Mengusung Enam Prioritas

Rangkaian pertemuan G20 tahun 2022 sudah di depan mata. Diperkirakan akan ada 150 pertemuan yang dihadiri oleh puluhan ribu delegasi dari seluruh negara G20 dan negara undangan selama setahun ke depan.

Berbagai persiapan telah dilakukan Indonesia, termasuk mempersiapkan agenda apa yang akan dibahas. Selaku tuan rumah, Indonesia mendapat kesempatan untuk mengorkestrasi agenda pembahasan agar mendukung pemulihan ekonomi baik di Indonesia maupun dunia.

"Untuk Presidensi G20, dalam pendekatan penyelenggaraan selalu ada dua track. Ada pendekatan sherpa dan ada pendekatan finance," tutur Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra kepada Media Keuangan dalam wawancara daring.

Jalur sherpa dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan didukung Kementerian Luar Negeri. “Isu di sherpa track adalah isu-isu yang sangat wide, misalnya di bidang energi, kemanusiaan, antikorupsi, women empowerment, dan lain-lain. Sedangkan di finance track, itu lebih pada fiskal dan moneter,” tambah Wempi.

Finance track atau jalur keuangan ini dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Pembahasan finance track dilakukan mulai dari tingkat Kelompok Kerja (Working Group), hingga tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.

 Enam agenda prioritas

Dalam Konferensi Pers Welcoming Indonesia’s G20 Presidency in 2022 secara daring pada Jumat (26/11) lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Presidensi G20 Indonesia mengusung tema Recover Together Recover Stronger. “Tema ini sangat ambisius dan menantang, mengingat pemulihan ekonomi akibat COVID-19 belum merata di semua negara,” ujar Menkeu.

Menurutnya, penyusunan kerangka kebijakan dalam forum G20 nantinya juga akan cukup rumit dan menantang. Apalagi kerangka kebijakan tersebut tidak hanya berpengaruh bagi negara anggota G20 saja, tetapi juga negara lain di dunia.

 “Jadi ini akan diterjemahkan dalam agenda finance track di mana kita akan memproyeksikan masalah pada tahun 2022 yang akan sangat menantang,” tutur Menkeu. Sebanyak enam agenda prioritas akan diulas dalam finance track Presidensi G20 Indonesia.

Pertama adalah exit strategy. Agenda ini akan membahas bagaimana G20 melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi dari efek limpahan exit policy yang diterapkan oleh negara yang pulih lebih dulu.

“Ini adalah strategi pemulihan ekonomi dalam jangka pendek, termasuk tentang penanganan kesehatan,” Wempi menerangkan.

Kedua, mengatasi scarring effects atau luka parut. Agenda ini merupakan strategi penanganan atau pemulihan ekonomi untuk pertumbuhan dalam jangka menengah dan panjang.

“Nah, karena ini untuk jangka menengah dan jangka panjang, maka perlu resource allocation. Contohnya apa? Salah satunya energi. Orang sekarang bicara masalah perubahan iklim, energi yang lebih green, sehingga kita harus mengadopsi kondisi seperti itu,” ujar Wempi.

Dalam agenda tersebut juga akan dibahas seputar upaya meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang. Beberapa bidang yang akan mendapat perhatian dalam isu ini yakni ketenagakerjaan, sektor rumah tangga, korporasi, dan keuangan.

Ketiga, sistem pembayaran di era digital yang ditangani oleh Bank Indonesia. Fokus dari agenda pembahasan ini antara lain cross border payment atau standar pembayaran lintas batas negara dan prinsip-prinsip pengembangan central bank digital currency (CBDC).

Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia Doddy Zulverdi menerangkan agenda tersebut berangkat dari pengalaman selama krisis karena pandemi COVID-19 yang memperlihatkan peran sistem pembayaran digital dalam memfasilitasi sektor ekonomi dan keuangan digital.  Krisis ini justru berdampak pada makin terakselerasinya sistem pembayaran digital lantaran makin banyak masyarakat yang melakukan transaksi digital.

Peta jalan cross border payment telah dikeluarkan sejak Presidensi G20 Arab Saudi pada tahun 2020 dan dilanjutkan oleh Presidensi G20 Indonesia. “Ini intinya adalah bagaimana kita bekerja sama secara global untuk membuat payment system cross border makin efisien, makin aman, dan makin reliable,” tutur Doddy.

 Ia menambahkan, pengembangan CBDC juga merupakan satu paket tak terpisahkan dengan pengembangan sistem pembayaran di era digital. Menurut Doddy, dorongan bagi bank sentral di seluruh negara semakin kuat terutama karena uang digital yang dikembangkan oleh swasta semakin berkembang.

 “Kita ingin mendorong diskusi mengenai CBDC ini di Presidensi Indonesia sehingga harapannya nanti ada semacam pemahaman yang sama mengenai apa manfaat dari CBDC, apa risiko yang harus kita mitigasi, serta apa bentuk kerja sama regulasi maupun desain CBDC yang pas supaya manfaat CBDC bisa kita optimalkan dan bisa kita mitigasi risikonya,” papar Doddy lebih mendalam.

Agenda prioritas keempat pada finance track ialah sustainable finance atau keuangan berkelanjutan. Agenda ini akan mengulas seputar risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, serta keuangan berkelanjutan dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan.

Wempi menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi piloting untuk mekanisme transisi energi. Saat ini Indonesia menggunakan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batu bara. Ke depannya, Indonesia mengupayakan bertransformasi menuju energi yang lebih green. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia memerlukan dukungan pembiayaan.

Agenda keempat ini juga fokus pada upaya pengembangan berbagai skenario mengenai kondisi iklim ke depan. Hal tersebut, menurut Doddy, menjadi penting sebab menjadi salah satu alat untuk melakukan stress test di sektor keuangan.

“Stress test ini penting supaya kita bisa tahu mana yang sektor yang kuat, mana yang lemah, mana di dalam sektor keuangan itu yang perlu kita perkuat, mana yang sudah kuat, dan seterusnya,” terang Doddy. Langkah tersebut perlu agar Indonesia mampu membangun strategi dan skenario yang tepat dalam kebijakan.

Kelima, inklusi keuangan. Agenda ini akan membahas pemanfaatan peran teknologi digital dan peluang untuk meningkatkan akses bagi UMKM dalam hal pembiayaan dan pemasaran.

“Jadi ada literasi yang lebih banyak tentang bagaimana memanfaatkan inklusi keuangan. Nah, karena jasa ini terkait sekali dengan masalah digital, maka promosi dari inklusi digital untuk literasi keuangan itu menjadi sangat penting. UKM digital kita banyak sekali,” papar Wempi.

Terakhir, perpajakan internasional. Pertemuan G20 nantinya akan membahas isu paket pajak internasional dan menciptakan kepastian rezim pajak, transparansi, dan pembangunan. Isu perpajakan internasional ini memang bukanlah isu yang sepenuhnya baru. Dalam penyelenggaraan G20 di Indonesia, agenda pembahasan perpajakan internasional akan lebih diarahkan untuk mendorong implementasi kesepakatan perpajakan internasional dengan lebih cepat, adil, berkelanjutan, dan modern.

Menjadi fokus perhatian dunia

Penyelenggaraan rangkaian pertemuan G20 di Indonesia akan memancing fokus perhatian dunia kepada Indonesia. Untuk itu, Indonesia akan memanfaatkan momen tersebut untuk menunjukkan (showcasing) berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada para delegasi yang hadir dari berbagai penjuru dunia.

“Sebagai gambaran, satu pertemuan menteri itu kira-kira hadir hampir 800 orang. Kita gunakan untuk showcasing misalnya pariwisata di Jakarta, di Bali, atau di kota-kota lain. Itu juga sangat baik untuk mengaktifkan kegiatan-kegiatan pariwisata yang sudah ada,” ujar Wempi.

Ia mengharapkan perhelatan G20 juga mampu memberi dampak pada tingkat konsumsi dan investasi. “Memang belum semuanya secara spesifik diukur. Mudah-mudahan konsumsi domestik mendapatkan kontribusi positif dari kehadiran dari pertemuan G20. Termasuk juga  masalah investasi dari beberapa project yang ada di Indonesia,” kata Wempi.

Momentum sebagai Presidensi G20 tak datang setiap waktu. Bahkan ini adalah kali pertama Indonesia mendapat kesempatan sebagai Presidensi sejak G20 terbentuk pada 1999. Indonesia akan memanfaatkan sebaik mungkin penyelenggaraan G20, agar tak hanya mampu mendukung pemulihan ekonomi global, tetapi juga memberi nilai tambah bagi pemulihan domestik dan aktivitias ekonomi masyarakat.