Dua Tahun Sekolah Rakyat: Memutus Rantai Kemiskinan Dari Ruang Kelas
“Saya awalnya hampir putus sekolah,” tutur Misfan Nazriel Faturrahman yang ayahnya bekerja serabutan, sementara ibunya mengurus rumah tangga. Kini Misfan bersekolah di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 13 Bekasi, Jawa Barat. Ia menyimpan cita-cita yang jauh melampaui keterbatasan itu, yakni bekerja sebagai aerospace engineer di NASA.
Teman sekolah Misfan, Silver Rubyana juga pernah dihantui permasalahan serupa. “Waktu MTs (Madrasah Tsanawiyah) aku kepikiran soal biaya terus,” kenang Ruby. Ayahnya buruh dan ibunya mengurus rumah tangga. Begitu dia ditawarkan bersekolah di Sekolah Rakyat, dia langsung mau. Kini, ia ingin berkuliah di Universitas Indonesia dan bercita-cita menjadi psikolog.
Di Surakarta, Danindra Hanif Saputro tumbuh di keluarga yang bertumpu pada es yang dijual ayahnya di depan sebuah minimarket. Sejak tahun 2021, ayahnya menderita stroke sehingga ibunya, yang juga buruh pabrik, menggantikan berjualan sambil merawat suaminya. Di SRMA 17 Surakarta, Danindra menemukan ritme baru.
“Di sini jadi disiplin dan ditata mulai dari pola makan, pola belajar, screen time, dan yang lainnya,” ujar Danindra yang bercita-cita menjadi Kadet Unhan RI di Fakultas Sejarah Militer.
Di sekolah yang sama, juga ada Agustina Bintang Prasistri. Dia adalah bungsu dari empat bersaudara yang sangat dekat dengan ibunya, seorang pedagang kaki lima yang menjajakan kue bawang ke sekolah-sekolah dasar. Awalnya beliau cemas melepas Bintang tinggal di asrama, tetapi Bintang berusaha meyakinkan ibunya bahwa dia sanggup. Impiannya adalah bisa berkuliah di jurusan Psikologi, Universitas Gadjah Mada.
“Di sini yang saya lakukan itu giat belajar yang pertama,” ungkapnya.
Di Cirebon, Daffa dan Faizan berlari kecil menuju ruang kelas dua sekolah dasar. Dulu, keduanya nyaris putus sekolah seperti Misfan. Daffa mengatakan bahwa dia senang bersekolah di Sekolah Rakyat Cirebon. “Suka banget di sini karena banyak teman-teman. Lingkungannya juga bagus,” ucap Faizan.
Keenam anak ini bersekolah di tiga kota berbeda, tetapi pengalamannya memiliki benang merah. Di ketiga sekolah tersebut, para siswa tinggal di asrama, mendapat makan tiga kali sehari serta kudapan dua kali sehari. Mereka juga didampingi wali asuh dan wali asrama saat berkegiatan di sekolah. Bagi anak-anak yang dulu menghadapi permasalahan biaya untuk pendidikan, sekarang kebutuhan dasar itu sudah ditanggung oleh program Sekolah Rakyat.
Kisah-kisah mereka ini adalah potret dari program yang dimulai pada tahun 2025 dengan 166 sekolah rintisan. Dua tahun setelah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan, Sekolah Rakyat dibicarakan sebagai bagian dari upaya besar membangun sumber daya manusia. Lantas, bagaimana negara memosisikan pendidikan dalam arah pembangunannya, dan seperti apa Sekolah Rakyat bekerja?
Lompatan Pembangunan SDM: Pendidikan sebagai Hak Setiap Anak
Dalam pidato pengantar RUU APBN 2027 pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya lompatan di bidang pendidikan. Presiden menyebut pendidikan adalah hak semua anak Indonesia dan pemerintah akan memperjuangkan sekolah negeri tanpa pungutan biaya.
Arah itu kembali mengemuka melalui pernyataan Menkeu dalam talkshow Metro TV dengan tema “Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita”. Menkeu mengawali refleksinya dari tahun 2025, ketika pemerintah menjalankan efisiensi belanja Rp306,7 triliun melalui Inpres 1/2025. Saat itu, persepsi yang muncul di masyarakat adalah pemotongan anggaran.
“Tapi, sebenarnya di balik potong anggaran tersebut adalah pijakan fundamental fondasi untuk membuat APBN yang lebih berdampak kepada masyarakat. Sehingga efisiensi tersebut bisa digunakan untuk program unggulan bagi rakyat,” tutur Menkeu.
Hasilnya, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tetap 5,11% dengan inflasi 2,92%. Efisiensi itu dialihkan antara lain ke Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, serta Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.
Dalam paparannya, Menkeu menyebut Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat hingga 31 Agustus 2026. Pada 2025, revitalisasi sarana pendidikan menyasar 16.178 sekolah dan 2.120 madrasah, dan digitalisasi pembelajaran ditargetkan menjangkau 288 ribu satuan pendidikan pada 2026.
Menkeu menegaskan APBN bukan sekadar angka. Setiap rupiah yang dibelanjakan negara diharapkan memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Dari sisi dunia usaha, Philia Wibowo, Leader of People & Organizational Performance Practice Southeast Asia McKinsey & Company, menilai sumber daya manusia kerap terabaikan. “Kalau kita ngobrol di perusahaan, memang human capital itu salah satu yang fundamental tapi suka kelupaan,” ujarnya.
Merujuk riset McKinsey, Philia menyebut Indonesia sebenarnya memiliki net job gain. Masalahnya, 23 juta pekerjaan yang berkurang tidak sepadan dengan 46 juta pekerjaan baru yang muncul, dan sekitar 10 juta di antaranya adalah jenis pekerjaan yang sebelumnya belum ada.
“Bukannya job masa depan itu tidak ada. Job masa depan itu ada,” tegasnya. Maka dari itu, dia sepakat bahwa industrialisasi harus disertai reskilling agar tenaga kerja siap mengisi pekerjaan-pekerjaan baru tersebut.
Sekolah Rakyat: Dari Gagasan Menjadi Solusi Berasrama
Dalam forum yang sama, Kepala BP BUMN merangkap Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria memaparkan fakta yang melatarbelakangi program ini. Menurutnya Indonesia memiliki lebih dari 3 juta anak yang tidak memiliki akses dalam pendidikan. Dony menambahkan bahwa pemerintah menjawab persoalan SDM melalui intervensi. Makan Bergizi Gratis menyasar stunting sementara Sekolah Rakyat dibangun untuk membuka akses pendidikan.
“Sekolah Rakyat ini pertama kali di pemerintahan ini bahwa seluruh orang termiskin sekalipun itu harus masuk sekolah. Dari SD hingga SMA. Disediakan asramanya, disediakan makanannya, disediakan gurunya, disediakan pendidikannya,” terang Dony.
Sekolah Rakyat menyasar anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yakni desil 1 dan desil 2 dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sesuai Permensos Nomor 7 Tahun 2025, sasaran Sekolah Rakyat juga mencakup anak jalanan dan kelompok rentan lainnya.
“Masuk ke dalam sekolah yang kemudian diberikan boarding, diberikan pendidikan untuk kita ingin memutus rantai kemiskinan itu. Jangan ada generasi berikutnya yang harus terekspos kepada kemiskinan,” kata Menkeu
Mekanismenya tidak melalui pendaftaran terbuka. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut calon siswa dijangkau berdasarkan DTSEN. Apabila belum tercatat, maka akan dilakukan pemutakhiran data.
“Jadi kita tidak membuka pendaftaran Sekolah Rakyat, tetapi menjangkau mereka-mereka yang memenuhi kriteria untuk bisa di Sekolah Rakyat. Ini adalah arahan langsung dari Bapak Presiden yang bisa sekolah di sini, itu yang berada di DTSEN,” ujar Mensos.
Kurikulum Sekolah Rakyat sama dengan sekolah formal setara jenjang SD/SMP/SMA sehingga ijazah para lulusan diakui sesuai aturan yang berlaku. Selain akademik, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan teknis, serta karakter seperti kepemimpinan, kejujuran, disiplin, dan etika kerja.
Kemendikdasmen berperan dalam menyediakan guru dan kepala sekolah. Calon guru berasal dari lulusan PPG Calon Guru bersertifikat pendidik yang lolos seleksi PPPK 2024, sedangkan kepala sekolah berasal dari guru PNS pemerintah daerah.
Dua Tahun Membuka Akses Inklusif: Mengubah Hidup di Lapangan
Sekolah Rakyat dimulai pada 2025 dengan 166 sekolah rintisan. Menurut Mensos, tahun ajaran 2025 – 2026 diikuti lebih dari 15.000 siswa, lalu bertambah alokasi lebih dari 32.000 siswa pada 2026 – 2027. Pembangunan gedung permanen berjalan di 104 titik, dengan kapasitas masing-masing 1.000 siswa SD, SMP, dan SMA. Tahun depan, Mensos menyebut kapasitasnya bisa menampung lebih dari 900 ribu siswa. Dalam rangka program Sekolah Rakyat ini, Kemensos menemukan anak yang belum pernah sekolah, anak yang putus sekolah, maupun berpotensi putus sekolah. Mensos menyebut mereka bagian dari “the invisible people” seperti yang diistilahkan Presiden.
“Mereka di sini sudah ada perkembangan-perkembangan luar biasa, lebih disiplin, punya karakter tertib. Orang tuanya semuanya merasa bangga dan mereka ingin bisa meneruskan pendidikannya,” ujar Mensos.
Di Cirebon, 74 siswa tinggal di asrama, makan bersama, dan belajar di kompleks SMPN 18 Cirebon. Mereka mendapat tempat tinggal layak, lingkungan aman, perlengkapan sekolah, serta pendampingan guru, wali asuh, dan wali asrama. Mensos menegaskan perundungan, kekerasan fisik dan seksual serta intoleransi dilarang keras di Sekolah Rakyat.
Eva Azizah, Guru Sekolah Rakyat Cirebon mendapati sebagian siswa belum bisa membaca. Sekolah pun menggelar kegiatan darurat membaca, terutama untuk anak SD, agar mereka dapat mengikuti pembelajaran seperti biasa. Banyak orang tahu dari desil 1 dan desil 2 ingin anaknya bersekolah di sana.
“Mereka, para orang tua merasa terbantu sekali. Mereka bisa tenang untuk pendidikan anaknya,” tutur Eva.
Kepala Sekolah Rakyat Cirebon Khaerunisa juga menyatakan hal senada. Menurutnya Sekolah Rakyat memberikan harapan baru kepada orang tua dan masyarakat. Dengan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas, anak-anak ini diharapkan dapat mengangkat mereka keluar dari lubang kemiskinan.
Dua tahun berjalan, Sekolah Rakyat berkembang dari gagasan menjadi sekolah rintisan dan kini bergerak menuju gedung permanen, dengan data kemiskinan sebagai pijakan. Di akhir paparannya, Menkeu mengulangi sekali lagi tagline APBN Menumbuhkan, APBN Melindungi, dan APBN yang Kredibel.
Memasuki 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen dengan defisit 2,40 persen terhadap PDB. Bagi Misfan, Ruby, Danindra, Agustina, Daffa, Faizan dan ribuan anak lainnya, angka tersebut bukan hanya sekadar angka, tetapi angka-angka tersebut bisa berarti satu hal yakni kesempatan untuk tetap bersekolah.
