Diplomasi Fiskal Indonesia di Beijing: Dari Panda Bond hingga Komitmen AIIB
Sebuah perjalanan ke jantung keuangan China membawa pulang lebih dari sekadar komitmen angka. Perjalanan ini membawa cerita tentang Indonesia yang memilih bergerak bukan menunggu. Kunjungan diplomatik Menteri Keuangan dan jajarannya ke Beijing membuka ruang-ruang diskusi dengan otoritas fiskal, bank sentral, para investor, dan lembaga pembiayaan. Agenda resminya adalah pertemuan bilateral, tetapi yang sedang dibicarakan sesungguhnya adalah masa depan.
Di luar gedung pertemuan itu, pasar keuangan global masih bergejolak. Ketidakpastian geopolitik membuat banyak negara berkembang berhati-hati, menunggu, dan menjaga jarak dari risiko. Tapi, Indonesia memilih jalan yang berbeda. Alih-alih menunggu kepastian datang, Menkeu membuat sebuah gebrakan dengan terbang ke Beijing membawa sebuah misi yang jauh lebih besar dari sekadar kunjungan kerja.
Jalan yang berbeda bernama diversifikasi. Misi besar itu adalah membentuk strategi baru pembiayaan Indonesia. Selama ini, pembiayaan negara sangat bergantung pada instrumen berdenominasi dolar AS dan pasar keuangan Amerika. Sebuah model pembiayaan yang telah lama digunakan, tetapi juga menyimpan kerentanan struktural. Ketika dolar menguat dan sentimen global memburuk, ruang gerak fiskal Indonesia ikut menyempit.
Maka, pemerintah tidak ingin pembiayaan negara bergantung pada satu pasar, satu mata uang, atau satu kelompok investor saja. Di tengah ketidakpastian global, ruang gerak pembiayaan harus diperluas. Kunjungan Menkeu ke Tiongkok pun bisa dikatakan tidak hanya agenda diplomasi biasa, ini menjadi ruang untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang layak dipercaya, sekaligus kesiapan untuk masuk ke pasar pembiayaan yang lebih luas.
Dari Renminbi ke Rupiah: Menjemput Kepercayaan di Pasar Tiongkok
Salah satu pintu yang dibuka dalam rangka strategi diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan nasional adalah Panda Bond. Ini adalah obligasi yang diterbitkan di pasar domestik Tiongkok dalam denominasi Renminbi. Bagi Indonesia, Panda Bond memiliki makna strategis. Tidak hanya menambah sumber pembiayaan, tetapi instrumen ini juga memperluas pilihan mata uang dalam pengelolaan pembiayaan negara.
“Kita ingin diversifikasi sumber pendanaan pembangunan sehingga tidak dipengaruhi oleh satu sumber mata uang saja. Ini juga sejalan dengan kerja sama transaksi mata uang lokal yang sudah terjalin antara Indonesia dan China,” terang Menkeu.
Bagi Indonesia, Tiongkok bukan sekadar market yang besar. Tiongkok adalah salah satu pusat ekonomi dunia dengan kapasitas pembiayaan yang terus berkembang. Untuk itu, masuk ke market Panda Bond berarti membuka akses kepada kelompok investor yang berbeda dari pasar obligasi global yang selama ini lebih banyak dipengaruhi sentimen negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat.
“We used to only source of our financing from the West, but right now sometimes if only depending only on one source it will be sometimes create difficulty. So, we want to diversify, so that we are not dependent on one source of financing only,” ucap Menkeu dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan pada akun Tiktok @purbayayudhisadewa.
Selama ini, dolar AS masih menjadi mata uang dominan dalam transaksi dan pembiayaan global. Namun, ketergantungan yang terlalu besar pada dolar dapat memperbesar tekanan ketika terjadi gejolak nilai tukar atau perubahan arah kebijakan moneter global. Untuk itu, penerbitan Panda Bond dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat ketahanan pembiayaan.
Menkeu juga mengaitkan Panda Bond dengan skema Local Currency Transaction (LCT). Melalui LCT, transaksi dapat dilakukan menggunakan mata uang lokal. Menkeu menjelaskan bahwa investor dapat membayar dalam Renminbi, kemudian melalui mekanisme bank sentral, Indonesia dapat menerima dalam Rupiah. Dengan cara ini, Panda Bond juga bermanfaat pada penguatan stabilitas nilai tukar.
“Jadi ketergantungan kita terhadap dolar akan semakin sedikit dan akan mengurangi tekanan ke rupiah,” kata Menkeu.
Ia juga menegaskan bahwa dukungan PBOC terhadap proses Panda Bond sangat kuat. Bahkan, ketika Menkeu menanyakan kemungkinan percepatan izin, pihak Bank Sentral Tiongkok tersebut menyatakan siap memroses secepatnya begitu dokumen resmi diajukan.
"Kami meminta dukungan untuk penerbitan Panda Bond dan mereka amat mendukung. Bahkan ketika bertemu PBOC, kami meminta percepatan perizinan. Mereka menyampaikan bahwa begitu dokumen pengajuan resmi masuk, prosesnya akan segera dipercepat,” kata Menkeu.
Menkeu menambahkan bahwa diskusi antara kedua pihak sangat konstruktif. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan China terhadap Indonesia sangat baik. Kedua negara sama-sama memiliki semangat untuk meningkatkan hubungan ekonomi yang lebih erat.
Minat Investor Tiongkok terhadap Panda Bond Sangat Tinggi
Respons market Tiongkok terhadap rencana penerbitan Panda Bond menunjukkan sinyal yang sangat positif. Pada awalnya Panda Bond rencananya diterbitkan awal Juli tahun 2026. Namun, dalam berbagai pertemuan dengan para Fund Manager dan perwakilan bank-bank besar China, mereka menyampaikan permintaan agar jadwal penerbitannya diundur. Hal ini dikarenakan minat mereka yang tinggi terhadap Panda Bond, tetapi terlambat mengetahui informasi tentang Panda Bond dan butuh waktu lebih untuk menyiapkan proposal ke komite investasi internal masing-masing.
“Jadi animonya cukup besar. Investornya suka sekali, antusias pada waktu jumpa mereka dan sepertinya mereka ingin invest besar ya… Saya pikir udah bagus lah. Berarti minatnya besar tuh. Jadi, saya tunda sampai akhir Juli,” ujar Menkeu.
Antusiasme itu juga terlihat dari ketertarikan sebanyak 21 investor institusi besar untuk membeli Panda Bond Indonesia. Beberapa di antaranya adalah China Investment Corporation (CIC), Agricultural Bank of China (ABC), dan Export-Import Bank of China (China Exim Bank).
“ABC (Agricultural Bank of China), Exim Banknya mereka yang punya. Dia bilang saya punya uang sekian triliun dolar. Saya ikut, ya udah mereka juga sebagian beberapa jadi underwriter juga supaya mereka bisa issued,” cerita Menkeu.
Dukungan tidak hanya datang dari investor. Menkeu juga bertemu dengan Menteri Keuangan China untuk meminta dukungan dalam penerbitan Panda Bond ini. Dukungan otoritas fiskal China sangat penting karena ekosistem keuangan China melibatkan banyak institusi besar dengan kapasitas pendanaan yang kuat
“Utamanya saya minta Kementerian Keuangan China untuk ikut mendukung penerbitan Panda Bond di China ini karena sangat penting,” tegas Menkeu.
Komitmen AIIB dan Sinyal Kepercayaan yang Kokoh
Selain mendapatkan dukungan terkait penerbitan Panda Bond dari pemerintah China, Bank Sentral China dan para investor, kunjungan kerja Menkeu ke Beijing juga menghasilkan komitmen pendanaan dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Komitmen pendanaan yang diberikan adalah sebesar US$17 miliar atau sekitar Rp304 triliun untuk periode 2025 hingga 2029.
Komitmen ini semakin menegaskan kepercayaan terhadap Indonesia tidak hanya datang dari investor obligasi, tetapi juga dari lembaga pembiayaan pembangunan multilateral. Angka yang diberikan sangat fantastis, tetapi yang lebih penting dari angkanya adalah sifat pembiayaan ini. AIIB membiayai proyek-proyek pembangunan produktif, dengan bunga yang lebih rendah dari investor pasar biasa, dan kepemilikan aset tetap sepenuhnya berada di tangan Indonesia.
“AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) itu kan ngasih 17 miliar dolar bukan utang. Itu proyek financing sebetulnya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang ini seperti orang investasi ke sini, kita ngurangin investasi untuk proyek yang produktif. Tapi bunganya lebih rendah daripada investor biasa dan barangnya jadi milik kita,” terang Menkeu.
AIIB menggunakan skema multi-year rolling pipeline di mana dana tersedia secara bergulir selama beberapa tahun, dan bisa dicairkan begitu proyek memenuhi syarat dan siap berjalan. Artinya, tidak ada tekanan untuk segera menyerap seluruh dana, tapi juga tidak ada kekhawatiran bahwa dana akan habis sebelum semua proyek prioritas terlayani.
Di luar pembiayaan, AIIB juga menyatakan minat membuka kantor perwakilan di Jakarta. Jika ini terwujud, Jakarta akan menjadi hub regional AIIB untuk proyek-proyek di seluruh ASEAN. Tentu saja ini akan memperkuat posisi dan peran strategis Indonesia di arsitektur pembangunan regional. Pemerintah menyambut niat ini dengan menawarkan aset yang selama ini tidak terpakai sebagai lokasi kantor.
“AIIB juga berminat untuk membangun semacam kantor cabang di Jakarta. Kita tentu menyambut baik niat tersebut dan saya berharap pada Juni tahun depan kantornya sudah berdiri,” kata Menkeu.
Komitmen AIIB ini juga membawa pesan yang lebih dalam ke komunitas keuangan internasional bahwa lembaga multilateral dengan standar tata kelola yang ketat masih melihat Indonesia sebagai mitra pembangunan yang kredibel.
Dengan Panda Bond yang mendapat dukungan penuh dari Beijing, dan komitmen AIIB yang mengamankan pembiayaan pembangunan hingga akhir dekade ini, Indonesia sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar portofolio instrumen keuangan. Indonesia sedang membangun sebuah arsitektur pembiayaan yang lebih kokoh, lebih beragam, dan tidak lagi mudah terguncang oleh sentimen pasar dari satu titik di peta dunia.
