Artikel

Tak perlu dipungkiri lagi, anomali iklim telah kita rasakan hingga saat ini. Hujan di musim kemarau dan panas di musim hujan sudah menjadi fenomena umum pada beberapa tahun terakhir. Istilah anomali iklim mulai bermunculan di berbagai kalangan media, yang bisa kita maknai sebagai pergeseran musim dari musim normalnya. Mungkin telah kita sadari bersama bahwa peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan global akibat peningkatan suhu di bumi tiap tahunnya. Puncaknya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemanasan global menembus ambang batas 1,5 derajat celsius pada tahun 2023.

Data potensi risiko dan kejadian bencana di Indonesia yang disampaikan oleh The World Risk Report 2023 maupun laporan kejadian bencana pada tahun 2023 oleh BNPB dimaksud seharusnya dapat menjadi pemicu untuk dijadikan motivasi tersendiri bagi Pemerintah Indonesia. Pemerintah perlu melakukan aksi nyata untuk melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana, tanggap darurat bencana, maupun pascabencana. Meskipun kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007), namun kita masih memiliki serangkaian pekerjaan rumah untuk memperkuat kapasitas pendanaan dalam rangka penanggulangan bencana di Nusantara.

Pengelolaan keuangan negara merupakan urat nadi pelaksanaan pembangunan nasional. Program-program pembangunan nasional sangat memerlukan pembiayaan yang tepat dan akuntabel agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan memiliki tanggung jawab yang sangat besar, karena selain harus mengelola Bagian Anggaran kementeriannya (BA 15) sebagaimana Menteri/Pimpinan Lembaga lainnya sebagai Chief Operating Officer (COO), Menteri Keuangan juga menjadi Pengelola Fiskal (Chief Financial Officer-CFO) yang bertanggung jawab untuk menjaga pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan. Menteri Keuangan juga memiliki tanggung jawab sebagai Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dan pembinaan perusahaan negara.

Pendidikan dan kesehatan merupakan komponen utama dalam pilar pembangunan manusia. Pilar ini merupakan salah satu dari empat pilar yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mencapai visi Indonesia emas 2045. Dikutip dari situs Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), visi ini menargetkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur, serta menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Melihat berbagai fenomena dan tantangan yang dihadapi, mampukah Indonesia menggapai cita-cita hebat dan mulia tersebut?

BUMN mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah dalam kontribusi dividen kepada Pemerintah sebesar Rp 82,1 triliun pada tahun 2023. Namun, capaian tersebut belum merefleksikan kinerja seluruh BUMN karena didominasi segelintir BUMN. Kinerja BUMN masih belum berkontribusi signifikan terhadap APBN sehingga transformasi BUMN perlu dilanjutkan dalam meningkatkan daya saing dan transparansi tata kelola dan profesionalisme.

Data Analitik merupakan proses inspeksi serangkaian data yang berguna untuk mendapatkan kesimpulan dari informasi yang ada dan meningkatkan sistem pada software. Teknologi data analitik dan teknik digunakan di industri komersial yang memudahkan perusahaan mendapatkan hasil akhir yang lebih baik dan akurat.

Bila penyakit mental terus dibiarkan, hal ini dapat menyebabkan masalah. Masalah tidak hanya terjadi pada individu yang mengalami gangguan mental, namun juga lingkungan keluarga, sosial, hingga lingkungan kerja. Ritme pekerjaan akan tidak berjalan dengan baik sehingga menimbulkan efek bola salju berupa pemburukan masalah kesehatan, lingkungan, hingga sosial. Hal ini, cepat atau lambat akan membuat pertumbuhan ekonomi suatu negara menurun.

Semangat atau spirit WISE (Wisdom, Integrity, Solution, and Effectiveness) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) Republik Indonesia pertama kali diluncurkan pada Desember 2016 silam pada Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Akhir Tahun 2016 yang bertempat di Aula Gedung Eks Mahkamah Agung Prijadi Praptosuhardjo. Sudah hampir lima tahun lamanya semangat ini menggelora di seluruh jajaran aparat Itjen Kemenkeu dan menyebar di dalam internal Kemenkeu itu sendiri. Tak terlepas dari semangat tersebut, Inspektorat Jenderal Kemenkeu berperan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan. Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menaungi pertama kali dibentuknya APIP di Indonesia.

Apa yang terlintas dalam pikiran ketika mendengar kata Fiskal, Pajak, Uang, Peraturan, Ekonomi, Keempat hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Fiskal berasal dari bahasa latin yaitu fiscus yang merupakan nama seseorang yang memiliki atau memegang kekuasaan atas keuangan pada zaman Romawi kuno.

Tahun Anggaran 2023 segera berakhir dalam hitungan tidak lebih dari 50 hari lagi. Realisasi anggaran Kementerian Negara Lembaga dan Pemerintah Daerah terus didorong agar mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu di kisaran minimal 95 persen. Fenomena pencairan anggaran yang menumpuk di periode akhir tahun anggaran memang selalu terjadi berulang.

Opini merupakan pandangan terkait sistem presensi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang belum melakukan deteksi senyum. Padahal terdapat praktik pembiasaan senyum yang dilakukan oleh institusi swasta di luar negeri untuk meningkatkan layanan.

Tugas pokok dari DJBC yaitu berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada barang kiriman ini terdapat beberapa proses yang berbungan dengan tugas pokok Bea Cukai.