Artikel

Apakah Anda pernah merasa gaji Anda dari tahun ke tahun cenderung stagnan, namun pengeluaran justru makin tidak karuan? Harga bahan pokok naik, biaya sekolah anak makin mahal, cicilan terus jalan, belum lagi kebutuhan mendadak yang sering datang tanpa aba aba. Sementara penghasilan jalan di tempat, biaya hidup malah terus merangkak. Seperti berlari di treadmill rasanya capek dan berkeringat, akan tetapi tetap di titik yang sama. Ternyata, ini bukan cuma cerita Anda atau keluarga Anda. Banyak rumah tangga Indonesia mengalami hal serupa. Menariknya, ini bukan hanya soal kondisi rumah tangga, tapi juga gambaran lebih besar tentang perekonomian Indonesia yang sedang menghadapi apa yang disebut para ekonom sebagai middle income trap.

Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya alam (SDA). Namun, di balik limpahan batu bara Kalimantan, minyak Sumatera, atau nikel di Sulawesi dan Maluku, terselip ironi: daerah penghasil SDA kerap tertinggal dalam kualitas hidup masyarakatnya. Pertanyaan besar pun muncul—mengapa kekayaan alam tak otomatis berbanding lurus dengan pembangunan manusia? Analisis efisiensi belanja pemerintah daerah untuk dimensi pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, dan hidup layak) pada 34 provinsi di Indonesia sepanjang 2014–2022 menunjukkan bahwa jawabannya terletak bukan pada besar kecilnya dana, melainkan bagaimana uang publik dikelola.

Dengan keberagaman penduduk di Indonesia, setiap daerah memiliki karakter dan prioritas masing-masing. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, setiap daerah memiliki pendekatan dan cara yang berbeda sesuai dengan kebutuhan setiap masyarakat di daerahnya. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, setiap daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya, termasuk dalam mengelola pembangunan dan pemanfaatan sumber daya keuangan daerahnya sendiri melalui pengumpulan pajak dan retribusi daerah yang merupakan wujud dari desentralisasi fiskal.

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian global menghadapi tantangan besar, mulai dari dampak pandemi, ketidakpastian geopolitik, hingga ancaman perubahan iklim. Indonesia, sebagai negara dengan potensi ekonomi besar, perlu beradaptasi dengan berbagai transformasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu caranya adalah dengan mengeksplorasi dan mengoptimalkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Hilirisasi industri sumber daya alam, penggunaan produk dalam negeri, pengembangan UMKM, ekonomi digital, dan ekonomi hijau adalah lima pilar yang berpotensi mendorong perekonomian Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.

Saat internal auditor sudah berjuang keras untuk menutup celah kelemahan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam memenuhi ekspektasi para board of directors, board of commissioners, aparat penegak hukum, auditor eksternal, dan para compliance investors. Kini, dorongan semakin kuat muncul dari responsible investors, yakni investor yang tertarik untuk menyelaraskan penempatan modal mereka dengan peluang investasi terkait environment, social, and governance (ESG) untuk mendapatkan keuntungan finansial juga berdampak sosial secara positif.

Kita tentu masih bisa mengingat bagaimana empat tahun lalu ruang gerak kita amat sangat terbatas. Kita harus berada di dalam rumah menghindari penularan dan penyebaran virus SARS-Cov-2. Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak dimensi kehidupan manusia di seluruh dunia. Tidak hanya kesehatan, pandemi ini juga berdampak negatif bagi ekonomi banyak negara. Bahkan, hingga hari ini masih banyak negara yang masih terus berupaya memulihkan ekonominya yang terdampak pandemi.

Pernahkah terpikir apa yang terjadi jika bumi ini kehabisan makanan? Meskipun pertanyaan tersebut tampak ekstrem, namun tak perlu dipungkiri lagi, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Berbagai macam tantangan sedang dihadapi seperti perubahan iklim dan ketidakstabilan politik mengakibatkan terjadinya krisis pangan di negara-negara miskin. Ini menjadi perhatian serius. Termasuk Indonesia, Upaya kolaboratif pun dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, inovasi dalam pertanian, dan kesadaran atas isu-isu global menjadi sangat penting untuk mencegah skenario terburuk ini.

Kalimat It's Okay to Not Be Okay sering dijumpai di media sosial terkait kesehatan mental. Hal ini disebabkan masih banyak stigma di masyarakat yang menganggap sakit mental hanya karena kurang iman, kurang ibadah, atau kurang bersyukur.

Setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Sekarang ini, mayoritas masyarakat lebih sering mengonsumsi junk food dan minuman manis. Dalam jangka panjang, rasa candu yang diakibatkan oleh junk food dan minuman manis ini sangat tidak baik untuk kesehatan. Berbagai fakta dan data sudah terungkap, salah satunya adalah peningkatan beban penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia seperti diabetes, kardiovaskular, dan stroke dalam beberapa dekade terakhir. Sehingga pemerintah mengambil langkah untuk menerapkan cukai pada minuman manis demi menjaga kesehatan masyarakat. Namun hal itu menimbulkan pro kontra opini dari berbagai kalangan mulai dari urgensi, dampak dari sisi kesehatan, maupun dampak ekonomis bagi masyarakat.

Putusnya Jalan Lintas Nasional di Lembah Anai pada bulan Mei yang lalu akibat diterpa banjir bandang telah menimbulkan berbagai efek di Provinsi Sumatera Barat. Beralihnya arus kendaraan ke jalur Sitinjau Laut dan Malalak, telah menyebabkan kepadatan lalu lintas di jalur tersebut, dan tidak jarang mengakibatkan kemacetan yang sangat parah. Jika biasanya Padang – Bukittinggi dapat ditempuh dalam 2.5-3 jam, melalui Malalak atau Sitinjau Laut, jarak ini ditempuh dalam 4 jam, bahkan lebih, ketika kemacetan terjadi. Kejadian-kejadian ini kemudian menimbulkan efek berantai dan semakin menyadarkan kita bahwa Sumatera Barat butuh Pembangunan jalan.

Untuk mencapai target penerimaan pajak sesuai amanah di APBN, maka diperlukan dukungan dari semua lini termasuk kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak.

Penggunaan PDN 41% belum mencapai target 52,48 % sesuai Sasaran Strategis dari Kemenperindustrian 2020-2024. Dari sisi impor, data Kemendag 2018-2022 menunjukkan peningkatan impor perangkat TIK Indonesia, dari US$ 6,08 miliar di 2018 menjadi US$ 8,54 miliar pada 2022.