Pelan Tetapi Pasti, Ekonomi Kian Menanjak

Dalam benak kita tersimpan keinginan serupa. Harapan agar pandemi segera pergi dan ekonomi pulih kembali. Angan-angan supaya dapat beraktivitas tanpa rasa cemas. Tahun kemarin World Health Organization (WHO) menyampaikan bahwa COVID-19 tidak bisa hilang dalam waktu singkat. Setahun berlalu, geliat pemulihan mulai menguat. Perlu terus dijaga agar tak jadi momen perbaikan sesaat.

Geliat pemulihan terbaca antara lain dari catatan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2021 yang mencapai -0,74 persen (year on year). Meski masih mengalami kontraksi, capaian tersebut menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dibanding kuartal-kuartal sebelumnya. Pada kuartal II-2020, ekonomi nasional terkontraksi dalam -5,32 persen, kemudian membaik pada kuartal III-2020 menjadi -3,42 persen, dan berlanjut pada kuartal IV-2020 menjadi -2,19 persen.

Semakin baiknya catatan pertumbuhan ekonomi nasional berjalan beriringan dengan semakin baiknya langkah penanganan pandemi. Sejak Januari, angka penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan penurunan. Di sisi lain, pemerintah terus mengintensifkan upaya penanganan pandemi, vaksinasi gratis, serta program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi menyatakan bahwa kian membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional merupakan hasil kerja keras bersama antara pemerintah dan masyarakat. “Ini adalah kerja keras kita bersama yang harus kita pertahankan agak kuartal ke depan juga bisa menghasilkan (laju ekonomi) yang lebih baik lagi,” tutur Febrio.

Game changer pemulihan ekonomi

Febrio optimistis kinerja pertumbuhan ekonomi akan terus membaik dan dapat mencapai rentang pertumbuhan ekonomi yang diprediksi pemerintah. “Untuk keseluruhan tahun, kita masih memprediksi di range 4,5-5,3 persen untuk pertumbuhan ekonomi di 2021. Dan data (pertumbuhan ekonomi kuartal I-2021) yang terakhir keluar ini menunjukkan arah pemulihan ini semakin konsisten dan semakin membuat kita bersemangat,” ungkap pria yang dilantik sebagai Kepala BKF pada April 2020 di tengah situasi pandemi ini.

Ia menjelaskan, pemerintah secara konsisten terus memperkuat langkah pemulihan ekonomi melalui tiga faktor yang menjadi game changer, yakni intervensi kesehatan untuk penanganan pandemi, survival and recovery kit melalui program PEN, dan kebijakan reformasi struktural. “Langkah penanganan di bidang kesehatan tetap menjadi prioritas utama untuk mengatasi sumber guncangan,” tegasnya.

Intervensi kesehatan untuk penanganan pandemi dilakukan antara lain dengan pemberian vaksinasi gratis bagi 181,5 juta orang sehingga diharapkan akan mampu mencapai herd immunity pada awal 2022. Upaya penguatan dan penegakan disiplin protokol kesehatan juga terus digalakkan, baik dengan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) maupun dengan TLI (tes, lacak, dan isolasi) yang komprehensif.

Program PEN sebagai survival and recovery kit terus diberikan hingga kini. Alokasi anggaran PEN sebesar Rp699,43 triliun telah terealisasi sebesar Rp155,63 triliun sampai dengan 30 April 2021 atau sebesar 22,3 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut mencakup program kesehatan Rp21,15 triliun, program perlindungan sosial Rp49,07 triliun, program prioritas Rp18,98 triliun, dukungan kepada UMKM dan korporasi Rp40,23 triliun, serta insentif usaha Rp26,2 triliun.

Febrio mengatakan program PEN terus didorong realisasinya dan selalu dievaluasi. “Kalaupun ada usulan-usulan baru, pasti dalam konteks kita sudah mengevaluasi program-program yang ada. Apa yang sudah kita siapkan yaitu Rp699 triliun adalah angka yang sangat besar. Kita dorong terus supaya berjalan efektif dalam mencapai tujuan kita,” terang Febrio yang berkarier sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sebelum menjabat Kepala BKF. Penyaluran PEN juga akan terus dipercepat untuk mendorong kinerja perekonomian kembali ke zona positif.

Game changer selanjutnya dalam pemulihan ekonomi Indonesia ialah kebijakan reformasi struktural. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) terus dioptimalkan untuk mempercepat pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, serta reformasi birokrasi untuk kemudahan berusaha.

Dengan berbagai langkah kebijakan responsif dan antisipatif serta konsistensi pelakansaan reformasi struktural, kinerja pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan kembali pada zona pertumbuhan positif pada kuartal II-2021.

Tercipta lapangan kerja

“Satu hal yang ingin saya highlight bahwa dari sisi jumlah orang bekerja, justru jumlah pencari kerja meningkat 1,59 juta orang dan lalu jumlah bekerja bertambah 2,61 juta orang. Artinya jumlah orang yang menganggur itu berkurang 1,02 juta orang,” ujar Febrio mengutip rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan 5 Mei 2021.

Berdasarkan rilis tersebut, jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 139,81 juta orang, naik 1,59 juta orang dibanding Agustus 2020. Sementara jumlah penduduk yang bekerja menjadi 131,06 juta orang, meningkat 2,61 juta orang dibanding Agustus 2020. Dari catatan tersebut, pemulihan ekonomi berhasil mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Sampai dengan Februari 2021, tingkat pengangguran berhasil ditekan menjadi 6,26 persen dari 7,07 persen pada bulan Agustus 2020.

Febrio menyatakan penciptaan lapangan kerja tersebut didukung oleh berbagai program, termasuk Kartu PraKerja. “Diberikan kepada 5,5 juta orang di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia sejak 2020. Ini melebihi target sebelumnya yang sebesar 2 juta orang.  Ini salah satu langkah bagaimana pemerintah memang mendorong APBN bekerja keras. Kita semua memastikan bahwa hendaknya yang dilakukan pemerintah itu tetap sesuai dengan target dan bahkan melebihi ekspektasi,” ungkap Febrio.

Konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat tumbuh positif. Untuk mendorong konsumsi rumah tangga, pemerintah masih menggulirkan program perlindungan sosial untuk menjaga stabilitas daya beli masyakarat miskin dan rentan. Pemerintah juga terus berupaya membangun kepercayaan diri masyarakat ekonomi menengah ke atas untuk kembali berbelanja.

“Di kuartal I-2021, ada kebijakan pemerintah untuk mendorong konsumsi kelas menengah, yaitu dengan mengeluarkan beberapa Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) supaya kelas menengah mulai membelanjakan uangnya,” kata Febrio. Kebijakan relaksasi PPnBM kendaraan tercatat mampu mendorong peningkatan penjualan kendaraan pada Maret 2021. Kebijakan tersebut juga menstimulasi peningkatan konsumsi transportasi dan komunikasi menjadi -4,24 persen (year on year) dari -9,45 persen pada triwulan IV-2020.

Dalam suasana lebaran, Febrio mendorong masyarakat untuk tetap berbelanja. “Kita mendorong harbolnas (hari belanja online nasional) supaya masyarakat bisa belanja dan beli oleh-oleh tanpa harus pulang kampung,” kata Febrio. Walaupun tidak pulang kampung, masyarakat tetap dapat melakukan aktivitas ekonomi yang akan menaikkan sisi konsumsi dan berujung pada pemulihan ekonomi. Febrio meyakini komponen pemerintah dan masyarakat Indonesia mampu terus menjaga momentum pemulihan ekonomi ini.