Via Pinjaman Daerah, Menata Kembali RSUD Bangli
Biarpun kondang karena deretan pantai yang rupawan, tak semua wilayah di Bali punya pantai. Ada satu kabupaten yang tak dilintasi satupun garis pantai: Bangli. Meski begitu, kabupaten ini punya danau paling luas di Bali. Ya, Danau Batur di Kintamani yang meneduhkan hati.
Keterbatasan pilihan
Menurut Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk kabupaten Bangli mencapai 260 ribu jiwa. Untuk melayani penduduk sejumlah itu, Bangli hanya punya 3 rumah sakit. Satu rumah sakit jiwa, satu rumah sakit swasta, dan satu lagi rumah sakit pemerintah. Angka ini merupakan jumlah rumah sakit paling sedikit bila dibandingkan kabupaten dan kota lain di Bali.
I Dewa Gede Oka Darsana, Direktur RSUD Bangli, mengisahkan bahwa rumah sakit milik pemerintah ini sebelum 2019 bisa dibilang memprihatinkan. Bangunannya usang, sarana dan prasarananya terbatas. “Kebanyakan juga masyarakat di Kabupaten Bangli itu belum mau untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan yang ada. Karena kondisi kita yang masih memang secara sarana dan prasarana itu belum sesuai dengan standar,” lanjutnya menceritakan situasi pada masa itu.
Perbaikan fasilitas kesehatan dianggap perlu segera dilakukan, sejalan dengan program pembangunan lainnya di wilayah Bangli. Sayangnya, pandemi Covid-19 melanda. “Pandemi ini sangat mengguncang perekonomian masyarakat dan juga tentunya menyebabkan dampak juga bagi program-program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, utamanya di pembangunan bidang kesehatan,” ujar Oka. Di tengah berbagai keterbatasan di masa pandemi itu, pemerintah kabupaten Bangli mengupayakan solusi finansial untuk menjamin keberlangsungan berbagai pelayanan publik, termasuk kesehatan, tetap berjalan baik.
Sementara itu, pada situasi bersamaan, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sebagai special mission vehicle, punya tugas tambahan untuk menyalurkan pinjaman kepada pemerintah daerah. “Intinya itu jadi alat fiskal untuk mendorong kebijakan pemerintah. Fiskal kan untuk counter cyclical. Jadi pada saat ekonomi terpuruk, ya justru spending diperkuat. Dan, pinjaman daerah itu bisa jadi instrumen fiskal pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi,” ujar Edwin Syahruzad, Direktur Utama PT SMI.
Memperbaiki keadaan
Syahdan, pada kuartal ketiga 2021, PT SMI bersepakat mengucurkan pinjaman sebesar 75 miliar rupiah kepada Pemerintah Kabupaten Bangli untuk pembangunan gedung RSUD Bangli. Pinjaman ini diproyeksikan lunas selama 8 tahun. Dana ini digunakan untuk proyek pembangunan dua gedung utama RSUD yang digunakan untuk berbagai layanan kesehatan, mulai poliklinik, laboratorium, instalasi gawat darurat, instalasi rawat intensif, serta sejumlah layanan lainnya. Proyek ini tuntas dikerjakan pada Desember 2022.
Pembangunan gedung dan penambahan fasilitas ini berdampak signifikan pada pelayanan kesehatan di Bangli. Oka mengatakan bahwa kunjungan ke RSUD Bangli meningkat signifikan sejak Januari 2023. “Bahkan kunjungan kami di poliklinik lebih dari 100% peningkatannya. Dari mana itu? Itu adalah dari masyarakat kami yang dulunya berobat ke rumah sakit daerah kabupaten lain,” ujarnya menambahkan.
Sementara pada aspek di luar kesehatan, pembangunan gedung RSUD ini juga memicu perekonomian sekitar rumah sakit turut menggeliat. Pasalnya, area sekitar rumah sakit yang dulu relatif tidak terjamah, kini mulai diramaikan oleh keberadaan warung-warung yang melayani karyawan dan kerabat pasien. “Tempat makanan-makanan dari pagi sampai malam hari sekarang sudah bermunculan di sekitar lingkungan rumah sakit,” ujar Oka menegaskan.
Selain melalui pinjaman daerah, PT SMI juga mengucurkan sejumlah dana kepada RSUD Bangli sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Dana ini digunakan untuk penataan area parkir dan pembangunan kantin.
Upaya mengikis kesenjangan
Saat ini, besar dana yang disalurkan melalui program pinjaman daerah mencapai 38 triliun rupiah. Penyaluran dana ini merupakan manifestasi dari misi peningkatan layanan publik di daerah. “Kita memastikan layanan publiknya ada, terbangun, dan insyaallah juga bahkan memberikan impact ya,” ujar Edwin.
Tak hanya pembangunan rumah sakit, pinjaman daerah ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor layanan publik. Sektor-sektor yang diutamakan tentunya yang dapat memberi dampak segera dan menstimulasi perekonomian. “Kalau dilihat dari diversifikasi sektor, public works ya, jalan, jembatan. Itu rasanya mendominasi paling besar,” ujar Edwin menambahkan. Selain itu, sektor lain yang cukup dominan mendapatkan kucuran dana adalah sektor transportasi dan kesehatan.
Kehadiran pinjaman daerah ini adalah upaya mengisi ruang kesenjangan layanan publik di berbagai daerah, terutama dari sisi infrastruktur. Dengan adanya akses pendanaan ini, pemerintah daerah diharapkan jadi mampu untuk meningkatkan layanan publiknya. “Kualitas spending di daerah menjadi lebih baik, kualitas proyek, yang ujungnya adalah kualitas layanan publik di daerah itu dapat lebih baik,” pungkas Edwin.
