Berdiplomasi Melalui Beasiswa Pendidikan
Saat ini sekitar 195 negara eksis di atas muka bumi. Tiap negara memiliki kepentingan berbeda-beda. Demikian pula dengan Indonesia, ada kepentingan yang diperjuangkan dalam komunitas internasional. Sebagai negara maritim misalnya, Indonesia aktif dalam kancah internasional untuk melindungi kedaulatan wilayahnya. Indonesia juga memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya melalui kerja sama ekonomi dan pembangunan dalam berbagai forum.
Keikutsertaan Indonesia di berbagai bidang dalam pergaulan internasional memberi banyak manfaat. Salah satu perwujudan peran aktif Indonesia dalam hubungan internasional sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terwujud dalam pembentukan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian Agency for International Development (AID).
Lembaga yang diresmikan pada 18 Oktober 2019 oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Keuangan untuk bekerja sama erat dengan Kementerian Luar Negeri dalam mendorong diplomasi Indonesia. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut pembentukan Indonesian AID sudah lama diperlukan sebagai salah satu bentuk perwujudan “diplomasi tangan di atas”.
Indonesian AID menjalankan tugas melaksanakan pengelolaan dana kerja sama pembangunan internasional (endowment fund) dan dana dalam rangka pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Direktur Investasi dan Penyaluran Dana (IPD) Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Iwan Nur Hidayat menjelaskan melalui pemberian hibah yang telah dilaksanakan, diharapkan Indonesian AID dapat mendukung pelaksanaan diplomasi politik maupun ekonomi Indonesia. Ia menambahkan, salah satu modalitas pemberian hibah yang dilaksanakan adalah melalui pemberian beasiswa The Indonesian AID Scholarship (TIAS).
“Berbeda dengan program beasiswa yang telah ada sebelumnya, program TIAS diberikan khusus kepada aparatur sipil negara (ASN) asing/government officials yang merupakan calon pengambil keputusan dan pemimpin masa depan di negara-negara tersebut,” ungkap Iwan.
Menurut Iwan, pendekatan strategis ini diperlukan seiring dengan meningkatnya profil Indonesia di dunia internasional serta semakin besar dan beragamnya kepentingan nasional Indonesia di masa depan.
Alat Diplomasi Politik Luar Negeri
Diplomasi adalah suatu seni dan ilmu. Dalam diplomasi politik luar negeri, Indonesia perlu menggunakan seni untuk mencapai tujuan nasional dalam hubungan internasional. Salah satu seni tersebut terwujud dalam diplomasi melalui beasiswa pendidikan. Pemberian beasiswa pendidikan dianggap sebagai bentuk diplomasi publik yang efektif untuk meningkatkan citra dan pengaruh sebuah negara di dunia internasional.
Selain itu, beasiswa pendidikan juga memiliki banyak dampak positif baik bagi negara pemberi beasiswa maupun negara penerima beasiswa. Dalam program TIAS, bagi Indonesia sebagai negara pemberi, beasiswa ini dapat menjadi alat untuk membangun hubungan baik dengan negara lain, mempromosikan budaya Indonesia, dan meningkatkan daya tarik investasi. Sementara bagi negara penerima, mereka mendapat manfaat antara lain berupa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong kemajuan ekonomi di negaranya.
“Tujuan utama pemberian beasiswa TIAS adalah sebagai salah satu alat diplomasi politik luar negeri Indonesia mengingat peserta TIAS adalah orang-orang yang diusulkan langsung oleh Pemerintah calon penerima beasiswa TIAS. Dengan demikian, program TIAS akan berkontribusi dalam pengembangan komunitas Indonesianis di negara-negara sahabat,” ujar Iwan.
Menurutnya, melalui penciptaan alumni TIAS yang memiliki latar belakang ASN-asing/government officials, TIAS diharapkan menjadi ajang investasi politik untuk memperluas jejaring kerjasama Indonesia baik melalui forum bilateral maupun multilateral.
TIAS juga merupakan salah satu kontribusi Indonesia dalam mendukung pencapaian target SDGs khususnya dalam peningkatan akses pada pendidikan dan dukungan pada pengembangan sumber daya manusia. Bidang pendidikan memiliki posisi yang penting untuk mendukung kemajuan suatu negara. Akses kepada pendidikan yang berkualitas bagi warga dunia harus diupayakan karena memiliki efek berantai pada bidang-bidang kehidupan lainnya.
“Selain itu, TIAS bertujuan untuk mempromosikan perguruan tinggi Indonesia sehingga mampu mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk meningkatkan rating pendidikan di dunia internasional dan meraih target World Class University,” tambah Iwan.
Iwan menerangkan tujuan studi TIAS tidak hanya perguruan tinggi nasional, tetapi juga perguruan tinggi di bawah kementerian/lembaga. Beberapa perguruan tinggi tersebut antara lain Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) Kementerian Pertanian. Resource center di bawah kementerian/lembaga tersebut juga merupakan tujuan studi yang potensial utamanya untuk peningkatan kompetensi praktis.
“Dengan adanya mahasiswa asing yang menempuh pendidikan di Indonesia, kita juga sedang membangun strategi diplomasi budaya, agar mahasiswa asing semakin mengenal kekayaan budaya Indonesia dan tercipta kedekatan batin dengan negara Indonesia. Hal ini yang kelak akan menjadi pondasi terbukanya jejaring koneksi dan kerja sama politik dan ekonomi ke depannya,” kata Iwan.
Kolaborasi Jadi Kunci
Direktur Utama LDKPI Tormarbulang Lumbantobing menerangkan beasiswa TIAS dirancang untuk merekrut ASN dari berbagai negara atau calon ASN yang direkomendasikan oleh pemerintah yang menjadi partner Indonesia. Senada, Direktur IPD LDKPI Iwan Nur Hidayat juga menerangkan target penerima TIAS adalah ASN asing atau orang-orang yang dinominasikan langsung oleh pemerintahnya. Ia menyebut negara-negara yang ditargetkan untuk program TIAS ini adalah negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik, Afrika, dan Amerika Selatan.
“Pertama, tentunya mereka datang ke sini itu tentunya akan memperkaya ilmu mereka dengan bidang-bidang yang kita sudah punya. Satu ciri khas dari yang kami lakukan adalah bahwa ini mereka kuliah di kelas internasional yang sudah di masing-masing universitas,” ungkap Tormabulang.
Bidang studi yang ditawarkan mengikuti kebutuhan dari negara target penerima beasiswa, utamanya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang kebijakan publik dan pemerintahan serta sejalan dengan kebijakan pemberian hibah. Oleh karenanya, bidang studi yang ditawarkan dalam program TIAS sangat bervariasi, mulai dari jurusan Teknik, Pertanian, Hukum, Ekonomi, Politik dan Hubungan Internasional.
Iwan Nur Hidayat menyebut kolaborasi menjadi kunci dalam penciptaan program TIAS, mengingat program ini merupakan salah satu flagship program hibah pemerintah Indonesia. Sejak dari tahapan inisiasi program TIAS, LDKPI memetakan dan mengidentifikasi stakeholder yang akan terlibat dalam pelaksanaan program TIAS. Identifikasi ini termasuk jurusan yang dibutuhkan dan negara target program TIAS.
“Program TIAS ini disusun dan dilaksanakan oleh LDKPI bersama dengan instansi terkait yaitu Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi selaku Penanggung Jawab Kegiatan (PJK) dan Perwakilan RI 4 di Luar Negeri, sehingga bisa disebutkan bahwa program TIAS ini bukan hanya milik LDKPI tetapi juga milik bersama,” terang Iwan.
Tormarbulang mengakui bahwa menjadi negara donor bukanlah hal yang mudah. Yang dilakukan tidak hanya sekadar membagi-bagi dana, tetapi juga memastikan bahwa apa yang dilakukan memberikan dampak.
“Tantangan terbesar yang kita hadapi adalah kita akan berinteraksi dengan berbagai negara dengan sistem yang berbeda, kultur yang berbeda, membangun komunikasi yang lancar itu tantangan juga. Artinya, pada suatu saat kita memerlukan informasi ya mengenai data yang kita perlukan untuk mendesain program kita, itu bukan perkara yang mudah,” ujar Tormarbulang.
Dalam beasiswa TIAS, ia menyebut untuk mendapatkan kandidat mahasiswa diperlukan effort yang besar. Di lingkup dalam negeri, LDKPI sebagai perwakilan Kementerian Keuangan juga perlu berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan kementerian lainnya. Tantangan berikutnya yang digarisbawahi oleh Tormarbulang adalah sisi regulasi yang ada sekarang. Menurutnya, penggunaan pendekatan tahunan dalam pemberian beasiswa pada regulasi sekarang dapat diubah menjadi pendekatan multiyears. Tormarbulang berharap ke depannya regulasi bisa lebih fleksibel tanpa mengurangi akuntabilitasnya sehingga beasiswa TIAS dan program-program lainnya dapat lebih berdampak.
