Menyambut Perhelatan Kaya Manfaat
Indonesia resmi didapuk sebagai Presidensi G20 2022 pada sesi penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Roma yang berlangsung di La Nuvola, Roma, Italia, pada Minggu, 31 Oktober 2021. Presidensi atau tuan rumah perhelatan G20 ditetapkan secara konsensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)
Ini kali pertama dalam sejarah Indonesia memegang presidensi (keketuaan) sejak bergabung di forum G20 pada 1999. Kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia untuk memegang presidensi tersebut mencerminkan pengakuan atas kepemimpinan Indonesia pada forum G20.
Sebab itu, kesempatan emas selama setahun ke depan ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi kepentingan global maupun domestik untuk menghasilkan berbagai kesepakatan solutif dalam upaya bangkit bersama dari krisis pandemi Covid-19. Sebagaimana tema yang diusung oleh Presidensi G20 Indonesia yaitu “Recover Together, Recover Stronger”.
Jangan ada yang tertinggal
Belitan pandemi Covid-19 masih menjadi isu utama yang dihadapi negara-negara di dunia. Kepala Departemen Ekonomi CSIS dan Co-Chair T20 Indonesia, Yose Rizal Damuri mengatakan pemulihan ekonomi di dunia pasca hantaman gelombang Covid-19 belum berlangsung seimbang karena masih terbatasnya akses vaksin Covid-19 di negara miskin dan berkembang.
Ada negara-negara yang sudah mencapai 70 atau 80 persen populasinya mendapat vaksin, namun masih ada negara-negara misalnya Madagaskar yang hanya sekitar 1 persen dari populasinya yang sudah mendapatkan vaksinasi secara penuh.
“Bagaimana mereka bisa membicarakan soal pemulihan ekonomi, padahal masalah kesehatannya masih belum terselesaikan” ujar Yose.
Kompleksitas imbas pandemi tersebut menurut Yose diperparah dengan beban utang negara miskin dan berkembang yang makin tinggi serta krisis energi akibat restriksi ataupun menurunnya permintaan.
Kepala Departemen Internasional BI, Doddy Zulverdi mengungkapkan hal serupa. Menurut Doddy negara-negara besar yang memiliki kapasitas fiskal maupun moneter yang besar serta akses vaksin dan pengobatan Covid-19 memadai bisa pulih lebih cepat. Sedangkan negara-negara dengan kondisi sebaliknya tertinggal.
Setelah pulih Doddy menerangkan negara-negara maju tersebut terdorong untuk mulai menormalisasi kebijakan. Stimulus fiskal dan moneter mulai dikurangi sehingga terjadi pengetatan. Likuiditas global pun menurun dan suku bunga terdorong naik. Akibatnya, aliran modal ke negara-negara berkembang berkurang. Kondisi fiskal dan moneter negara berkembang menjadi tidak kondusif. Sehingga mereka semakin terbelakang dalam pemulihan.
“Kita ingin dunia ini keluar dari krisis Covid-19 bersama-sama. Kita tidak ingin ada negara tertinggal yang kemudian mereka masih berjuang sendirian untuk keluar dari krisis,” lugas Doddy.
Pimpin dunia keluar dari krisis
Presidensi G20 Indonesia 2022 menjadi bagian solutif dari sederet tantangan ekonomi global tersebut. Menurut Doddy, Presidensi Indonesia memberi peluang untuk Indonesia memimpin dunia keluar dari krisis. Indonesia akan mendorong pembahasan topik-topik yang relevan dan esensial dengan kondisi ekonomi global terkini termasuk topik penanganan krisis.
“Itu pertama yang very urgent yang bagaimana kita bisa mempercepat proses keluar dari krisis bersama-sama, bukan hanya 1-2 negara besar saja,” ucap Doddy.
Doddy menambahkan Indonesia juga akan mendorong peningkatan produktivitas sektor ekonomi. Sebabnya banyak orang kehilangan pekerjaan dan banyak sektor yang sulit untuk bangkit kembali akibat pandemi.
Sementara upaya mitigasi risiko munculnya krisis di waktu mendatang dilakukan dengan meningkatkan ketahanan dan stabilitas. Di samping itu, pertemuan akbar ini akan mendorong inklusivitas untuk pemerataan ekonomi serta menjaga aspek keberlanjutan misalnya melalui penanganan isu-isu lingkungan.
Raup peluang unjuk diri
Perhelatan G20 bukan saja berskala besar tapi juga berdurasi panjang yakni hampir sepanjang tahun. Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri, Hari Prabowo mengatakan akan ada 150 pertemuan yang diadakan di berbagai kota di Indonesia. Mulai Desember 2021 sampai dengan Oktober 2022. Terdiri dari pertemuan di tingkat engagement group, working group, deputi, menteri dan gubernur bank sentral, hingga puncaknya yaitu pertemuan kepala negara/pemerintahan dalam KTT.
Tak ayal, keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan presidensi G20 akan menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengelola pertemuan-pertemuan berskala internasional tersebut.
Untuk memastikan kesuksesan penyelenggaraan acara, Hari mengatakan ada standar semacam service level agreement yang selaras yang akan diterapkan pada setiap pertemuan sehingga delegasi yang datang akan melewati proses serta memiliki pengalaman yang sama.
Gelaran presidensi G20 Indonesia juga akan mendorong manfaat ekonomi yang nyata bagi perekonomian lokal serta pemulihan sektor pariwisata.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam laman akun Instagram miliknya mengungkapkan acara G20 Indonesia berpotensi membuka 3000 lapangan pekerjaan baru dan mendongkrak konsumsi sebesar USD119,2 juta. Hal tersebut akan berkontribusi pada PDB Indonesia sebesar USD533 juta.
Sementara Doddy berpendapat kenduri berskala internasional ini sangat efektif untuk mempromosikan berbagai keunggulan dan kemajuan Indonesia kepada dunia. Baik dari segi resiliensi atau ketahanan ekonomi dari guncangan pandemi maupun dari segi budaya serta pariwisata yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi perekonomian kita.
“Ini membantu meningkatkan image atau presentasi kita di mata dunia. Ini nanti efeknya sangat banyak. Nanti ketika kita sudah semakin bisa membuka diri pasca pandemi ini, kita bisa mendorong para pelaku ekonomi, baik itu investor maupun wisatawan, semakin confident untuk datang berinvestasi atau berwisata di Indonesia,” ujar Doddy.
Senada, Yose menambahkan presidensi G20 Indonesia merupakan kesempatan untuk lebih memperlihatkan diri ke luar sehingga Indonesia menjadi fokus perhatian dunia. Di samping juga sebagai wujud nyata upaya menjaga keadilan sosial di tingkat dunia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
Bridge builder
Sebagai negara berkembang sekaligus negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, plus satu-satunya negara G20 di ASEAN, Indonesia berperan penting menjembatani kepentingan global, regional, maupun kepentingan nasional melalui forum G20.
Sebagai presidensi, Doddy mengungkapkan Indonesia memiliki kewenangan besar dalam menentukan agenda prioritas yang dirasa penting bagi dunia terutama bagi negara berkembang.
“Tentu tidak bisa sebebas-bebasnya karena bagaimanapun juga ini adalah forum yang sifatnya konsensus, tapi key atau prioritas itu kita bisa memilih untuk diangkat. Kemudian bisa kita ajukan di dalam berbagai pertemuan sepanjang tahun ke depan,” terang Doddy.
Kepiawaian Indonesia dari segi diplomasi pun tak perlu diragukan lagi. Hal itu antara lain menurut Hari terlihat dalam pembahasan Leaders Declaration pada saat KTT G20 Roma 2021, di mana Indonesia seringkali mengangkat formulasi-formulasi yang bisa diterima oleh negara maju maupun negara berkembang.
“Kita ini termasuk negara yang acceptability-nya lebih tinggi. Misalnya, kita comfortable untuk bicara dengan China, tapi juga comfortable untuk bicara dengan Amerika Serikat. Nggak usah jauh-jauh…antara China dengan Jepang juga nggak begitu akur ya, tapi Indonesia itu comfortable bicara dengan semuanya. Kita comfortable bicara dengan Eropa, sama comfortable-nya ketika kita bicara dengan India,” ungkap Hari.
Legitimasi tinggi forum G20 melalui keterwakilan negara berkembang dari berbagai Kawasan di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah, ditambah kapasitas Indonesia dalam berdiplomasi tentu akan memudahkan Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berpenghasilan rendah dan berkembang, termasuk kepentingan nasional Indonesia.
Apalagi Hari menambahkan tuan rumah presidensi G20 setelah Indonesia dilanjutkan oleh India, kemudian Brazil, yang kesemuanya adalah negara berkembang. Jadi ada harapan negara berkembang bisa menyamakan visi sehingga kepentingan negara berkembang bisa didorong atau dikedepankan secara lebih sistematis.
Ruang untuk agenda relevan
Beragam kepentingan yang harus dijembatani Indonesia sebagai presidensi G20 2022 diturunkan ke dalam agenda-agenda prioritas yang terbagi menjadi dua jalur pembahasan yaitu Finance Track dan Sherpa Track.
Finance Track dinahkodai oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dengan fokus bahasan pada isu makro ekonomi, fiskal, moneter, dan keuangan. Sedangkan Sherpa Track dinahkodai oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri dengan fokus bahasan pada area kerja sama nonkeuangan antara lain pembangunan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, energi, lingkungan, dan perubahan iklim, ekonomi digital, dan pariwisata.
Yose berpendapat agenda yang diangkat Indonesia sudah lebih merespons berbagai isu yang berkembang yang relevan dengan kondisi saat ini, dibandingkan Presidensi Italia maupun Arab Saudi di mana pembahasan lebih banyak berfokus pada isu-isu yang dibawa dari pertemuan sebelumnya (legacy issue).
Namun demikian, Yose menyarankan agar fokus pembahasan agenda prioritas presidensi G20 Indonesia nantinya bisa lebih ditajamkan lagi dalam pertemuan-pertemuan yang ada. Termasuk membahas isu-isu post pandemic seperti tranformasi digital dan konektivitas perekeonomian antarnegara.
Menanggapi hal tersebut, Doddy mengatakan sepanjang legacy issue tersebut memang sesuatu yang belum tuntas karena memerlukan proses panjang dan termasuk isu yang penting, seperti isu pajak, isu untuk membantu negara-negara miskin, dan isu yang terkait penguatan sistem keuangan global maka harus dilanjutkan pembahasannya.
Namun, di luar itu imbuhnya Indonesia memiliki agenda prioritas yang akan menjadi fokus presidensi.
“Sebagian dari agenda prioritas itu sebenarnya juga tidak sepenuhnya baru, masih bersifat melanjutkan, tapi kita punya fokus. Jadi meski isu besarnya sama, tapi kita ambil angle-angle yang spesifik yang menurut kita lebih relevan bagi kita dan bagi negara-negara berkembang,” beber Doddy.
Sementara Hari menerangkan untuk mendukung G20 dalam menghasilkan kebijakan yang konkret dan berkelanjutan bagi masyarakat banyak, maka akan dilakukan koordinasi erat dengan engagement group, yakni forum pertukaran pandangan dan kerjasama nonpemerintah di G20.
Engagement group merepresentasikan rakyat dari berbagai kalangan yang antara lain terdiri dari komunitas bisnis, pakar, masyarakat sipil, serikat pekerja, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan sebagainya.
Yang tak kalah penting juga menurut Hari adalah proses pembuatan issue note di setiap working group G20. Karena dari situ, isu prioritas dan hasil yang ingin dicapai akan diidentifikasi.
“At the end of the day, tentunya yang menjadi kompas kita adalah kepentingan nasional kita. Tetapi juga bagaimana kepentingan nasional kita itu juga bisa fit dengan konteks global sehingga bisa diterima oleh negara-negara G20 yang lain. Jadi bermanfaat bagi G20, tapi juga bermanfaat bagi Indonesia,” pungkas Hari.
