Mengulik Strategi Kebijakan Fiskal 2024

Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo segera berakhir pada 2024. Selama beberapa tahun ini, APBN telah bekerja keras menjadi tulang punggung dalam menghadapi berbagai guncangan dan situasi yang tidak mudah. Dalam masa pandemi COVID-19, Indonesia menghadapi dampak nyata dari sisi kemanusiaan, ekonomi, dan sosial. APBN mengambil posisi sebagai shock absorber dan bergerak sangat dinamis untuk mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

“Krisis pandemi menggerus perekonomian global sekitar US$2 triliun. Ini memaksa seluruh negara menggunakan instrumen kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan secara luar biasa. Tidak semua negara berhasil mengatasi krisis ini. Data IMF per Juni 2023 menunjukkan ada 36 negara yang berada dalam tekanan ekonomi akibat beban utang yang meningkat. Alhamdulillah, Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar akibat pandemi tersebut dengan hasil yang baik,” ungkap Presiden Joko Widodo saat membacakan RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, 16 Agustus 2023.

Menjadi tahun anggaran terakhir, RAPBN 2024 berupaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pascapandemi, Indonesia kembali fokus menggenjot pembangunan. Indonesia berusaha terus melaju menuju negara maju.

Pokok-pokok RAPBN 2024

Kebijakan fiskal menjadi urat nadi jalannya pemerintahan suatu negara. Pada tahun 2024, kebijakan fiskal dalam RAPBN mengambil tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Pemerintah merencanakan sejumlah strategi kebijakan untuk menggolkan tujuan kebijakan fiskal 2024, yang secara ringkas dibagi menjadi strategi kebijakan fiskal jangka pendek, menengah, dan panjang.

Untuk jangka pendek, strategi RAPBN 2024 difokuskan pada pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstem, penurunan prevelansi stunting, dan peningkatan investasi.

“APBN tetap berpihak kepada kesejahteraan rakyat dengan terutama fokus pada penurunan kemiskinan, stunting, dan kesenjangan. Kita akan melihat APBN dijaga tetap sehat dan berkelanjutan untuk bisa terus menopang tujuan menuju Indonesia maju 2045,” jelas Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024, 16 Agustus 2023.

Sementara itu, strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human capital), mengakselerasi pembangunan infrastruktur (physical capital) dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (natural capital), serta penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (institutional reform).

Kebijakan fiksal 2024 juga melanjutkan reformasi fiskal secara holistik. Reformasi menyeluruh tersebut mencakup optimalisasi pendapatan negara yang dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja (spending better) guna mendukung penguatan reformasi struktural dan antisipasi terhadap ketidakpastian global (fiscal buffer), serta menjaga pembiayaan utang dalam batas yang aman dan manageable serta mengoptimalkan pembiayaan non-utang.

Presiden Joko Widodo menegaskan peran APBN sangat penting dan strategis dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional. Ia menekankan bahwa ke depan, kebijakan fiskal dirancang dengan tujuan mengakselerasi target dan prioritas pembangunan nasional.

“Agenda transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, baik hasil tambang maupun pangan, akan terus dilanjutkan. Perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, juga akan tetap menjadi fokus penting untuk menopang perbaikan struktural secara fundamental,” tegas Presiden.

Asumsi dasar ekonomi makro 2024

Presiden Joko Widodo menggarisbawahi stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga. Ia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2 persen. Presiden juga berharap seluruh pihak mampu mewujudkan situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 huntuk meningkatkan optimisme perekonomian jangka pendek. Selain itu, implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural.

“Inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8 persen. Peran APBN akan tetap dioptimalkan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal. Koordinasi yang kuat antara anggota forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah akan terus dijaga,” ungkap Presiden.

Laju inflasi akan diupayakan tetap terkendali dalam rentang sasaran target inflasi dikendalikan oleh optimalisasi peran APBN sebagai shock absorber dan daya beli masyarakat yang kuat. Pemerintah juga menetapkan tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7 persen. Terjaganya fundamental perekonomian domestik serta kebijakan pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable akan menopang kinerja pasar SBN domestik.

Pemerintah meyakini kondisi perekonomian domestik pada 2024 tetap stabil sehingga akan meningkatkan kepercayaan asing dan arus modal ke Indonesia sehingga nilai tukar rupiah tetap terjaga di kisaran Rp15.000 per US$. Sementara itu, asumsi harga minyak mentah ditetapkan di kisaran 80 US$/barel. RAPBN 2024 memperkirakan pergerakan harga minyak di tahun 2024 dipengaruhi oleh penurunan minyak mentah global yang disebabkan kebijakan pemotongan produksi oleh OPEC+.

Sementara itu, lifting minyak diperkirakan berada pada kisaran 625 rpbh dan lifting gas pada kisaran 1.033 rbsmph. Pemerintah akan berupaya mempertahankan produksi hulu migas nasional, antara lain melalui pengembangan giant fields jangka menengah, mendorong kegiatan eksplorasi, serta perbaikan regulasi untuk menarik investor.

“Arsitektur APBN tahun 2024 harus mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal, mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, melindungi daya beli masyarakat dari goncangan, dan menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang,” tegas Presiden.

Melibatkan partisipasi publik

Tahun 2024, Indonesia masih menghadapi tantangan ketidakpastian global yang tinggi. Selain itu, lika-liku tahun politik juga menjadi tantangan lain yang perlu diantisipasi. RAPBN 2024 menjadi pegangan kuat agar Indonesia mampu melewati berbagai risiko dalam tahun yang penuh dinamika. Penyusunan RAPBN 2024 melewati berbagai fase yang kompleks untuk mendapatkan instrumen kebijakan publik yang tepat.

“APBN merupakan hasil dari kerja melalui proses teknokratis, politik, dan administratif. Tidak semata hanya angka, tapi ada unsur politis. APBN disusun menggunakan data, metodologi, dan strategi untuk menghasilkan kebijakan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional,” ungkap Sekretaris Jenderal Heru Pambudi yang mewakili Menteri Keuangan saat membuka Seminar Keterbukaan Informasi Publik yang mengusung tema RAPBN 2024.

Lebih lanjut, ia menjelaskan siklus penyusunan APBN terdiri dari rangkaian kegiatan yang berawal dari perencanaan dan penganggaran yang membutuhkan waktu yang panjang, kompleks, dan melibatkan berbagai pihak. Sebagai instrumen kebijakan publik yang bersifat dinamis, penyusunan RUU APBN 2024 membutuhkan perspektif publik sebagai bahan penyempurnaan sekaligus implementasi good governance.

Dengan penyusunan yang cermat, APBN diharapkan menjadi instrumen pengelolaan fiskal yang kuat. APBN menjadi pendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 2024, Presiden Joko Widodo mencanangkan tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan dalam kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen dan angka kemiskinan dalam rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen.

Menutup pidatonya tentang RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan, Presiden mengharapkan ke depannya pembahasan RAPBN Tahun 2024 antara pemerintah dan DPR dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia Maju, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.