APBN Kita Agustus: Tetap Jadi Instrumen Utama Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi
Kondisi ekonomi global masih lemah. Hal ini terlihat dari PMI Manufaktur Global yang berada di posisi kontraktif yaitu di bawah 50. Negara-negara Eropa mengalami posisi PMI yang sangat turun, begitu pula Tiongkok. Sementara, di Amerika Serikat dan Jepang masih mengalami negatif. Berbeda, Indonesia justru menjadi negara dengan ekonomi kuat dan pertumbuhan tinggi. PMI Indonesia masih ekspansif dan cenderung menguat di level 53,3.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga dalam posisi yang cukup baik yakni di kisaran 5,17 persen. Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen sudah berlangsung selama tujuh triwulan berturut-turut. Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih tinggi bahkan dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat (2,6 persen), Uni Eropa (0,6 persen), Singapura (0,7 persen) dan Korea Selatan (0,9 persen).
“Kondisi ini menggambarkan banyak negara yang masih berjuang untuk menjaga pemulihan atau kinerja pertumbuhan ekonomi dalam tren pelemahan sangat kuat. Indonesia, alhamdulillah dalam posisi yang relatif baik,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita Agustus.
Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia terus dijaga melalui APBN sebagai instrumen utama. Di kuartal kedua ini terlihat bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh 5,2 persen dan ini jauh lebih kuat dibandingkan pada saat kuartal pertama yang tumbuh 4,5 persen.
“Banyak faktor yang pengaruhi oleh APBN dari konsumsi rumah tangga ini. Satu, inflasi yang rendah karena APBN ikut bekerja bersama-sama dengan Bank Indonesia untuk menjaga inflasi kita terus menurun. Ini menyebabkan daya beli masyarakat tetap terjaga atau bahkan menguat. APBN juga bekerja untuk membantu masyarakat terutama yang paling rentan 40% terbawah dengan belanja-belanja bantuan sosial dan bantuan kepada masyarakat. Ini meningkatkan daya beli dan juga konsumsi masyarakat terutama kelompok yang paling rentan,” jelas Menkeu.
Selain itu, pada kuartal kedua ini APBN juga memberikan tunjangan hari raya (THR) dan Gaji ke-13 kepada para aparatur sipil negara (ASN). Belanja negara yang dikeluarkan juga cukup signifikan seperti untuk persiapan pemilu, penyelenggaraan ASEAN Chairmanship, proyek strategis nasional, pembangunan Ibu Kota Negara, dan pemeliharaan aset negara.
“Ini semuanya belanja negara yang jumlahnya sangat signifikan, sangat menentukan dan mempengaruhi kinerja growth terutama dari sisi permintaan. Konsumsi rumah tangga di 5,2 persen, konsumsi pemerintah tumbuh 10,6 persen di kuartal kedua. Kedua hal ini konsumsi rumah tangga dan pemerintah itu menjelaskan 60,8 persen dari total GDP nasional,” lanjut Menkeu.
Inflasi di Indonesia juga terus menunjukkan penurunan yang konsisten. Saat ini inflasi Indonesia berada pada level 3,1 persen. Kondisi inflasi Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan banyak negara maju seperti Inggris (7,9 persen), Australia (6,0 persen), Jepang, (3,3 persen), Negara-negara Eropa (5,3 persen) dan Perancis (4,3 persen). Penurunan ini dipengaruhi oleh turunnya inflasi dari harga-harga pangan yang stabil, administered price dan core inflation.
“Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dan inflasi yang rendah serta stabil mendukung optimisme dari masyarakat. Optimisme masyarakat terjaga di 123,5 dan ini mempengaruhi confidence masyarakat untuk melakukan kegiatan seperti konsumsi,” terang Menkeu.
Penerimaan Negara Tetap Tumbuh Meski Sedikit Terkontraksi
Hingga Juli 2023, Penerimaan negara telah terkumpul sebesar Rp1.614,8 triliun atau 65,6 persen dari target APBN. Ini tumbuh 4,1 persen dibanding penerimaan negara di periode yang sama tahun lalu. Dari sisi penerimaan pajak realisasi dari Januari sampai Juli 2023 adalah sebesar Rp1.109,10 triliun atau 64,56 persen dari target. Penerimaan pajak ini tumbuh positif di level 7,8 persen yang ditopang oleh kinerja kegiatan ekonomi yang semakin baik di semester I Tahun 2023. Kinerja penerimaan pajak masih mengalami perlambatan yang disebabkan oleh penurunan harga komoditas, nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan PPS.
“Untuk PPH nonmigas Rp636,5 triliun, ini 72,8 persen dari target. Masih mengalami kenaikan 6,9 persen. PPN dan PPn Barang Mewah Rp417,6 triliun atau 56,2 persen dari target tahun ini, masih mengalami pertumbuhan 10,6 persen. Untuk PBB Rp9,6 triliun, ini kenaikan cukup tinggi 44,7 persen dari tahun lalu tapi PBB ini kontribusinya sangat kecil atau relatif kecil dibandingkan total penerimaan pajak. PPh Migas kita mengalami penurunan seiring dengan penurunan harga komoditas migas, terkumpul Rp45,3 triliun atau turun 7,99 persen dari tahun lalu. Meskipun kalau dari sisi total ini 73,7 persen dari target tahun ini sudah dikumpulkan,” jelas Menkeu.
Dari sisi penerimaan kepabeanan dan cukai, realisasi keseluruhan menurun sebesar 19,07 persen dari tahun lalu karena pengaruh turunnya Bea Keluar dan Cukai. Namun, penerimaan Bea Masuk masih menunjukkan kinerja positif meski cenderung melambat. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisasi sebesar Rp149,83 triliun atau telah mencapai 49,40 persen dari target APBN.
“Cukai dari hasil tembakau mengalami penurunan 8,54 persen terutama karena produksi CHT dari golongan 1. Bea Keluar kita juga mengalami penurunan yang tajam 81,3 persen, ini karena harga CPO yang rendah dan tahun lalu pada bulan Juli dilakukan kegiatan flushing yaitu export untuk bisa mengurangi stok dalam negeri sehingga baseline tahun lalu memang sangat tinggi. Ketiga export mineral kita volumenya juga menurun. Ini semuanya menyebabkan bea keluar kita mengalami kontraksi 81,3 persen,” terang Menkeu.
Sementara itu, kinerja PNBP hingga 31 Juli 2023 masih tetap tumbuh positif meski di tengah fluktuasi harga komoditas. Realisasi PNBP di bulan Juli mencapai Rp355,5 triliun atau 80,6 persen dari target APBN, tumbuh 5,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Capaian ini ditopang dari peningkatan Pendapatan Sumber Daya Alam Nonmigas dan Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan.
“Kita masuk PNBP. Di satu sisi ada yang menurun, di sisi lain ada yang meningkat. Kalau kita lihat dari sumber daya alam minyak dan gas yang selain mereka membayar pajak mereka juga membayar PNBP terjadi penurunan karena liftingnya atau jumlah produksinya turun dan harganya juga mengalami penurunan. Sehingga dalam hal ini penerimaan SDM Migas sebesar Rp68,9 triliun. Di sisi lain, kita lihat sumber daya alam yang nonmigas terutama dari batubara mengalami kenaikan Rp87,5 triliun bukan karena harga meningkat namun tahun ini kita menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022, di mana pembayaran royalti dari para penambang batubara meningkat dan ini kenaikannya cukup tinggi sehingga cukup baik bagi kenaikan penerimaan sumber daya alam batubara atau non migas,” jelas Menkeu.
Belanja Pemerintah Pusat Dialokasikan Untuk Kesejahteraan Masyarakat
Hingga Juli 2023, belanja negara sudah terealisasi sebesar RP1.461,2 triliun atau 47,7 persen dari total alokasi belanja negara di APBN 2023 yang sudah dibelanjakan. Angka ini tumbuh 1,2 persen dari realisasi belanja tahun lalu. Dari total belanja negara, belanja pemerintah pusat sudah terealisasi sebanyak Rp1.024 triliun atau 45,4 persen dari pagu. Realisasi ini sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi belanja pemerintah pusat pada Juli 2022 yakni sebesar 1 persen.
“Belanja pemerintah pusat terdiri dari 2 pos besar yaitu belanja para menteri dan lembaga yang mencapai Rp490,0 triliun atau 49,3 persen dari pagu anggaran. Ini sudah meningkat dibandingkan bulan lalu. Sementara, pos yang kedua terbesar adalah belanja non-kementerian yang isinya adalah untuk belanja subsidi, kompensasi, program-program subsidi pupuk, dan juga untuk pembayaran pensiun, ini di Rp527,4 triliun atau 42,3 persen dari pagu,” jelas Menkeu.
Dari realisasi belanja pemerintah pusat, sebesar 55,1 persennya atau sebanyak Rp562,6 triliun adalah belanja yang langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat. Alokasi belanja tersebut terbagi ke dalam belanja K/L dan non-K/L untuk tiga klaster yakni klaster perlindungan sosial, petani dan UMKM, lalu klaster pendidikan, dan klaster infrastruktur.
Pada klaster pertama ada belanja untuk Kartu Sembako sebesar Rp22,2 triliun untuk 18,7 juta KPM, belanja PKH sebesar Rp14,9 triliun untuk 9,8 juta KPM, PBI JKN sebesar Rp27,0 triliun untuk 96,7 juta peserta. Selain itu juga diberikan bantuan untuk petani dan peternak melalui alokasi Bantuan Benih, Mulsa, dan Pupuk Organik sebesar Rp464,7 miliar, Bantuan Alat dan Mesin Pertanian sebanyak Rp250,0 miliar, Bantuan Ternak Rp62,4 miliar dan Bantuan Benih Ikan, Kepiting dan udang sebesar Rp 19,2 miliar.
Pada klaster pendidikan ada belanja untuk Program Indonesia Pintar sebesar Rp6,2 triliun, Program KIP Kuliah sebesar Rp6,1 triliun, BOS (Kemenag) Rp7,1 triliun, dan BOPTN Rp2,3 triliun. Sementara, untuk klaster infrastruktur dialokasikan belanja untuk pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur Rp73,1 triliun dan bantuan bencana Rp1,5 triliun.
Dari belanja non-K/L alokasi belanja yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat adalah Subsidi dan Kompensasi Listrik sebesar Rp48,5 triliun, Subsidi dan Kompensasi BBN sebanyak Rp59,7 triliun, Subsidi LPG 3kg sebesar Rp37,7 triliun, Subsidi Perumahan sebesar Rp452,9 miliar dan Kartu Prakerja sebesar Rp2,5 triliun.
Tidak hanya dari belanja negara, alokasi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat juga dilakukan melalui pembiayaan investasi. APBN berkontribusi untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, berbagai proyek strategis nasional, dan juga untuk pendidikan.
Selama 2023, pembiayaan investasi terhadap BP Tapera ditargetkan untuk menyalurkan 229.000 unit rumah FLPP bagi MBR senilai Rp26,21 triliun. Hingga Juli 2023, telah disalurkan sebanyak 133.200 unit rumah FLPP senilai Rp13,44 triliun di 386 kota/kabupaten. Sementara, alokasi APBN untuk proyek strategis nasional (PSN) adalah sebesar Rp144,6 triliun dan sudah terealisasi Rp114,16 triliun hingga Juni 2023. Realisasi ini digunakan untuk pembebasan lahan proyek jalan tol, bendungan, pelabuhan, irigasi, air baku, jalur kereta api, Ibu Kota Negara, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
“APBN kita di 2023 mengalokasikan Rp26,2 triliun untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah. Kedua adalah untuk LMAN yaitu BLU yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional terutama untuk pembelian lahan atau tanah bagi proyek-proyek strategis nasional. Hingga Juni, LMAN telah membeli berbagai macam tanah untuk proyek-proyek strategis nasional sebesar Rp114,16 triliun. Untuk pembiayaan investasi yang besar lainnya adalah untuk endowment fund dana abadi LPDP yang sekarang sudah mencapai Rp139,1 triliun. Target untuk penyaluran dana abadi adalah Rp8 triliun pada tahun ini. Ini untuk membantu berbagai kegiatan yang luar biasa penting seperti beasiswa untuk anak-anak kita yang ingin meraih mimpinya sekolah di perguruan tinggi terbaik di dalam negeri dan luar negeri maupun biaya riset serta kegiatan perguruan tinggi dan kebudayaan,” pungkas Menkeu.
