Video

Pemerintah telah menyampaikan RUU APBN 2022 dan Nota Keuangan untuk dibahas bersama DPR. Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural masih menjadi fokus utama kebijakan fiskal di tahun mendatang. APBN tetap menjadi motor utama dalam perlindungan dan pemulihan masyarakat imbas dari pandemi.

Berada nun jauh di Manokwari, tidak menyurutkan Simon Tabuni untuk menempuh pendidikan sampai ke Inggris. Awardee LPDP ini bahkan mendapatkan penghargaan tokoh pemuda inspiratif pada acara Papua Barat Innovation Award. Dengan bekal ilmu dan pengalamannya, Simon mengabdikan diri untuk masyarakat Papua. Ia membuat berbagai kegiatan sosial seperti Gerakan Pemuda Papua Inspiratif, Gerakan Angkat Mama Papua, Gerakan Fasilitasi Kreatifitas dan Inovatif Anak Papua, dan Program Revitalisasi Taman dan Fungsinya.

Penerapan PPKM Level - sepanjang Juki 2021 akibat merebaknya varian Delta berimbas pada terbatasnya mobilitas dan aktivitas ekonomi. Masyarakat miskin dan rentan menjadi kelompok yang paling terdampak. Bagaimana cara pemerintah menjaga agar masyarakat dapat tetap bertahan di tengah pandemi dengan memanfaatkan APBN agar lebih responsif dan antisipatif? Tonton video berikut ini.

Dalam kondisi apa pun, pemerintah harus mempertahankan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menjadi sangat penting untuk diperjuangkan. Opini WTP adalah bukti bahwa keuangan negara dikelola secara transparan dan akuntabel.

Energi listrik sudah menjadi kebutuhan utama bagi setiap masyarakat. Namun, saat ini masih terdapat beberapa daerah terpencil yang masih belum tersentuh listrik. Sebuah start-up bernama Berbagi Listrik yang didirikan oleh Irvan Hermala hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Irvan yang merupakan awardee LPDP ini mengasah ilmu S2-nya di bidang bisnis and enterpreneurship Cardiff University. Seperti apa kisahnya? Simak video singkat berikut ini.

Reformasi pajak dimulai pada 1983 dan berlanjut hingga kini. Diawali dengan perubahan sistem assessment, penyederhanaan jenis, pembenahan organisasi dan SDM, hingga peningkatan potensi kepatuhan pajak. Namun begitu, sistem perpajakan masih perlu dioptimalkan. Mengapa dan bagaimana caranya? Tonton video singkat berikut ini.

Belakangan ini, diskursus publik diwarnai oleh topik rencana kebijakan menyesuaikan sistem pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Mayoritas masyarakat tergiring pada opini bahwa pemerintah seolah tidak adil dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil di masa pandemi ini. Padahal, salah satu tujuan dari langkah pemerintah menata PPN adalah menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Pajak pertambahan nilai (PPN) pada dasarnya dikenakan atas barang dan jasa tanpa memperhatikan kemampuan pembayar pajaknya. Sebagai pajak atas konsumsi, skema PPN tidak melihat siapa yang mengonsumsi barang dan jasa tersebut dan kemampuan mereka membayar. Jadi, masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah sama-sama membayar pajak dengan nominal yang sama atas konsumsi barang dan jasa yang sama.

Laut Indonesia memiliki keanekaragaman hayati bahari yang kaya. Namun, hal tersebut juga berpotensi merusak lingkungan apabila kita hanya mengeksploitasi tanpa dibarengi konservasi. Adalah Muhammad Ichsan, seorang awardee LPDP, yang mengambil S2 bidang Konservasi Biologi di University of Queensland. Pemuda ini berjuang untuk mengenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian biota laut khususnya hiu dan pari.

APBN 2020 dan 2021 bekerja keras menahan goncangan krisis pandemi Covid-19 agar perekonomian tidak terkontraksi lebih dalam. Belanja pemerintah menjadi bantalan pergerakan roda ekonomi kala aktivitas ekonomi lainnya tumbuh negatif. Di 2020, laju kontraksi ekonomi berhasil ditekan pada angka -2,07 persen, lebih moderat dibandingkan negara-negara lain di dunia. Sinyal pemulihan berlanjut di kuartal I 2021. Hampir semua indikator ekonomi dan bisnis menunjukkan tren positif. Ekonomi pun tumbuh -0,74 persen. Seiring pelanjutan kerja keras APBN di 2021, pemerintah telah merancang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2022. Dokumen KEM-PPKF yang disampaikan kepada DPR RI pada 20 Mei 2021 tersebut digunakan sebagai serta extra effort yang terukur dalam bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam penyusunan RAPBN 2022.

Pemerintah saat ini masih berfokus pada penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Dinamika perkembangan Covid-19 ditambah munculnya berbagai varian baru harus terus diwaspadai. Karena berdampak bukan hanya pada keselamatan jiwa tetapi juga kelangsungan sosial ekonomi masyarakat. Setelah bekerja keras menolong rakyat menghadapi masa pandemi di 2020, APBN melanjutkan kerja kerasnya di 2021.

Bitung adalah sebuah kota di pantai timur Sulawesi Utara. Kota ini berada 40 kilometer di sebelah timur kota Manado. Sejak masa sebelum kemerdekaan, Bitung telah dikenal sebagai salah satu pelabuhan sekaligus penghasil ikan terbesar di wilayah Sulawesi. Selain perikanan dan kelapa sawit, Bitung juga memiliki andalan lain di sektor perkebunan. Untuk mengoptimalkan potensi ekspor-impor di daerah tersebut, Bea Cukai Bitung hadir memberikan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabenanan dan cukai.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bersama Kementerian Pendidkan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkolaborasi memformulasi 6 beasiswa baru. Target sasarananya adalah kalangan pelajar, pendidik hingga budayawan. Program ini akan berkelanjutan untuk menghadilkan pendidikan yang lebih baik, inklusif dan berdampak luas bagi pembangunan SDM Indonesia. Lebih jelasnya, tonton video singkat berikut ini.