Ketidakpastian Ekonomi Global Meningkat: Bagaimana Dampaknya Bagi Ekonomi dan Masyarakat Indonesia?

Dunia sedang tidak baik-baik saja. Kondisi ekonomi global saat ini menghadapi ketidakpastian yang meningkat. Ada beberapa faktor yang memicunya, salah satu yang paling signifikan adalah konflik geopolitik antar beberapa negara seperti Rusia dan Ukraina, Timur Tengah, dan yang baru-baru ini mengemuka adalah perang dua negeri antara India dan Pakistan yang semakin memanas. Tidak hanya perang militer, ekonom dunia juga sedang terancam oleh perang dagang yang tensinya semakin tereskalasi sejak Presiden Donald Trump menjabat di periode kedua. Lalu, bagaimana situasi ini akan berdampak pada ekonomi dan masyarakat Indonesia? Apa yang bisa diantisipasi dan dilakukan oleh masyarakat menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian ini? Simak melalui laporan utama berikut ini.

Menurut Parjiono, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan, tekanan geopolitik dan kebijakan tarif Presiden Trump menyebabkan disrupsi rantai pasok global, risiko kembalinya tekanan inflasi tinggi di negara maju serta perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian kebijakan perdagangan AS juga mendorong perubahan tatanan ekonomi global yang memicu instabilitas ekonomi, serta fragmentasi ekonomi yang dapat mengurangi efisiensi perdagangan internasional.

Senada dengan itu, Moh. Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia menyatakan bahwa kebijakan tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat meningkatkan ketegangan perdagangan global. Namun, dampak dari kebijakan ini ternyata tidak hanya di sektor perdagangan atau ekspor dan impor saja, tetapi juga sektor ekonomi dan keuangan.

“Satu kebijakan ini dampaknya luas bukan hanya ke perdagangan, bukan hanya ke ekspor tapi juga ke impor, bahkan sampai kepada purchasing power, ke pertumbuhan ekonomi, ke investasi dan juga bahkan sampai ke fiskal dan moneter,” terang Faisal

Kebijakan perang dagang sebetulnya sudah pernah dikeluarkan oleh Presiden Trump pada periode pertama menjabat menjadi Presiden Amerika Serikat di tahun 2017. Namun, yang membedakan pada periode ini adalah kebijakan Trump terkait tarif kali ini adalah magnitude dan coverage  dampaknya terhadap ekonomi global jauh lebih besar.

“Kalau melihat perkembangan dalam periode keduanya Trump, ini ternyata lebih agresif dibanding periode pertama. Sebelum Trump terpilih, kita sudah tahu arah kebijakannya lebih proteksionis, tapi magnitude-nya yang kita tidak bisa duga. Setelah terpilih dan kemudian berjalan ternyata magnitude-nya jauh lebih besar dari yang disangkakan. Kedua dalam hal coverage-nya, bahwa di periode kedua ini fokusnya tidak hanya China, tapi juga negara-negara yang menyumbang defisit paling besar ke Amerika,” kata Faisal.

Dalam situasi ini, beberapa lembaga memproyeksi indikator ekonomi yang melambat. Dalam WEO April 2025, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,8 persen pada 2025 dan 3,0 persen pada 2026. Angka ini direvisi turun masing-masing 0,5 dan 0,3 poin persentase dibandingkan proyeksi Januari. Penurunan prospek pertumbuhan ekonomi terjadi di banyak negara, dipicu oleh dampak langsung eskalasi perang tarif serta dampak tidak langsung melalui disrupsi rantai pasok, ketidakpastian yang meningkat, dan memburuknya sentimen. Inflasi global diperkirakan turun dari rata-rata 5,7 persen pada 2024 menjadi 4,3 persen pada 2025 dan 3,6 persen pada 2026. Proyeksi ini menggambarkan laju penurunan inflasi yang lebih lambat dari proyeksi Januari (+0,1pp untuk 2025 dan 2026).

Sementara, OECD memproyeksi pertumbuhan industri global yang akan melambat hingga di bawah 2,1 persen dan WTO juga memperkirakan pertumbuhan perdagangan global yang hanya mencapai 1,7 persen. Sementara IMF memperkirakan angka pengangguran global akan meningkat hingga 2 persen.

Menurut Teuku Riefky, Ekonom LPEM FEB UI, eskalasi perang dagang yang dipicu oleh Presiden Trump akan berisiko memunculkan tindakan balasan dari berbagai negara. Ini akan menciptakan efek kejut yang masif terhadap perekonomian global, termasuk ekonomi Indonesia.

“Walaupun saat ini rencana pengenaan tarif impor oleh AS sedang ditangguhkan, potensi perang dagang berskala global masih mungkin terjadi, memicu berbagai risiko negatif terhadap Indonesia, seperti arus investasi, perdagangan internasional, inflasi impor, depresiasi mata uang, tekanan di postur fiskal, serta perlambatan ekonomi secara menyeluruh. Menimbang perkembangan terkini terkait kondisi ekonomi domestik dan tekanan ekonomi global, Indonesia tidak berada pada posisi yang baik untuk meraup potensi manfaat dari perang dagang yang akan terjadi. Di sisi lain, kondisi ekonomi domestik juga belum menunjukkan adanya pemulihan produktivitas secara signifikan,” kata Riefky.

Ekonomi Masyarakat Terdampak, Pemerintah Lakukan Berbagai Strategi

Bicara mengenai kebijakan tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat, apakah kebijakan ini akan memiliki dampak bagi ekonomi masyarakat Indonesia?

Faisal menyatakan meskipun masyarakat tidak terkait langsung dengan perdagangan luar negeri, kebijakan tersebut tetap berimplikasi setidaknya dalam tiga aspek yakni sulitnya akses ekspor oleh pengusaha yang dapat berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan perusahaan, kenaikan harga barang, dan barang komoditas yang harganya akan turun.

Potensi PHK karyawan rentan terjadi pada industri yang bergantung pada pasar ekspor Amerika Serikat. Tidak hanya itu, sektor-sektor yang tidak berorientasi ekspor juga bisa terdampak, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

“Jadi, dampak masyarakat berarti ada potensi PHK lebih besar, terutama bagi masyarakat yang bekerja pada sektor sektor yang rentan bergantung pada pasar ekspor Amerika. Potensi PHK itu juga bisa terjadi pada sektor sektor yang selama ini kesulitan untuk berkompetisi di pasar domestik. Jadi dia tidak tidak berorientasi ekspor, dia di domestik saja, tapi berkompetisi dengan produk produk dari impor, termasuk terutama yang paling rentan adalah UMKM,” ucap Faisal.

Selain itu, jika Presiden Trump menjalankan kebijakan secara agresif maka dampaknya Rupiah akan tertekan. Ini tentu akan berpengaruh pada harga barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tidak hanya itu, kebijakan tarif ini juga berpotensi menurunkan permintaan global. Artinya, sektor komoditas ekspor seperti sawit dan batubara harus bersiap jika harga akan turun.

“Kalau Trump menjalankan kebijakan secara agresif, akan ada kecenderungan capital flow ke Amerika Serikat dan Rupiah tertekan. Kalau rupiah tertekan ya ini sebetulnya berarti banyak barang yang dikonsumsi oleh masyarakat, baik itu barang konsumsi pangan atau nonpangan maupun juga barang barang yang bahan bakunya dari luar terus kemudian diproduksi di dalam negeri, itu menjadi lebih mahal. Nah, dengan kebijakan Trump ini berpotensi untuk menurunkan permintaan global, termasuk permintaan terhadap volume perdagangan. Artinya kalau permintaan turun biasanya harga juga turun terutama komoditasnya. Jadi artinya bersiap-siap untuk masyarakat yang kerja misalkan di sawit, batu bara, nah ini harganya akan turun,” ujar Faisal.

Menurut Parjiono, kondisi ekonomi global memang berpotensi memengaruhi harga komoditas dan BBM di Indonesia. Namun, pemerintah telah dan terus berupaya memitigasi dampak ini melalui serangkaian langkah strategis seperti pengendalian inflasi, pemberian subsidi, dan diversifikasi pasokan pangan.

"Pengendalian inflasi yang terstruktur melalui upaya aktif Pemerintah dalam operasi pasar dan stabilisasi harga yang diperkuat dengan mekanisme koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat sejak tahun 2005. Selain itu, koordinasi regional juga diperkuat melalui pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sejak tahun 2008 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memperluas jangkauan pemantauan dan pengendalian inflasi hingga ke tingkat regional. Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya agar subsidi energi lebih tepat sasaran untuk mengurangi tekanan harga BBM bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan serta melakukan diversifikasi pasokan pangan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ketahanan pangan nasional,” kata Parjiono.

Tidak hanya disebabkan faktor eksternal seperti kebijakan tarif Amerika Serikat, pelemahan daya beli masyarakat Indonesia sudah mulai terlihat dari kuartal keempat tahun 2024. Terdapat anomali pada performa sektoral ekonomi Indonesia. Biasanya, terjadi kenaikan aktivitas ekonomi secara musiman pada kuartal terakhir setiap tahunnya. Namun, di tahun 2024, terdapat indikasi perubahan pola pengeluaran konsumen untuk aktivitas rekreasi selama periode libur akhir tahun lalu.

“Mandiri Spending Index, sebuah survei konsumen yang diadakan oleh Bank Mandiri, menunjukkan bahwa pada triwulan akhir 2024, masyarakat cenderung melakukan kegiatan rekreasi atau liburan akhir tahun ke destinasi wisata yang lebih dekat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan kata lain, masyarakat cenderung membelanjakan uangnya lebih sedikit dan memilih untuk bepergian ke destinasi wisata yang secara jarak lebih dekat untuk kegiatan liburan akhir tahun. Kondisi ini sejalan dengan data kedatangan wisatawan yang mencatatkan pertumbuhan terendahnya di Triwulan-IV 2024 sejak periode Covid-19,” kata Riefky.

Hingga kapan situasi ini berlangsung dan bagaimana masyarakat bisa bertahan?

Saat ditanya hingga kapan kondisi ekonomi seperti ini berlangsung, Faisal menyatakan bahwa ketidakpastian global yang sangat tinggi membuat situasi ini tidak bisa diukur dengan pasti. Kita akan dihadapkan pada banyak perubahan yang tidak dapat terprediksi. Namun demikian, Faisal memperkirakan situasi ini akan berlangsung setidaknya sampai empat tahun ke depan.

“Nah ini memang sangat menarik kondisinya. Selain magnitude­-nya besar, ketidakpastiannya juga besar. Tapi yang jelas at least menurut saya sampai empat tahun ke depan kalau Trump terus menjabat sebagai Presiden dan tidak di-impeach. Sebab, di dalam negeri Amerika Serikat sendiri bergejolak, jadi tergantung sejauh mana Trump bisa membuktikan pada rakyat Amerika Serikat janji-janjinya. Seandainya impeach itu tidak terjadi maka selama empat tahun kita dihadapkan pada posisi seperti ini dengan ketidakpastian yang juga tinggi,” terang Faisal.

Faisal menambahkan dalam kondisi di mana peluang kerja dan pendapatan berpotensi tertekan sementara biaya hidup naik, masyarakat tentu harus mulai beradaptasi terutama dalam mengelola keuangannya. Bagi masyarakat yang masih bisa berinvestasi maka perlu mencari investasi yang lebih aman seperti emas atau membeli aset karena ini relatif lebih stabil untuk jangka panjang. Sementara, bagi masyarakat yang belum dapat melakukan investasi maka penghematan menjadi jalan yang harus dilakukan. Peran pemerintah juga diharapkan hadir untuk memberikan insentif kepada masyarakat untuk menolong masyarakat menjalankan kebijakan-kebijakan yang sifatnya Counter Cyclical sebagaimana pada saat pandemi dulu.

Menurut Parjiono ada beberapa strategi yang diambil pemerintah untuk menjaga ketahanan fiskal melalui optimasi penerimaan pajak, pengelolaan utang yang prudent, efisiensi belanja negara, dan penguatan APBN.

“Optimasi penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak, digitalisasi perpajakan, dan penegakan hukum. Pengelolaan Utang Prudent dengan menjaga rasio utang di bawah 40 persen dari PDB, serta memastikan disiplin fiskal melalui pengendalian defisit APBN agar tetap berada di bawah batas maksimal 3 persen dari PDB sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Efisiensi belanja negara dengan memprioritaskan program padat karya dan subsidi yang tepat sasaran. Penguatan APBN melalui sinergi antara pemerintah Pusat dan Daerah, dengan meningkatkan kualitas transfer ke daerah dan Dana Desa agar lebih efektif,” pungkas Parjiono.