APBN Kita Februari, Optimis Ekonomi Masih Kuat
Kondisi ekonomi Indonesia di bulan Februari masih dalam situasi yang cukup baik. Ini terlihat dari beberapa indikator seperti PMI Manufaktur, pergerakan nilai tukar, dan tingkat inflasi. Di saat sebagian besar PMI Manufaktur negara-negara maju masih berada di zona kontraksi, PMI Manufaktur Indonesia ada di zona ekspansi yang stabil di level 51,2.
Optimisme akan ekonomi yang semakin pulih juga ditunjukkan dari penjualan kendaraan bermotor. Penjualan mobil pertumbuhannya ada di level 7,4 persen dan penjualan motor melonjak tinggi atau tumbuh 56,3 persen dibandingkan tahun lalu.
“Ini menggambarkan suatu kondisi optimisme karena kalau masyarakat terutama yang menengah sudah melakukan belanja untuk barang-barang yang sifatnya tahan lama durable goods seperti motor atau kendaraan ataupun rumah ini menggambarkan bahwa daya belinya menunjang kemampuan mereka untuk melakukan konsumsi. Ini yang perlu kita jaga terus karena ini akan menjadi salah satu fondasi untuk menjaga growth momentum kita yang sangat baik tahun lalu yaitu 5,3%,” jelas Menteri Keuangan.
Harga-harga komoditas saat ini juga relatif lebih baik dibandingkan harga di tahun lalu ketika konflik antara Rusia dan Ukraina muncul dan memuncak. Ini tentu saja memberikan harapan terhadap menurunnya harga komoditas.
“Kita lihat kemarin di dalam perang Rusia dengan Ukraine juga pada minggu-minggu ini akan dilakukan perjanjian dengan PBB untuk pengapalan dari hasil-hasil pertanian tersebut. Ini berarti memberikan harapan bahwa harga seperti wheat gandum akan tetap stabil dan rendah karena ini sangat menjadi komoditas yang mempengaruhi seluruh dunia termasuk Indonesia,” terang Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers APBN Kita (14/03).
Tingkat inflasi Indonesia di bulan Februari juga masih terjaga dengan baik. Namun demikian, kebutuhan bahan pokok menjelang lebaran perlu terus diwaspadai sebab akan menjadi sumber inflasi. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan menambah anggaran Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang akan digunakan untuk melakukan stabilisasi harga pangan bersama Perum Bulog.
“Kalau kita lihat ada ayam dan telur yang justru mengalami penurunan ini yang kemudian kita bahas di kabinet bagaimana menstabilkan beras agar tidak naik tinggi dan ayam serta telur yang tidak jatuh. Ini salah satu yang kita nanti memberikan anggaran tambahan untuk Bappenas melakukan stabilisasi dengan Bulog di dalam rangka untuk menjaga baik beras, ayam, dan telur. Ini yang kita harapkan menjaga stabilitas harga sehingga petani dan peternak kesejahteraannya terjaga namun konsumen tidak mengalami inflasi tinggi,” terang Menteri Keuangan.
Dari beberapa indikator ekonomi tersebut, pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi akan terjaga dengan baik.
“Dengan kondisi yang tadi saya sampaikan, kami cukup optimis bahwa kondisi ini akan menyebabkan tahun 2023 pertumbuhan ekonomi kita akan terjaga dengan baik. Kita masih pada kisaran pertumbuhan 5,0 hingga 5,3. Kuartal ketiga bulan Maret sekarang sudah tanggal 14 jadi tinggal dua minggu lagi dan kalau melihat indikator-indikator tadi kita optimis bahwa Kuartal 1 2023 ini masih relatif kuat dari sisi agregat demand meskipun untuk ekspor dan impor mengalami koreksi yang cukup signifikan karena memang kegiatan global melemah dan itu terefleksikan pada eksternal balance kita namun domestik demand kita cukup tinggi yaitu konsumsi dan investasi,” ucap Menteri Keuangan.
Penerimaan mencerminkan pemulihan
Secara keseluruhan di bulan Februari 2023 Penerimaan Negara telah mencapai Rp419,6 triliun atau 17 persen dari target APBN. Angka ini juga naik sebesar 38,7 persen dibandingkan capaian yang sama di tahun lalu. Penerimaan Pajak telah terkumpul sebesar Rp279,98 triliun dan angka ini tumbuh 40,35 persen. Pertumbuhan yang merata di seluruh sektor mencerminkan pemulihan ekonomi. Meski demikian, dinamika global yang dipenuhi ketidakpastian masih harus terus diwaspadai.
“Aktivitas ekonomi yang tadi saya sampaikan membaik dari masyarakat, investasi juga memberi kontribusi. Dan juga undang undang harmonisasi peraturan perpajakan yang sudah mulai kita implementasikan memberikan kontribusi. Ketiganya adalah yang memberikan pertumbuhan penerimaan pajak yang sangat baik. Kita tentu tetap waspada meskipun sampai dengan Februari ini sangat bagus karena tadi situasi dunia tidak dalam kondisi yang stabil dan baik. Jadi kita harus mewaspadai,” tutur Menkeu.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai di bulan Februari 2023 mengalami sedikit kontraksi. Namun, penurunan ini tidak signifikan apalagi jika dibandingkan kondisi saat pandemi di mana penerimaan kepabeanan dan cukai tidak pernah mengalami kontraksi.
“Untuk bea masuk kita lihat 7,88 triliun, itu tumbuh 15,64 persen. Ini volume mungkin tidak naik, tapi harga dari barang komoditasnya karena kurs kita mengalami pelemahan sehingga penerimaannya sepertinya naik. Untuk bea keluar yang mengalami penurunan sangat tajam 69% kontraksi, kita hanya mengumpulkan 2,04 triliun. Tahun lalu bulan Februari, kita mengumpulkan 6,57 triliun. Kita lihat komposisinya sawit dalam hal ini harga CPO yang turun dan volume dari ekspor mineral kita juga turun,” terang Menkeu.
Berbanding terbalik, Penerimaan Negara Bukan Pajak justru mengalami kenaikan sebesar 86,6 persen dan sudah mencapai Rp86,4 triliun. Capaian ini berasal dari meningkatnya Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan, PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU. Jika dilihat secara keseluruhan pertumbuhan PNBP menggambarkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang relatif positif.
#UangKita Untuk Apa?
Penerimaan negara yang sudah dikumpulkan kemudian digunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Hingga Februari, realisasi belanja negara sudah mencapai 9,4 persen dari target di APBN yakni sebesar Rp287,8 triliun. Angka ini naik 1,8 persen dari realisasi tahun sebelumnya di periode yang sama. Belanja negara ini terbagi atas Belanja K/L sebesar Rp76,4 triliun dan Belanja Non-K/L sebesar Rp106,2 triliun.
Belanja untuk kesehatan, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial masih menjadi prioritas yang terus dijaga. Untuk bidang kesehatan, realisasi di Februari 2023 sebesar Rp11,9 triliun lebih tinggi dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 10 triliun. Anggaran sebesar Rp11,9 triliun ini pemanfaatannya terbagi melalui Belanja K/L sebesar Rp10,2 triliun yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan rumah sakit TNI dan Polri dan penyaluran PBI JKN. Saat ini ada 98,6 juta peserta PBI JKN yang merupakan keluarga tidak mampu yang biaya asuransi kesehatannya dibayarkan oleh APBN. Selain itu juga dibelanjakan melalui Belanja Non-K/L sebesar Rp1,7 triliun untuk jaminan kesehatan bagi PNS, TNI dan Polri.
Untuk ketahanan pangan alokasi anggaran yang diberikan sebesar Rp3,3 triliun. Anggaran ini diberikan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp2,3 triliun yang digunakan untuk membangun bendungan serta membangun dan rehabilitasi irigasi. Lalu, anggaran sebesar Rp0,6 triliun diberikan melalui Kementerian Pertanian yang digunakan untuk kawasan padi 2,9 ribu Ha dan kawasan kedelai 5,9 ribu Ha.
Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp34,3 triliun yang mayoritas digunakan untuk memberikan subsidi yakni sebesar Rp24,3 triliun melalui Belanja Non-K/L. Untuk anggaran sebesar Rp9,6 triliun yang merupakan Belanja K/L diberikan melalui beberapa kementerian. Kementerian Sosial anggaran tersebut digunakan untuk penyaluran sebagian Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako, serta bansos kebencanaan. Lalu, penyaluran bantuan KIP Kuliah disalurkan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama. Bantuan kebencanaan juga dianggarkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tidak hanya itu, anggaran perlindungan sosial juga mencakup penyaluran BLT Desa melalui Belanja tkd sebesar Rp0,4 triliun.
Tidak hanya anggaran Belanja K/L, untuk mendukung perlindungan sosial anggaran Belanja Non-K/L juga digelontorkan. Anggaran terbesar dialokasikan untuk pensiun yakni sebesar Rp29,3 triliun. Selain itu, belanja yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat seperti subsidi sebesar Rp24,3 triliun dan kartu prakerja sebesar Rp59 miliar juga diberikan.
“Ini dari sisi manfaat pensiun terjadi kenaikan 5,1% dimana penerimanya adalah Taspen menerima 256 triliun yang tentu diteruskan kepada para pensiunan, dan untuk Asabri kita bayar 3,7 T atau 3,7% kenaikannya. Subsidi energi telah dikeluarkan 11,8 triliun, ini untuk minyak tanah, elpiji 3 kilo, dan subsidi listrik. Sedangkan subsidi yang sifatnya non energi seperti bunga KUR adalah sebesar 12,5 triliun. Untuk Kartu prakerja pada bulan Februari ini digunakan 59 miliar. Kita tahu bahwa di dalam kartu pra kerja ini kita akan memberikan dukungan kepada lebih dari 10 ribu orang peserta yang sudah mendapatkan manfaat dari kartu pra kerja,” jelas Menkeu.