APBN 2024 Berkinerja Baik di Awal Tahun
Indonesia merupakan negara yang aktif melakukan perdagangan internasional. Karena itu, kondisi perekonomian global memiliki dampak cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Naik turunnya harga komoditas global mempengaruhi pendapatan negara, yang selanjutnya dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.
Kondisi ekonomi global juga mempengaruhi keputusan investor untuk menanam atau menarik modalnya di Indonesia. Jika investor menarik modalnya keluar, akibatnya nilai tukar rupiah bisa tertekan dan stabilitas ekonomi terganggu. Untuk itu, pemerintah selalu memantau bagaimana situasi global.
Hingga kini, ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan masih terus diwaspadai. Analisis Kebijakan Madya Badan Kebijakan Fiskal Roni Parasian menjelaskan, peningkatan tensi geopolitik di Timur Tengah dan belum meredanya pergesekan Rusia dan Ukraina sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian global saat ini.
“Peningkatan tensi geopolitik itu juga bisa berpengaruh terhadap nilai investasi ke Indonesia. Kita harapkan investasi bisa mendukung lebih besar lagi bagi perekonomian domestik, sehingga kita tidak hanya terpaku pada konsumsi tetapi juga kepada investasi,” ungkap Roni.
Selain sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, masuknya investasi penting lantaran menjadi salah satu sumber lapangan kerja bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang melejit akan meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, dengan lapangan kerja yang luas, tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat menurun.
Lebih lanjut, Roni mengungkapkan proteksionisme yang dilakukan oleh beberapa negara lain menjadi risiko yang perlu dicermati. Kebijakan proteksionisme tersebut dapat menyebabkan penurunan ekspor Indonesia.
“Kita melihat adanya proteksi yang dilakukan oleh beberapa negara. Mereka melakukan proteksi untuk melindungi terutama komoditas pangan. Kita berharap bahwa ini juga bisa segera berakhir sehingga kinerja perdagangan kita juga akan semakin sehat nantinya,” tutur Roni.
Lembaga dunia memperkirakan perekonomian global stagnan dan moderasi inflasi berlanjut. World Bank dan IMF memperkirakan pertumbuhan global masing-masing sebesar 2,6 persen dan 3,1 persen untuk tahun 2023 dan 2,4 persen dan 3,1 persen untuk tahun 2024. Untuk tahun depan, kedua lembaga tersebut masing-masing memprediksi pertumbuhan global 2,7 persen dan 3,2 persen. Sementara itu, IMF memproyeksikan inflasi tetap tinggi, yakni 6,8 persen tahun 2023, 5,8 persen tahun 2024, dan 4,4 persen tahun 2025.
Ekonomi Indonesia resilien
Di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia diproyeksikan masih mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif, meskipun moderat. Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita pada Kamis, 22 Februari 2024. Menurutnya, ekonomi Indonesia tetap resilien didukung kuatnya permintaan domestik, konsumsi, dan investasi meski pertumbuhan ekonomi global masih dalam posisi yang lemah.
“Pelemahan global dan tren harga komoditas yang melemah tentu harus kita waspadai karena akan berpotensi mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia alhamdulillah selama periode 2023 masih bisa bertahan di 5 persen atau dalam hal ini 5,05 persen. Ini karena kuartal empat tetap terjaga di atas 5 persen,” ujar Menkeu.
Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara G20 maupun ASEAN. Amerika Serikat menorehkan pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 2,5 persen, Jepang 1,9 persen, Singapura 1,0 persen, Thailand 2,5 persen, dan Vietnam 4,7 persen.
Relatif baiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut Menkeu, lantaran didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,82 persen dari sisi pengeluaran dan sektor manufaktur yang tumbuh 4,64 persen dari sisi produksi. Aktivitas konsumsi juga tetap kuat, yang didukung oleh inflasi yang terkendali dan peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat.
Pada tahun 2024, APBN akan terus dioptimalkan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian nasional. Sejak awal penyusunannya, APBN disiapkan untuk menghadapi banyak tantangan. Pemerintah telah memetakan tantangan global pascapandemi, seperti dinamika perekonomian, geopolitik global yang tinggi, potensi munculnya pandemi berikutnya, dampak digitalisasi, hingga perubahan iklim.
Lebih lanjut, Menkeu menerangkan neraa perdagangan Indonesia pada Januari 2024 melanjutkan tren surplus. Namun, dengan situasi global saat ini, ekspor Indonesia mengalami penurunan di tengah kenaikan impor sehingga surplus perdagangan agak menyempit. Nilai ekspor Januari 2024 tercatat USD 20,52 miliar, sementara impor mencapai USD 18,51 miliar.
Inflasi dalam negeri pada awal tahun relatif terjaga. Pada bulan Januari 2024, inflasi mencatatkan angka 2,57 persen (yoy) atau 0,04 persen (mtm). Analis Kebijakan Madya BKF Roni Parasian mengungkapkan pemerintah juga mewaspadai tekanan harga beras. Ia mengatakan pemerintah terus melakukan stabilitasi harga pangan, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri.
“Menghadapi lebaran dan puasa, kita melakukan koordinasi. Tentunya kita melakukan langkah antisipasi agar menghadapi lebaran dan puasa dengan baik,” kata Roni.
Kinerja optimal APBN 2024
APBN 2024 telah disusun dengan menekankan sinergi bersama untuk mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sejak awal tahun 2024, APBN dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menahan efek guncangan ekonomi global dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi domestik. APBN menunjukkan kinerja baik sejak awal tahun. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp184,2 triliun atau 5,5 % pagu APBN.
Dalam Konferensi Pers APBN Kita pada 22 Februari 2024, Menkeu menerangkan realisasi belanja pemerintah pusat per akhir Januari 2024 sudah mencapai Rp96,4 triliun. Angka tersebut setara dengan 3,9 persen dari pagu belanja pada APBN yang sebesar Rp2.467,5 triliun.
“Belanja pemerintah pusat tahun 2024 Januari ini lebih tinggi dibandingkan 2023 dan 2022, meskipun relatif hampir sama dengan situasi tahun 2021. Tentu ini menggambarkan tren dari belanja pada bulan Januari dan karena ini adalah tahun Pemilu memang dipengaruhi oleh akselerasi belanja yang berhubungan dengan Pemilu,” ujar Menkeu.
Realisasi belanja dari Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp44,8 triliun, sementara Belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp51,6 triliun. Selain itu, dukungan APBN kepada APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) juga meningkat. Sampai dengan 31 Januari 2024 nilainya sudah mencapai Rp87,8 triliun (10,2% dari pagu APBN).
Secara keseluruhan, belanja negara hingga Januari 2024 telah terealisasi sebesar Rp184,2 triliun atau 5,5 persen dari pagu belanja APBN 2024 yang sebesar Rp3.325,1 triliun. Belanja negara terserap optimal untuk menopang aktivitas ekonomi, meningkatkan daya beli, dan mendukung agenda pembangunan. Sejumlah agenda pembangunan yang menjadi prioritas pada 2024 di antaranya pengentasan stunting, kemiskinan ekstrem, pemberdayaan UMKM, bantuan sosial, Pemilu, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kinerja APBN 2024 sudah menunjukkan awal yang baik dan melanjutkan kinerja baik APBN 2023 dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dampak dari pelemahan global dan volatilitas pasar keuangan global juga terus diantisipasi. Roni Parasian berharap APBN 2024 mampu mengendalikan defisit dan meningkatkan pendapatan negara. Ia meyakini pemerintah juga mampu membelanjakan APBN 2024 secara optimal, sesuai target yang sudah ditetapkan, dan tepat sasaran.
“Kita berharap bahwa apa yang kita belanjakan itu semuanya dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kita terus berupaya untuk menjaga APBN kita agar tetap sehat dan dapat mencapai target yang ditetapkan,” pungkas Roni.
