Indonesia Gandeng IsDB Perkuat Investasi Produktif dan Penciptaan Lapangan Kerja
Indonesia dan Islamic Development Bank (IsDB) resmi memperkuat kemitraan strategisnya melalui peluncuran Member Country Partnership Strategy (MCPS) periode 2026–2030 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Ditopang indikasi alokasi pendanaan mencapai 2,56 miliar dolar AS, kerangka kerja sama ini diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi nasional berbasis penguatan infrastruktur konektivitas dan investasi modal manusia (human capital) demi mendorong pertumbuhan inklusif serta penciptaan lapangan kerja.
Kemitraan Indonesia–IsDB Memasuki Babak Baru
Peluncuran MCPS 2026–2030 menandai babak baru hubungan bilateral yang telah mengakar kuat lebih dari lima dekade sejak Indonesia menjadi salah satu negara pendiri (founding member) IsDB pada 1974. Strategi ini merupakan MCPS keempat yang diterbitkan sejak 2011, sekaligus menjadi instrumen untuk menyesuaikan arah pembiayaan dengan kompleksitas tantangan transformasi ekonomi Indonesia saat ini.
IsDB mengindikasikan alokasi pendanaan sebesar 2,56 miliar dolar AS untuk periode lima tahun ke depan. Nilai ini masih bersifat indikatif dan memiliki fleksibilitas seiring dengan kesiapan serta kelancaran implementasi proyek di lapangan.
“Dengan indikasi alokasi pendanaan sekitar 2,56 miliar dolar AS jika implementasi dan pelaksanaan proyek-proyek yang saat ini berada dalam pipeline berjalan dengan baik, nilai tersebut dapat diperluas untuk mendukung lebih banyak proyek,” ujar Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser, Presiden IsDB Group.
Infrastruktur Menjadi Fondasi Konektivitas dan Daya Saing Industri
Pilar pertama MCPS 2026–2030 difokuskan pada penguatan infrastruktur untuk mendukung konektivitas, ketahanan ekonomi, dan peningkatan kapasitas industri. Cakupannya meliputi sektor transportasi, ketahanan pangan, produktivitas pertanian, perikanan berkelanjutan, hingga transisi energi.
Infrastruktur dalam kerangka MCPS ini tidak ditujukan sekadar untuk membangun aset fisik, melainkan diarahkan untuk membuka akses, mengkoneksikan pusat-pusat produksi dengan pasar, menurunkan biaya logistik, serta memperkuat daya saing industri nasional.
Penguatan SDM untuk Meningkatkan Produktivitas dan Membuka Lapangan Kerja
Investasi infrastruktur harus berjalan seiring dengan investasi pada kapasitas manusia. Oleh karena itu, pilar kedua MCPS berfokus pada pengembangan tenaga kerja (workforce development) melalui penguatan sektor pendidikan dan layanan kesehatan. Arah narasi strategi ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya menghasilkan aset fisik, tetapi harus secara langsung meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas manusia agar mampu memanfaatkan peluang ekonomi baru serta terserap dalam lapangan kerja yang berkualitas.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengatakan Indonesia tidak hanya membutuhkan lebih banyak pembiayaan, tetapi juga kemitraan pembangunan yang lebih baik. Menurutnya, infrastruktur yang memadai memang dapat menghubungkan pasar, memindahkan barang, dan mendukung industri. Namun pada akhirnya, transformasi digerakkan oleh manusia melalui pengetahuan, keterampilan, produktivitas, dan kemampuan inovasi mereka.
Oleh karena itu, investasi pada konektivitas dan kapasitas produktif harus berjalan beriringan dengan investasi pada manusia. Keterkaitan kedua pilar tersebut membuat MCPS tidak berhenti pada pembangunan aset, tetapi diarahkan untuk membangun kapasitas ekonomi dan manusia yang mampu menghasilkan nilai tambah secara berkelanjutan.
Bukan Sekadar Dokumen Strategi
Peluncuran MCPS bukanlah tujuan akhir. Tantangan berikutnya adalah memastikan strategi tersebut diterjemahkan menjadi program dan proyek yang memberikan dampak nyata. Karena itu, pemerintah ingin MCPS menjadi kerangka kerja yang dapat langsung diimplementasikan sejak awal.
Bersama Bappenas, Kementerian Keuangan akan mendorong penyusunan project pipeline, pembagian tanggung jawab kelembagaan yang jelas, jadwal pelaksanaan, serta ukuran hasil yang dapat dipantau. “Kami ingin strategi ini memandu aksi sejak awal,” kata Menkeu Suahasil Nazara.
Pendekatan tersebut menempatkan hasil pembangunan sebagai ukuran utama keberhasilan kemitraan. Banyaknya proyek atau besarnya pembiayaan bukan menjadi satu-satunya ukuran. Yang lebih penting adalah manfaat yang dihasilkan, baik berupa kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, maupun perbaikan kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilannya akan tercermin dari peluang yang diciptakannya, kesejahteraan yang didukungnya, serta kontribusinya terhadap kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan,” lanjut Menkeu.
Pembiayaan Pembangunan Perlu Menarik Investasi Tambahan
Untuk menopang kebutuhan investasi produktif tanpa bergantung sepenuhnya pada belanja negara, pemerintah membuka ruang bagi pembiayaan inovatif dan skema pembiayaan campuran (blended finance). IsDB diharapkan memosisikan diri sebagai instrumen katalis yang menggabungkan modal pembiayaan, fasilitasi persiapan proyek (project preparation), dan keahlian teknis.
Pemerintah juga membuka peluang kerja sama strategis antara IsDB Group dengan badan pengelola investasi nasional, Danantara, serta sektor swasta. Langkah ini bertujuan untuk merancang proyek-proyek strategis yang layak dibiayai (bankable), sehingga setiap dolar pembiayaan pembangunan mampu memobilisasi investasi produktif tambahan dari sektor swasta.
Menjaga Kredibilitas Fiskal di Tengah Kebutuhan Investasi
Di tengah ketidakpastian geopolitik dan volatilitas pasar keuangan global, APBN tetap memegang peran sentral sebagai penahan gejolak (shock absorber), pelindung daya beli masyarakat, dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Kemitraan dengan bank pembangunan multilateral seperti IsDB menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah untuk mengakses pembiayaan berbiaya terjangkau tanpa mengorbankan kesinambungan fiskal.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pengelolaan anggaran akan terus dijaga secara kredibel, termasuk dengan mengendalikan defisit APBN 2027 pada tingkat yang aman sebesar 2,4% PDB.
“Kami akan terus menjaga kredibilitas pengelolaan anggaran kami, dan untuk itu kami akan bekerja keras meningkatkan efisiensi belanja serta penerimaan perpajakan. Kemitraan dengan bank pembangunan multilateral dan investor swasta merupakan bagian penting dari pengelolaan anggaran kami,” ujar Menkeu.
Indonesia Menjadi Mitra Berbagi Pengetahuan
Sebagai pemegang saham terbesar kelima di IsDB, Indonesia menempatkan posisi ini sebagai tanggung jawab untuk memperkuat institusi sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara anggota lainnya. Indonesia tidak sekadar bertindak sebagai recipient atau penerima, melainkan mitra sejajar yang siap membagikan pengalaman dan solusi pembangunan melalui Kerja Sama Selatan–Selatan (South-South Cooperation).
Pengalaman Indonesia dalam mengintegrasikan instrumen keuangan syariah (seperti Sukuk Negara) ke dalam proyek-proyek prioritas nasional menjadi studi kasus penting bagi negara berkembang. Selain itu, pemerintah mendorong keterlibatan yang lebih luas bagi profesional Indonesia untuk berpartisipasi langsung dalam operasional IsDB secara global.
Peluncuran MCPS 2026–2030 bukan sekadar perumusan dokumen kerja sama formal, melainkan komitmen pelaksanaan yang terukur di lapangan. Keberhasilan strategi ini pada akhirnya akan dinilai dari proyek-proyek produktif yang terlaksana, besarnya investasi yang berhasil ditarik, jumlah kesempatan kerja baru yang tercipta, serta dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.
