi topik perbincangan yang bergulir hangat. Tak ayal, pro dan kontra pun bermunculan. Namun, sebelum kita membahas soal kenaikan PPN, ada baiknya kita perlu mengetahui mengenai konsep dasar PPN.