Hindari Proyek Mangkrak, Ini Fokus Pembangunan Infrastruktur 2023

“Roads remain the essential network of the non-virtual world. They are the infrastructure upon which almost all other infrastructure depends. They are the paths of human endeavor” -Ted Conover-

Infrastruktur menjadi penopang peradaban suatu bangsa. Pembangunan infrastruktur sangat penting terlebih bagi Indonesia, negara kepulauan dengan kekhasan kondisi geografis di dalamnya.

Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan konektivitas antarkawasan agar mobilisasi barang, jasa, dan manusia lebih lancar, perekonomian pun bisa ikut bertumbuh.

Di samping meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur, pemerintah juga berupaya melakukan pemerataan dengan memprioritaskan pembangunan di daerah dan desa. Infrastruktur dinilai mampu mengoptimalkan potensi daerah-daearah di Indonesia.

Pembangunan bandara, pelabuhan, jalan nasional, dan jalan tol di berbagai penjuru nusantara menjadi nilai tambah bagi daya saing Indonesia di kancah global, sekaligus menjadi titik perekonomian baru. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat misalnya atau pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, hingga pembangunan jalan Trans-Papua merupakan beberapa contoh stimulus sentra ekonomi baru.

Mengusung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Maju 2045, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun 2023 mendatang.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya menjelaskan ada dua prioritas pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur di 2023. Pertama, mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas nasional, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

“Jadi targetnya supaya di 2024, tidak ada infrastruktur yang mangkrak,” ujar Made.

Kedua, mendorong pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Negara baru, Nusantara (IKN).

Made memandang percepatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (01/12/2022), merupakan upaya mendorong setiap Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah untuk dapat segera mengeksekusi rencana kerja masing-masing. Dengan demikian masyarakat bisa lebih cepat merasakan manfaat APBN.

“Sekarang, APBN belum mulai saja, itu sudah diterima itu dokumennya (DIPA dan Daftar Alokasi TKDD 2023) sehingga mestinya mulai 2 Januari (2023) ketika DIPA sudah efektif, sudah bisa dilakukan pelaksanaan kegiatan di masing-masing satuan kerja,” lugas Made.

Fokus pada proyek berjalan

Salah satu instansi yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada 2023, Kementerian PUPR memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp125,18 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pagu anggaran tahun 2022 yang sejumlah Rp116,37 triliun.

Kendati demikian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur tahun anggaran 2023, Kementerian PUPR akan fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan, khususnya proyek strategis nasional, terutama pembangunan bendungan untuk mendukung program ketahanan pangan.

Kementerian PUPR berkomitmen melakukan percepatan pembangunan proyek strategis nasioanl (PSN) maupun non-PSN sehingga ditargetkan dapat rampung pada semester I Tahun 2024 atau sebelum periode Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju berakhir.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas dan infrastruktur dasar atau konektivitas pada tahun 2023, atau paling lambat pada semester I tahun 2024,” ungkap Basuki.

Di samping itu, Kementerian PUPR akan terus mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR). Harapannya agar infrastruktur yang telah dibangun PUPR benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Operasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah tuntas terbangun dan harus segera dioperasikan setelah lulus dari tahap uji coba. Pemeliharaan bertujuan menjamin keberlangsungan fungsi dari infrastruktur agar tetap beroperasi sehingga kualitas layanannya tidak terganggu atau menurun.

Optimalisasi bertujuan menuntaskan dan memberikan manfaat dari infrastruktur yang telah terbangun, contohnya optimalisasi pemanfaatan kapasitas menganggur (idle capacity) di sektor air minum, memastikan seluruh bendungan terhubung dengan jaringan irigasi dan jaringan air baku, serta optimalisasi pemanfaatan rumah susun.

Sementara Rehabilitasi ditujukan untuk infrastruktur terdampak bencana atau infrastruktur yang telah mencapai umur konstruksi tertentu agar dapat dimanfaatkan kembali.  

Di samping pendekatan OPOR, pada 2023 Kementerian PUPR juga akan memfokuskan alokasi anggaran untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui program padat karya. Langkah ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja dalam skala besar serta membantu menjaga daya beli masyarakat.

Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran padat karya sebesar Rp14,34 triliun untuk penyerapan tenaga kerja sebanyak 701 ribu orang, yang tersebar pada beberapa kegiatan padat karya di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman, dan perumahan.

Semangat membangun

Secara umum, pada 2023 Kementerian PUPR berfokus dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan mendukung pembangunan IKN. Sedangkan secara khusus, Kementerian PUPR akan membangun infrastruktur pada empat bidang utama yaitu sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan.

Pada bidang sumber daya air, salah satu yang vital adalah pembangunan bendungan yang akan menopang kebutuhan pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.

Dari 23 bendungan yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, Kementerian PUPR menargetkan 13 bendungan di antaranya selesai dibangun pada 2023. Antara lain bendungan Keureuto dan Rukoh di Aceh, Lau Simeme di Sumatera Utara, Karian di Banten serta Cipanas dan Leuwikeris di Jawa Barat. Sementara 10 bendungan lainnya akan lanjut diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Selain itu, Kementerian PUPR juga melanjutkan pembangunan jaringan irigasi seluas 6.900 ha seperti Daerah Irigasi (DI) Lematang di Sumatera Selatan dan DI Baliase di Sulawesi Selatan, serta daerah irigasi lainnya yang airnya berasal dari bendungan-bendungan.

Selain pembangunan, juga dilakukan rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 98.700 ha. Antara lain di daerah irigasi Komering, Cihaur, Logung, Mrican, Pakacangan dan Saddang.

Tak hanya itu, sebagai langkah mitigasi bencana, pembangunan pengendali banjir, pengendali sedimen atau lahar gunung berapi, dan pengaman pantai terus dilanjutkan. Begitu juga untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembangunan prasarana air baku dan embung dilanjutkan.

Sementara untuk kegiatan prioritas pada bidang jalan dan jembatan, ditargetkan pembangunan jalan sepanjang 443,79 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 8,26 km, pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 6,49 km, dan pembangunan flyover/underpass/terowongan sepanjang 2,2 km.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR juga melanjutkan pembenahan pada bidang permukiman. Misalnya pembenahan sanitasi melalui pembangunan dan peningkatan jaringan layanan air bersih perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, serta sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS).

Berbagai penataan kawasan juga dilanjutkan. Seperti penataan permukiman kumuh perkotaan secara terpadu seluas 306,90 hektar, Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan kegiatan strategis lainnya seluas 430 hektar antara lain KSPN Danau Toba, KSPN Wakatobi, Kawasan Dieng, dan Kawasan Kaimana.

Tak hanya membangun sarana prasarana jalan, air minum, dan sanitasi, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk menurunkan jumlah kantong kemiskinan.

Di samping upaya penanganan kemiskinan ekstrem di 70 lokasi, Kementerian PUPR melakukan strategi pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Langkah ini ditempuh melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 450 kecamatan. Program dengan skema padat karya tunai ini merupakan salah satu langkah untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah, menekan angka kemiskinan, sekaligus memberdayakan masyarakat.

Lebih dari itu, penyelenggaraan bangunan gedung seperti penataan bangunan dan lingkungan di 20 kawasan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan, olahraga, serta pasar dilanjutkan.

Adapun pada bidang perumahan, Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan 5.379 unit rumah susun, 3.362 unit rumah khusus, 27.825 unit prasarana, sarana, dan utilitas untuk perumahan umum, serta 145.000 unit rumah swadaya melalaui skema bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

Dalam menjalankan proses pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR turut mendorong upaya pemulihan ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk lokal. Antara lain penggunaan material aspal Buton dan semen yang diproduksi lokal, serta beton pra cetak, baja, keramik, pompa, dan pipa yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi, serta turut melibatkan penyedia barang/jasa skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pembangunan IKN 2023

Tak hanya melanjutkan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) dan non-PSN, di 2023 pemerintah juga akan mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Negara baru, Nusantara (IKN).

Made menjelaskan berdasarkan masterplan pembangunan IKN, tahapan pembangunan terbagi dalam lima fase. Tahap I (2020-2024);  Tahap II (2025-2029);  Tahap III (2030-2034); Tahap IV (2035-2039); dan Tahap V (2040-2045).

Pada tahap pertama pembangunan IKN yang dimulai sejak tahun 2020 hingga 2024, pemerintah fokus kepada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). Sekitar 12 Kementerian/Lembaga telah mengantisipasi kebutuhan pembangunan IKN tersebut dalam DIPA mereka total kurang lebih Rp27 triliun. Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan memegang peran penting dalam mempersiapkan infrastruktur IKN.

“Untuk kawasan inti pusat pemerintahan, ini menjadi domain nya pemerintah yang dibangun melalui APBN. Tetapi untuk kawasan-kawasan penyangganya, itu yang ditawarkan kepada investor atau kepada pihak lain untuk ikut membangun IKN,” jelas Made.

Senada, Basuki menjelaskan dalam kurun 2020 hingga 2024, direncanakan akan berlangsung 40 kegiatan konstruksi di kawasan IKN. Terdiri dari 15 kegiatan di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan 25 di dalam kawasan, terutama di zona 1A. Dari total anggaran sebesar Rp25,99 triliun untuk 40 kegiatan tersebut, tercatat hingga minggu ke-4 November 2022 telah terkontrak sebanyak 22 kegiatan senilai Rp15,01 triliun.

Basuki menyambut baik percepatan penyerahan DIPA tahun 2023. Ia mengatakan Kementerian PUPR berkomitmen melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi. Sejumlah langkah kebijakan juga telah dipersiapkan untuk mempercepat realisasi belanja infrastruktur PUPR.

Ke depan, tantangan pembangunan infrastruktur semakin besar, khususnya kebutuhan pendanaan yang terus meningkat setiap tahunnya. Sebab itu, Basuki berharap dapat tercipta terobosan sumber-sumber pembiayaan baru.

Ia menilai penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan infrastruktur serta pelibatan swasta dalam membangun infrastruktur dengan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU)  adalah sebuah langkah awal yang baik.

“Kami terus mendorong pengembangan creative innovative financing melalui sinergitas dengan berbagai instrumen pendanaan lainnya agar pembangunan infrastruktur dapat berlangsung secara berkelanjutan,” pungkas Basuki.