Ekonomi Indonesia Menurut Sumitro Djojohadikusumo: Negara Harus Hadir, Pasar Harus Diatur

“Saya tidak percaya pada kebijakan semacam kuota dan restriksi kuantitatif, tetapi saya juga tidak percaya bisa menyerahkan segalanya pada kekuatan pasar sebagaimana adanya.”  – Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Pemikiran Ekonomi Sumitro

Sumitro Djojohadikusumo selalu meyakini bahwa ekonomi tak bisa dipisahkan dari semangat kebangsaan. Baginya, ekonomi bukan sekadar hitung-hitungan angka dan teori di ruang kuliah saja. Ekonomi adalah alat perjuangan, sebuah sarana untuk membebaskan rakyat dari ketertindasan. Ia menolak gagasan pembangunan ekonomi harus dibayar dengan ketergantungan pada modal asing tanpa kendali, yang menurutnya merupakan bentuk penjajahan baru yang lebih halus.

Sudrajad Djiwandono, ekonom yang pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 1993–1998, mengenang Sumitro Djojohadikusumo sebagai sosok panutan. Bagi Sudrajad, Sumitro adalah seorang sosialis, nasionalis, dan patriotik, sekaligus teladan yang ia kagumi sejak muda, bahkan jauh sebelum ia masuk ke dalam lingkar keluarga besar Sumitro.

Kekaguman itu bukan tanpa alasan. Bayangkan, di tengah berkecamuknya Perang Dunia II pada 1942, Sumitro justru menulis disertasi tentang kredit pedesaan di masa depresi ekonomi. Dari karya itu terlihat jelas bahwa ia bukanlah penganut neoliberalisme. Kaum neolib percaya pasar bisa mengatur dirinya sendiri dengan supply dan demand yang otomatis menemukan keseimbangan. Sementara, Sumitro berbicara tentang kemiskinan, depresi, dan jurang kaya-miskin yang lahir dari warisan kolonial. 

“Prof. Sumitro adalah sosialis, nasionalis, sekaligus patriot. Ia mungkin sempat tak sejalan dengan Bung Karno, tapi setiap kali negara memanggil, ia selalu kembali untuk mengabdi,” tutur Sudrajad.

Pengaruh Pemikiran Keynes

Menurut Sudrajad, pemikiran Sumitro banyak dipengaruhi oleh John Maynard Keynes, ekonom besar yang menggugat mitos “Invisible Hand”. Krisis 1930-an menjadi bukti nyata bahwa pasar tidak selalu bisa menyelamatkan diri sendiri, karena tanpa campur tangan pemerintah, perekonomian justru bisa runtuh. Dari sanalah Sumitro menarik pelajaran penting. 

Bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang baru merdeka, dengan ketidakmerataan pendapatan begitu lebar, ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir, bukan untuk mendominasi, bukan untuk menguasai, melainkan sebagai wasit yang memastikan jalannya permainan tetap adil.

Sudrajad juga menepis anggapan bahwa teknokrat para pendahulunya berhaluan neolib. Ia menegaskan, justru sebaliknya, banyak karya dan kebijakan mereka menunjukkan betapa pentingnya peran negara dalam pembangunan.

Ia mencontohkan, Widjojo Nitisastro misalnya, pernah menulis disertasi tentang ledakan penduduk dan kemiskinan parah di Jawa. Dari kajian itu lahirlah program transmigrasi, sebuah langkah besar negara untuk mengatasi kesenjangan demografis.

Ali Wardhana, di sisi lain, banyak belajar dari krisis Amerika Latin. Ia menyadari pentingnya intervensi negara untuk mencegah ketegangan sosial yang bisa meledak sewaktu-waktu. Sementara itu, Emil Salim menulis disertasi tentang perencanaan nasional di Mesir, yang memperkuat keyakinannya bahwa peran negara sangat vital agar perekonomian negara tidak kacau.

“Kalau neolib percaya penuh pada mekanisme pasar, mana mungkin ada program besar-besaran memindahkan jutaan orang dari Jawa ke Lampung atau Deli? Itu jelas kerja pemerintah, bukan pasar,” tuturnya lagi.

Pandangan Sudrajad sejalan dengan berbagai kajian yang menyoroti pemikiran para ekonom Indonesia. Salah satunya datang dari Prof. Dr. M. Dawam Rahardjo dalam bukunya Nasionalisme, Sosialisme, dan Pragmatisme (2017). Dawam membahas pemikiran Sumitro sebagaimana tertuang dalam disertasinya tentang perkreditan rakyat pada masa depresi. Dawam menilai Sumitro sebagai sosialis sekaligus nasionalis dan seorang ideolog yang tetap pragmatis. 

Dawam yang menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) tahun 1980-1988 melihat Sumitro sebagai pemikir yang sangat produktif. Sumitro rutin menulis artikel analisis kebijakan ekonomi dan keuangan. Ia juga menerbitkan buku-buku berkualitas, termasuk disertasinya yang memiliki nilai akademis tinggi.

Sumitro dan Sutan Sjahrir sama-sama aktif di Partai Sosialis Indonesia (PSI). Keduanya adalah sosialis. Sjahrir mewakili sosialisme internasionalis, sementara Sumitro mengedepankan sosialisme yang berpadu dengan nasionalisme antikolonial. Yang pasti, Sumitro bukanlah ekonom liberal yang menyerahkan segalanya pada mekanisme pasar bebas. Ia berprinsip negara harus hadir mengarahkan pembangunan dan melindungi kepentingan rakyat.

Perpaduan Sosialisme dan Nasionalisme 

Kepada Thee Kian Wee dalam buku Pelaku Berkisah, yang merupakan terjemahan dari buku Recollections: The Indonesian Economy 1950s-1990s, Sumitro menyampaikan bahwa ia menggaungkan Program Benteng sebagai langkah untuk membangun kekuatan tandingan terhadap kepentingan Belanda. Itu adalah salah satu bentuk kehadiran negara.

“Saya merasa bahwa tugas saya yang besar adalah membantu para produsen kecil, ini adalah warisan dari pengalaman masa kecil saya, dan dari tesis saya mengenai kredit pedesaan,” ungkap Sumitro.

Sumitro ingin membantu petani berpindah ke kegiatan nonpertanian, baik berupa pengolahan, transportasi, dan sebagainya.

“Saya tidak percaya pada kebijakan semacam kuota dan restriksi kuantitatif, tetapi saya juga tidak percaya bisa menyerahkan segalanya kepada kekuatan pasar sebagaimana adanya. itu adalah resep terbaik untuk bunuh diri secara politik bagi rezim manapun,” lanjutnya.

Menurutnya, tanpa melakukan usaha di bidang pendidikan, pelatihan, bimbingan kejuruan, koperasi, dan menguatkan daya tawar mereka, produsen kecil akan tetap miskin. Pemikiran ini sudah ada di kepala Sumitro sejak tahun 1930-an.

Sebagai seorang ideolog, Sumitro punya corak pemikiran yang khas. Ia memang berpikir dengan kerangka sosialisme, tetapi tidak berhenti di sana. Ia juga seorang nasionalis yang kuat sekaligus teknokrat pembangunan yang pragmatis. Menurut Dawam Rahardjo, identitas ganda ini terkadang tampak berlawanan, namun justru memperlihatkan keluasan cara pandang Sumitro.

Sebagai seorang sosialis, Sumitro bahkan sempat terpilih menjadi Ketua PSI pada kongres tahun 1951. Namun, keputusan itu dibatalkan oleh Sutan Sjahrir, pendiri PSI yang waktu itu tidak hadir. Akhirnya, kursi ketua tetap kembali dipegang oleh Sjahrir.

Jika Sjahrir dikenal sebagai sosialis sekaligus internasionalis, Sumitro menempuh corak yang sedikit berbeda, yaitu sosialis yang berpadu dengan nasionalisme antikolonial dan sentuhan humanisme. Dawam bahkan menyamakan fenomena ini dengan Amartya Sen, ekonom besar India yang juga dikenal memiliki “identitas ganda”, yaitu memadukan identitas sosialisme, humanisme, dan nasionalisme.

Latar belakang Indonesia sebagai plural society turut membentuk cara berpikir Sumitro. Ia tumbuh dalam pusaran pengaruh berbagai peradaban, yaitu Hindu-Buddha, Islam, Konghucu, hingga modernitas Eropa dan Amerika. Dari situ, ia menyerap berbagai perspektif tetapi tetap berpijak pada tujuan utama membangun bangsa.

Sumitro bukanlah sosialis marxis seperti Sjahrir. Ia antikomunis, dan lebih dekat dengan sosialisme ilmiah ala Friedrich Engels, jauh dari kecenderungan sosialis utopis. Disertasinya pada tahun 1942, Het Volkcredietwezen in de Depressie, membahas kredit rakyat miskin, menjadi suatu arah pemikiran yang sangat konkret dan aplikatif.

Perjalanan intelektualnya berlanjut ketika ia mengajar di Universitas Indonesia dan bekerja di PBB. Pada masa itu, ia mendirikan Jakarta School of Economics yang terinspirasi oleh Sosialisme Fabian di Inggris, gerakan yang melahirkan Partai Buruh dan London School of Economics (LSE). Sumitro bahkan berencana mengirim murid-muridnya, seperti Widjojo Nitisastro, untuk belajar di LSE agar mendapat wawasan sosialis modern. Sayangnya, Inggris tidak memberi beasiswa, sehingga para muridnya akhirnya berlabuh ke Universitas California, Berkeley.

Dari sinilah terlihat jelas bahwa Sumitro memadukan sosialisme, nasionalisme, dan pragmatisme dalam kerangka pembangunan. Berbeda dengan di Timur Tengah di mana kombinasi serupa justru melahirkan fasisme militer, Sumitro mengarahkannya pada ilmu pengetahuan sosial, politik, dan ekonomi pembangunan.

Pemikiran tersebut terekam dalam bukunya Ekonomi Pembangunan (1954) yang membuatnya dijuluki “Begawan Ekonomi Indonesia” sekaligus “Bapak Ilmu Ekonomi Pembangunan Indonesia”. Dalam pandangannya, pembangunan tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan rakyat, mulai dari perkreditan, perdagangan, industrialisasi, hingga strategi keluar dari resesi.

Tak heran jika Herbert Feith menyebut Sumitro sebagai intelektual dengan kecakapan politik luar biasa, sementara Robert Heilbroner menggambarkannya sebagai ekonom radikal namun tetap nasionalis.

Keterbukaan terhadap Kolaborasi Internasional

Bagi Sumitro, modal asing bukan ancaman jika dikelola dengan tepat, melainkan menjadi peluang untuk mempercepat pembangunan. Karena itu, saat menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada awal 1950-an, ia pun mendorong masuknya modal asing sebagai bagian dari strategi industrialisasi nasional. 

Pandangannya sederhana, Indonesia yang baru merdeka memerlukan suntikan modal untuk menggerakkan roda ekonomi, dan salah satu sumbernya bisa berasal dari luar negeri. Meski begitu, dukungan tersebut tidak berarti tanpa batas. Sumitro tegas menyatakan bahwa sektor industri vital harus tetap berada di bawah kendali nasional. 

Dia tidak ingin modal asing mendikte arah pembangunan atau menguasai sumber daya strategis. Menurut prinsipnya, investasi luar negeri adalah alat, bukan jalan untuk menyerahkan kedaulatan ekonomi pada pihak asing.

Baginya, modal asing bisa menjadi pemicu tumbuhnya modal domestik. Pemikiran ini terlihat dalam Program Benteng, ketika ia memberi peluang monopoli impor bagi koperasi pribumi untuk memperkuat basis ekonomi nasional, sambil tetap membuka akses pasar internasional.

Jika Sumitro menekankan perlunya kebijakan untuk memperkuat ekonomi domestik, Sudrajad Djiwandono melihat gagasan serupa dalam konteks ketahanan pangan melalui Program Benteng sebagai negara agraris. 

“Konsep lumbung padi atau stok beras yang saat ini dijalankan Bulog sebenarnya menjadi benteng utama ketahanan pangan. Namun, yang sering luput disadari adalah semakin besar stok yang terkumpul, semakin tinggi pula tantangan yang menyertainya, ibarat ada gula ada semut,” jelasnya.

Pandangan ini kian relevan di tengah dinamika industri global, di mana ketahanan pasokan sangat rentan terhadap gejolak internasional. Misalnya, konflik di wilayah Timur Tengah yang membuat jalur laut di kawasan sempit menjadi rawan. Kapal-kapal harus memutar lebih jauh hingga dua minggu. Akibatnya, biaya logistik melonjak dan harga jual ke Indonesia bisa naik hingga 25 persen. Situasi ini menjadi pengingat bahwa meskipun supply chain modern sudah tertata, gangguan bisa terjadi kapan saja. Karena itu, lumbung pangan atau benteng cadangan tetap mutlak dibutuhkan agar pasokan dalam negeri terjaga.

Dari pengalaman tersebut, Sudrajad memperluas pandangannya pada peran Indonesia di kancah internasional, khususnya melalui keanggotaannya dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, South Africa). Awalnya ia sempat ragu karena negara-negara anggotanya dianggap terlalu jauh. Namun, setelah melihat kehadiran China, India, dan Rusia, ia menilai keanggotaan ini justru strategis. 

“Pengalaman pahit ketika India tiba-tiba menghentikan ekspor beras ke Indonesia menjadi pelajaran penting. Kini, dengan adanya BRICS, Indonesia memiliki opsi alternatif dari negara anggota lain bila terjadi gangguan pasokan, sehingga ketahanan pangan lebih terjamin,” ungkapnya.

Pandangan ini diperkuat Purnomo Yusgiantoro, Penasihat Presiden Urusan Energi. Menurutnya, Sumitro percaya pada peran negara dan perencanaan ekonomi jangka panjang, tetapi bersikap pragmatis terhadap investasi asing maupun kerja sama internasional selama tetap berada dalam kerangka kemandirian nasional. Dalam buku Nasionalisme, Sosialisme, dan Pragmatisme (2017) karya Prof. Dr. M. Dawam Rahardjo, Purnomo menyampaikan bahwa Sumitro mewakili tipe ekonom teknokrat nasionalis moderat, bukan sosialis radikal. Ia juga bukan penganut pasar bebas ekstrem atau neoliberal.

Dalam kerangka pikir Sumitro, investasi asing adalah salah satu pilar pembangunan, berdampingan dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Tiga unsur ini, menurutnya, harus berjalan beriringan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada rakyat. 

Dengan demikian, meski berpijak pada kemandirian nasional, Sumitro tidak pernah menutup pintu bagi modal asing. Selama diarahkan untuk memperkuat, bukan menggantikan kekuatan ekonomi bangsa, investasi asing justru menjadi mitra strategis dalam membangun Indonesia.