Percepat Transformasi Ekonomi, Ini Bukti Nyata Upayanya
APBN bukan sekadar angka. Namun, arah strategi di balik angka-angka demikian disampaikan Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Wahyu Utomo dalam acara Media Gathering Kemenkeu di Cianjur, Jawa Barat, Senin (25/9).
Agar APBN tetap andal dalam mensejahterakan rakyat, APBN harus dijaga kesehatannya. Salah satu caranya dengan menerapkan spending better atau belanja berkualitas. Dengan begitu APBN tetap prima dalam menstimulus perekonomian.
Wahyu lebih lanjut memaparkan bukti nyata belanja berkualitas yang telah dilakukan pemerintah dalam kurun sewindu ini. Antara lain melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Kedua sektor tersebut menjadi kunci penting dalam mengakselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan SDM unggul, belanja pendidikan dalam kurun 2014-2022 misalnya telah berhasil menambah jumlah sekolah SD sebanyak 1,5 ribu sekolah, SMP 4,9 ribu sekolah, dan SMA/SMK sebanyak 3,6 ribu sekolah.
Penambahan gedung sekolah juga diikuti dengan peningkatan rata-rata lama sekolah dari 7,85 tahun menjadi 8,87 tahun untuk anak perempuan dan dari 8,61 tahun menjadi 9,28 tahun untuk anak laki-laki.
Selanjutnya dalam kurun sama, belanja di bidang kesehatan terus dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas. Jumlah rumah sakit umum misalnya bertambah dari 1.855 rumah sakit menjadi 2.522 rumah sakit.
Penurunan prevalensi stunting juga tercatat cukup signifikan dari 37,2% di 2013 menjadi 21,6% di 2022.
Alokasi anggaran penanganan Covid-19 pada kurun 2020-2022 termasuk untuk vaksinasi juga berhasil mengeluarkan masyarakat dari tekanan pandemi.
“Artinya selama ini pemanfaatan anggaran pendidikan, kesehatan, untuk mendukung sumber daya manusia yang unggul itu punya dampak positif. Perbaikan pada kualitas pendidikan, perbaikan pada kualitas dan layanan kesehatan,” ujar Wahyu.
Di samping itu, pemerintah juga fokus melakukan belanja berkualitas untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan melindungi daya beli masyarakat, baik melalui berbagai program perlinsos dan pemberian subsidi.
Alhasil, tingkat kemiskinan tercatat menurun tajam dari 11.25% di 2014 menjadi 9,36% di 2023. Penurunan tangka kemiskinan tersebut sejalan dengan semakin meningkatnya jangkauan program keluarga harapan (PKH) dari 2,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2014 menjadi 10 juta KPM di 2022.
Sejalan dengan upaya memajukan kualitas SDM, pemerintah juga sadar untuk mewujudkan negara maju diperlukan infrastruktur memadai. Sebab itu, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas, konektivitas, dan daya saing.
Capaian tersebut bisa dilihat antara lain dari bertambahnya panjang ruas tol beroperasi dari 802 km di 2014 menjadi 2.687 km di 2022. Jumlah Pelabuhan dari 1.655 di 2014 bertambah menjadi 3.157 pelabuhan di 2022.
“Ini lagi-lagi bukti nyata bahwa pembangunan itu dilakukan dengan penuh kesungguhan. Anggarannya meningkat, diikuti juga dengan output dan outcome yang meningkat,” pungkasnya.
