Tengah Tahun 2023 APBN Tetap Tangguh Kawal Pemulihan Ekonomi

Di tengah dinamika perlambatan ekonomi dunia saat ini, baik akibat tensi geopolitik, instabilitas sektor keuangan, maupun melemahnya performa sektor manufaktur, perekonomian Indonesia masih menunjukkan daya tahan prima. Sejalan dengan penguatan ekonomi domestik, kinerja APBN hingga medio 2023 tetap solid menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat.

Tetap tangguh

Kala aktivitas manufaktur global terseok ditandai dengan indeks manufaktur (Purchasing Managers’ Index/PMI Manufaktur) global yang terus kontraktif, tercatat di level 48,8 per Juni 2023, industri manufaktur Indonesia justru menjadi segelintir dari negara-negara di dunia yang mampu bertahan di zona ekspansif.  

Capaian tersebut tercermin dari PMI Indonesia yang terjaga di fase ekspansi selama 22 bulan beruntun. Tercatat meningkat dari dari level 50,3 pada Mei 2023 menjadi 52,5 pada Juni 2023. Perbaikan sektor manufaktur nasional ini menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu dalam keterangan resmi Selasa (4/7) didorong oleh tingkat permintaan yang masih kuat serta meningkatnya kapasitas produksi dan kebutuhan tenaga kerja.

Di sisi lain, kukuhnya perekonomian domestik di semester I 2023 juga terlihat dari Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) yang masih mencatatkan surplus hingga bulan ke-38, meskipun ekspor melambat sejalan dengan pelemahan global. Surplus NPI bulan Juni 2023 mencapai USD3,45 miliar, sedangkan secara akumulatif (Jan-Jun 2023) mencapai USD19,93 miliar. Kinerja ekspor bulan Juni 2023 tercatat USD20,61 miliar atau turun 21,2%  (yoy), sementara impor tercatat USD17,15 miliar atau turun 18,3% (yoy).

Sinyal positif lain tercermin dari berlanjutnya tren penurunan inflasi hingga akhir semester I 2023. Inflasi bulan Juni 2023 tercatat 3,5% (yoy), menurun dari bulan Mei yang mencapai 4,0% (yoy).

Dari sisi pangan, inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) juga terkendali di level 1,2% (yoy) pada Juni 2023. Berbagai kebijakan pengendalian harga pangan terus konsisten dilakukan antara lain melalui peningkatan stok pangan secara berkala dan pelaksanaan Gelar Pangan Murah di seluruh Indonesia. 

Pemerintah akan terus berupaya mengendalikan inflasi dengan mengantisipasi risiko-risiko yang dapat menyebabkan gejolak harga guna mencapai sasaran inflasi 3,0±1,0% di akhir 2023.

“Upaya pengendalian inflasi secara menyeluruh akan terus diperkuat dengan koordinasi pusat dan daerah, termasuk dalam mengoptimalkan APBN dan APBD dalam menjaga stabilitas harga,” ujar Febrio.

Performa ekonomi domestik yang kian kuat serta inflasi yang terkendali dengan baik membangkitkan optimisme serta keyakinan konsumen dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Dari segi konsumsi, berbagai indikator utama terekam positif. Optimisme masyarakat per Juni 2023 terjaga di angka 127,1. Mandiri Spending Index kembali normal di angka 156,1. Indeks Penjualan Riil pun tercatat tumbuh cukup tinggi mencapai 8,0% (yoy). Sejalan dengan itu, konsumsi listrik bisnis tumbuh kuat mencapai 13,0% (yoy). Namun listrik industri melambat -5,3% (yoy) akibat menurunnya impor bahan baku dan barang modal yang dipengaruhi oleh gejolak perekonomian global.

Makin solid

Penguatan ekonomi domestik berjalan seiring dengan semakin solidnya kinerja APBN di paruh pertama 2023.

Sampai dengan pertengahan 2023, pendapatan negara mencapai Rp1.407,9 triliun atau 57,2% dari target APBN dan tumbuh 5,4% (yoy). Pendapatan negara ditopang oleh penerimaan pajak yang tumbuh positif mencapai Rp970,20 triliun atau 56,5% dari target, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp135,43 triliun atau 44,67% dari target, dan PNBP mencapai Rp302,1 triliun atau 68,5% dari target.

Sementara, belanja negara terealisasi sebesar Rp1.255,7 triliun atau 41,0% dari pagu APBN atau tumbuh 0,9% (yoy). Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang mencapai Rp891,6 triliun (39,7% dari pagu) dan realisasi transfer ke daerah sebesar Rp364,1 triliun (44,7% dari pagu).

Dari belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp891,6 triliun tersebut, lebih dari separuhnya yaitu sebanyak 55,2% atau Rp492,0 triliun dinikmati langsung oleh masyarakat. Baik dalam bentuk bansos dan program perlindungan sosial lainnya, subsidi listrik, BBM, LPG 3 kg, dan pupuk, beasiswa untuk anak-anak tak mampu, pembangunan sarana prasarana infrastruktur, hingga sektor pelayanan publik lainnya.

Dengan capaian pendapatan serta belanja negara tersebut, APBN tercatat surplus sebesar Rp152,3 triliun atau 0,71% PDB.

“Realisasi APBN di semester 1 2023 ini cukup bagus ya dan saya kira kita perlu apresiasi itu,” ujar Ekonom CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto.

Menurut Akbar dengan terjaganya perekonomian domestik tetap solid hingga triwulan ke-2 2023, serta didukung proyeksi lembaga-lembaga keuangan dunia bahwa ekonomi Indonesia masih akan bertahan di kisaran 5% pada tahun ini, maka penerimaan negara hingga akhir tahun pun akan tetap tumbuh positif dan APBN cenderung masih akan mengalami surplus.

Beri manfaat konkret

Di sisi lain, Akbar menyoroti belanja negara yang hanya tumbuh tipis 0,9% dibandingkan periode sama tahun lalu.

Akbar mengakui setelah selama 3 tahun (2020 hingga 2022) APBN bekerja keras melindungi masyarakat dari guncangan pandemi dan tekanan harga komoditas global, APBN kini sudah semakin sehat dengan adanya kebijakan konsolidasi fiskal. Defisit pun sudah kembali di bawah 3% bahkan sejak 2022.

Kendati demikian, Akbar berharap pemerintah bisa tetap mengoptimalkan belanja meskipun tengah melakukan konsolidasi fiskal.

“Upaya untuk melakukan konsolidasi fiskal sudah betul arahnya tetapi jangan sampai kemudian kecenderungan kita untuk melakukan konsolidasi fiskal ini membuat kita menjadi kurang greget di dalam membantu menggerakkan perekonomian dengan APBN itu,” papar Akbar.

Dia berpendapat pemerintah perlu terus mengoptimalkan belanja, khususnya belanja yang memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Optimalisasi belanja itu diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat yang selanjutnya akan mendorong daya laju ekonomi domestik agar tetap tangguh di tengah ketidakpastian perekonomian dunia.

Lebih lanjut Akbar mengapresiasi semangat pemerintah dalam menambah anggaran untuk membantu masyarakat, namun dia mengingatkan agar pemerintah memperhatikan efektivitas bantuan tersebut. Alih-alih memberikan bantuan pangan beras misalnya, menurut Akbar akan lebih efektif jika bantuan diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai. Di samping itu menurut dia pemberian bantuan pangan beras memiliki lebih banyak risiko, seperti risiko pengelolaan beras, pengadaan beras, hingga harga beras yang relatif volatile.

“Jadi ketika bantuan itu dalam bentuk barang termasuk beras itu sebenarnya risikonya akan lebih besar dibandingkan kalau bantuan diberikan dalam bentuk tunai langsung masuk rekening gitu ya,” pungkas Akbar.