Pemerintah Perkuat Tata Kelola MBG, Efisiensi Berpotensi Perkuat Fiskal
Pemerintah terus mempertajam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar semakin efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Langkah strategis ini ditempuh melalui efisiensi anggaran internal Badan Gizi Nasional (BGN) serta kolaborasi pengawasan ketat bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga ke tingkat daerah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam media briefing 26 Juni 2026 mengungkapkan bahwa Kepala BGN telah melaporkan adanya potensi penghematan anggaran internal yang cukup signifikan. Efisiensi ini murni lahir dari inisiatif BGN demi memperbaiki tata kelola program prioritas sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan perbaikan tata kelola keuangan negara yang jauh lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata (result-oriented). Pemerintah juga menggaris bawahi bahwa efisiensi MBG tidak mengorbankan kualitas gizi maupun target sasaran penerima manfaat program.
Sinergi Pengawasan Kemenkeu dan BGN di Daerah
Untuk mengatasi tantangan pengawasan pelaksanaan program MBG di tingkat daerah, Kemenkeu berencana akan menerjunkan jaringan vertikalnya yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Unit kerja Kemenkeu, termasuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), akan membentuk tim khusus untuk memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala.
Langkah ini diambil atas permintaan Kepala BGN agar sistem pengawasan berjalan independen, transparan, dan bebas dari benturan kepentingan (vested interest).
"Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur dan yang mengawasi bukan bagian sendiri, melainkan dari Kemenkeu. Kita tidak akan kongkalikong. Kalau yang mengawasi BGN sendiri, rawan ada vested interest (benturan kepentingan)," ujar Menkeu.
Pemerintah juga berkomitmen bersikap tegas dalam pengawasan lapangan. Jika ditemukan kualitas pelayanan yang buruk, Kemenkeu dan BGN tidak segan untuk menutup satuan layanan tersebut.
"Nanti kalau jelek ya kita bilang jelek. Kepala BGN juga menyampaikan, jika rekomendasi menunjukkan hasil buruk, maka layanan boleh langsung ditutup," tambah Menkeu.
Proses monitoring ini akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan sekali untuk memberikan masukan langsung kepada Kepala BGN. Selain pengawasan, Kemenkeu menyatakan juga siap membantu pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengelolaan keuangan.
4 Langkah Efisiensi BGN Tanpa Pangkas Kualitas Gizi
Banyak pihak mengkhawatirkan apakah efisiensi MBG ini akan memangkas kualitas makanan atau porsi penerima manfaat. Menkeu membantah hal tersebut dan memastikan standar gizi tetap terjaga, salah satunya dengan merekrut lebih banyak ahli gizi di lapangan.
Dalam konferensi pers BGN pada 4 Juni 2026, Kepala BGN, Nanik S. Deyang juga menjelaskan bahwa meskipun anggaran telah disesuaikan, pihak BGN tetap fokus mengejar efisiensi tanpa mengurangi sasaran utama.
Berikut adalah 4 rencana kerja efisiensi anggaran yang disiapkan Kepala BGN:
- Refocusing Penerima Manfaat yaitu memastikan alokasi program lebih tepat sasaran.
- Moratorium Dapur berupa penghentian sementara pembukaan titik atau dapur baru.
- Pembenahan Dapur Eksisting melalui peningkatan standar mutu, pelatihan SDM, hingga tindakan penangguhan (suspend) bagi dapur yang tidak memenuhi standar.
- Optimalisasi MBG untuk Daerah 3T. Merealisasikan program MBG untuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dengan skema alternatif agar tidak membebani APBN.
Kepala BGN Nanik S. Deyang menambahkan dalam konferensi pers pertamanya sejak dirinya dilantik menjadi Kepala BGN bahwa BGN terus melakukan reviu dan efisiensi anggaran. Namun, ia juga meyakinkan bahwa langkah efisiensi ini tidak akan mengurangi sasaran program.
“Yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran. Kami konsen. Meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268 (triliun), kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang”, beber Nanik.
Efisiensi MBG Perkuat Pengelolaan Fiskal Negara
Penajaman anggaran dan langkah efisiensi pada program MBG ini membawa dampak multiplikasi (multiplier effect) yang positif terhadap penguatan postur APBN.
Menteri Keuangan menegaskan bahwa langkah disiplin fiskal ini memastikan kondisi keuangan Indonesia tetap berada dalam zona aman. Efisiensi ini menjadi salah satu jangkar utama yang menjamin defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tetap terkendali serta patuh pada batas aman konstitusi, yaitu di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Harusnya kalau tidak ada pengalihan pembiayaan, defisit fiskal kita akan turun. Namun yang paling jelas, kondisi fiskal saat ini sangat aman. Defisit tidak akan melebihi 3%, itu hampir pasti," urai Menkeu.
Ketahanan fiskal dalam negeri ini juga mendapatkan momentum positif dari faktor eksternal. Tren penurunan harga minyak mentah dunia yang bergerak stabil mendekati kisaran 73 dolar AS per barel turut meringankan beban subsidi energi pada APBN. Kombinasi antara efisiensi operasional program MBG di dalam negeri dan kondisi komoditas global yang suportif ini diyakini mampu memperkuat kredibilitas pengelolaan APBN sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar serta memastikan keberlanjutan pembangunan nasional jangka panjang.
Pandangan Ekonom Terhadap Fleksibilitas Fiskal
Langkah efisiensi pada program MBG ini dinilai pengamat sebagai sinyal positif bagi tata kelola anggaran. Meski demikian, para ekonom mengingatkan adanya tantangan makro yang lebih luas dalam menjaga fleksibilitas fiskal nasional ke depan.
Ekonom LPEM UI, Teuku Riefky, menilai bahwa penataan di sektor MBG merupakan awal yang baik. Namun, secara menyeluruh, postur fiskal Indonesia masih menghadapi tantangan ruang gerak (fiscal space) karena adanya alokasi besar pada program strategis nasional lainnya.
"Memang kita melihat ada perbaikan dari sisi MBG, tapi di sektor-sektor lain kita belum melihat adanya perbaikan yang meaningful (signifikan)," ujar Teuku dalam sebuah wawancara media, Rabu (29/6).
Ke depan, pemerintah memastikan proses penyempurnaan Program MBG akan terus dilakukan secara bertahap melalui evaluasi berkala, penguatan tata kelola, serta peningkatan kualitas layanan di lapangan. Efisiensi yang ditempuh tidak dimaksudkan untuk mengurangi manfaat program, melainkan memastikan anggaran negara dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan bertanggung jawab. Dengan fondasi pengawasan yang lebih kuat dan disiplin fiskal yang terjaga, pemerintah menargetkan MBG dapat berjalan semakin efektif dalam mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.
