Anggaran Pendidikan RAPBN 2027 Capai Rp820,9 Triliun, Sekolah Negeri Ditargetkan Bebas Biaya

Pendidikan kembali menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun.

Alokasi anggaran pendidikan tersebut tidak semata ditujukan untuk memperluas akses pendidikan. Pemerintah juga mengarahkannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru, memperluas dukungan bagi peserta didik, hingga memanfaatkan teknologi untuk memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antardaerah.

Arah kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Pidato Kenegaraan penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar di lingkungan pendidikan yang layak.

“Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka,” ujar Presiden.

Presiden juga menegaskan cita-cita pemerintah untuk memastikan sekolah negeri tidak membebani masyarakat dengan biaya pendidikan.

“Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia,” tegasnya.

Rp820,9 Triliun untuk Memperluas Akses dan Meningkatkan Mutu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers Nota Keuangan RAPBN 2027 (14/08) menjelaskan, pemenuhan alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan pada 2027 akan diarahkan antara lain untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan secara lebih merata.

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi, itu akan kita implementasikan di tahun 2027, antara lain untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat,” ujar Purbaya.

Menurut dia, dukungan tersebut antara lain diberikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 22,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 1,1 juta mahasiswa.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, renovasi sekolah dan madrasah, serta peningkatan kualitas pembelajaran.

Dengan demikian, besarnya anggaran pendidikan pada 2027 tidak hanya tercermin dari nominalnya. Yang lebih penting adalah bagaimana alokasi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjawab sejumlah persoalan mendasar pendidikan yaitu akses, kualitas guru, kondisi sekolah, gizi peserta didik, dan kesenjangan pembelajaran.

PIP hingga Sekolah Rakyat

Dukungan bagi peserta didik menjadi salah satu bagian penting dalam desain anggaran pendidikan 2027.

Dalam keterangannya, Menteri Keuangan menyebut PIP untuk 22,1 juta siswa dialokasikan sebesar Rp15,9 triliun. Sementara itu, KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa dialokasikan sebesar Rp17 triliun.

Pada saat yang sama, pemerintah memperluas intervensi melalui pembangunan sekolah dengan karakteristik khusus.

Untuk pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda, misalnya, disiapkan anggaran Rp2,7 triliun. Sementara pembangunan 100 Sekolah Rakyat baru dan operasional 166 Sekolah Rakyat dialokasikan Rp32,9 triliun.

Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda diarahkan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan afirmatif.

Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu Sudarto dalam wawancara di SCTV (14/08) menyebut keluarga prasejahtera sering kali memiliki akses terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas. Akibatnya, setelah menyelesaikan sekolah, kesempatan mereka untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang lebih baik menjadi terhambat.

Hal ini berdampak pada saat mereka harus berkompetisi, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

“Posisi mereka tentu tidak sekuat mereka yang memperoleh pendidikan tinggi. Oleh karena itu, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi sangat penting karena memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Sudarto.

Dengan adanya akses pendidikan yang merata, setiap individu diharapkan dapat berkompetisi pada level yang setara sehingga peluang untuk maju terbuka bagi semua orang tanpa terkecuali.

“Sekolah Rakyat tersebut sangat bagus sekali sehingga semua masyarakat Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama, sehingga pada akhirnya akan berkompetisi dengan level playing field yang sama dengan kita semuanya,” tambah Sudarto.

Di tingkat kementerian teknis, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menjelaskan bahwa pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2027 mencapai Rp61,1 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp58,36 triliun dialokasikan untuk belanja non operasional program-program di Kemendikdasmen. Salah satunya adalah revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp9,28 triliun. 

Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki kondisi satuan pendidikan dengan pelaksanaan secara swakelola oleh sekolah.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp5 triliun untuk inisiatif awal menuju penyelenggaraan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Selain itu, tersedia Rp250 miliar untuk bantuan perlengkapan sekolah.

Program Sekolah Nasional Terintegrasi juga mendapat alokasi Rp7,21 triliun. Program ini diarahkan sebagai layanan pendidikan bermutu bagi siswa yang memiliki prestasi dan bakat istimewa.

Guru Menjadi Bagian dari Investasi Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kualitas dan kesejahteraan guru. Karena itu, RAPBN 2027 juga memberikan perhatian terhadap guru, khususnya guru non-ASN.

Atip menyebut anggaran peningkatan kesejahteraan guru non-ASN mencapai Rp14,9 triliun. Kebijakan tersebut dilakukan seiring semakin banyaknya guru yang telah memiliki sertifikasi, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Dukungan terhadap guru juga mencakup pemberian beasiswa untuk membantu guru meraih kualifikasi akademik S1 atau D4. Selain itu, pemerintah melanjutkan pendidikan profesi guru serta pengembangan kompetensi di bidang STEM, MIPA, pembelajaran mendalam, dan digitalisasi pembelajaran.

“Selanjutnya, beasiswa bagi para guru untuk dapat meraih kualifikasi akademik S1 atau D4 untuk mendorong peningkatan kualitas guru. Selanjutnya, pendidikan profesi guru serta pengembangan kompetensi STEM, MIPA, pembelajaran mendalam dan digitalisasi pembelajaran bagi guru,” kata Atip.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa investasi pendidikan dalam RAPBN 2027 tidak hanya diarahkan kepada peserta didik. Kapasitas pendidik juga menjadi bagian penting dari strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Renovasi 12.215 Sekolah dan Madrasah

Persoalan kualitas pendidikan juga berkaitan erat dengan kondisi fisik sekolah. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp18,2 triliun pada 2027 untuk renovasi sekolah dan madrasah.

Menurut Menteri Keuangan, anggaran tersebut antara lain mencakup renovasi 12.215 unit sekolah dan madrasah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia belajar di ruang pendidikan yang aman dan layak.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa masih terdapat sekolah yang menghadapi persoalan fasilitas, mulai dari atap yang bocor hingga ruang kelas dan toilet yang tidak layak.

“Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2027 dan 2028. Dan harus selesai paling lambat tahun 2029,” kata Presiden.

Presiden menyebut program tersebut sebagai program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia.

Target tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan dalam RAPBN 2027 tidak hanya berorientasi pada pembangunan sekolah baru, tetapi juga pembenahan kualitas satuan pendidikan yang telah ada.

Sudarto menambahkan selama tiga tahun sampai dengan tahun 2029 nanti,  sebanyak kurang lebih 300.000 sekolah dengan berbagai tingkat kerusakan akan diperbaiki.

“Ada kriteria dari yang rusak sedang hingga rusak berat dan sebagainya. Dibuat kriteria-kriteria oleh Kemendikdasmen,” ujar Sudarto.

Digitalisasi untuk Memperluas Akses Guru Terbaik

Transformasi pendidikan juga diarahkan melalui pemanfaatan teknologi digital.

Pemerintah menyiapkan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program prioritas. Atip menyebut alokasi untuk digitalisasi pembelajaran pada 2027 mencapai Rp5,83 triliun.

Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat membantu memperluas akses peserta didik terhadap sumber pembelajaran sekaligus memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah.

Dalam arah kebijakan yang disampaikan Presiden, layar pintar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP) akan digunakan di ruang kelas. Perangkat tersebut juga menjadi infrastruktur pendukung pembelajaran jarak jauh melalui Studio Guru.

Melalui sistem tersebut, guru-guru terbaik dapat menyiapkan materi pembelajaran yang kemudian diakses oleh sekolah di berbagai daerah.

“Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan,” ujar Presiden.

Konsep pembelajaran jarak jauh tersebut tidak semata dimaksudkan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka. Teknologi digunakan sebagai sarana untuk memperluas akses terhadap materi dan pengajaran berkualitas, terutama bagi sekolah yang menghadapi keterbatasan sumber daya dan akses terhadap tenaga pendidik tertentu.

Dari Anggaran Menjadi Investasi SDM

Besarnya anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 pada akhirnya perlu dilihat bukan sekadar sebagai pemenuhan amanat konstitusi. Alokasi Rp820,9 triliun menunjukkan bagaimana APBN digunakan untuk menjawab persoalan pendidikan dari hulu hingga hilir.

Di sisi akses, pemerintah memberikan dukungan melalui PIP, KIP Kuliah, beasiswa, serta program afirmasi. Di sisi kualitas, intervensi diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, digitalisasi pembelajaran, serta pengembangan bakat dan talenta peserta didik.

Sementara itu, kondisi lingkungan belajar diperbaiki melalui revitalisasi dan renovasi sekolah. Pemenuhan gizi peserta didik diperkuat melalui MBG, sedangkan teknologi digunakan untuk membuka akses yang lebih luas terhadap sumber pembelajaran dan guru berkualitas.

Atip menambahkan, agenda pendidikan 2027 juga mencakup beasiswa afirmasi bagi siswa dari daerah afirmasi dan anak pekerja migran Indonesia, bantuan pendidikan bagi peserta didik berprestasi, pendidikan vokasi, pendidikan karakter, pengembangan bakat dan talenta, Tes Kemampuan Akademik, serta peningkatan dan penjaminan mutu satuan pendidikan.

Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa anggaran pendidikan dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia Indonesia.

Dengan anggaran Rp820,9 triliun, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar seberapa besar APBN dialokasikan untuk pendidikan, melainkan seberapa jauh setiap rupiah tersebut mampu membuka akses yang lebih luas, meningkatkan mutu pembelajaran, menciptakan sekolah yang aman dan layak, serta memastikan anak-anak Indonesia memperoleh kesempatan yang semakin setara untuk membangun masa depannya.