APBN Perluas Kesempatan Belajar dan Tingkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia
Pendidikan menentukan bagaimana kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa. Investasi yang besar di dunia pendidikan juga berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi di berbagai negara. Oleh sebab itu, pendidikan harus menjadi prioritas bagi negara-negara yang ingin maju dan mensejahterakan rakyatnya.
Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pendidikan. Anggaran pendidikan mencapai 20% dari APBN sejak 2009. Selama ini, pemerintah juga serius meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui berbagai program sebagai komitmen dan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas SDM. Program tersebut antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua, Papua Barat, daerah 3T, wilayah perbatasan dan afirmasi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program KIP Kuliah mulai tahun 2020 yang sebelumnya merupakan Beasiswa Bidikmisi, dan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Sementera itu, realisasi anggaran pendidikan pada tahun 2024 berdasarkan data yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers APBN KiTa Awal Tahun tanggal 6 Januari 2025 telah mencapai Rp550,4 triliun.
“Di bidang pendidikan, Rp550,4 triliun belanja APBN untuk bidang pendidikan di tahun 2024. Naik dari Rp513,4 triliun di tahun 2023. Penerima manfaat langsungnya termasuk 21,1 juta siswa penerima PIP, 1,1 juta mahasiswa penerima KIP Kuliah, 1,6 juta guru penerima tunjangan profesi guru, 310 unit pembangunan atau rehabilitasi madrasah sekolah keagamaan, 53,2 juta siswa penerima dana BOS yang berbentuk dana BOS yang langsung kepada siswa, dan 58.597 mahasiswa anak-anak Indonesia telah menerima beasiswa dari LPDP,” jelas Menteri Keuangan.
Dana APBN dimanfaatkan untuk memperluas kesempatan belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Realisasi anggaran pendidikan sebesar Rp550,4 triliun tersebut juga mengalami peningkatan anggaran pendidikan sebesar 7,2%, terutama dari peningkatan anggaran pendidikan melalui Transfer ke Daerah (TKD). Dari TKD, terdapat dukungan pendanaan untuk PPPK Guru dan kebijakan kenaikan gaji sebesar 8% pada tahun 2024. Selain itu, terdapat dukungan untuk pembayaran komponen THR dan Gaji ke-13 Guru di daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
Pemanfaatan anggaran pendidikan dalam APBN 2024 juga disalurkan untuk sekolah atau kampus sebanyak Rp30,5 triliun untuk pembangunan/rehab 65.747 sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran, pengembangan profesi guru, penyediaan dan pemeliharaan sarpras serta pembiayaan langganan daya dan jasa. Pemerintah juga menyalurkan anggaran pendidikan pada APBN 2024 kepada Guru/Dosen sebesar Rp244,6 triliun untuk komponen gaji, tunjangan, TPG dan Tamsil untuk 1,6 juta Guru, Museum sebesar Rp169,8 miliar untuk 137 museum melalui BOP Museum dan Taman Budaya, serta Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp15 triliun.
Wujudkan SDM berkualitas
Salah satu sekolah yang menerima dana BOS untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan adalah SMAN 58 Jakarta. Sekolah yang berlokasi di Ciracas, Jakarta Timur tersebut menggunakan dana BOS untuk berbagai keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia.
“Dana BOS selama ini digunakan untuk pembelian buku pelajaran, pembelian peralatan alat tulis kantor, pembelian peralatan pendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah, serta perawatan dan pemeliharaan ruang kelas. Termasuk juga untuk pembelian komputer dan teknologi digital di sekolah,” ujar Kepala SMAN 58 Jakarta Diah Kurniawati.
Sejumlah siswa di SMAN 58 Jakarta juga menjadi penerima bantuan PIP. Mereka antara lain Nasyilla Deviana Ibrahim, David Sibarani dan Alban Darrel Ibnu Jalalludin. Ketiganya telah menerima bantuan PIP sejak tahun 2021 saat mereka masih duduk di bangku SMP. Mereka mengaku sangat terbantu dan menggunakan PIP untuk membeli keperluan sekolah, seperti buku, sepatu, tas, dan perlengkapan sekolah lainnya.
“Saya senang atas bantuan PIP ini, saya dan orang tua saya merasa terbantu,” ungkap Nasyilla yang bercita-cita menjadi guru matematika. Nasyila berharap, setelah lulus dari bangku SMA, ia berkesempatan untuk melanjutkan kuliah di jurusan matematika dan bisa mendapatkan beasiswa KIP Kuliah.
Diah Kurniawati mengapresiasi pemberian bantuan PIP dari pemerintah untuk anak didiknya. Ia melihat bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi para siswa dan orang tua siswa. Nasyilla, David, dan Alban adalah bagian dari jutaan siswa penerima PIP tahun 2024 yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diah berharap anak-anak didiknya juga nanti dapat memperoleh bantuan dari pemerintah kembali saat di bangku perguruan tinggi seperti sejumlah anak didiknya yang sudah lulus selama ini.
PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal maupun jalur nonformal seperti Paket A sampai paket C dan pendidikan khusus.
Melalui program PIP, pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.
Fokus pembangunan SDM pada 2025
SDM menjadi faktor kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kualitas SDM yang unggul akan mudah diserap pasar tenaga kerja, dan selanjutnya dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah secara konsisten melakukan reformasi penguatan struktural dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, kondisi SDM Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan.
Survei Human Development Indeks (HDI) dari United Nations Development Programme (UNDP) pada 2021 menunjukkan nilai indikator HDI Indonesia masih rendah dan tertinggal dari negara-negara peers. Dari 191 negara yang dilakukan survei HDI dengan memperhitungkan komponen umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak, Indonesia masih berada di peringkat 114. Selain itu, skor PISA (Program for International Student Assessment) Indonesia juga masih di bawah rata-rata OECD dan ASEAN-5. Hal yang sama juga ditunjukkan dari Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk perguruan tinggi (19-24 tahun) yang masih tertinggal dibandingkan peers.
Memasuki tahun 2025, pemerintah masih fokus pada pembangunan SDM. Kualitas SDM perlu ditingkatkan, baik melalui pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas, maupun perlindungan sosial yang efektif, termasuk penguatan gizi bagi anak sekolah melalui Program Makan Bergizi Gratis, dan hal ini menjadi prioritas.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan gizi anak sekolah akan mewujudkan SDM sehat dan produktif sehingga akan meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkap Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata.
Isa mengatakan beberapa program unggulan jangka pendek pada tahun 2025 antara lain makan bergizi gratis, percepatan renovasi sekolah, pelayanan kesehatan gratis, dan peningkatan pemberdayaan atau permodalan. Pemerintah merancang Program MBG yang ditujukan untuk peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan, dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik sekolah umum maupun keagamaan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi dan nutrisi anak pada usia sekolah. Selain menjadi penambah nutrisi, program MBG diharapkan dapat mendorong kehadiran siswa di sekolah sehingga akan meningkatkan kualitas pembelajaran, mengurangi angka absensi atau putus sekolah, serta berdampak positif terhadap kesehatan dan prestasi akademis pada siswa.
Anggaran pendidikan dalam APBN 2025 mencapai Rp724,26 triliun atau mencapai 20% belanja negara. Jumlah tersebut dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat, TKD, dan investasi pemerintah pada pos pembiayaan. Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat mencapai Rp297,17 triliun. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta memberikan kemudahan dan keringanan bagi peserta didik agar dapat memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik.
Dari tahun ke tahun, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan akses pendidikan pada seluruh jenjang sehingga dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Pemerintah juga terus berupaya agar mutu pendidikan dapat terus meningkat. Upaya-upaya ini menjadi bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Pada 2045, Indonesia akan menjadi negara tangguh, mandiri, dan inklusif. Pembangunan dua puluh tahun ke depan diharapkan dapat mendorong Indonesia bertransformasi menuju peradaban masyarakat modern dan sejahtera.
