Stabilitas Makroekonomi Indonesia Tetap Terjaga di Tengah Eskalasi Konflik Iran–AS–Israel

Perhatian dunia saat ini tertuju pada meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel. Konflik di kawasan tersebut memicu meningkatnya ketidakpastian global. Pasar keuangan menjadi lebih volatil, sementara harga komoditas terutama minyak mengalami kenaikan.

Bagi banyak negara, kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak berantai. Kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan tekanan inflasi global. Jalur perdagangan dapat terdampak melalui meningkatnya biaya impor energi dan potensi gangguan distribusi. Di sektor keuangan, volatilitas pasar dapat memengaruhi pasar saham, obligasi, hingga nilai tukar. Dalam konteks fiskal, kenaikan harga energi juga dapat meningkatkan kebutuhan subsidi serta memengaruhi keseimbangan anggaran.

Meski demikian, perekonomian domestik Indonesia masih menunjukkan daya tahan yang relatif solid. Berbagai indikator makroekonomi utama menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi tetap berjalan kuat dan stabil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN Kita yang berlangsung di Jakarta pada 11 Maret 2026 mengemukakan bahwa dampak eskalasi konflik Iran-AS-Israel ditransmisikan melalui beberapa jalur yang harus diwaspadai. Pertama, di jalur perdagangan, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor migas dan menekan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kedua, di jalur pasar keuangan, ketidakpastian global dapat memicu capital outflow, tekanan pada pasar saham, obligasi, dan nilai tukar rupiah, serta dapat meningkatkan cost of fund.

“APBN berperan sebagai shock absorber, meski menghadapi potensi kenaikan subsidi energi dan beban bunga utang di tengah peluang windfall profit dari komoditas seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan nikel. Pemerintah juga terus memantau perkembangan ini secara ketat, memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif, dan menjaga fiskal tetap pruden agar respons kebijakan tetap terukur, guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” tegas Menkeu.

Pertumbuhan Ekonomi Kuat

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia mencatatkan kinerja yang cukup kuat. Pada triwulan IV 2025, ekonomi tumbuh sebesar 5,39 persen, sementara secara keseluruhan tahun 2025 pertumbuhan tercatat 5,11 persen secara tahunan (year on year). Pertumbuhan tersebut mencerminkan masih terjaganya aktivitas konsumsi masyarakat, investasi, serta kinerja sektor produksi yang stabil.

“Pertumbuhan ekonomi kita harapkan akan cukup kuat di kuartal I melanjutkan momentum dari kuartal IV 2025 kemarin yang 5,39 persen. Jadi dengan 5,39 persen nanti kita harapkan ini bisa berada di 5,5 persen atau lebih di kuartal I 2026. Momentum pertumbuhan ekonomi itu juga kita harapkan terus berlanjut. Nanti di kuartal kedua juga kita akan melakukan strategi yang sama di mana belanja kuartal kedua itu juga biasanya tidak setinggi kuartal ketiga dan kuartal keempat,” terang Direktur Jenderal Strategi Ekonomi Fiskal Febrio Kacaribu.

Lebih lanjut, Febrio mengungkapkan Kementerian Keuangan terus melakukan penyesuaian kebijakan belanja yang lebih cepat. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional akan tetap terjaga. Bahkan, ia optimistis target di APBN-nya sebesar 5,4 persen akan tercapai di akhir tahun nanti.

Kinerja sektor industri juga menunjukkan sinyal ekspansi. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur pada Februari 2026 tercatat 53,8, yang merupakan level tertinggi dalam dua tahun terakhir. Angka di atas 50 menandakan bahwa aktivitas manufaktur berada dalam fase ekspansi, menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan tetap menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional.

Di sektor eksternal, neraca perdagangan Indonesia juga masih menunjukkan kinerja positif. Pada Januari 2026, Indonesia kembali mencatat surplus perdagangan sebesar 0,95 miliar dolar AS, memperpanjang tren surplus yang telah berlangsung selama 69 bulan berturut-turut. Kinerja ini mencerminkan daya saing ekspor yang tetap terjaga sekaligus membantu memperkuat posisi eksternal Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Ketahanan sektor eksternal juga tercermin dari posisi cadangan devisa yang memadai. Pada Februari 2026, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar 152 miliar dolar AS. Level ini dinilai cukup kuat untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah serta membiayai kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Sementara itu, tekanan inflasi masih berada dalam batas yang terkendali. Pada Februari 2026, inflasi tercatat 4,76 persen secara tahunan. Jika memperhitungkan kondisi tanpa pengaruh kebijakan diskon tarif listrik pada awal 2025, inflasi diperkirakan berada di sekitar 2,59 persen. Adapun inflasi inti non-energi dan makanan (non-emas) tercatat sekitar 1,4 persen, menunjukkan bahwa tekanan inflasi domestik relatif terjaga.

Jumlah Orang Bekerja Meningkat

Di sisi ketenagakerjaan, kondisi pasar tenaga kerja juga menunjukkan perkembangan positif. Jumlah orang bekerja meningkat 3,3 juta orang pada November 2025 dibandingkan Agustus 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya pemulihan dan ekspansi aktivitas ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lebih luas.

Sejalan dengan itu, tingkat pengangguran juga mengalami penurunan. Per November 2025, tingkat pengangguran tercatat 4,74 persen, lebih rendah dibandingkan 4,91 persen pada Agustus 2024. Tren ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi turut memberikan dampak terhadap perbaikan kondisi pasar tenaga kerja.

Perbaikan kondisi sosial ekonomi juga terlihat dari penurunan tingkat kemiskinan. Pada September 2025, tingkat kemiskinan tercatat 8,25 persen, turun dibandingkan 8,57 persen pada September 2024. Penurunan ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi masih mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Dengan berbagai indikator tersebut, tekanan global memang meningkat akibat dinamika geopolitik dan ketidakpastian pasar keuangan internasional. Namun, perekonomian Indonesia tetap berada dalam kondisi yang relatif stabil. Kinerja pertumbuhan yang kuat, inflasi yang terkendali, sektor eksternal yang solid, serta perbaikan indikator ketenagakerjaan dan sosial menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mencermati perkembangan global secara hati-hati. Kebijakan fiskal melalui APBN akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung momentum pertumbuhan ekonomi. Dengan fondasi makroekonomi yang kuat dan koordinasi kebijakan yang baik, Indonesia diharapkan mampu tetap menjaga ketahanan ekonomi di tengah dinamika global yang terus berkembang.

“Jadi, secara keseluruhan kombinasi pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi, serta defisit yang tetap terkendali, menunjukkan bahwa APBN terus berperan optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Menkeu Purbaya.