Pemerintah Terus Salurkan Bansos, Apa Saja Rinciannya?

Laporan Utama
16 September 2022
OLEH: Reni Saptati D.I.
Pemerintah Terus Salurkan Bansos, Apa Saja Rinciannya?

 

Mujilah tengah berbahagia. Asap dapurnya lanjut berkepul. Perempuan asal Tegalrejo, Yogyakarta itu mendapat selembar surat pemberitahuan dari PT Pos Indonesia. Isi suratnya, Mujilah berhak memperoleh dana Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) senilai Rp150.000 per bulan untuk dua bulan sekaligus dan Program Sembako Bulan September 2022 senilai Rp200.000.

Perempuan paruh baya yang bekerja sebagai buruh cuci gosok tersebut sempat kaget dan kecewa saat mendengar berita penyesuaian harga BBM oleh pemerintah. Namun, kini Mujilah lega, pemerintah masih terus menyalurkan bantuan sosial atau bansos untuknya dan masyarakat lain yang sangat membutuhkan. Bahkan pemerintah memberikan bansos tambahan di tengah masa sulit sekarang ini. Nama bantuannya ialah BLT BBM, sebagaimana yang ia baca di dalam surat pemberitahuan dari PT Pos Indonesia.

Dari berita-berita di televisi, ia juga baru tahu bahwa selama ini ada BBM yang disubsidi. Jika tidak disubsidi, harganya bakal lebih mahal daripada yang biasa masyarakat beli. Mujilah tak mengerti tentang anggaran pemerintah untuk subsidi BBM sudah mencapai seberapa besar, tetapi ia mengerti bahwa pemerintah terus hadir baginya dan masyarakat Indonesia, antara lain melalui bantuan sosial.

Subsidi BBM dialihkan untuk bansos

Masa sulit belum berlalu meski pandemi mulai menghilang. Perekonomian dunia masih terus bergejolak. Inflasi global melonjak lantaran terjadi supply disruption karena pandemi dan perang Rusia-Ukraina. Sejumlah negara maju juga melakukan pengetatan kebijakan moneter. Dinamika global yang masih terus berlangsung tersebut juga menyebabkan kenaikan harga minyak mentah dunia dan perubahan nilai tukar rupiah.

Di sisi yang lain, pemulihan ekonomi justru mendorong kenaikan konsumsi BBM bersubsidi. Mobilitas masyarakat Indonesia mengalami peningkatan. Jalanan kembali padat oleh beragam kendaraan pengonsumsi BBM bersubsidi. Kenaikan konsumsi BBM yang signfikan menyebabkan kuota volume solar dan pertalite bersubsidi diperkirakan akan habis pada bulan Oktober 2022.

Hingga Agustus 2022, konsumsi solar bersubsidi sudah mencapai 11,4 juta kiloliter dari total kuota 15,1 juta kiloliter untuk tahun 2022. Hingga bulan yang sama, konsumsi pertalite bersubsidi sudah mencapai 19,5 juta kiloliter dari total kuota 23,05 juta kiloliter untuk tahun 2022.

Pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 lebih dari tiga kali lipat, dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Namun, jika konsumsi BBM melebihi kuota subsidi, diperkirakan anggaran tersebut tidak akan cukup lagi. Anggaran subsidi dan kompensasi BBM akan membengkak lebih besar lagi.

Mirisnya, anggaran subsidi dan kompensasi yang sangat besar itu justru lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu. Rumah tangga mampu menyerap 80% konsumsi pertalite, sedangkan rumah tangga miskin dan rentan hanya menyerap 20% saja. Artinya, subsidi yang diberikan salah sasaran.

Langkah pemerintah untuk memperbaiki subsidi salah sasaran menjadi tepat sasaran dilakukan dengan cara mengalihkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM menjadi BLT BBM bagi masyarakat yang rentan dan miskin.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," tegas Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Pers perihal Pengalihan Subsidi BBM pada Sabtu, 3 September 2022.

Pengalihan subsidi dan kompensasi BBM menjadi BLT BBM dialokasikan sebesar Rp24,17 triliun. Dalam unggahan instagram pada Kamis, 15 September 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bantuan sosial tambahan sudah mulai disalurkan dan diterima oleh kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Ia menerangkan bantuan sosial terdiri atas dua jenis. Pertama, bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 yang akan diberikan kepada 14,6 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Kedua, BLT BBM yang akan diberikan kepada 20,65 keluarga penerima manfaat sebesar Rp150.000 per bulan, diberikan sebanyak empat bulan.

“Semoga bantuan sosial ini akan membantu meringkankan serta melindungi masyarakat rentan dan miskin dari tekanan gejolak kenaikan harga global sehingga angka kemiskinan Indonesia tetap dapat kita upayakan menurun,” harap Menteri Keuangan.

Selain dua jenis bantuan tadi, pemerintah daerah juga ikut bergotong royong dengan menggunakan 2% Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) yang berasal dari APBN untuk mendanai (earmark) program perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja dan subsidi/bantuan sektor transportasi, antara lain angkutan umum, ojek, nelayan, dan UMKM.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama memberikan bantalan sosial tambahan bagi masyarakat miskin dan rentan. Upaya ini diharapkan akan menguatkan daya beli masyarakat miskin dan rentan serta mampu menurunkan kemiskinan.

Langkah pemerintah untuk memperbaiki subsidi salah sasaran menjadi tepat sasaran dilakukan dengan cara mengalihkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM menjadi BLT BBM bagi masyarakat yang rentan dan miskin. (Foto : Shutterstock)

Akselerasi reformasi perlindungan sosial

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023 telah disusun. Di dalamnya tercantum anggaran perlindungan sosial (perlinsos) direncanakan sebesar Rp479,1 triliun. Anggaran tersebut akan terus diarahkan untuk menjadi daya ungkit guna pengentasan kemiskinan dan kerentanan.

Selama periode tahun 2018 hingga 2021, realisasi anggaran perlinsos meningkat dari Rp293,8 triliun pada 2018 menjadi Rp468,1 pada 2021. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi antara lain oleh kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster perlindungan sosial. Namun demikian, pada tahun 2023, anggaran melalui program PEN sudah tidak ada lagi.

“Perlinsos tahun depan mencapai Rp479,1 triliun. Ini sedikit lebih bawah dibandingkan tahun ini yang Rp502,6. Namun sekali lagi, tahun ini kita punya PCPEN yang memberikan tambahan Rp182,9 triliun, termasuk untuk subsidi minyak goreng, tambahan bansos dan lain-lain pada saat kita menghadapi guncangan,” jelas Menteri Keuangan dalam acara konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 pada 16 Agustus 2022.

“Tahun depan kita semuanya adalah full perlinsos, Rp479,1 triliun. Jadi kita akan transformasi dari situasi 3 tahun di mana ada PCPEN, menjadi totally kembali kepada belanja-belanja KL regular,” lanjutnya.

Sebagian anggaran perlinsos dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat yaitu kementerian/lembaga (K/L) dan non-K/L. Anggaran tersebut antara lain dialokasikan melalui Kementerian Sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta kpm, Kementerian Kesehatan dalam bentuk bantuan iuran bagi 96,8 juta peserta PBI JKN, Kemendikbudristek dalam bentuk Program Indonesia Pintar bagi 17,9 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 908,9 ribu mahasiswa, serta Kementerian Agama dalam bentuk Program Indonesia Pintar bagi 2,2 juta siswa dan 67,8 ribu mahasiswa.

Sementara itu, anggaran perlinsos melalui non-KL dialokasikan sebesar Rp311,8 triliun antara lain dalam bentuk program pengelolaan subsidi untuk penyaluran subsidi listrik, subsidi LPG tabung 3 kg, penyaluran subsidi bunga KUR, serta melalui program pengelolaan belanja lainnya untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan alokasi cadangan bencana.

Pemerintah juga mencanangkan reformasi perlinsos. Terjadinya pandemi pada awal tahun 2020 turut mendorong proses akselerasi reformasi sistem perlinsos. Akselerasi ini diperlukan untuk menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi, di antaranya akurasi data, fragmentasi antarprogram perlinsos, pemberian program yang belum sepenuhnya disertai kebijakan graduasi kemiskinan yang terukur, serta penguatan program agar menghasilkan sistem perlinsos yang responsif terhadap krisis di masa depan.

Akselerasi reformasi perlinsos juga didorong oleh kebutuhan agar program perlinsos mampu lebih tepat sasaran dan memberikan dampak optimal bagi tercapainya target kesejahteraan. Diharapkan ke depannya, Indonesia memiliki sistem perlinsos yang adaptif dan sepanjang hayat. Dengan demikian, perlinsos yang disalurkan pemerintah mampu berperan optimal dalam menghadapi krisis dan menjaga seluruh lapisan masyarakat dari kerentanan sosial.


Reni Saptati D.I.