Ekonom: RAPBN 2025 Optimis dan Realistis
Di tengah proyeksi stagnasi perekonomian global, pemerintahan Presiden Joko Widodo mematok target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,2%, sedikit lebih tinggi dari outlook tahun ini yang sebesar 5,1%.
Dalam pidato Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (16/8/24) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan mengingat kondisi perekonomian global yang diperkirakan relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi tahun depan masih akan bertumpu pada permintaan domestik. Beberapa strategi akan ditempuh antara lain dengan menjaga ketat daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, dan penyaluran bantuan sosial serta subsidi.
Lindungi daya beli
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memandang optimis target pertumbuhan tersebut. Namun, menurut dia upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun mendatang akan cukup menantang. Dari sisi global, perlambatan ekonomi yang khususnya dialami oleh mitra dagang utama Indonesia yakni China dan Amerika Serikat akan berdampak pada kinerja perekonomian Indonesia misalnya kinerja ekspor yang cenderung menurun.
Meskipun di lain sisi, perlambatan ekonomi Amerika Serikat juga dapat berimplikasi pada pelebaran ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia sehingga diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sebab itu, kebijakan APBN lanjut Josua perlu tetap siaga menjadi peredam guncangan untuk memitigasi risiko-risiko yang berasal dari perlambatan ekonomi global sehingga target pertumbuhan bisa tercapai.
“Sekalipun memang ada tantangan yang cukup berat dari kondisi globalnya, namun kami melihat bahwa target pertumbuhan tersebut masih tetap realistis meskipun tadi prasyaratnya adalah pemerintah perlu memastikan kinerja konsumsi domestik ini relatif kuat,” papar Josua.
Dukungan APBN untuk menjaga daya beli masyarakat sangat penting karena konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) yakni mencapai 53,18% pada 2023. Apabila konsumsi rumah tangga tetap tumbuh solid di kisaran 5% atau lebih, maka pertumbuhan ekonomi kita pun Josua mengatakan hampir bisa diperkirakan akan solid di atas 5%.
Senada, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat target pertumbuhan 5,2% untuk tahun 2025 relatif lebih realistis. Kendati demikian, menurut Yusuf pemerintah ke depan perlu mengantisipasi perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah.
Pertumbuhan konsumsi tak lepas dari tingkat inflasi. Target inflasi pada RAPBN 2025 direncanakan sebesar 2,5%.
Menanggapi target inflasi tersebut, Yusuf mengatakan meskipun sudah relatif menggambarkan situasi kondisi perekonomian inflasi di tahun ini dan juga produksi tahun depan, tetapi dia menggaris bawahi pemerintah perlu mewaspadai perubahan level inflasi, terutama untuk komoditas pangan.
“Karena kalau kita perhatikan dalam setidaknya 5 tahun terakhir ini, inflasi untuk komoditas pangan ini relatif volatile ya. Artinya dia berubah ubah, ada yang disebabkan oleh kekurangan stok produksi, faktor perubahan iklim, yang akhirnya mengubah masa panen dan berdampak terhadap inflasi” ujar Yusuf.
Sependapat dengan Yusuf, Josua menambahkan di samping menjaga level inflasi tetap rendah, pemerintah juga perlu menambah penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan riil masyarakat sehingga dapat mendorong tercapainya target pertumbuhan.
Selain konsumsi domestik, potensi investasi juga menurut Josua tetap prospektif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Setelah sempat mengalami perlambatan di level 3,79% pada kuartal 1-2024 karena faktor Pemilu, realisasi investasi kembali menanjak di kuartal 2-2024 mencapai 4,43%, yang utamanya ditopang oleh investasi bangunan seperti pembangunan infrastruktur dasar, kawasan industri, jalan tol, dan proyek strategis nasional.
Di samping itu, pembangunan program prioritas lainnya seperti yang berkaitan dengan hilirisasi dan ekonomi hijau juga menjadi magnet tujuan investor global maupun domestik. Dengan adanya stabilitas ekonomi dan bonus demografi di Indonesia, investor pun semakin tertarik untuk menanamkan modal.
“Tentu ini menjadi daya tarik ya buat investasi, ditambah lagi dengan kondisi di mana suku bunga global pun juga cenderung akan mengalami penurunan di tahun depan. Sehingga tentunya ini memberikan dampak positif dan juga daya tarik untuk investasi global masuk ke dalam negeri,” tuturnya.
Kondusivitas iklim investasi juga memerlukan kepastian regulasi, sebab itu pemerintah menurut Josua perlu mempercepat penerbitan peraturan pelaksana dari Undang-undang Cipta Kerja yang terbaru.
Sementara itu, selain menyoroti target pertumbuhan dan inflasi, Yusuf juga menilai asumsi nilai tukar yang ditetapkan dalam RAPBN 2025 pada kisaran Rp16.100 sudah mengakomodasi peluang perubahan di tahun depan terutama yang disebabkan perubahan konstelasi politik maupun kondisi geopolitik global.
“Tidak masalah ketika target untuk asumsi nilai tukar ini diset lebih tinggi gitu ya dibandingkan proyeksi saat ini, mengingat ini akan mempengaruhi juga target dari penerimaan dan juga belanja. Dan kalau melihat dari kondisi ketidakpastian global tahun depan menurut saya, angka Rp16.100 juga sudah relatif realistis untuk dijalankan oleh pemerintahan terpilih,” papar Yusuf.
Fleksibel, antisipatif, jaga keberlanjutan
Desain postur RAPBN 2025 menekankan optimalisasi pendapatan, belanja berkualitas, dan pembiayaan inovatif. Pagu belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun. Terdiri atas belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun serta transfer ke daerah Rp919,9 triliun.
Agenda prioritas pada RAPBN 2025 mencakup pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur, kesehatan, ketahanan pangan, serta hukum dan hankam.
Rancangan fiskal yang disusun pemerintahan saat ini juga telah mengakomodasi program unggulan pemerintahan berikutnya seperti makan bergizi gratis (MBG) yang dialokasikan sebesar Rp71 triliun.
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program MBG Jokowi mengatakan akan dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel.
Yusuf melihat belanja RAPBN 2025 masih relatif ekspansif, mengakomodasi beberapa program yang tengah dijalankan pemerintahan saat ini dan akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru sekaligus memfasilitasi program yang ingin dijalankan oleh pemerintahan baru.
Penyesuaian program belanja di tengah keterbatasan ruang fiskal menjadi tantangan tersendiri terutama di masa transisi pemerintahan baru.
“Tantangannya itu adalah memastikan program baru ini punya output yang terukur, terutama dalam jangka pendek dan juga selaras dengan target outcome jangka panjang. Saya kira nanti akan membutuhkan monitoring dan evaluasi yang rutin dan bertahap,” terang Yusuf.
Sementara itu, Josua menilai dengan ruang fiskal yang terbatas pemerintah perlu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas belanja.
Penyaluran bansos tetap perlu diperluas untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan. Dia juga merespons positif rencana belanja jangka pendek seperti ketahanan pangan, pembiayaan rumah yang terjangkau, dan peningkatan permodalan UMKM. Sementara itu, Josua berpendapat belanja untuk peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, hilirisasi dan transformasi hijau juga sudah tepat sebagai strategi jangka menengah panjang.
“Saya pikir ini menjadi belanja-belanja yang tentunya diharapkan dalam jangka menengah panjang dapat mendukung visi Indonesia emas 2045 agar pendapatan per kapita kita secara nasional bisa meningkat dan kita berhasil keluar dari negara berpenghasilan menengah,” jelasnya.
Adapun pendapatan negara dalam RAPBN 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp505,4 triliun.
Josua berpendapat kenaikan target pendapatan negara menjadi 12,32% PDB di 2025 dari outlook 2024 yang sebesar 12,27% merupakan kenaikan yang cukup signifikan. Dia mengatakan pemerintah perlu melihat kondisi ekonomi domestik secara komprehensif dalam menerapkan kebijakan perpajakan.
“Tentunya diharapkan kebijakan perpajakan ini tidak mengganggu daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah,” kata Josua.
Rencana keberlanjutan pemberian insentif berupa PPN DTP menurut Josua merupakan salah satu contoh penerapan kebijakan perpajakan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah.
Di lain sisi, Yusuf berpendapat target penerimaan RAPBN 2025 lebih moderat sejalan dengan fase normalisasi harga komoditas yang juga perlu diantisipasi pemerintah ke depan.
Reformasi perpajakan dalam kurun satu dekade terakhir menurut Yusuf diharapkan akan membuahkan hasil di tahun mendatang. Penerapan Core Tax Administration System misalnya akan memperbaiki infrastruktur perpajakan yang selanjutnya berpotensi meningkatkan penerimaan. Selain itu, peningkatan kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak juga akan mendorong penerimaan pajak tahun depan.
Selanjutnya, menyoal penerapan tarif baru PPN 12%, senada dengan Josua, meskipun berpeluang mendorong penerimaan, namun Yusuf menuturkan pentingnya pemerintah yang baru melihat momentum dalam penerapan tarif PPN tersebut.
“Karena ketika momentum penerapan tarif ini tidak tepat, maka sekali lagi yang akan terkena dampaknya adalah kelompok masyarakat, terutama kelompok pendapatan menengah ke bawah,” ungkap Yusuf.
Dengan target pendapatan sebesar Rp3.613,1 triliun dan pagu belanja Rp2.996,9 triliun maka defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau sebesar Rp616,2 triliun.
Yusuf merespons positif moderasi defisit fiskal 2025 tersebut. Dari yang sebelumnya direncanakan hingga 2,8% pada pembicaraan awal penyusunan RAPBN 2025 menjadi 2,53%.
“Secara keseluruhan gambaran dari RAPBN 2025 adalah ekspansif tetapi masih memperhatikan isu-isu keberlanjutan terutama isu terkait disiplin fiskal itu sendiri,” tutur Yusuf.
Yusuf menambahkan kebijakan APBN utamanya dalam lima tahun ke depan harus bersifat fleksibel. Namun, di tengah ruang fiskal yang terbatas, dengan asumsi pemerintah terpilih akan tetap komit menjaga disiplin fiskal, maka perlu ada skala prioritas dalam menjalankan program-program jangka pendek maupun jangka panjang.
Pergerakan penerimaan negara juga perlu direspons dengan belanja yang efektif, efisien, dan fleksibel. Yusuf mencontohkan ketika penerimaan tahun depan mengalami penurunan maka pemerintah bisa membuka kembali opsi realokasi anggaran. Pemerintah ke depan juga perlu memikirkan mekanisme pemberian stimulus perekonomian yang berasal dari windfall komoditas, terutama saat indikator perekonomian mulai menunjukkan pelemahan.
“Jadi, menurut kami memang tidak mudah ya tadi ada program baru, kemudian sisi penerimaannya juga relatif terbatas, dan pemerintah juga harus menjalankan disiplin fiskal. Tetapi, selama APBN itu sifatnya fleksibel, bisa merespon kondisi perekonomian terkini, Saya kira itu bisa dijalankan tanpa mengorbankan kelanjutan dari APBN, terutama dalam jangka menengah hingga panjang,” tutup Yusuf.
