Ini Rincian 8 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dalam RAPBN 2027

APBN 2027 disiapkan bukan sekadar untuk menghimpun dan membelanjakan uang negara, tetapi menjadi instrumen untuk mengubah prioritas pembangunan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan target pertumbuhan ekonomi 6 persen, belanja negara Rp4.097,2 triliun, dan pendapatan Rp3.426 triliun, pemerintah menempatkan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sebagai jangkar pembangunan untuk mendorong kesejahteraan sekaligus membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).

“APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik,” kata Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato RAPBN 2027 di hadapan Sidang Paripurna DPR Agustus lalu.

Mengejar Pertumbuhan 6 Persen, Keluar dari Middle Income Trap

Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0% pada 2027 ditempatkan sebagai kendaraan utama untuk menaikkan kelas perekonomian Indonesia. Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan sangat mendesak agar kapasitas produksi nasional membesar, kesempatan kerja meluas, dan daya saing industri dalam negeri meningkat tajam.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menggarisbawahi bahwa Indonesia telah terjebak dalam status negara berpendapatan menengah sejak tahun 1993. Pengalaman krisis ekonomi 1998 dan pandemi Covid-19 membuktikan betapa rentannya fondasi ekonomi jika tidak disokong oleh kapasitas produksi yang tangguh.

Dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI (27/08), Rachmat menekankan perlunya percepatan trajektori pembangunan nasional.

"Pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional. Pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk memperluas kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi tinggi juga dibutuhkan agar daya saing industri kita terus meningkat," ujar Rachmat.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pertumbuhan tinggi tidak boleh terkonsentrasi hanya di wilayah atau kelompok tertentu. Rachmat menambahkan bahwa wilayah dengan pertumbuhan tinggi tetap harus dikawal agar manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu saja, sehingga target 6,0% wajib berlangsung inklusif, produktif, dan membawa dampak pemerataan yang nyata bagi seluruh rakyat.

8 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) RAPBN 2027

Delapan PKPN dalam RAPBN 2027 disusun tidak sebagai program yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan ekosistem pembangunan yang saling menopang. Dari pangan hingga energi, dari pendidikan hingga kesehatan, seluruh klaster ini menjadi fondasi strategi “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.

Kedaulatan Pangan

Sektor Kedaulatan Pangan berfokus pada pengembangan kawasan terpadu mencakup pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan, peningkatan produktivitas pangan pokok, serta pembentukan bursa komoditas pertanian strategis.  

Kemandirian Energi dan Air

Sementara itu, Kemandirian Energi dan Air mendorong transisi energi terbarukan—termasuk target 100 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)—demi memangkas impor BBM dan menghemat devisa negara.

Pendidikan

Di sektor kualitas manusia, pendidikan difokuskan pada pemenuhan mandat 20% APBN, renovasi fisik sekolah secara masif, modernisasi kelas via layar pintar (IFP), dan jaminan pembebasan biaya sekolah negeri.

Kesehatan

Sektor Kesehatan menargetkan renovasi 10.000 Puskesmas, pembentukan 514 Labkesmas, revitalisasi 441 RSUD, pengadaan ambulans udara, serta pencetakan dokter spesialis.

Hilirisasi dan Industrialisasi

Pada sektor industri, hilirisasi dan industrialisasi diarahkan pada pengolahan komoditas hingga industri canggih seperti kendaraan listrik, panel surya, semikonduktor, rumput laut, dan kelapa untuk memperbesar nilai tambah nasional.

Infrastruktur dan Ketahanan Bencana

Adapun sektor infrastruktur dan ketahanan bencana bertugas membuka akses konektivitas pertumbuhan baru serta membangun benteng perlindungan pesisir Giant Sea Wall di Pantura Jawa.

Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan Desa

Pada skala perdesaan, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa diwujudkan melalui penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan program Pro-Kesra untuk meningkatkan produktivitas 10 juta pelaku usaha lokal.

Penurunan Kemiskinan

Seluruh agenda tersebut ditutup oleh sektor Penurunan Kemiskinan yang mengusung perlindungan sosial adaptif sepanjang hayat berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta program graduasi kemiskinan.

Investasi Manusia: Anggaran Pendidikan Tembus Rp820,9 Triliun dan Reformasi Kesehatan

Pertumbuhan ekonomi pesat tidak akan tercapai tanpa manusia yang sehat dan terdidik. Oleh sebab itu, alokasi terbesar dalam belanja tematik RAPBN 2027 dikucurkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Sudarto, mengonfirmasi bahwa alokasi anggaran pendidikan tahun 2027 mencapai Rp820,9 triliun, yang berarti tetap konsisten memenuhi amanat konstitusi.

Dalam wawancara khusus dengan media (14/08), Sudarto memaparkan rincian prioritas fungsi anggaran tersebut.

"Kalau kita lihat di dalam fungsi, yang terbesar tentunya pendidikan. Tetap pendidikan. Karena 20 persen dari seluruh APBN tersebut adalah untuk pendidikan. Saat ini hitungan kami sekitar Rp820 triliun," ujar Sudarto.

Belanja pendidikan tahun 2027 mencakup antara lain penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi sekolah/madrasah hingga digitalisasi pendidikan melalui penyediaan Interactive Flat Panel (IFP) untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (distance learning).

"Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat," tegas Presiden Prabowo mengenai pembenahan fasilitas pendidikan.

Di sektor kesehatan yang mendapatkan alokasi pagu Rp244,9 triliun, pemerintah memfokuskan tindakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Langkah nyata dilakukan melalui renovasi 10.000 Puskesmas di 7.250 kecamatan dengan alokasi sekitar Rp4 miliar per unit.

Pemerintah juga akan melakukan revitalisasi 441 RSUD dan 514 Labkesmas di seluruh kabupaten/kota, serta menyediakan layanan ambulans udara dan tim dokter terbang untuk menjangkau wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)

Menjaga Daya Beli dan Membangun Ekonomi dari Desa

Pertumbuhan ekonomi tinggi dipastikan tidak menggerus kantong rakyat. Oleh karena itu, pemerintah mematok target inflasi yang terjaga stabil di angka 2,5%. Di saat yang sama, anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) dialokasikan sebesar Rp549,9 triliun.

Anggaran ini tidak hanya berbentuk bantuan tunai bansos, tetapi didominasi oleh program pemberdayaan ekonomi adaptif seperti BPJS Kesehatan PBI untuk 96,8 juta jiwa, bantuan alat pertanian, subsidi KUR dan perumahan, serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih. 

Sudarto meluruskan persepsi publik mengenai alokasi anggaran perlindungan sosial tersebut.

"Tidak seluruhnya itu adalah bantuan. Tapi ada yang membuat memberdayakan mereka untuk bisa graduate dari atau lepas dari risiko ekonomi tadi," kata Sudarto. 

Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ekonomi desa dijadikan mesin pertumbuhan nasional baru agar manfaat ekonomi tidak hanya bertumpu di kota-kota besar.

Target indikator kesejahteraan tahun 2027 pun ditetapkan secara terukur, yakni penurunan tingkat kemiskinan ke rentang 6,0%–6,5%, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke kisaran 4,30%–4,87%, serta perbaikan Rasio Gini ke rentang 0,362–0,367. 

Infrastruktur Penghubung dan Proyek Giant Sea Wall

Infrastruktur dalam RAPBN 2027 berfungsi sebagai pengikat seluruh sektor pembangunan. Selain jalan, pelabuhan, dan jaringan energi, ketahanan terhadap bencana menjadi perhatian utama.

Pemerintah menginisiasi proyek jangka panjang pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara (Pantura) Jawa sepanjang 15 segmen dari Banten hingga Gresik yang diperkirakan memakan waktu pengerjaan 15 hingga 20 tahun.  Langkah proteksi pesisir ini diambil untuk menyelamatkan kawasan industri dan pemukiman puluhan juta warga Pantura yang terancam rob dan abrasi. 

"Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura," imbau Presiden Prabowo. 

Disiplin Fiskal: Pendapatan Optimal dan Defisit Terjaga 2,40% PDB

Seluruh agenda pembangunan ini tetap ditopang oleh pengelolaan keuangan yang berdisiplin tinggi. Target pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.426,0 triliun atau tumbuh 6,8% dari outlook 2026.

Penerimaan ini bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.908,0 triliun yang dioptimalkan melalui sistem Coretax dan penegakan kepatuhan, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp517,4 triliun dari sektor SDA dan pengelolaan aset.

Dengan belanja pemerintah pusat 2027 yang ditargetkan sebesar Rp3.362,2 triliun, pembiayaan defisit anggaran akan dijaga pada angka Rp671,2 triliun atau 2,40% PDB, yang berada aman di bawah batas maksimal undang-undang sebesar 3% PDB. 

Pemerintah juga akan tetap menempuh langkah efisiensi anggaran. Salah satunya melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa satu pintu melalui LKPP yang ditingkatkan kelembagaannya menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Konsolidasi pengadaan terpusat ini ditargetkan dapat menghemat belanja negara hingga 30% atau setara Rp360 triliun per tahun. 

"Setiap rupiah yang berhasil kita hemat, adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita," tegas Presiden Prabowo. 

Di sisi lain, Sudarto memastikan bahwa aspek keberlanjutan keuangan negara menjadi koridor yang dijaga amat ketat.

"Kita sangat menjaga disiplin fiskal. Kita sangat menjaga sustainability daripada fiskal kita. Dan tentu disiplin fiskal itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita negosiasikan," pungkas Sudarto. 

Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat

RAPBN 2027 dan 8 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) memperlihatkan peta jalan baru pembangunan Indonesia. Target ekonomi 6,0% bukan lagi sekadar angka statistik di atas kertas, melainkan komitmen nyata pengelola negara. 

"Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat," tutup Presiden Prabowo Subianto.