APBN Bukan Sekadar Angka: Tantangan Komunikasi Fiskal di Era Attention Economy
Di tengah derasnya arus informasi digital dan kebiasaan konsumsi konten yang semakin cepat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lagi dipahami hanya sebagai angka statistik yang dibaca oleh analis ekonomi atau pemerhati kebijakan. APBN kini harus bersaing dengan konten viral, hoaks, clickbait, dan algoritma media sosial yang membentuk persepsi publik. Dalam attention economy — era di mana perhatian menjadi komoditas paling berharga di internet — cara pemerintah menyampaikan informasi fiskal menentukan bukan hanya pemahaman publik, tetapi juga tingkat kepercayaan, legitimasi kebijakan, dan stabilitas ekonomi makro.
Komunikasi Fiskal dan Tantangan Attention Economy
Istilah attention economy merujuk pada fenomena di mana informasi yang menarik dan mudah dicerna mendapatkan perhatian lebih besar dibanding konten yang kompleks dan berbasis data. Informasi fiskal pemerintah, seperti realisasi penerimaan pajak, defisit APBN, atau rasio utang, biasanya bersifat teknis — memuat angka, proyeksi, dan istilah ekonometrik yang sulit “go viral”. Akibatnya, narasi fiskal sering kalah pada informasi yang emosional, sensasional, atau kontroversial, meskipun kurang akurat.
Dalam konteks Indonesia, dinamika ini pernah terlihat ketika realisasi kinerja APBN awal tahun 2025 menunjukkan defisit fiskal yang melebar. Defisit per Februari 2025 sebesar Rp31,2 triliun menjadi sorotan media dan publik, meskipun angka tersebut masih berada dalam batas desain APBN 2025 yang direncanakan (2,53% PDB) dan masih aman menurut kerangka fiskal pemerintah. Ketidakpastian atas angka tersebut memicu spekulasi dan kekhawatiran publik akan keberlanjutan fiskal, terutama ketika defisit ditutup melalui pembiayaan utang baru sebesar Rp438,1 triliun dalam dua bulan pertama 2025. Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada opini publik, tetapi juga memengaruhi persepsi investor dan cost of fund di pasar keuangan.
Media Sosial: Arena Informasi dan Disinformasi
Masuk ke dalam attention economy, media sosial menjadi lapangan utama di mana isu fiskal dikonsumsi dan dibahas. Dalam penelitian dari Indonesian Treasury Review, ditemukan bahwa kredibilitas sumber dan kualitas informasi yang dibagikan opinion leaders memengaruhi kepercayaan publik terhadap isu APBN di media sosial. Otomatis, Humas pemerintah harus mempertimbangkan bukan hanya isi, tetapi juga siapa yang menyampaikan pesan dan bagaimana pesan tersebut direplikasi di luar kanal resmi.
Penelitian lain juga menunjukkan bahwa social media tidak otomatis memperkuat misinformasi; ketika publik melakukan scrutiny tinggi dan platform digunakan secara terbuka oleh pemerintah, media sosial dapat menjadi alat untuk menahan penyebaran informasi keliru, bukan mempercepatnya. Temuan ini memberikan harapan bahwa strategi komunikasi digital alternatif, misalnya peningkatan keterlibatan publik dan kolaborasi dengan tokoh kredibel, dapat memperkuat narasi fiskal pemerintah meskipun di era informasi yang cepat berubah.
Namun tantangan ini tidak sederhana. Ketika narasi resmi pemerintah tentang angka defisit atau kebijakan pajak tidak langsung dipahami oleh publik, ruang informasi cepat itu sering kali diisi dengan opini yang tidak akurat, komentar spekulatif, atau bahkan desas-desus tidak berdasar yang memengaruhi persepsi publik secara keseluruhan.
Kenapa APBN Tidak Pernah Tenang di Ranah Publik
APBN mencerminkan prioritas nasional: dari belanja sosial, pendidikan, infrastruktur, hingga pembayaran bunga utang. Ketika pemerintah mengumumkan perubahan kebijakan seperti penyesuaian tarif PPN ke 12%, atau ketika rasio pajak terhadap PDB stagnan, narasi sebenarnya harus menjelaskan implikasi makro sekaligus mikro — bagaimana ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat. Namun sebagai realitas media digital, narasi yang seimbang sering kali kalah populer dibanding narasi yang menyudutkan kebijakan sebagai “membebani rakyat” atau “mendorong utang negara”.
Sebuah artikel opini yang ditulis dalam kanal resmi Kemenkeu menyoroti kesenjangan ini dengan tajam: APBN sering terasa jauh dari kehidupan masyarakat karena terminologi teknis dan cara penyampaiannya yang terlalu formal. Dalam pandangan ini, operasi komunikasi publik ideal tidak cukup hanya satu arah (government ? publik), tetapi harus membuka ruang dialog dua arah di mana publik merasa didengar dan dipahami.
Mengapa Fokus pada Attention Penting untuk Komunikasi Fiskal
Dalam attention economy, pesan yang efektif adalah yang menarik perhatian terlebih dahulu, kemudian mengedukasi khalayak. Bagi Humas pemerintah, khususnya di Kementerian Keuangan, tantangan ini berakar pada dua hal:
1. Visualisasi dan Storytelling
Data fiskal perlu dibentuk ulang melalui infografis, visual interaktif, dan narasi yang menghubungkan angka dengan kehidupan sehari-hari publik. Misalnya, perubahan defisit tidak hanya dibahas sebagai angka, tetapi juga dijelaskan konsekuensinya terhadap layanan publik atau kesempatan kerja.
2. Kolaborasi dengan Opinion Leaders
Informasi fiskal yang dibagikan melalui tokoh kredibel — termasuk akademisi, praktisi ekonomi, maupun komunitas digital — memiliki kemungkinan lebih tinggi diterima publik daripada hanya bergantung pada kanal resmi saja. Hal ini bersesuaian dengan temuan penelitian yang menunjukkan pentingnya opinion leaders dalam mengubah persepsi publik terkait isu APBN.
Ketidakmampuan menyesuaikan strategi komunikasi fiskal dengan realitas attention economy memiliki risiko tinggi. Komunikasi yang monoton dan teknis berpotensi menciptakan kesenjangan antara pemerintah dan publik, yang kemudian diisi oleh narasi alternatif tanpa konteks yang tepat. Ketika publik kehilangan konteks, ketidakpercayaan tumbuh, dan pemerintah dipaksa menghadapi fenomena echo chamber di media sosial, di mana informasi yang salah bertahan dan menyebar lebih kuat daripada narasi yang dikoreksi.
Menutup Jurang: Strategi Komunikasi Fiskal yang Relevan
Agar komunikasi fiskal tetap relevan di era digital, Kemenkeu perlu merumuskan ulang strategi Humas-nya. Beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan meliputi:
1. Penguatan narasi yang berbasis hasil konkret, bukan sekadar angka.
2. Pendekatan visualisasi data yang ringan namun akurat untuk memancing click dan viralitas positif.
3. Platform interaktif yang memungkinkan publik berpartisipasi dalam diskusi fiskal.
4. Kolaborasi dengan media massa dan komunitas digital untuk memperluas jangkauan narasi resmi.
Dalam konteks attention economy, keberhasilan harmonisasi antara penyampaian data fiskal yang benar dan cara penyampaiannya yang menarik menjadi fondasi penting bagi legitimasi pemerintah dalam jangka panjang.
APBN bukan sekadar angka; ia adalah cerita tentang arah kebijakan yang dijalankan negara. Dalam attention economy, cerita itu harus diolah sedemikian rupa sehingga bukan hanya benar, tetapi juga menarik, mudah dipahami, dan relevan di mata publik. Keberhasilan komunikasi fiskal yang efektif akan menentukan legitimasi kebijakan dan kestabilan ekonomi, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Disclaimer
Artikel ini merupakan opini pribadi penulis, bukan pandangan resmi Kementerian Keuangan RI. Informasi telah diverifikasi, namun platform tidak bertanggung jawab atas keakuratan atau kelengkapannya. Pembaca disarankan melakukan verifikasi mandiri.
