80 Tahun Hari Oeang Republik Indonesia (HORI): Indonesia Berdaulat, APBN Kuat

Delapan puluh tahun lalu, Republik Indonesia mengambil langkah penting dalam menegaskan kedaulatannya melalui penerbitan mata uang sendiri. Di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, kehadiran Oeang Republik Indonesia (ORI) bukan sekadar jawaban atas kebutuhan transaksi ekonomi, melainkan juga pernyataan bahwa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri, termasuk dalam urusan keuangan.

Kini, delapan dekade berselang, semangat tersebut tetap relevan. Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80 pada 30 Oktober 2026 menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan pengelolaan keuangan negara sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga kepercayaan publik. 

Mengusung tema “Indonesia Berdaulat, APBN Kuat”, peringatan institusi Kementerian Keuangan tahun ini membawa pesan bahwa kedaulatan ekonomi perlu ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat, kredibel, dan akuntabel.

Pesan tersebut sejalan dengan semangat “Bersama Jaga Uang Kita untuk Wujudkan Indonesia Berdaulat”. Sebab, kekuatan keuangan negara tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari kemampuan mengelolanya secara bertanggung jawab, melindungi masyarakat, dan menciptakan manfaat bagi perekonomian.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam peringatan Hari Bea dan Cukai pada 8 Oktober 2026, mengingatkan bahwa usia institusi keuangan negara membawa tanggung jawab untuk terus menjaga relevansinya. 

“Tidak banyak institusi di negara ini yang berumur hampir sama tuanya dengan Republik Indonesia kita tercinta. Usia 80 tahun bukan hanya diperingati sebagai perayaan masa lalu, tetapi untuk tanggung jawab menjaga relevansi institusi kita ke depan, karena Republik Indonesia akan terus ada,” tuturnya.

Refleksi delapan dekade Hari Oeang pun membawa kita kembali pada masa ketika kedaulatan harus diperjuangkan, sekaligus mengajak kita melihat bagaimana peran keuangan negara terus berkembang menghadapi tantangan zaman.

Kedaulatan Finansial 1946: Ketika ORI Menjadi Simbol Kemerdekaan

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 belum serta-merta menghadirkan kemandirian di seluruh aspek kehidupan bernegara. Di bidang moneter, berbagai mata uang masih beredar secara bersamaan, mulai dari uang peninggalan pemerintah Hindia Belanda, uang De Javasche Bank, hingga uang pendudukan Jepang. Situasi semakin kompleks ketika Belanda kembali bersama Netherlands Indies Civil Administration (NICA) dan mengedarkan mata uangnya sendiri.

Di tengah kondisi tersebut, persoalan uang tidak lagi sebatas alat tukar. Mata uang juga menyangkut kewenangan negara, kepercayaan masyarakat, dan pengakuan atas kedaulatan Republik Indonesia. Penerbitan mata uang sendiri menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menegaskan keberadaan Indonesia sebagai negara merdeka.

Persiapan penerbitan ORI mulai digerakkan pada Oktober 1945 oleh Menteri Keuangan A.A. Maramis. Pada 7 November 1945, pemerintah membentuk Panitia Penyelenggara Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia dengan melibatkan sejumlah unsur pemerintahan dan tenaga percetakan.

Perjalanan menerbitkan uang sendiri bukan tanpa hambatan. Keterbatasan kertas, tinta, bahan kimia, dan fasilitas percetakan menjadi tantangan yang harus diatasi di tengah situasi politik dan keamanan yang belum stabil. Gedung Keuangan di Lapangan Banteng turut menjadi bagian dari sejarah persiapan desain ORI.

Setelah melalui proses panjang, Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara menetapkan pemberlakuan ORI melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor SS/1/35 tanggal 29 Oktober 1946. ORI mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah pada 30 Oktober 1946 pukul 00.00. Pada malam sebelumnya, Wakil Presiden Mohammad Hatta menyampaikan pengumuman mengenai pemberlakuan ORI melalui Radio Republik Indonesia.

Penerbitan ORI menjadi tonggak penting dalam perjalanan keuangan Republik Indonesia. Di tengah keterbatasan, pemerintah menunjukkan kemampuan membangun sistem keuangan yang merepresentasikan kedaulatan bangsa. Lebih dari sekadar uang yang digunakan dalam transaksi sehari-hari, ORI menjadi simbol kepercayaan terhadap negara yang baru berdiri.

Semangat itulah yang diwariskan kepada pengelolaan keuangan negara hingga saat ini. Jika pada masa awal kemerdekaan tantangannya adalah menegaskan kedaulatan melalui penerbitan mata uang sendiri, kini tantangannya mencakup bagaimana menjaga stabilitas, memperkuat daya tahan ekonomi, dan memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan manfaat bagi masyarakat.

Delapan Dekade Pengelolaan Keuangan Negara

Perjalanan delapan dekade membawa pengelolaan keuangan negara menghadapi tantangan yang terus berubah. Dari upaya membangun fondasi fiskal pada awal kemerdekaan hingga merespons dinamika perekonomian global saat ini, pemerintah dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan fiskal.

Pengalaman masa lalu menunjukkan pentingnya ketegasan dalam mengambil kebijakan ketika perekonomian menghadapi tekanan. Pada dekade 1960-an, Indonesia pernah mengalami hiperinflasi yang sangat tinggi. Upaya stabilisasi ekonomi pada periode tersebut menjadi salah satu pengingat bahwa disiplin fiskal dan konsistensi kebijakan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Tantangan masa kini hadir dalam bentuk yang berbeda. Ketegangan geopolitik, termasuk risiko yang berkaitan dengan jalur perdagangan dan energi seperti Selat Hormuz, dapat memengaruhi harga komoditas, inflasi, serta aktivitas ekonomi global. Di sisi lain, dampak pandemi COVID-19 menunjukkan betapa cepatnya tekanan ekonomi dapat merambat ke berbagai sektor dan memengaruhi kehidupan masyarakat.

Dalam situasi seperti ini, kebijakan fiskal dituntut untuk adaptif, tetapi tetap terukur. APBN memiliki peran strategis sebagai shock absorber atau peredam gejolak ekonomi, sekaligus sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan. Melalui belanja negara, subsidi, perlindungan sosial, dan berbagai program pembangunan, APBN dapat membantu menjaga daya beli masyarakat serta mempertahankan aktivitas ekonomi ketika tekanan meningkat.

Namun, efektivitas peran tersebut bergantung pada kredibilitas pengelolaannya. APBN harus mampu merespons kebutuhan yang mendesak tanpa mengabaikan disiplin fiskal dan keberlanjutan anggaran.

Dalam sebuah wawancara, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan pentingnya kepercayaan terhadap APBN sebagai instrumen untuk menjalankan amanat konstitusi.

“APBN adalah alatnya. APBN sebagai alat juga harus bisa dipercaya. Tugas saya adalah menjalankan APBN sehingga bisa menjadi APBN yang dipercaya oleh semua pihak,” ujarnya.

Kepercayaan tersebut tidak terbentuk hanya melalui perencanaan anggaran yang baik. Kredibilitas APBN juga ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan pemerintah menjelaskan penggunaan uang negara kepada publik. 

Kepercayaan masyarakat dan komunitas internasional menjadi modal penting agar kebijakan fiskal dapat berjalan efektif serta menopang stabilitas perekonomian.

Mengorkestrasi APBN untuk Dampak Ekonomi yang Lebih Besar

Besarnya APBN perlu ditempatkan dalam konteks perekonomian nasional secara keseluruhan. Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, belanja pemerintah merepresentasikan sekitar 14–16 persen dari PDB, bergantung pada angka dan periode yang digunakan.

Artinya, sebagian besar aktivitas ekonomi tetap digerakkan oleh masyarakat dan dunia usaha. Konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, ekspansi usaha, serta kegiatan ekspor berperan besar dalam menciptakan pertumbuhan dan lapangan kerja. Karena itu, APBN perlu ditempatkan pada titik-titik strategis yang mampu mendorong aktivitas ekonomi secara lebih luas.

“Sebesar 14 persen belanja negara itu dari APBN, sementara 86 persennya lagi diciptakan oleh seluruh gerak ekonomi masyarakat—rumah tangga yang terus konsumsi, perusahaan yang ekspansi, investasi baru, dan ekspor. Ini yang harus kita orkestrasikan sehingga ±Rp4.000 triliun di APBN digunakan di titik-titik krusial untuk mendapatkan multiplier effect yang maksimal,” ujar Menteri Keuangan.

Pendekatan tersebut menempatkan APBN bukan sebagai satu-satunya penggerak ekonomi, melainkan sebagai instrumen yang memperkuat aktivitas masyarakat dan sektor produktif. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan layanan publik, dan perlindungan sosial perlu dirancang agar saling mendukung dengan kegiatan ekonomi di luar pemerintah.

Dengan demikian, keberhasilan belanja negara tidak cukup dinilai dari seberapa besar anggaran yang terserap. Hal yang tidak kalah penting adalah apakah belanja tersebut mampu meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya saing, dan menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Di sinilah pentingnya orkestrasi kebijakan fiskal. Setiap rupiah perlu diarahkan pada kebutuhan prioritas, dilaksanakan secara efektif, dan dievaluasi berdasarkan hasilnya. APBN yang kuat bukan semata-mata APBN dengan anggaran besar, melainkan APBN yang mampu menghasilkan dampak ekonomi dan sosial secara optimal.

“Ini adalah tentang tata kelola yang baik, membangun yang baik, kemudian mendokumentasikan yang baik, dan menggunakan uang negara yang baik,” jelas Menteri Keuangan.

Tiga Pilar APBN: Menumbuhkan, Melindungi, dan Menjaga Kredibilitas

Dalam menghadapi dinamika ekonomi, APBN menjalankan tiga peran yang saling melengkapi: mendorong pertumbuhan, melindungi masyarakat, dan menjaga kredibilitas fiskal. Menkeu menjelaskan ketiganya menjadi landasan agar kebijakan anggaran dapat menjawab kebutuhan saat ini sekaligus menjaga kemampuan negara memenuhi kebutuhan pada masa mendatang.

1. APBN Menumbuhkan

APBN berperan mendorong aktivitas ekonomi melalui belanja produktif dan pembangunan yang mendukung peningkatan kapasitas nasional. Infrastruktur, konektivitas wilayah, pembangunan perdesaan, pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pertumbuhan.

Belanja negara diharapkan tidak hanya menghasilkan keluaran berupa fasilitas atau program, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang, seperti meningkatnya produktivitas, terbukanya akses ekonomi, tumbuhnya investasi, dan terciptanya kesempatan kerja. Dengan demikian, APBN dapat membantu memperkuat daya saing sekaligus memperluas sumber pertumbuhan ekonomi.

2. APBN Melindungi

Selain mendorong pertumbuhan, APBN berfungsi melindungi masyarakat dari dampak tekanan ekonomi. Kenaikan harga, gejolak komoditas, dan perlambatan ekonomi dapat memengaruhi daya beli, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Melalui perlindungan sosial, subsidi yang tepat sasaran, dan berbagai program pelayanan publik, APBN membantu menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Peran ini menjadi penting agar tekanan ekonomi tidak memperlebar kesenjangan maupun menghambat akses masyarakat terhadap layanan esensial.

Perlindungan tersebut perlu dijalankan secara efektif dan terarah. Ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, dan evaluasi manfaat menjadi faktor penting agar anggaran benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.

3. APBN Kredibel dan Terukur

Peran APBN dalam mendorong pertumbuhan dan melindungi masyarakat perlu ditopang oleh kredibilitas fiskal. Pengelolaan anggaran harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga disiplin belanja, serta memastikan pembiayaan negara dikelola secara bertanggung jawab.

Salah satu koridor penting dalam pengelolaan fiskal Indonesia adalah batas defisit anggaran sebesar 3 persen terhadap PDB. Dalam rancangan APBN 2027, pemerintah menetapkan defisit yang direncanakan sebesar 2,4 persen terhadap PDB, sesuai dengan asumsi dan kebijakan fiskal yang disusun untuk tahun tersebut.

Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya efisiensi belanja negara agar anggaran dapat digunakan secara lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Bapak Presiden Prabowo meyakini efisiensi di dalam APBN masih sangat bisa dilakukan. Karena itu, untuk APBN 2027 kita mendesain APBN dengan defisit 2,4% dari PDB. Ini pesan dari Bapak Presiden agar APBN betul-betul dibuat lebih efisien, terukur, dan mampu menyentuh kehidupan masyarakat serta pelayanan publik,” ujar Menteri Keuangan.

Efisiensi dalam konteks ini tidak sekadar berarti mengurangi belanja, tetapi juga memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai prioritas, menghindari pemborosan, dan menghasilkan manfaat yang sepadan. Dengan perencanaan yang cermat dan pelaksanaan yang akuntabel, APBN dapat tetap menjalankan fungsi pembangunan dan perlindungan tanpa mengabaikan keberlanjutan fiskal.

Ketiga pilar tersebut saling berkaitan. Pertumbuhan ekonomi memperluas kapasitas perekonomian, perlindungan sosial membantu menjaga kesejahteraan masyarakat, sedangkan kredibilitas fiskal memastikan kemampuan negara menjalankan kedua fungsi tersebut secara berkelanjutan.

Integritas dan Transparansi: Fondasi Kepercayaan Publik

Kekuatan APBN tidak hanya ditentukan oleh ketepatan perencanaan dan besarnya anggaran. Di balik setiap kebijakan fiskal, terdapat tanggung jawab institusi dan aparatur negara untuk memastikan uang publik dikelola secara transparan, profesional, dan berintegritas.

Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara harus dibangun melalui tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan perlu dijalankan secara efektif, kepatuhan terhadap peraturan harus dijaga, dan setiap pelanggaran integritas harus ditangani secara tegas.

Pesan tersebut berlaku bagi seluruh jajaran Kementerian Keuangan, baik di kantor pusat maupun di unit-unit kerja daerah. Integritas bukan hanya kewajiban individu, melainkan juga fondasi kelembagaan yang menentukan kualitas pengawasan dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam arahannya kepada jajaran Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Integritas menjadi fondasi utama karena pengawasan tidak akan dapat berjalan efektif apabila aparat yang melakukan pengawasan tidak memiliki integritas. Teruslah bekerja di dalam koridor peraturan perundang-undangan dengan penuh integritas dan profesionalisme. Pimpinan akan memberikan dukungan, arahan, dan perlindungan kepada seluruh pegawai yang bekerja sesuai ketentuan,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa transparansi harus berjalan beriringan dengan ketegasan dalam menjaga integritas institusi.

“Transparansi dijalankan dengan integritas tinggi. Kalau ada barisan kita yang tidak memiliki integritas, kita kepinggirkan,” ujarnya.

Pesan tersebut menegaskan bahwa menjaga kepercayaan publik memerlukan komitmen yang konsisten, baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam pengambilan keputusan strategis. Institusi yang kuat bukan berarti institusi tanpa tantangan, melainkan institusi yang mampu menjaga standar integritas, memperbaiki tata kelola, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada publik.

Dalam konteks peringatan HORI ke-80, integritas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semangat menjaga uang negara. Sebab, uang yang dikelola pemerintah pada hakikatnya merupakan amanah masyarakat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

Logo HORI ke-80: Simbol Kekuatan dan Kebersamaan

Semangat “Indonesia Berdaulat, APBN Kuat” juga tercermin dalam identitas visual peringatan HORI ke-80 tahun 2026. Logo peringatan ini mengangkat filosofi kekuatan dan kebersamaan sebagai representasi perjalanan pengelolaan keuangan negara selama delapan dekade sekaligus arah transformasinya ke depan.

Menurut Aditya Wirananda, penyusun logo HORI-80, bentuk angka 80 yang menyerupai otot bisep menggambarkan kekuatan, ketahanan, dan daya tahan fiskal. Simbol tersebut merepresentasikan harapan agar APBN mampu menjadi penopang perekonomian nasional sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah perubahan global.

Sementara itu, garis-garis yang saling terhubung melambangkan persatuan, sinergi, dan kerja sama. Pengelolaan keuangan negara membutuhkan koordinasi berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan publik.

Filosofi tersebut menegaskan bahwa kekuatan fiskal tidak dibangun oleh satu institusi saja. Kekuatan itu tumbuh melalui tata kelola yang baik, koordinasi yang konsisten, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga amanah keuangan negara.

Menjaga Amanah, Mewujudkan Indonesia Berdaulat

Delapan puluh tahun Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) menandai perjalanan panjang dari perjuangan menerbitkan mata uang sendiri hingga upaya menjaga kredibilitas pengelolaan APBN di tengah dinamika ekonomi modern. 

Tantangan yang dihadapi memang berubah, tetapi prinsip dasarnya tetap sama bahwa keuangan negara harus menjadi instrumen untuk memperkuat kedaulatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika ORI pada 1946 menjadi simbol kemampuan Republik Indonesia menegaskan kedaulatannya, APBN saat ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga daya tahan ekonomi, mendukung pembangunan, dan melindungi masyarakat. Peran tersebut hanya dapat dijalankan secara optimal apabila anggaran dikelola dengan disiplin, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Peringatan HORI ke-80 karena itu bukan semata-mata perayaan atas perjalanan masa lalu. Momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh insan Kementerian Keuangan untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, dan memastikan setiap rupiah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, APBN yang kuat diharapkan terus menjadi fondasi bagi Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaulat. Sebab, menjaga uang negara pada akhirnya berarti menjaga kepercayaan rakyat dan merawat cita-cita kemerdekaan untuk generasi mendatang.