RAPBN 2027: Rincian Target Pertumbuhan, Defisit, dan Anggaran Belanja Negara
Pemerintah resmi menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 kepada DPR RI pada 14 Agustus 2026. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan arsitektur fiskal tahun depan yang mengusung tema besar “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.
Dua angka yang menjadi sorotan utama dalam RAPBN 2027 adalah target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen dan defisit anggaran yang justru turun ke 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kombinasi keduanya menunjukkan arah kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, tetapi dengan kehati-hatian yang lebih terukur.
Optimisme di Tengah Ketidakpastian Global: Menuju Pertumbuhan 6 Persen.
Presiden Prabowo mengakui bahwa dunia tengah berada dalam kondisi yang tidak menentu. Perang, kenaikan harga energi, suku bunga global yang tinggi, hingga ketegangan geopolitik disebutnya sebagai tantangan nyata yang membayangi ekonomi Indonesia dan juga penyusunan RAPBN 2027. Meski demikian, pemerintah tetap memasang target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
“Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen,” tegas Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pengantar RAPBN 2027 di hadapan DPR RI.
Optimisme ini bukan tanpa dasar. Ekonomi Indonesia pada semester I tahun 2026 tercatat tumbuh 5,45 persen (yoy). Ini adalah capaian tertinggi dalam 13 tahun terakhir, sekaligus menjadi pijakan penyusunan RAPBN 2027.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga menjadi motor utama pertumbuhan yang harus terus dijaga.
“Komponen dari pertumbuhan itu, pertama, yang besar adalah konsumsi, 53-54 persen perekonomian Indonesia itu isinya konsumsi rumah tangga. Ini mesti kita jaga,” ucap Wamenkeu Suahasil Nazara.
Selain konsumsi, investasi turut diandalkan untuk mengerek pertumbuhan, terutama melalui peran Danantara sebagai katalisator yang diharapkan mengundang partisipasi swasta membangun proyek-proyek strategis di berbagai sektor.
Dari sisi asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah mematok nilai tukar rupiah di kisaran Rp17.500 per dolar AS dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD75 per barel untuk tahun 2027. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Sudarto menegaskan bahwa angka tersebut dipilih secara konservatif demi menjaga ruang fiskal.
“Ini artinya bahwa kita sangat konservatif ketika menetapkan asumsi makro kita di 75 dan tadi ya ICP,” kata Dirjen Anggaran dalam wawancara bersama Liputan 6 SCTV.
Asumsi nilai tukar rupiah sendiri disepakati bersama parlemen dalam rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Angka Rp17.500 dipilih sebagai batas atas guna memberi bantalan bila terjadi gejolak di pasar global.
Ketahanan fiskal Indonesia turut mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Standard & Poor’s mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil, sementara lembaga pemeringkat asal Tiongkok, China Lianhe, memberikan rating AAA untuk penerbitan Panda Bonds Indonesia. Kombinasi resiliensi ekonomi domestik dan kepercayaan pasar internasional inilah yang menjadi modal utama pemerintah dalam menyusun target pertumbuhan yang lebih ambisius untuk tahun 2027.
Defisit Turun, APBN Kian Efisien dan Prudent
Salah satu hal menarik dari RAPBN 2027 adalah turunnya angka defisit anggaran, di tengah belanja negara yang justru meningkat. Defisit dipatok 2,40 persen terhadap PDB, turun dari 2,68 persen pada APBN 2026. Menurut Wamenkeu Suahasil Nazara, penurunan defisit di tengah target pertumbuhan yang lebih tinggi justru menjadi indikator membaiknya kualitas belanja negara.
“Kalau kita memiliki keyakinan bahwa defisit turun, tapi pertumbuhan naik. Itu artinya APBN-nya itu tambah efisien,” ujarnya optimis.
Ia menambahkan bahwa efisiensi tersebut mencerminkan besarnya dampak pengganda atau multiplier effect dari setiap rupiah belanja negara terhadap perekonomian secara keseluruhan.
“Ini gerak ekonomi yang sedang kita orkestrasikan, sehingga memang ekonomi itu tidak hanya sekedar mengandalkan belanja APBN. Nah itu di satu level ya. APBN defisit yang lebih rendah dan pertumbuhan yang lebih tinggi itu berarti ekonomi Indonesia itu good bargain. APBN Indonesia itu good bargain. Taxpayers money itu memiliki dampak multiplier yang lebih besar,” terangnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga memastikan bahwa meski defisit ditekan, postur anggaran belanja pemerintah pusat tetap dirancang tumbuh dan mendukung perekonomian nasional.
“Jadi, fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian,” ucap Menkeu dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
Kebijakan menjaga defisit tetap rendah ini tidak lepas dari komitmen pemerintah menjaga rasio utang tetap sehat. Hingga saat ini, rasio utang pemerintah terhadap PDB berada pada kisaran 41 persen. Angka ini masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen sesuai Undang-Undang Keuangan Negara.
Dirjen Anggaran menegaskan bahwa ruang fiskal Indonesia masih sangat lebar dibandingkan dengan banyak negara maju yang rasio utangnya sudah melampaui 100 persen dari PDB. Menurutnya, kepercayaan investor terhadap pengelolaan fiskal Indonesia yang prudent menjadi alasan utama mengapa disiplin anggaran terus dijaga ketat, tanpa mengorbankan ruang bagi pembangunan.
“Pemerintah tentunya sangat-sangat memahami itu dan menjaga terus menjaga disiplin fiskal. Di kita kan kalau di Undang-Undang Keuangan Negara itu utang maksimal itu 60 persen dari PDB ya. Juga defisit adalah maksimal 3 persen dari PDB. Kita masih jauh. Investor sangat percaya bahwa kita mengelola fiskal itu dengan sangat prudent, sangat hati-hati, dan tentu disiplin fiskal itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita negosiasikan,” kata Dirjen Anggaran.
Belanja Ekspansif sebagai Wujud Keberpihakan pada Rakyat
Meski disiplin fiskal dijaga ketat, pemerintah menegaskan bahwa APBN tidak sekadar dokumen administrasi keuangan negara. Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN memiliki fungsi sosial yang jauh lebih besar dari sekadar angka-angka pembukuan.
“APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat,” ucap Presiden Prabowo lantang dalam pidato kenegaraannya di DPR RI.
Sejalan dengan filosofi tersebut, Belanja Negara RAPBN 2027 direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun naik dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026, untuk mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional. Sebagian besar kenaikan belanja itu dialokasikan pada empat sektor utama, yakni pendidikan sebesar Rp820,9 triliun, kesehatan sebesar Rp244,9 triliun, perlindungan sosial Rp549,9 triliun, dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun. Anggaran pendidikan menjadi yang terbesar sesuai amanat konstitusi minimal 20 persen dari APBN.
“Fokus APBN tahun 2027 itu kan PKPN – Program Kerja Prioritas Nasional. Jadi Program Kerja Prioritas Nasional. Di situ ada 8 (delapan) kluster plus nanti fondasinya ya. Kalau kita lihat APBN ya itu bisa dilihat berdasarkan fungsi, organisasi dan sebagainya gitu ya. Terbesar tentunya pendidikan karena 20 persen dari seluruh APBN tersebut adalah untuk pendidikan,” terang Dirjen Anggaran.
Anggaran pendidikan itu mencakup berbagai program, mulai dari Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, tunjangan sertifikasi guru, renovasi sekolah, hingga pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.
“Jadi, itu akan kita implementasikan di tahun 2027, antara lain untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat melalui PIP kepada 22,1 juta siswa dan KIP kuliah kepada 1,1 juta siswa. Kami juga akan membangun sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui makanan bergizi gratis,” jelas Menkeu.
Di sektor perlindungan sosial, anggaran juga tumbuh signifikan untuk menjaga daya beli masyarakat rentan dan mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem.
“Anggaran perlindungan sosial juga tetap cukup besar di tahun 2027, mencapai Rp549,9 triliun. Anggaran perlinsos merupakan salah satu instrumen yang penting untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan, guna membantu menurunkan tingkat kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem,” papar Menkeu.
Alokasi anggaran perlindungan sosial itu antara lain akan disalurkan melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, hingga program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak dan ibu hamil.
Dengan belanja yang lebih terarah tersebut, pemerintah menargetkan sejumlah indikator kesejahteraan membaik pada 2027. Mulai dari tingkat kemiskinan yang turun ke rentang 6,0-6,5 persen, tingkat pengangguran ke 4,30-4,87 persen, hingga rasio gini yang membaik ke 0,362-0,367.
Presiden Prabowo mengingatkan bahwa capaian angka-angka tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar catatan statistik di atas kertas.
“Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita,” pungkasnya.
