APBN 2025: Dari Angka Menjadi Dampak Nyata
Tahun 2025 menjadi tahun pertama pelaksanaan agenda besar Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Asta Cita menjadi kerangka besar yang mencerminkan visi dan misi Presiden Prabowo dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional. Dalam Asta Cita, terdapat sejumlah program prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Revitalisasi Rumah Sakit, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Revitalisasi Sekolah, Ketahanan Pangan, serta Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM.
Dukungan fiskal yang kuat dan dikelola dengan baik menjadi kunci bagi terlaksananya program-program prioritas tersebut. Di sinilah peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (APBN 2025) sebagai instrumen utama yang menentukan keberhasilan keseluruhan program. Memastikan program-program prioritas Presiden Prabowo tidak hanya berhenti di dokumen perencanaan, tetapi terasa langsung dampaknya di tengah masyarakat. Memenuhi gizi anak-anak sekolah, menjaga kesehatan masyarakat, menguatkan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, menyejahterakan dan memutus rantai kemiskinan.
Realisasi Program Prioritas 2025: Menjangkau Banyak Penerima Manfaat
Hadir untuk memenuhi asupan bergizi bagi para siswa, balita, ibu hamil/menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp43,3 triliun. Selain menjangkau puluhan juta penerima manfaat, program ini juga turut menggerakkan ekonomi lokal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Program makan bergizi gratis per 7 Januari 2026 sudah 56,13 juta penerima di 38 provinsi, di mana sudah ada 19.343 SPPG atau Central Kitchen yang mempekerjakan 789.319 pekerja. Manfaat yang langsung diterima masyarakat adalah Rp43,3 triliun dari realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp51,5 triliun,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono pada Konferensi Pers APBN Kita Edisi Januari 2026.
APBN 2025 juga terus berperan dalam meningkatkan kualitas hidup dengan mendorong sistem kesehatan yang lebih preventif dan mendorong akses kesehatan yang lebih berkeadilan melalui program Cek Kesehatan Gratis dan Revitalisasi Rumah Sakit. Program Cek Kesehatan Gratis diberikan untuk mendeteksi dini kondisi kesehatan masyarakat guna mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan. Sementara dalam program Revitalisasi Rumah Sakit dilakukan penguatan sarana dan prasarana terutama untuk Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU), di mana Rumah Sakit Kelas D/D Pratama dinaikkan kelas menjadi Kelas C.
“Per 31 Desember 2025 CKG telah melayani 70,8 juta penduduk dengan realisasi anggaran Rp2,1 triliun. Program revitalisasi rumah sakit yaitu peningkatan kelas dari kelas D Pratama menjadi kelas C realisasinya sebesar Rp3,2 triliun, dengan rincian realisasi Kemenkes Rp1,6 triliun untuk 20 rumah sakit, dan realisasi DAK Fisik lewat TKD sebesar Rp1,6 triliun juga untuk 12 rumah sakit,” papar Wamenkeu Thomas.
Di sektor pendidikan, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Revitalisasi Sekolah menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hingga 31 Desember 2025 anggaran yang diberikan untuk Sekolah Rakyat yang bertujuan memutus rantai kemiskinan, memperluas akses pendidikan dan menyiapkan generasi emas 2045 adalah sebesar Rp6,6 triliun.
“Anggaran itu mendidik 15.895 siswa kurang mampu, yaitu di Desil 1-2, melibatkan 6.849 guru atau tenaga kependidikan dengan mengoperasionalisasikan 166 sekolah rakyat dari tingkat SD sampai SMA,” tutur Wamenkeu Thomas
Selain Sekolah Rakyat, program prioritas Sekolah Unggul Garuda (SUG) dan Revitalisasi Sekolah melengkapi spektrum kebijakan pendidikan. Di satu sisi, pemerintah menyiapkan ekosistem pendidikan unggulan untuk mencetak talenta masa depan. Di sisi lain, perbaikan sekolah memastikan kualitas dasar pendidikan tidak tertinggal.
“Untuk SUG, realisasi anggaran sebesar Rp176,8 miliar dari pagu Rp2,2 triliun. Ini masih dipersiapkan pembangunannya oleh Kemendikti Saintek, juga ada pembentukan dana abadi di tahun 2025 sebesar Rp1,7 triliun dan ini untuk dukungan pendanaan SUG ke depan. Ekosistemnya ada dua, ada SUG Sekolah Unggul Garuda yang baru dan ada Sekolah Unggulan Garuda Transformasi. Sekolah Unggul Garuda yang baru terealisasi Rp97,8 miliar dan SUG transformasi terealisasi Rp79 miliar. Untuk revitalisasi sekolah dan madrasah di mana realisasi per tanggal 31 Desember sebesar Rp18,9 triliun, dibagi Kemendikdasmen dengan Rp16,7 triliun, Kemenag Rp240 miliar, dan KemenPU dengan realisasi Rp1,9 triliun untuk program madrasah tersebut,” terang Wamenkeu Thomas.
Selain pembangunan manusia, APBN 2025 juga bekerja kuat di sektor ekonomi riil terutama ketahanan pangan, desa, dan UMKM. Di sektor pangan, anggaran digunakan untuk subsidi pupuk, pencetakan dan optimalisasi lahan, pengembangan irigasi, hingga pembangunan bendungan. Tujuannya untuk menjaga produksi sekaligus stabilitas harga.
“Anggaran ketahanan pangan dengan realisasi Rp143,9 triliun, di mana pemanfaatannya antara lain adalah untuk penyaluran 8,1 juta ton pupuk bersubsidi, ada 69.000 hektare cetak sawah dan optimisasi lahan sebesar 381.000 hektare, pengembangan jaringan irigasi sebesar 55.000 hektare dan 20 unit bendungan. Ada juga bantuan pangan dan beras dan minyak goreng untuk 18,3 juta KPM dan yang terakhir adalah pembelian beras sebesar 489,96 ribu ton dan 1,65 juta ton gabah dari petani ditambah pembelian jagung sebesar 480,33 ribu,” jelas Wamenkeu Thomas.
Di level desa dan UMKM, APBN diarahkan untuk memperkuat akses pembiayaan dan ekosistem usaha. Subsidi kredit, pengembangan sentra industri kecil, dan fasilitasi industri halal menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas usaha rakyat. Dengan demikian, pemerintah berupaya untuk membangun fondasi ekonomi dari bawah.
“Pembangunan desa dan koperasi UMKM dengan realisasi Rp34 triliun, di mana pemanfaatan tahun lalu antara lain di Kementerian UMKM sebesar Rp0,4 triliun untuk realisasi tiga sentra IKM dan penyediaan dua paket peralatan uji dan sarana pendukung. Di Kementerian Koperasi sebesar Rp0,9 triliun, untuk subsidi KUR 4,6 juta debitur dengan plafon Rp270,1 triliun. Terakhir adalah Kementerian Perindustrian di level Rp0,2 triliun untuk fasilitasi dan pembinaan industri halal,” papar Wamenkeu Thomas.
