KSSK Pantau Ketat Stabilitas Sistem Keuangan 2023, Ekonomi Indonesia Aman

Pada tahun 1998, krisis ekonomi parah melanda Indonesia. Banyak rakyat menderita, bahkan sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Terjadi inflasi tinggi, peningkatan pengangguran, dan penurunan nilai tukar rupiah. Krisis ini dipantik oleh kegagalan beberapa bank besar di Indonesia. Saat itu, sistem keuangan Indonesia jauh dari kata stabil. Berkaca dari pengalaman buruk tersebut, Indonesia menyadari risiko sistem keuangan yang tidak stabil sangatlah besar. Untuk itu, selanjutnya pemerintah fokus menyusun strategi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, di antaranya dengan membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

KSSK terdiri atas Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK, lalu Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ketiganya sebagai anggota. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) mengamanatkan dilaksanakannya rapat berkala KSSK setiap tiga bulan sekali.

Tahun 2024, untuk pertama kalinya rapat berkala KSSK diadakan di kantor pusat Kementerian Keuangan pada 29 Januari 2024. Rapat dihadiri oleh Ketua dan seluruh Anggota KSSK. Pertemuan berkala itu menghasilkan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi, sinergi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko perlambatan ekonomi dan berlanjutnya ketidakpastian global di tahun 2024. Di sisi lain, KSKK juga terus memasang kewaspadaan terhadap kondisi dan dinamika perekonomian domestik.

“Stabilitas sistem keuangan untuk triwulan IV-2023 yang sesuai dengan periode yang kita observasi, monitor, dan analisa, tetap terjaga di tengah risiko perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan ini didukung oleh kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien serta koordinasi dan sinergi dari seluruh komponen KSSK yang terus diperkuat,” tutur Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers KSSK yang dilaksanakan pada Selasa, 30 Januari 2024 di kantor pusat Kemenkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menegaskan kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik secara keseluruhan pada tahun 2023 terjaga baik dan mampu mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ekonomi Indonesia tetap resilien

Sistem keuangan yang stabil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kestabilan tersebut memberi kemudahan bagi sektor industri karena lembaga yang surplus dana dapat menyalurkan dananya ke lembaga lain yang membutuhkan. Dampaknya, tercipta lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pengaruh baik lain stabilitas sistem keuangan antara lain turut terjaganya kondisi makroekonomi dan meningkatnya kepercayaan investor.

Pada Konferensi Pers lalu, Menkeu juga menyatakan ekonomi Indonesia tetap bertahan baik atau resilien meski suasana global sangat tidak pasti dan cenderung melambat. Menurut Menkeu, kondisi tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang dapat mensubtitusi dampak pelemahan eksternal.

“Ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga tumbuh 5,05 persen year to date. Ini terutama didukung oleh konsumsi dan investasi. Aktivitas konsumsi masyarakat masih kuat yang didukung dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali, juga penurunan tingkat pengangguran, serta peranan APBN yang secara aktif pada tahun 2023 yang lalu sebagai shock absorber yang terus menjaga daya beli masyarakat kita,” ujar Menkeu.

Menurut laporan World Bank sebagaimana dimuat dalam Global Economic Prospect Januari 2024, pertumbuhan ekonomi diprediksi melambat dari sebelumnya 3 persen di tahun 2022 ke 2,6 persen di tahun 2023. Berikutnya, laporan tersebut menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi 2024 kembali menurun menjadi 2,4 persen. Menkeu menegaskan, memasuki tahun 2024, berbagai risiko global perlu dicermati, seperti pelemahan ekonomi di sejumlah negara utama, meningkatnya tensi geopolitik dan fragmentasi global, serta meningkatnya tekanan fiskal di banyak negara.

“Untuk tahun 2024 ini, kami masih memproyeksikan ekonomi pada kisaran 5,2 persen sesuai dengan asumsi APBN. Proyeksi pertumbuhan yang kuat di tahun 2024 terutama didorong oleh aktivitas penyelenggaraan pemilu yang kita harap berdampak positif pada aktivitas konsumsi, konsumsi pemerintah di dalam pelaksanaan Pemilu sendiri maupun dari masyarakat, serta berlanjutnya pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek strategis nasional pada tahun 2024 ini,” ungkap Menkeu.

Kementerian Keuangan akan terus mengoptimalkan peran APBN ini sebagai instrumen negara. Menkeu menyebut APBN siap menjadi instrumen shock absorber, melindungi rakyat baik dari sisi daya beli maupun kesejahteraan. Ia meyakini APBN menjadi instrumen negara yang sangat penting dan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, baik di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi global, maupun dinamika ekonomi dan kondisi dari dalam negeri.

Upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui APBN terwujud antara lain melalui dikeluarkannya berbagai paket kebijakan pada triwulan IV-2023, antara lain penebalan bantuan sosial (bansos) bagi kelompok miskin dan rentan, bantuan pangan sebagai intervensi pada kelompok stunting, serta bantuan beras. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga kredit UMKM, insentif fiskal PPN yang ditanggung pemerintah bagi sektor perumahan, juga bantuan biaya administrasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Pada tahun 2024, APBN terus akan bekerja secara fleksibel, pruden, dan juga efektif untuk melindungi masyarakat dan perekonomian, baik melalui berbagai instrumen yang dimiliki: bantuan sosial, stimulus, maupun mengakselerasi transformasi ekonomi agar tetap inklusif dan berkelanjutan,” tegas Menkeu.

Bank Indonesia perkuat respons bauran kebijakan

Dalam acara Konferensi Pers KSSK pada 30 Januari tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga sejalan dengan konsistensi kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia dan sinergi erat antara pemerintah dan Bank Indonesia.

“Seperti tadi disampaikan nilai tukar Rupiah hingga akhir Desember 2023 menguat 1,1 persen year on year, ini lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara lain, termasuk Baht Thailand maupun Peso Filipina. Penguatan ini juga didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan kembali masuknya aliran portofolio asing,” ungkap Gubernur BI.

Perry Warjiyo menyampaikan Bank Indonesia terus memperkuat respon bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dalam hal ini, kebijakan moneter akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas atau pro-stability. Sementara kebijakan makroprudensial, proses digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi keuangan inklusif dan hijau akan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth.

 Sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut, BI mempertahankan BI-Rate pada level 6,00 persen. Keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00 persen tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability, yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2024.

Bank Indonesia juga terus memperkuat stabilisasi nilai Rupiah untuk mengendalikan imported inflation dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Terjadinya imported inflation bisa lantaran terjadinya perubahan nilai tukar ataupun fluktuasi harga komoditas.

“Bagaimana caranya kebijakan ini dilakukan? Pertama, intervensi di pasar valuta asing dengan fokus pada transaksi spot, domestik non delivery forward (DNDF) maupun juga pemberian SBN dari pasar sekunder. Yang kedua, penguatan strategi operasi moneter yang pro market untuk efektivitas kebijakan moneter termasuk optimalisasi sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sekuritas valas Bank Indonesia (SVBI), dan sukuk valas Bank Indonesia (SUVBI). Dan yang ketiga penguatan koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas DHE sejalan dengan PP nomor 36 tahun 2023,” terang Perry panjang lebar.

Gubernur BI mengatakan pihaknya mengarahkan seluruh kebijakan pendukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, Bank Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mempermudah transaksi masyarakat dan memperluas inklusi ekonomi keuangan digital.

“Digitalisasi sistem layanan juga membantu keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Koordinasi erat antara kami dengan Kementerian Keuangan dan kementerian terkait untuk elektronikifikasi penyaluran bantuan sosial atau program-program bantuan sosial yang tadi disampaikan oleh ibu Menteri Keuangan. Demikian juga, kami juga melakukan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, penerimaan Pemerintah Daerah itu bisa ditingkatkan, baik melalui pajak daerah maupun juga retribusi daerah, dan juga termasuk juga untuk pengeluarannya,” tutur Perry.

OJK tetap waspadai berbagai risiko

Di tengah pasar keuangan domestik yang resilien, OJK tetap mewaspadai faktor-faktor risiko yang berpotensi mempengaruhi kinerja sektor jasa keuangan, antara lain downside risk dari pelemahan perekonomian Tiongkok, eskalasi  geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas ekspor. Ketua Dewan Komisioner OJK juga meminta lembaga jasa keuangan untuk kerap mencermati faktor-faktor risiko tersebut dan secara berkala melakukan uji ketahanan dalam rangka mengukur kemampuan dalam menyerap potensi risiko yang terjadi.

Mahendra mengungkapkan OJK terus memperkuat kebijakan di bidang pasar modal, perbankan, dan industri keuangan non-bank dalam rangka melanjutkan penguatan SJK dan infrastruktur pasar. OJK juga terus melakukan berbagai langkah-langkah penegakan ketentuan untuk menjaga integritas pasar keuangan. Selain itu, OJK juga telah meluncurkan Peta Jalan Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan edukasi pelindungan konsumen (PEPK) 2023-2027. Peta jalan tersebut ditujukan sebagai pedoman dalam pengembangan industri jasa keuangan melalui penguatan literasi dan perluasan inklusi keuangan, penciptaan PUJK yang berintegritas, serta penguatan pelindungan konsumen yang lebih optimal.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan senantiasa memonitor kecukupan cakupan penjaminan simpanan sesuai Undang-Undang LPS. Pihaknya juga memastikan efektivitas mekanisme reinvolvement dan koordinasi dengan anggota KSSK dalam pelaksanaan resolusi serta persiapan program penjaminan polis, serta terus meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai program penjaminan simpanan.

“Dari penjaminan simpanan, jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin simpanannya oleh lembaga penjamin simpanan pada bulan Desember 2023 sebanyak 99,94 persen dari total rekening atau setara dengan 559.561.629 rekening,” kata Purbaya.

LPS secara berkelanjutan terus melakukan asesment dan evaluasi terhadap tingkat bunga penjaminan atau TPP agar tetap akomodatif dan sejalan dengan pemulihan kondisi perekonomian dan kinerja perbankan. Pengumuman penetapan TPP dijadwalkan efektif per 1 Februari 2024.

KSSK berkomitmen terus meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi risiko perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global. Pemerintah, BI, OJK, dan LPS juga berkomitmen menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan amanat UU P2SK secara kredibel dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku industri keuangan dan masyarakat.