Ini Dia Rincian RAPBN 2023

Suasana hiruk pikuk perayaan kemerdekaan Indonesia ke-77 sedikit berbeda dibandingkan dua tahun sebelumnya. Antusiasme nampak dari animo masyarakat yang turut menyemarakkan HUT RI di seluruh penjuru negeri. Dengan terkendalinya pandemi, masyarakat bisa merdeka dari Covid-19 tanpa adanya pembatasan aktivitas. Pemulihan ekonomi Indonesia dalam tren yang terus menguat, tumbuh 5,01% di Triwulan I dan menguat signifikan menjadi 5,44% di Triwulan II 2022. Atas pencapaian ini, Indonesia mendapatkan apresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dan memulihkan ekonominya dengan cepat.

Pada 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo telah membacakan pidato kenegaraan tentang RAPBN 2023 beserta Nota Keuangannya. Di hadapan para wakil rakyat, Presiden menyampaikan tentang perkembangan dan tantangan ekonomi Indonesia, asumsi makro, postur anggaran serta fokus kebijakan fiskal 2023. Presiden juga menegaskan kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai Shock Absorber

Dunia sedang dihadapkan pada pergeseran resiko dari pandemi ke gejolak ekonomi global. Hal ini juga akan mempengaruhi kebijakan pemerintah di tahun depan. Kenaikan harga komoditas berpotensi mengakibatkan krisis energi dan krisis pangan di dunia. Tentu saja ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi global. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 6,1% di tahun 2021 menjadi 3,2% di tahun 2022 dan 2,9% di tahun 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Nota Keuangan tanggal 16 Agustus 2022 lalu mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi global saat ini akan melemahkan pemulihan ekonomi yang sedang berjalan sehingga berpotensi terjadinya stagflasi. Stagflasi merupakan kondisi dimana inflasi yang tinggi dan terjadi bersamaan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ini akan menjadi tantangan yang rumit pada tahun ini maupun tahun depan.

 APBN mengoptimalkan perannya sebagai shock absorber dalam merespon kenaikan harga komoditas, menjaga daya beli masyarakat, serta momentum pemulihan ekonomi. RAPBN 2023 didesain senantiasa waspada, antisipatif, dan responsif terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak. “RAPBN 2023 dengan demikian masih akan memegang peran, pertama menjadi tools untuk mengabsorbsi syok yang mungkin terjadi,” terang Sri Mulyani Indrawati.

Kebijakan fiskal 2023 akan berfokus pada lima hal, yaitu penguatan kualitas SDM unggul, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, pelaksanaan revitalisasi industri, dan pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati.

Postur RAPBN 2023

Dalam RAPBN 2023, pendapatan negara sebesar Rp2.443,6 triliun diperkirakan berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun dan hibah sebesar Rp0,4 triliun. Sementara itu, belanja negara sebesar Rp3.041,7 triliun akan dimanfaatkan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp811,7 triliun. Pembiayaan anggaran sebesar Rp598,2 triliun atau sebesar 2,85% terhadap PDB. Defisit tahun 2023 menjadi tahun  pertama defisit kembali di bawah 3% sejak pandemi Covid-19, sesuai dengan amanat UU No. 2 tahun 2020.

Belanja Pemerintah Pusat dirinci menjadi belanja Kementerian Lembaga (K/L) sebesar Rp993,2 triliun dan belanja Non-K/L sebesar Rp1.236,9 triliun. Pemanfaatan belanja K/L berfokus untuk melanjutkan pembangunan SDM, mendukung pembangunan IKN, persiapan pemilu 2024, penyelesaian infrastruktur prioritas seperti pembangunan jalan, jembatan, bendungan, bandara, jalur kereta api serta infrastuktur internet, dan pengadaan alutsista. Sedangkan belanja Non-K/L dimanfaatkan sebagai bantalan untuk mengantisipasi ketidakpastian di tengah situasi global untuk melindungi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, pemerintah merencanakan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun atau sebesar 20% dari total belanja negara. Anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa program seperti Program Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa, KIP kuliah kepada 976,8 ribu mahasiswa, TPG Non PNS untuk 556,9 ribu guru non PNS, BOS untuk 44,2 juta siswa, BOP PAUD untuk 6,1 juta peserta didik, dana abadi pendidikan (termasuk dana abadi pesantren), dana abadi riset, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan.

Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, pengelolaan dana pendidikan ini tidak dilakukan sepenuhnya melalui belanja pemerintah pusat. “Sebagian akan dilakukan melalui belanja pemerintah pusat, sebagian transfer ke daerah, kemudian sebagian lagi akan kita gunakan untuk pembentukan dana abadi pendidikan,” ungkap Isa.

Anggaran kesehatan 2023 mencapai Rp169,8 triliun dengan fokus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan dukungan terhadap transformasi sistem kesehatan. Lalu, anggaran infrastruktur 2023 sebesar Rp392,02 triliun sudah termasuk untuk mendukung penyelesaian Proyek Strategis Nasional dan pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan anggaran infratruktur 2023 antara lain untuk infrastruktur pelayanan dasar, energi dan pangan, konektivitas, dan TIK.

Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang menjadi fokus bagi anggaran perlinsos di tahun 2023. Dengan total anggaran sebesar Rp479,1 triliun, perbaikan data penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama dalam penyaluran perlinsos. Capaian dan target output prioritas dari Perlinsos antara lain untuk Program Keluarga Harapan untuk 10,0 juta KPM, Program Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, Penerima Bantuan Iuran PBI-JKN 96,8 juta jiwa, PIP untuk 20,11 juta siswa, 976,8 ribu mahasiswa KIP Kuliah, 8,0 juta metrik ton subsidi LPG, 40,7 juta pelanggan subsidi listrik, dan 500 ribu peserta kartu prakerja. Anggaran perlinsos juga sebagai bantalan untuk melindungi masyarakat di tengah gejolak dinamika situasi global.

Optimis namun waspada

Dengan asumsi penanganan Covid-19 yang semakin terkendali dan harga komoditas yang mulai terkoreksi, maka belanja negara tahun 2023 sebesar Rp3.041,7 triliun menjadi lebih sedikit bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp3.169,1 triliun. Besarnya subsidi energi tahun 2022 yang diakibatkan oleh meroketnya harga komoditas menjadi salah satu penyebab tingginya belanja subsidi tahun ini.

“Inilah suasana yang extraordinary lagi, karena gejolak dari volatilitas harga mempengaruhi postur APBN kita. Namun kita tidak boleh membiarkan gejolak ini kemudian mendikte dan mempengaruhi banyak program-program pemerintah. Maka kita tetap menjaga belanja pemerintah, terutama yang prioritas, walaupun penerimanya masih mengalami berbagai dinamika,” tutur Sri Mulyani Indrawati.

Lebih lanjut lagi, Isa Rachmatarwata menambahkan dengan kondisi extraordinary seperti tahun ini, pemerintah tetap menerapkan automatic adjusment untuk belanja K/L tahun 2023. Automatic adjusment mulai diperkenalkan pada tahun 2022 ini, dan telah menunjukkan hasil yang cukup bagus di tengah dinamika gejolak global.

Optimisme datang dari penerimaan negara tahun 2023 yang ditarget tetap dapat tumbuh 4,8% dari tahun 2022. Dengan ditopang pertumbuhan ekonomi dalam negeri, penerimaan perpajakan 2023 sebesar Rp1.715,1 triliun tumbuh 6,7%. Implementasi UU HPP dan penguatan basis perpajakan menjadi salah satu strategi optimalisasi penerimaan perpajakan. Sedangkan kepabeanan dan cukai sebesar 301,8 triliun mengalami kontraksi 4,7% dampak moderasi harga komoditas ekspor. Sama halnya dengan kepabenan dan cukai, PNBP 2023 sebesar Rp426,3 triliun juga mengalami kontraksi 16,6% dari outlook 2022. Hal ini dipengaruhi oleh pergerakan dari harga komoditas yang tahun depan diperkirakan akan mengalami moderasi. Proyeksi PNBP 2023 antara lain pendapatan SDA Rp188,7 triliun, pendapatan kekayaan negara dipisahkan Rp44,1 triliun, pendapatan PNBP lainnya Rp110,4 triliun, dan pendapatan BLU Rp83,0 triliun.

 Arsitektur APBN tahun 2023 diharapkan mampu membangkitkan optimisme namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi. Optimis bahwa indikator pemulihan ekonomi Indonesia sudah sangat baik terlihat dari beberapa sektor yang saat ini telah pulih, namun di sisi lain tetap waspada akan dampak dinamika gejolak global. Diharapkan dengan berbagai dinamika gejolak ekonomi yang ada, ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,3% pada tahun 2023.

“Jadi APBN (2023) temanya tetap sama, optimis namun waspada. Menyediakan bantalan-bantalan bagi masyarakat dan ekonomi yang kemungkinan terancam oleh berbagai guncangan, baik itu inflasi maupun pelemahan ekonomi global. Namun di sisi lain, APBN-nya sendiri tetap dijaga hati-hati agar menjadi instrumen yang tetap sehat dan kredibel,” pungkas Sri Mulyani Indrawati.