Trump Presiden Terpilih AS, Ini Tantangan dan Peluang Ekonominya
Donald Trump akan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 pada 20 Januari 2025. Ini merupakan periode kedua pemerintahan Trump setelah sebelumnya menjabat pada periode 2017-2021.
Periode pertama pemerintahan Trump ditandai serangkaian kebijakan kontroversial. Perang dagang AS-Tiongkok melalui pengenaan tarif tinggi dan pembatasan impor, Keputusan untuk menarik Amerika Serikat (AS) keluar dari kesepakatan nuklir Iran dan perjanjian iklim Paris, serta upaya pengetatan kontrol imigrasi merupakan beberapa langkah yang paling kontroversial.
Terpilihnya Trump kembali sebagai Presiden Amerika Serikat tak dapat dipungkiri akan membawa arah baru terhadap tatanan perekonomian global. Bahkan berpotensi menimbulkan efek pada dunia yang signifikan apabila kebijakan kontroversial serupa kembali berulang di periode kedua pemerintahan Trump.
Baru-baru ini saja Presiden Terpilih AS Donald Trump mengutarakan pernyataan keras terhadap negara-negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China atau Tiongkok, dan Afrika Selatan) melalui platform media sosialnya.
Trump menyampaikan akan menerapkan tarif 100% kepada negara-negara anggota aliansi BRICS mencakup Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Serta memperingatkan penutupan akses pasar AS bagi negara-negara tersebut jika tidak menggunakan dollar AS dalam perdagangan.
“Kami menuntut jaminan dari negara-negara ini bahwa mereka tidak akan menciptakan Mata Uang BRICS baru atau mendukung mata uang lain untuk menggantikan dolar Amerika Serikat yang perkasa. Jika tidak, mereka akan menghadapi tarif 100 persen dan harus siap kehilangan akses ke pasar ekonomi Amerika Serikat yang luar biasa,” ujar Trump di platform Truth Social miliknya, sebagaimana dilansir VOA Indonesia, Minggu, 1 Desember 2024.
Trump menegaskan bahwa BRICS tidak punya peluang untuk menggantikan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan global, dan negara manapun yang mencoba melakukannya harus mengucapkan selamat tinggal kepada Amerika.
Tetap waspada
Executive Director Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengungkapkan tantangan dari terpilihnya kembali Trump perlu terus dicermati ke depannya.
Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Trump menurut Yose cenderung untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat isolasionis. Misalnya, dengan mengurangi keterlibatan AS dalam berbagai forum kerja sama multilateral yang bertujuan menanggulangi permasalahan global, salah satunya isu perubahan iklim. Tidak tertutup kemungkinan, ke depan AS pun akan menarik diri dari penanggulangan isu-isu perdagangan dunia di bawah World Trade Organization (WTO) ataupun isu-isu keuangan global di bawah International Monetary Fund (IMF) atau World Bank.
Hal tersebut menurut Yose akan sangat berdampak terhadap perdagangan global, yang hingga saat ini sebenarnya belum benar-benar pulih dari imbas pandemi.
“Kebijakan isolasionis atau menarik diri dari Presiden Trump itu pasti akan membahayakan berbagai acara-acara ataupun berbagai inisiatif di tingkatan multilateral dan global tadi,” kata Yose.
Di samping itu, kecenderungan Trump untuk menjadi lebih proteksionis juga mendatangkan risiko bagi perekonomian dunia.
Pada periode pertama pemerintahannya, Trump menginisiasi berbagai kebijakan yang cenderung bisa dikatakan “menghukum” negara-negara yang dianggap merugikan Amerika Serikat terutama dalam sektor perdagangan. Contohnya Tiongkok yang pernah dikenakan tarif ekspor sangat tinggi sebesar 25%-30%.
Bahkan, Indonesia pun pada 2018 sempat terkena ancaman Trump berupa pencabutan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP). Sebuah fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia sejak tahun 1974. Indonesia pertama kali memperoleh fasilitas GSP pada tahun 1980.
Meskipun pada akhirnya fasilitas GSP Indonesia tidak dicabut, tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dijalankan Indonesia saat itu untuk memenuhi review fasilitas GSP tersebut.
“(Kebijakan Trump) baik itu yang sifatnya isolasionis-yang menarik diri dari tingkatan global- ataupun yang sifatnya lebih proteksionis kelihatannya kemungkinan akan terulang lagi,” tutur Yose.
Prinsip proteksionis Trump yang sangat kuat membawa konsekuensi besar, tidak hanya bagi Amerika tetapi juga untuk perekonomian global. Perang dagang yang dipicu oleh Trump berdampak terhadap rantai pasok global yang pada akhirnya berpotensi melemahkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia.
Kenaikan tarif impor untuk produk Tiongkok misalnya menyebabkan biaya produksi meningkat yang selanjutnya berimbas pada harga produk di level konsumen di seluruh dunia.
WTO memprediksi akibat tensi perdagangan tersebut prospek pertumbuhan global mengalami penurunan sebesar 1,5% pada 2023.
Adapun Trump berencana untuk meningkatkan kontribusi bea masuk terhadap penerimaan AS. Dia sempat berjanji akan mengenakan bea masuk sebesar 10%-20% atas seluruh barang impor dan bea masuk 60% atas barang impor yang berasal dari Tiongkok.
Tak sampai di situ, Trump juga akan mengenakan bea masuk sebesar 200% atas barang-barang impor yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang memindah pabriknya dari AS ke negara lain. Hal itu dilakukan untuk mencegah pemindahan pabrik ke luar negeri.
Di samping kebijakan luar negeri AS, kebijakan domestik AS menurut Yose juga dapat berpotensi mempengaruhi perekonomian global. Salah satunya, permintaan Trump untuk memotong tarif pajak. Di satu sisi, walaupun hal tersebut dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi AS, namun di sisi lain kebijakan tersebut dapat menimbulkan pelebaran defisit fiskal AS, yang selanjutnya mengakibatkan utang AS meningkat.
“Utang Amerika Serikat yang meningkat itu biasanya akan membuat uang yang ada di emerging market larinya ke Amerika Serikat. Dan itu tentunya akan berpengaruh juga pada perekonomian dunia, terutama perekonomian emerging market,” terang Yose.
Jika kebijakan tersebut diterapkan, suku bunga The Fed yang saat ini cenderung mengalami penurunan dapat kembali dinaikkan untuk menarik likuiditas ke AS.
Kemungkinan kembali diterapkannya kebijakan proteksionisme juga dapat meningkatkan inflasi AS. Hal tersebut akan berdampak pada kenaikan suku bunga The Fed.
“Nah, itu semua tentunya akan memberatkan perekonomian dunia. Dari sisi perdagangannya, dari sisi ketidakpastian akan multilateral governance ataupun juga inflasi dan suku bunga yang akan menjadi lebih tinggi,” paparnya.
Efek domino
Yose lanjut menjelaskan kebijakan-kebijakan yang akan diterbitkan oleh Trump berpotensi berdampak pada perdagangan Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) dapat terpengaruh secara langsung apabila rencana pengenaan tarif bea masuk 10% jadi diterapkan.
Sementara dampak melemahnya kinerja ekspor Tiongkok ke AS akibat perang dagang mendatangkan efek tidak langsung kepada Indonesia, pasalnya Tiongkok merupakan mitra dagang utama Indonesia. Tidak sedikit bahan baku dari produk-produk Tiongkok yang diekspor ke AS berasal dari Indonesia.
“Pada saat ini mungkin sekitar 12 persen sampai 15 persen ekspor Indonesia ke Tiongkok itu direekspor (diekspor kembali) ke Amerika Serikat. Kalau kemudian produk Tiongkok itu dikenakan bea masuk dan akan jatuh, ini juga akan berpengaruh”
Pengaruh tidak langsung yang lain juga datang dari negara-negara tujuan ekspor Indonesia lainnya yang juga akan terimbas pengenaan tarif bea masuk 10% ke AS.
Selain itu, kondisi over supply yang saat ini terjadi di Tiongkok pun membawa masalah tersendiri. Jika Tiongkok mengalami kesulitan menjual produk mereka ke AS maka mereka akan mengalihkannya ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.
Raih peluang
Di balik beragam tantangan menyusul terpilihnya kembali Trump sebagai Presiden AS, terdapat sejumlah peluang yang bisa dimanfaatkan Indonesia.
Saat investor mencoba mengurangi ketergantungan mereka terhadap Tiongkok di tengah tensi geopolitik AS Tiongkok, negara-negara kawasan Asia Tenggara menjadi pilihan utama investasi asing.
Indonesia bisa memanfaatkan pembatasan impor produk Tiongkok oleh AS. Karena Amerika Serikat tidak memiliki kapasitas untuk memproduksi semua kebutuhan mereka di dalam negeri, seperti garmen, elektronik, ataupun kendaraan bermotor.
“Banyak sekali (barang) yang sekarang ini memang datangnya dari negara- negara lain. Sehingga kalau dari Tiongkok itu ditutup, pasti mereka akan tetap memerlukan barang-barang tadi dari sumber-sumber yang lain. Nah, ini yang sebenarnya bisa dimanfaatkan,” tutur Yose.
Salah satu negara yang memanfaatkan peluang perdagangan tersebut sejak periode pemerintahan Trump yang pertama adalah Vietnam. Hanya dalam kurun dua tahun setelah perang dagang AS dengan Tiongkok, Vietnam berhasil menaikkan ekspor mereka ke AS sebesar 70%.
Amerika Serikat menjadi mitra dagang terbesar kedua Vietnam setelah Tiongkok dan pasar ekspor terbesar mereka.
Yose sangat menyayangkan Indonesia tidak bisa memanfaatkan momentum perang dagang AS-Tiongkok kala itu sebab kondisi fasilitas GSP Indonesia sedang terancam. Pada saat bersamaan bahkan ekspor Indonesia ke AS saat itu cenderung mengalami penurunan.
Selain di area perdagangan, di sektor investasi pun tensi geopolitik AS-Tiongkok membuka peluang diversifikasi produksi ke negara-negara lain di luar Tiongkok. Vietnam contohnya, menjadi lokasi manufaktur strategis raksasa teknologi AS Apple yang menginvestasikan lebih dari $15 miliar di negara itu dalam lima tahun terakhir.
“Ini yang juga kelihatannya banyak diambil oleh Vietnam dan saat ini masih terus berlangsung. Bahkan negara-negara ASEAN yang lain ataupun India, Bangladesh, Srilanka dan lainnya mereka mengambil kesempatan itu. Indonesia juga tentunya harus bisa mengambil kesempatan ini,” ujarnya.
Vietnam sendiri memiliki keunggulan dalam beberapa hal dibandingkan negara ASEAN lainnya. Kepastian hukum yang tinggi dan iklim investasi yang kondusif mendukung kemudahan berbisnis di sana. Ditambah lagi dengan struktur produksi di Vietnam yang cenderung lebih sama dengan yang ada di Tiongkok saat ini, menjadikan Vietnam sebagai magnet bagi para investor.
Industrialisasi berhasil menopang pesatnya pertumbuhan ekonomi Vietnam. Hingga kuartal III-2024 saja PDB Vietnam mampu tumbuh hingga 7,4% secara tahunan.
Sementara itu, struktur produksi Indonesia tidak serupa dengan Tiongkok. Sektor pengolahan di Indonesia lebih berbasis kepada sumber daya alam. Indonesia juga ditengarai mengalami deindustrialisasi sejak 20 hingga 25 tahun belakangan. Deindustrialisasi merupakan suatu kondisi di mana industri tidak lagi dapat berperan sebagai pendorong utama perekonomian suatu negara. Hal tersebut tercermin dari kontribusi manufaktur terhadap PDB nasional yang terus mengalami penurunan, dari 32% di tahun 2002 menjadi 19% pada 2023.
Yose mengutarakan perbaikan iklim investasi dan bisnis di Indonesia menjadi kunci utama dalam mengambil peluang dagang yang tersedia.
Teguh bebas aktif
Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5%-7%. Berbagai upaya perlu dilakukan, salah satunya dengan mendorong investasi dan perluasan lapangan kerja. Pemerintah Indonesia dapat mengambil momentum dari terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS.
Di samping menempuh langkah-langkah strategis di bidang ekonomi melalui ruang diplomasi, pemerintah juga perlu berbenah agar Indonesia siap meraih peluang di ranah perdagangan global manakala kesempatan itu datang.
Kendati demikian, Yose juga mewanti-wanti agar pemerintah jangan sampai terjebak pada pusaran geopolitik yang tidak produktif dan hanya akan membuat Indonesia terseret kepada blok tertentu. Indonesia harus tetap memegang teguh amanat UUD 1945 untuk berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas dunia melalui implementasi politik bebas aktif.
Termasuk aktif memperkuat tata kelola forum-forum kerja sama multilateral dalam menjaga stabilitas global. Bukan hanya di bidang ekonomi dan perdagangan, tetapi juga di bidang lingkungan hidup.
“Termasuk misalnya kalau Amerika Serikat mungkin meninggalkan WTO, kita malah harus memperkuat WTO tersebut. begitu juga ketika Trump tidak terlalu peduli dengan perubahan iklim, kita malah harus punya kontribusi yang lebih tinggi lagi. Karena biar bagaimanapun nanti yang terpengaruh terhadap perubahan iklim kan kita sendiri. Dan saya pikir Pak Prabowo sangat tepat, punya karakter yang tepat untuk memberikan semacam leadership di tingkat global, yang mungkin akan ditinggalkan oleh Amerika Serikat,” pungkas Yose.
