Melangkah Optimis dengan Penuh Kewaspadaan

Laporan Utama
1 September 2021
OLEH: Dara Haspramudilla
Melangkah Optimis dengan Penuh Kewaspadaan

Bayang-bayang pandemi masih terus menggelayuti ekonomi. Tahun 2021 kita awali dengan semangat optimisme untuk pulih. Namun, siapa sangka varian baru Delta mendadak menjangkiti dunia. Momentum ekonomi nasional yang bersiap pulih pun kembali tertekan. Momen ini menjadi pelajaran berharga. Di satu sisi, semangat optimisme menuju pemulihan harus tetap dijaga dan di sisi lain kita harus terus waspada.

Selama pandemi, APBN menjadi tumpuan utama dalam melindungi kesehatan masyarakat sekaligus motor penggerak pemulihan ekonomi. Di tahun 2022, kita masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi akibat situasi pandemi yang tidak menentu. Ditambah lagi, berbagai tantangan global yang harus dihadapi seperti ancaman perubahan iklim dan dinamika geopolitik. Untuk itu, pemerintah pun merancang RAPBN 2022 agar dapat antisipatif, responsif, dan fleksibel.

Arah kebijakan fiskal RAPBN 2022 tepat

Tema kebijakan fiskal yang diusung RAPBN 2022 adalah “Kebijakan Fiskal Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Di tahun 2022, pemerintah akan terus menggenjot pemulihan sosial-ekonomi sebagai fondasi yang memperkuat optimalisasi reformasi struktural. Reformasi struktural menjadi sangat esensial sebab Indonesia tidak hanya diharapkan dapat tumbuh, tetapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan.

Menanggapi hal ini, Teuku Riefky, Ekonom LPEM-FEB UI menjelaskan bahwa ketepatan arah kebijakan fiskal RAPBN 2022 dapat dilihat dari dua aspek yakni fokus kebijakan dan periode waktunya.

“Fokusnya apa? menangani pandemi Covid-19. Artinya pos anggaran untuk fasilitas kesehatan, pengadaan vaksin, dan tenaga kesehatan tidak boleh dikompromikan. Lalu, kita harus mengcover masyarakat yang paling terdampak. Nah ini saya rasa fokusnya sudah tepat,”jelasnya.

Riefky menambahkan fokus kebijakan juga perlu dilihat periode waktunya. Sebagai contoh, dalam waktu dekat ini prioritas harus mengarah pada aspek kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat. Sementara, untuk infrastruktur juga perlu menjadi perhatian pemerintah sebab penting untuk jangka panjang.

“Jadi memang kita perlu lihat kebutuhan baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Ada beberapa hal yang benefitnya baru terasa di jangka panjang, tetapi tetap harus kita mulai sekarang. Jadi, saya rasa ini (RAPBN 2022) sudah tepat sasaran,” tambahnya.

Kebijakan prioritas mengarah pada aspek kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat. (Foto Benny)

Optimis namun tetap waspada

Asumsi makro yang diusulkan pemerintah dalam RAPBN 2022 dinilai Riefky realistis. Komponen belanja APBN juga sudah berfokus ke pos-pos anggaran yang produktif.

Namun demikian, optimisme ini perlu dibarengi dengan kewaspadaan. Pandemi menjadi variabel penentu kondisi perekonomian. Pemerintah perlu menyiapkan contingency atau backup plan jika kondisi pandemi lebih buruk dari perkiraan.

Selain itu, tahun 2022 adalah tahun terakhir defisit APBN di atas 3 persen. Menurut Riefky kondisi ini bagai pisau bermata dua terutama di tengah kondisi yang belum pulih. Begitu juga dengan penerimaan yang dikejar ketika kondisi belum pulih akan berdampak pada sektor riil.

“Namun demikian, selama kebijakan mengejar defisit ini tidak memotong belanja yang penting maka tidak masalah. Jika berbicara soal penerimaan, sebetulnya itu akan mengikuti proses recovery. Jadi, kalau kita pulih, pasti penerimaan akan naik. Jika belum recover kita kejar maka akan menekan produktivitas dan ekonomi sektor riil,” tambahnya.

Pembiayaan untuk menyelamatkan masyarakat

Ketika ditanya mengenai pembiayaan negara melalui utang, Riefky menilai utang Indonesia masih sangat prudent jika dibandingkan banyak negara lain. Meski meningkat dibanding sebelum pandemi, tetapi rasio utang Indonesia masih tergolong rendah dan negara-negara lain juga melakukan strategi yang sama.

“Kita perlu dudukkan utang ini dalam konteksnya yakni digunakan untuk menangani pandemi dan menyelamatkan nyawa masyarakat miskin dan rentan. Memang benar utang akan mempersempit ruang fiskal, tetapi ini adalah way of doing business yang dilakukan semua regulator di seluruh negara,” jelasnya.

Hal senada juga diungkap Ketua Badan Anggaran DPR RI, M.H. Said Abdullah. Menurutnya utang yang dilakukan disebabkan kebutuhan negara.

“Kita sadar betul bahwa pelebaran defisit dan pembiayaan utang yang tinggi, itu betul-betul karena kita butuh bukan karena pemerintah dan banggar senang berutang,” tegasnya dikutip dari Warta Parlemen dalam rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia.

Optimalkan implementasi

Di tahun depan, salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah terkait implementasi. Riefky menilai anggaran stimulus yang diberikan pemerintah selama ini cukup, tetapi implementasi di lapangan yang tidak optimal membuat anggaran harus terus ditambah stimulusnya.

“Memang patut diakui mengatur negara dengan banyak provinsi dan populasi masyarakat dengan angka informal yang tinggi itu sulit. Jauh lebih sulit dibanding mengontrol Singapura atau Selandia Baru. Namun, kita perlu improve implementasi di lapangan, jangan sampai kendor. Kita tentu tidak mau setiap Rupiah yang dikeluarkan tidak optimal,” terangnya.

Banggar DPR RI juga mendorong agar belanja pemerintah tahun 2022 dapat lebih tepat sasaran agar berdampak optimal bagi pemulihan ekonomi nasional.

“Banggar DPR RI dan pemerintah memiliki tugas yang tidak ringan dalam menyusun RAPBN Tahun 2022. Semua alokasi anggaran pemerintah pusat yang telah disusun harus berbasis pada output dan hasil yang terukur dengan baik,” pungkas Said.


Dara Haspramudilla