Artikel

Pajak Menyapa: Pendekatan Humanis dalam Edukasi dan Pelayanan Perpajakan
 
Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional dan penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu permasalahan yang cukup sering ditemui adalah masih adanya Wajib Pajak yang enggan datang ke kantor pajak atau berhubungan langsung dengan petugas pajak untuk berkonsultasi mengenai hak dan kewajiban perpajakannya.
16 Juli 2026

Merawat Kepercayaan Publik di Tengah Maraknya Hoaks Digital Keuangan Negara
 
Dalam psikologi, dikenal istilah primacy effect, yaitu informasi pertama yang kita terima sering kali menjadi jangkar bagi cara kita memahami informasi berikutnya. Karena itu, hoaks yang lebih dulu hadir di ruang digital kerap lebih mudah membentuk persepsi publik dibanding klarifikasi resmi yang datang belakangan.
15 Juli 2026

Mempercepat Belanja, Memperkuat Dampak
 
Pelaksanaan anggaran negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi, tetapi juga oleh waktu dan pola realisasinya. Anggaran yang telah ditetapkan belum serta-merta menghasilkan manfaat apabila pelaksanaannya tertunda atau terkonsentrasi pada akhir tahun. Oleh karena itu, dorongan untuk mempercepat belanja sejak awal tahun menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas APBN sebagai instrumen pertumbuhan, perlindungan sosial, dan pelayanan publik.
1 Juli 2026

Ketika Perluasan Basis Pajak Tak Lagi Sekadar Menambah Wajib Pajak
 
Ada satu prinsip sederhana yang sering digunakan untuk membaca risiko: jangan menaruh seluruh telur dalam satu keranjang. Ketika keranjang itu jatuh, seluruh isi di dalamnya ikut berisiko hilang. Prinsip ini tidak hanya relevan dalam dunia usaha, tetapi juga dalam pengelolaan penerimaan negara. Semakin bertumpu pada sumber tertentu, semakin besar pula kerentanan ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi.
1 Juli 2026

Upaya Pemerintah Memperbaiki Iklim Usaha melalui Sidang Debottlenecking Satgas P2SP
 
Satgas P2SP dan sidang debottlenecking merupakan upaya pemerintah untuk mengurai hambatan usaha, mempercepat penyelesaian kendala pelaku usaha, serta menjadi sarana evaluasi regulasi guna mendukung terciptanya iklim usaha.
16 Juni 2026

Transformasi Strategis DJKN Menuju Pengelolaan Kekayaan Negara yang Modern dan Berdampak
 
Transformasi strategis DJKN dalam mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang modern, transparan, dan berbasis teknologi. Melalui penerapan manajemen strategis, digitalisasi layanan, penguatan tata kelola, serta budaya integritas.
1 Juni 2026

Dari Tebang Butuh ke Tunda Tebang: Jalan Fiskal Hijau Menjaga Ekologi dan Ekonomi
 
Isu lingkungan bukan lagi menjadi isu sampingan. Perubahan iklim, degradasi lahan, dan krisis ekologi saat ini telah menjadi perhatian dunia. Perkembangan ekonomi dan perlindungan lingkungan kini dituntut untuk berjalan beriringan, bukan saling memakan dan meniadakan. Negara perlahan mulai masuk ke arah ekonomi hijau, sebuah arah pembangunan yang menempatkan keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Salah satu wujud nyatanya adalah skema Tunda Tebang, sebuah kebijakan yang mencoba untuk memastikan bahwa pohon tidak lagi harus ditebang demi memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek.

Dari Literasi ke Aksi, Komunitas #UangKita dan Peran Anak Muda
 
Dalam pemikiran pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara pernah menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar pengajaran, melainkan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pada akhirnya, kampanye APBN berbasis komunitas bukan sekadar strategi komunikasi, melainkan bagian dari proses pendidikan kebangsaan sebagaimana dicita-citakan Ki Hadjar Dewantara, menuntun generasi muda agar tumbuh menjadi manusia yang sadar, mandiri, dan bertanggung jawab.
20 April 2026


Ketika Kecepatan Menjadi Kunci: Peran Juru Bicara dan Tim Respons Cepat di Era Banjir Informasi
 
Di era digital, informasi bergerak sangat cepat. Dalam hitungan menit, sebuah isu dapat menyebar luas melalui media daring dan media sosial, membentuk opini publik sebelum klarifikasi resmi sempat disampaikan. Dalam situasi seperti ini, komunikasi pemerintah tidak lagi cukup hanya akurat—tetapi juga harus cepat, terkoordinasi, dan konsisten. Di sinilah peran juru bicara dan tim respons cepat menjadi sangat penting.
1 April 2026

PMK Nomor 102 Tahun 2025: Kebijakan Fiskal yang Adaptif terhadap Kondisi Darurat
 
Serangkaian bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor menerjang wilayah utara dan tengah Pulau Sumatera pada akhir November 2025. Bencana ini berdampak pada tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Curah hujan yang ekstrem memicu bencana ini, namun para ahli dan organisasi masyarakat sipil menilai tingginya dampak negatif yang ditimbulkan merupakan hasil dari kombinasi cuaca buruk dengan kerentanan ekologis akibat degradasi hutan di wilayah hulu.
17 Maret 2026

Pajak Sudah Dipotong/Dipungut, Kok Masih Harus Lapor SPT?
 
"Kenapa saya masih harus lapor pajak, padahal pajak saya sudah dipotong atau dipungut perusahaan?"
2 Maret 2026