Memutus Rantai Kemiskinan Lewat Sekolah Rakyat
Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Sekolah Rakyat merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam memutus lingkaran kemiskinan antargenerasi.
“Salah satu upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan absolut adalah kita membentuk sekolah rakyat. Anak-anak yang miskin, kalau orang tuanya miskin, mereka tidak perlu untuk terus miskin. Ini yang kita telah upayakan dan ini sedang kita kerjakan sekarang,” ujar Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR/DPR RI 2025 di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Kepala Negara ke-8 RI itu mengatakan pemerintah telah membangun dan membuka 100 Sekolah Rakyat. Ke depan, jumlah Sekolah Rakyat akan terus ditambah.
“Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 sekolah rakyat. Kita harapkan tahun depan akan menjadi 200 (sekolah rakyat), tahun selanjutnya akan menjadi 300 (sekolah rakyat), dan seterusnya,” terang Presiden.
Sekolah dengan konsep berasrama dan gratis mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Desil merupakan pengkategorian rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Desil 1 mewakili kelompok termiskin dan desil 10 mewakili kelompok terkaya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai kehadiran Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis pemerataan pendidikan bagi anak keluarga miskin dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.
“Sekolah Rakyat adalah jawaban strategis bagi anak-anak kurang mampu yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas. Sekolah Rakyat menjadi jalan keluar untuk membuka setiap anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih baik," ujar Ahmad Muzani.
Adapun Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan per Agustus 2025 jumlah Sekolah Rakyat mencapai 100 titik dan akan bertambah bulan depan.
“Per hari ini sudah 100 titik, nanti September juga ada tambahan 60 titik-an. Secara keseluruhan ada 16 ribu siswa sekolah rakyat yang mulai pembelajaran di tahun 2025 sampai 2026,” kata Gus Ipul.
Mensos menambahkan, konsolidasi terus dilakukan untuk melengkapi seluruh sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.
Tarik anak dari jerat kemiskinan
Problem kemiskinan menjadi salah satu tantangan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Di samping menimbulkan kendala akses kepada pendidikan berkualitas, keterbatasan ekonomi juga menjadi faktor utama anak-anak dari keluarga miskin putus sekolah karena mereka harus membantu keluarganya mencari nafkah.
Sebanyak 227.000 anak usia sekolah dasar (SD) di Indonesia belum pernah sekolah atau putus sekolah. Angka ini melonjak pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 499.000 anak dan sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 3,4 juta anak. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi kedua pada jenjang menengah, dengan 44.800 anak usia SMP dan 464.000 anak usia SMA tercatat tidak bersekolah.
Berbagai keterbatasan tersebut menyebabkan anak-anak dari keluarga miskin berpeluang rendah mengenyam jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan penghasilan di masa depan pun sangat minim.
Riset SMERU Research Institute yang dipublikasikan di makalah internasional Asian Development Bank (ADB) pada 2019 menunjukkan pendapatan anak-anak miskin setelah dewasa 87% lebih rendah dibanding mereka yang sejak anak-anak tidak tinggal di keluarga miskin.
Mengenyam pendidikan dengan lingkungan yang kondusif menjadi secercah asa bagi mereka yang tertinggal untuk membuka pintu peluang, mendobrak belenggu kemiskinan, dan menggapai masa depan yang lebih cerah.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem berasrama untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Dalam sejumlah kunjungan lapangan, ia kerap menjumpai anak-anak yang tinggal di rumah tidak layak huni atau bahkan diajak bekerja, termasuk mengemis dan melakukan pekerjaan berat sejak usia dini. Situasi ini tentu tidak kondusif untuk tumbuh kembang anak dan bukan lingkungan yang nyaman untuk belajar.
Ia menegaskan Sekolah Rakyat hadir untuk mengintervensi secara utuh situasi anak-anak yang sebelumnya tidak tersentuh oleh sistem pendidikan maupun perlindungan sosial.
“Makanya dibuat berasrama untuk menciptakan lingkungan yang sehat,” ujar Gus Ipul.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai satuan pendidikan berasrama dengan pendekatan terintegrasi. Program terobosan Presiden Prabowo yang diluncurkan sejak tahun ajaran 2025/2026 tersebut mengintegrasikan tiga aspek utama yaitu pendidikan formal, keterampilan hidup, dan pemberdayaan ekonomi melalui kurikulum vokasional.
Di asrama, peserta didik tidak hanya memperoleh pendidikan gratis, namun juga pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan. Setiap siswa menerima layanan pemeriksaan kesehatan secara berkala yang mencakup tinggi dan berat badan, kesehatan gigi, mata, jantung, hingga pemeriksaan darah. Mereka juga mendapatkan konsumsi makanan bergizi sebanyak tiga kali sehari, ditambah dua kali makanan ringan.
Seluruh siswa tinggal di asrama dengan lingkungan yang layak, bersih, dan aman. Seragam sekolah diberikan lengkap dalam delapan set, meliputi jas almamater, seragam harian, pakaian olahraga, batik, pramuka, laboratorium, hingga piyama. Siswa juga menerima perlengkapan belajar lengkap dan laptop sebagai sarana pendukung pembelajaran digital.
Mensos menegaskan, seluruh proses pengadaan laptop dan seragam dilakukan secara transparan dan terbuka, sesuai arahan Presiden untuk memastikan tidak ada praktik korupsi, kolusi, maupun pelanggaran aturan.
“Karena ini sesuai dengan arahan Presiden, tidak ada korupsi. Pastikan bahwa semua proses itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan. Kita juga minta didampingi oleh aparat," tegasnya.
Menurutnya, penyediaan laptop bukan sekadar bantuan fasilitas, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kualitas pembelajaran di Sekolah Rakyat. Fasilitas ini adalah bagian dari komitmen untuk memastikan siswa Sekolah Rakyat mendapatkan lingkungan dan sarana belajar yang layak dan setara dengan sekolah-sekolah terbaik.
Sementara itu, untuk mendukung pengembangan potensi, Sekolah Rakyat melakukan pemetaan minat dan bakat menggunakan teknologi DNA Talent Mapping berbasis kecerdasan buatan. Selain itu, siswa juga diuji kompetensi dasarnya dalam bidang literasi, numerasi, dan keterampilan digital. Penguatan kedisiplinan dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di asrama.
Proses seleksi peserta didik dilakukan dengan asesmen ketat berdasarkan data DTSEN untuk memastikan hanya anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk. Verifikasi dilakukan oleh pemerintah daerah, dan validasi akhir ditetapkan oleh pusat.
Sekolah Rakyat juga berfungsi sebagai miniatur sistem pengentasan kemiskinan terpadu. Seluruh siswa dan keluarganya otomatis masuk dalam skema jaminan kesehatan (PBI-JKN), bantuan sosial seperti PKH dan sembako, serta program pemberdayaan ekonomi. Keluarga juga didorong untuk masuk dalam koperasi desa melalui skema Kopdes Merah Putih.
Dalam berbagai kesempatan, Mensos kerapkali menekankan tiga prinsip utama Sekolah Rakyat yaitu “Memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin.”
Secercah asa 'tuk gapai cita
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Sekolah Rakyat bertujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang layak dan berkualitas secara gratis serta mempersiapkan peserta didik yang memiliki daya saing guna mencapai visi Indonesia emas 2045.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025) menuturkan Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang melihat pentingnya anak-anak terutama dari keluarga rentan dan miskin agar tidak terperangkap dalam siklus kemiskinan antargenerasi.
"Sehingga Presiden meminta para Menteri, gimana kalau anak-anak ini dimasukkan dalam sekolah yang baik, tidak hanya cukup, tapi sangat baik, diasramakan, dan kemudian diberikan berbagai kegiatan, fasilitas, dan belajar," jelasnya.
Menkeu mengaku bahagia dapat melihat siswa di SRMA 10 Jakarta Selatan yang memiliki kepercayaan diri dan kembali berpengharapan setelah mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat.
"Tadi senang sekali lihat anak-anak ya, memiliki confidence bahwa mereka memiliki harapan yang tadinya mungkin harapan redup atau tidak ada. Dan itu kemudian diterjemahkan oleh Pak Menteri Sosial dalam sebuah ide konsep mengenai sekolah rakyat, di mana anak-anak dari keluarga tidak mampu dimasukkan, diasramakan, dan diberikan kegiatan baik kurikuler maupun non-kurikuler," tuturnya.
SRMA 10 Jakarta Selatan menampung 100 siswa yang terbagi ke dalam 4 rombongan belajar. Untuk mendukung proses pendidikan dan pendampingan siswa, terdapat 17 guru, 10 wali asuh, dan 2 wali asrama.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu dan para siswa berinteraksi dengan antusias. Menkeu juga bertanya kepada para siswa hal apa yang paling berkesan saat bersekolah di Sekolah Rakyat.
“Kegiatannya banyak Bu, awal-awal kaget. Makannya tiga kali sehari teratur. Biasanya saya di rumah makan hanya dua kali. Saya di sini juga sekolahnya makin disiplin Bu,” jawab salah satu siswa SRMA 10, Jakarta Selatan.
Menkeu berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan peluang dan fasilitas yang diberikan oleh negara sebaik mungkin dengan terus giat belajar.
“So, think positive dan selalu care sama Republik Indonesia,” pesan Menkeu.
Dilansir laman Kementerian Sosial, beberapa siswa dari sekolah rakyat di wilayah lainnya juga memberikan testimoni atas kehadiran sekolah tersebut bagi kehidupan mereka.
Ia adalah Komalasari, siswi SRMA 34 Kabupaten Lebak, Banten. Orang tuanya bernama Sadi, bekerja sebagai buruh bangunan. Dengan penghasilan yang tidak menentu Sadi berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya, namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, sehingga Komalasari terpaksa putus sekolah selama satu tahun.
Komala bermimpi ingin menjadi anggota TNI, cita-citanya itu sempat terkubur ketika ia tidak bisa melanjutkan sekolah.
“Dengan sekolah rakyat, ada harapan baru untuk mencapai cita-cita, demi membahagiakan orang tua," kata Komalasari.
Cerita lain datang dari siswa bernama Hera. Ia menuturkan jika Sekolah Rakyat tidak ada, mungkin Ia tidak akan bisa melanjutkan pendidikannya.
Sebelum mengetahui Sekolah Rakyat, Hera berniat bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani, sementara ibunya merupakan ibu rumah tangga. Penghasilan dari buruh tani kira-kira Rp700 ribu per bulan untuk menghidupi 7 orang anggota keluarga.
"Harapan aku sebagai siswa dari Sekolah Rakyat, semoga semua yang masuk ke sini bisa menjadi orang sukses, bisa tercapai harapan kita," imbuh Hera.
Kisah lainnya datang dari siswi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Kabupaten Bogor Shallom Alleanore (13), ia merasa beruntung dengan kehidupan barunya.
"Kalau di rumah biasanya makan juga nggak tentu. Kadang satu kali, kadang-kadang nggak makan. Kalau di sini maksimal sehari tiga kali terus dapat snack juga. Jadi, beruntung banget aku bisa sekolah di sini," kata Shallom.
Ia menceritakan ibunya berprofesi sebagai tukang masak catering. Sementara ayahnya sudah meninggal sejak ia masih berada di kandungan. Untuk membantu perekonomian keluarga, ia kerap menerima permintaan setrika baju tetangganya sejak kelas 5 SD. Tiap menyetrika, ia diupah Rp25 ribu sampai Rp50 ribu bergantung kuantitas.
Kini, Shallom tak lagi menyetrika baju untuk membantu ekonomi orang tuanya. Ia memulai kesehariannya dengan lebih teratur. Para siswa sudah bangun pukul 04.30 WIB untuk salat subuh, setelah itu mandi, sarapan, lalu belajar.
Selama proses belajar, ia mengatakan matematika dan bahasa inggris menjadi mata pelajaran favoritnya. Saat menemui kesulitan saat belajar, ia tak memilih menyerah.
"Namanya belajar, kadang susah, kadang gampang. Kalau pengen sukses ya sudah, lanjutin aja," katanya.
Usai kegiatan belajar, Shallom mengikuti jadwal asrama untuk tidur pukul 9 malam. Selama berasrama dua pekan di Sekolah Rakyat, ia mengaku sudah betah.
"Yang bikin betah karena punya lingkungan yang bagus, punya banyak teman, baik semua teman-temannya," ujarnya.
Sekolah Rakyat juga menjadi jembatan meraih mimpi yang tertunda karena keterbatasan ekonomi. Hal tersebut dirasakan oleh Arista Ismi Nurkhasana (20), salah satu siswi SRMA 19 Sonosewu, Yogyakarta. Pendidikannya sempat terhenti di kelas 1 Madrasah Tsanawiyah (MTs), hanya dua bulan setelah ia mulai.
Lima tahun lamanya Arista hidup tanpa bangku sekolah namun dia tidak menyerah. Ia sempat melanjutkan pendidikan lewat jalur nonformal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sebelum akhirnya mendapat kesempatan belajar di Sekolah Rakyat.
Di balik kesederhanaan hidupnya, Arista menyimpan mimpi yang tinggi. Ketika ditanya apa yang mendorongnya untuk kembali belajar, jawabannya datang tanpa ragu.
“Ingin jadi diplomat,” katanya singkat, tapi penuh keyakinan.
Di mata banyak orang, mimpi itu mungkin terasa mustahil. Namun, Sekolah Rakyat tak hanya memberi keberanian anak-anak tersebut untuk bermimpi besar, melainkan juga membekali mereka agar dapat menggapainya.
Dukungan APBN untuk Sekolah Rakyat
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut alokasi anggaran program Sekolah Rakyat di 2025 mencapai Rp7 triliun. Jumlah tersebut merupakan total dari seluruh kebutuhan anggaran operasional maupun pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi tanggung jawab kementerian-kementerian terkait.
“Tahun ini sekitar Rp7 triliun untuk Kemensos maupun Kemen PU, tidak semuanya di beliau, guru ada di Kemendikdasmen, ini kolaborasi semua. Tahun depan (anggarannya) meningkat karena operatingnya 1 tahun untuk 200 sekolah yang diperkirakan akan berjalan,” terang Menkeu di Pusdiklatbagprof Kemensos Margaguna, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025).
Adapun program Sekolah Rakyat dilaksanakan oleh beberapa Kementerian dan Lembaga. Kementerian Sosial bertanggung jawab atas operasional sekolah dan asrama. Pembangunan gedung dan pemenuhan sarana prasarana oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan guru dan penyesuaian kurikulum oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan guru agama dari Kementerian Agama. Pemerintah daerah juga dilibatkan dalam proses penetapan siswa serta penyediaan lahan untuk pembangunan gedung permanen.
Dikutip dari Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) T.A. 2026, pada tahun 2025 pemerintah menyelenggarakan Sekolah Rakyat di 200 lokasi dengan rincian tahap I 100 lokasi dan tahap II 100 lokasi.
Untuk Tahap I infrastruktur dan asrama Sekolah Rakyat akan menggunakan Sentra Rehabilitasi Sosial, Balai Diklat Kementerian Sosial, dan bangunan milik pemerintah daerah.
Pada tahun 2026, seiring penambahan jumlah Sekolah Rakyat yang diperkirakan mencapai 200 sekolah, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,9 triliun. Alokasi tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat.
“Kita menyediakan anggaran cukup besar. Jadi kita semuanya berharap nanti betul-betul anak-anak ini akan bisa mendapatkan kesempatan dan harapan baru. Sehingga mereka akan menjadi generasi yang bisa memperbaiki, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk bangsa dan negara,” pungkas Menkeu.
