Kinerja Solid APBN Semester I, Jadi Modal Menyongsong Paruh Kedua Tahun 2026
Kabar baik datang dari Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Rapat kerja yang digelar 7 Juli 2026 dan dipimpin oleh Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah ini menjadi forum penting bagi pemerintah dan parlemen untuk bersama-sama mengevaluasi kinerja fiskal semester pertama, sekaligus menyusun arah kebijakan untuk enam bulan ke depan.
Hasilnya menggembirakan. Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, APBN 2026 terbukti tangguh. Pendapatan negara tumbuh dua digit, belanja negara terdistribusi lebih merata selama satu semester, dan defisit tetap terjaga dalam batas aman. Purbaya menegaskan bahwa capaian ini bukan kebetulan, melainkan buah dari reformasi struktural yang konsisten dijalankan pemerintah, mulai dari perbaikan administrasi perpajakan hingga percepatan penyaluran belanja ke daerah.
Pendapatan Negara Melesat, Buah Manis Reformasi Perpajakan
Salah satu sorotan utama dalam rapat kerja ini adalah kinerja pendapatan negara yang tumbuh solid. Purbaya memaparkan bahwa pendapatan negara hingga semester I 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target APBN. Angka ini tumbuh 21,4 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Capaian ini ditopang oleh Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.187,8 triliun (44,1 persen dari target APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp271,0 triliun yang tumbuh 21,6 persen. Hal yang istimewa dalam kinerja pendapatan negara semester I tahun 2026 ini adalah terlihat adanya pembalikan arah dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau kita lihat Penerimaan Pajak aja itu tumbuhnya 24,6 persen. Ini perkembangan yang menggembirakan, ingat tahun lalu kontraksi 7 persen di 6 bulan pertama. Jadi, reformasi perpajakan dan reformasi organisasi maupun personalia perpajakan sudah memberikan hasil yang cukup menjanjikan, saya pikir kedepannya akan terus membaik,” ucap Menkeu optimis.
Dengan penerimaan pajak yang tumbuh 24,6 persen dan PNBP yang tumbuh 21,6 persen, hampir seluruh sektor ekonomi mencatatkan kinerja positif. Purbaya menegaskan optimismenya bahwa saat ini momentum penerimaan negara berada pada jalur yang positif. Ini adalah sinyal kuat bahwa aktivitas ekonomi domestik dan reformasi di sisi penerimaan mulai menghasilkan kinerja yang jauh lebih solid.
Secara sektoral, pertumbuhan penerimaan pajak ditopang hampir seluruh sektor utama ekonomi. Kontribusi terbesar datang dari sektor perdagangan dan industri pengolahan. Kenaikan PPN dan PPnBM yang mencapai hingga 42,2 persen juga mencerminkan konsumsi domestik yang tetap resilien. Penerimaan kepabeanan dan cukai turut positif dengan realisasi sekitar Rp152 triliun atau 45,2 persen dari target APBN dan tumbuh sebesar 3,4 persen. Capaian ini ditopang oleh produksi hasil tembakau yang terjaga, meningkatnya impor bahan baku industri, serta penguatan harga komoditas sawit global.
Realisasi penerimaan negara dalam laporan semester ini menunjukkan bahwa penerimaan negara kini bertumpu pada basis yang jauh lebih merata. Menurut Menkeu, capaian ini diraih tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha.
“Saya yakin dengan efisiensi pegawai pajak, perbaikan Coretax dan perbaikan prosedur, kita bisa mencapai itu tanpa menaikkan tarif pajaknya atau menciptakan pajak baru,” kata Menkeu.
Belanja Negara Lebih Merata, Mendorong Roda Perekonomian
Di sisi belanja, pemerintah juga mencatatkan capaian yang tak kalah positif. Belanja negara terealisasi sebesar Rp1.656,0 triliun, dengan tingkat penyerapan 43,1 persen dari pagu APBN. Angka ini tumbuh 17,8 persen secara tahunan. Realisasi ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.298,6 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp357,4 triliun. Belanja negara tidak sekadar terserap, tetapi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dengan pola penyerapan yang jauh lebih merata sepanjang tahun.
“Kalau kita lihat belanja negara tahun lalu dalam periode yang sama hanya tumbuh 38,8, sekarang tumbuhnya 43,1 persen. Itu merupakan hasil dari upaya kita untuk memastikan belanja negara lebih terjadi merata sepanjang tahun,” jelas Menkeu.
Belanja pemerintah pusat banyak dialokasikan untuk program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan iuran Jaminan Kesehatan, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar Kuliah serta pembayaran gaji, THR dan gaji ke-13 aparatur sipil negara. Menkeu menambahkan bahwa peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat ini menjadi katalisator untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di semester pertama tahun 2026.
Realisasi subsidi dan kompensasi juga melonjak signifikan menjadi Rp233 triliun atau 52,1 persen dari APBN yang terdiri dari realisasi subsidi sebesar Rp116 triliun dan kompensasi sebesar Rp116,9 triliun. Realisasi ini naik 44,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG, dan listrik bersubsidi. Sementara, untuk realisasi subsidi nonenergi terutama dipengaruhi oleh meningkatnya pembayaran subsidi pupuk.
“Realisasi penyaluran barang bersubsidi sampai dengan semester 1 tahun 2026 juga menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan realisasi penyaluran periode yang sama tahun 2025. Realisasi penyaluran volume BBM meningkat sebesar 7,8 persen, volume LPG 3 kg meningkat sebesar 2 persen, Pelanggan listrik bersubsidi meningkat sebesar 2,1 persen, volume pupuk meningkat sebesar 21,4 persen, dan debitur KUR meningkat sebesar 3,6 persen,” terang Menkeu.
Untuk penyaluran transfer ke daerah (TKD) juga mencatatkan rekor tersendiri. Secara persentase, angka penyaluran TKD tahun 2026 merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Capaian ini merupakan sinergi fiskal antara pusat dan daerah berjalan semakin solid dan efektif dalam mendukung pembangunan di seluruh penjuru negeri.
“Realisasi TKD yang tinggi di semester I tahun 2026 ditentukan oleh andil kinerja pemerintahan daerah dalam menyerap anggaran dan merealisasikan target tersebut. Realisasi penyaluran TKD dari pemerintahan pusat sudah on track dan berjalan lebih cepat. Kami akan kawal terus realisasi penyaluran TKD di semester ke-2,” ucap Menkeu.
Defisit Terkendali, APBN Tetap Jadi Andalan di Tengah Ketidakpastian Global
Meski belanja tumbuh agresif untuk mendorong perekonomian, pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal secara ketat. Defisit APBN semester I tahun 2026 tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa defisit APBN tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali.
“Jadi kalau kita lihat dulu waktu kami publish angka triwulan pertama, keluarnya itu 0,9. Semua pengamat panik dan mereka bilang kalau dikali 4 jadi 3,6. Jadi mereka bilang berarti anggaran tahun ini pasti defisitnya 3,6 persen, lewat dari 3. Kalau kita pakai cara yang sama sekarang 6 bulan, 0,7 berarti kalau setahun kan berapa? 1,52? Harusnya begitu kalau mereka memakai cara yang bersama. Tapi saya yakin mereka tidak akan memakai cara yang sama, jadi mereka tidak akan membahas ini. Mereka tetap akan bilang anggarannya parah. Tapi ini angka yang terjadi betulan dan ya mungkin sepanjang tahun pun tidak akan seperti itu hitungannya akan lebih tinggi karena kita ada belanja-belanja yang terakumulasi di triwulan kedua. Tapi kita pastikan bahwa anggaran kita tetap terkendali dan defisit akan di bawah 3 persen,” tegas Purbaya.
Untuk outlook defisit APBN untuk tahun 2026 diproyeksikan sebesar 2,85 persen terhadap PDB. Angka ini masih dalam batas aman sesuai amanat undang-undang, dengan pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.208,1 triliun dan belanja negara Rp3.942,4 triliun. Menkeu menyampaikan bahwa peran strategis APBN sebagai instrumen stabilisasi tidak boleh hanya dilihat dari angka defisit semata.
“Peran APBN sangat strategis sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat, dan kebijakan countercyclical dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan merata. Kita lihatkan shock absorber pada waktu harga minyak dunia tinggi, kita tidak naikkan harga BBM subsidi. Sebagian mengkritik kebijakan tersebut, tapi untuk kami, untuk pemerintah, untuk kita semua, itu bagus untuk menjaga stabilitas sehingga kita masih bisa tumbuh terus ekonominya,” tutur Menkeu.
Kedepannya, Menkeu meyakinkan Banggar bahwa ruang untuk memperbaiki postur fiskal masih terbuka lebar. Ia yakin bahwa pemerintah masih bisa menekan defisit ke bawah 3 persen. Ini mencerminkan optimisme pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan.
Modal Optimisme Menyongsong Semester II Tahun 2026
Data-data dalam Laporan Semester I tahun 2026 yang disampaikan Menkeu dalam rapat kerja bersama Banggar DPR RI mencerminkan bahwa fondasi fiskal Indonesia pada semester I tahun 2026 berada dalam kondisi yang semakin kokoh. Pendapatan negara tumbuh kuat berkat reformasi perpajakan yang mulai berbuah manis, belanja negara yang dialokasikan secara merata dan tepat sasaran. Sementara defisit juga tetap terjaga dalam koridor kehati-hatian fiskal.
Capaian solid pada semester I ini menjadi bekal berharga untuk menuju semester II. Proyeksi ini menunjukkan kebijakan fiskal akan tetap ekspansif namun kredibel, dengan pendapatan negara diproyeksikan tumbuh 16 persen secara tahunan. Ini menjadi bukti bahwa Laporan Realisasi APBN Semester I bukan sekadar catatan kinerja, melainkan pijakan kuat menuju semester II yang lebih baik.
Pada akhirnya, semester I tahun 2026 membuktikaan bahwa APBN tidak hanya sehat secara fiskal, tetapi juga efektif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
