Artikel
Empat indikator utama: penerimaan pajak yang tumbuh kuat, belanja negara yang terealisasi cepat, pembiayaan yang tetap on-track, serta keseimbangan primer yang terjaga positif menjadi bukti bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian
1 Oktober 2026
Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 29 September 2026. Pengesahan tersebut menutup rangkaian pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI sekaligus menetapkan arah kebijakan fiskal untuk tahun depan.
1 Oktober 2026
Penerimaan negara harus bisa tumbuh tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha. Sementara, pertumbuhan itu sendiri dapat benar-benar terasa lewat kenaikan pendapatan, perluasan lapangan kerja, dan pemerataan.
16 September 2026
Ini Rincian 8 Program Kerja Prioritas Nasional dalam RAPBN 2027. Delapan PKPN dalam RAPBN 2027 disusun tidak sebagai program yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan ekosistem pembangunan yang saling menopang. Dari pangan hingga energi, dari pendidikan hingga kesehatan, seluruh klaster ini menjadi fondasi strategi “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.
16 September 2026
Pemerintah menegaskan bahwa APBN tidak sekadar dokumen administrasi keuangan negara. Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN memiliki fungsi sosial yang jauh lebih besar dari sekadar angka-angka pembukuan.
1 September 2026
Pendidikan kembali menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun.
1 September 2026
APBN telah menjalankan fungsinya secara optimal sebagai instrumen fiskal yang responsif, menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjadi pendorong investasi di tengah gejolak ekonomi global.
18 Agustus 2026
Dalam empat hari, Bea Cukai menggagalkan tiga upaya penyelundupan emas melalui Bandara Soekarno-Hatta. Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama dalam konferensi pers pada 18 Agustus 2026 menyebut, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, pemerintah telah berhasil menindak 32 kasus dengan nilai keekonomian mencapai Rp846 miliar. Jumlah penindakan itu meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025, ketika Bea Cukai menggagalkan sekitar empat kasus penyelundupan emas.
17 Agustus 2026
Panda Bond dan Strategi Indonesia Diversifikasi Sumber Pembiayaan APBN
2 Agustus 2026
Opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian bukan sekadar penghargaan administratif bagi Kementerian Keuangan dan Bendahara Umum Negara. Di balik capaian tersebut, terdapat upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN di tengah tantangan ekonomi global, sekaligus komitmen untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memperkuat kualitas tata kelola keuangan negara.
2 Agustus 2026
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) kembali mempertahankan rating kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Keputusan yang diumumkan pada 13 Juli 2026 tersebut menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, kredibilitas fiskal, dan stabilitas makroekonomi nasional masih mendapat kepercayaan investor global meskipun dunia menghadapi tekanan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan tingginya suku bunga.
16 Juli 2026
APBN tidak hanya sehat secara fiskal, tetapi juga efektif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat.
16 Juli 2026