Masa Depan Cerah Sektor Keuangan Syariah
Tahun 2020 meninggalkan kenangan pahit bagi masyarakat dan pelaku industri. Pandemi datang, bidang kesehatan diserang, ekonomi meradang. Berbagai sektor industri mengalami penurunan pertumbuhan besar-besaran. Namun, tidak demikian dengan sektor keuangan syariah. Daya tahannya kuat, potensinya luar biasa. Sektor ini pun diperkirakan mampu menjadi lokomotif pertumbuhan baru ekonomi negeri.
“Sektor keuangan syariah tumbuh cukup signifikan sepanjang tahun 2020 dan juga kuartal pertama 2021,” tutur Taufik Hidayat selaku Direktur Jasa Keuangan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Taufik mengungkapkan total aset perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank (IKNB) syariah nasional pada 2020 menyentuh Rp1.802,86 triliun dan pangsa pasarnya mencapai 9,89 persen.
“Total asetnya hanya sebesar Rp382,02 triliun pada 2012, tetapi kemudian meningkat hampir lima kali dalam delapan tahun terakhir,” ia menambahkan. Namun demikian, Taufik menyebut ukuran industri jasa keuangan syariah tersebut masih terbilang kecil sehingga membutuhkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saingnya.
Hal senada juga diungkapkan Analis Kebijakan Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Mochamad Imron kepada Media Keuangan. “Pertumbuhannya selalu naik, cuma asetnya memang kecil. Misalnya dari sisi aset perbankan saja, jumlah aset perbankan syariah dibanding dengan aset perbankan konvensional sangat jomplang. Tahun 2020 aset perbankan syariah Rp600-an triliun, sementara untuk konvensional sekitar Rp9.000-an triliun.
Kementerian Keuangan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan sektor jasa keuangan syariah, jelas Imron. “Kementerian Keuangan memiliki tugas utama menyediakan atau memfasilitasi regulasi. Kami juga menyediakan kondisi, menciptakan level of playing field supaya keuangan syariah punya ruang dan kesempatan yang sama dengan konvensional untuk berkembang,” ujarnya. Selain itu, Kementerian Keuangan turut berperan dalam menggerakkan pasar, antara lain dengan menciptakan instrumen agar masyarakat bisa berinvestasi, misalnya melalui sukuk.
Lebih tahan terhadap krisis
Mulai Februari 2021 lalu, tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi melakukan merger. Ketiganya meliputi Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah yang kemudian bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Sebelum merger, Imron menerangkan Indonesia memiliki setidaknya 12 bank syariah, 20 unit usaha syariah, dan 160-an Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
“Ada banyak, tetapi bank itu kecil-kecil sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan yang kita harapkan. Yang kita butuhkan sebetulnya bank yang besar dan efisien,” Imron berpendapat. Menurutnya, bank yang besar dan efisien dapat membiayai banyak industri untuk berkembang.
Imron menyatakan bahwa perbankan syariah lebih tahan terhadap krisis. “Perbankan syariah tidak mengalami negative spread seperti yang dialami bank konvensional pada masa pandemi sekarang ini,” ungkapnya. Untuk itu, ia berharap 20 unit usaha syariah pun nantinya akan digabung menjadi bank yang lebih besar dan efisien sehingga mampu mendorong perekonomian Indonesia menjadi lebih stabil dan terhindar dari krisis.
“Kita juga berharap merger akan menjadi lokomotif pertumbuhan di perbankan syariah. Jadi, kalau banknya bagus, maka akan merembet ke sektor lain di keuangan syariah. Walaupun market-nya sekarang baru 6 persen, kita harapkan ke depan bisa lebih terdorong pertumbuhannya,” ujar Imron. Ia juga menggarisbawahi bahwa perbankan syariah memiliki kaitan erat dengan sektor riil. Transaksi keuangan syariah tidak terjadi kecuali memiliki underlying asset. Oleh sebab itu, penguatan perbankan syariah diperkirakan akan mampu turut menggerakkan sektor riil, khususnya produk halal.
Dengan kapitalisasi pasar yang semakin kuat, Taufik Hidayat menyatakan BSI ditargetkan masuk 10 besar sebagai bank syariah terbesar dunia dalam waktu lima tahun sejak dilakukannya merger. “Melalui permodalan yang lebih besar, BSI akan lebih leluasa dalam melakukan ekspansi bisnis dan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah mulai dari segmen UMKM, ritel, hingga korporasi dalam skala besar,” terang Taufik. Kini, BSI memiliki dukungan jaringan unit kerja yang cukup besar. Terdapat 1.200 cabang, 1.700 jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan 20.000 karyawan yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia.
Insentif untuk akselerasi pertumbuhan
Kebijakan merger tersebut juga selaras dengan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. “Beberapa kegiatan yang dimasukkan di dalam MEKSI itu adalah pengembangan industri halal, industri produk halal, kemudian terus melakukan pengembangan jasa keuangan syariah, dan juga mendorong munculnya kegiatan jasa keuangan sosial syariah yang diharapkan semakin hari semakin besar,” terang Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo.
Selain penguatan di sektor perbankan melalui merger tiga bank syariah BUMN, terdapat beberapa upaya lain yang dilakukan KNEKS untuk memperkuat sektor jasa keuangan syariah. Ventje menerangkan pihaknya bekerja sama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) untuk melihat apa saja produk-produk yang baru yang bisa dibutuhkan. Ia menilai masih banyak produk perbankan berbasis akad syariah yang belum dieksplorasi.
“Kami bekerja sama dengan Asosiasi Asuransi Syariah untuk melakukan pengembangan asuransi syariah. Kami mendorong lebih banyak lagi dana pensiun syariah. Kami juga berdiskusi dengan BP Jamsostek untuk membuka layanan syariah di sana,” ungkap Ventje. Ia menambahkan, berdasarkan survei yang dilakukan BP Jamsostek dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), sebanyak 77 persen responden memiliki minat dan kebutuhan akan opsi Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Bersama dengan Kementerian Keuangan, KNEKS juga berupaya melihat kesetaraan perlakuan pajak bagi industri keuangan syariah. Menurutnya, industri keuangan syariah masih relatif muda sehingga perlu intervensi berupa insentif untuk mengakselerasi pertumbuhan. “Tentu kita mengharapkan bukan saja cukup setara, tetapi juga ada insentif untuk melakukan pengembangan lebih cepat lagi,” tekan Ventje.
Kelola tantangan
Pandemi telah berlangsung lebih dari setahun. Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN), perbankan syariah turut melakukan restrukturisasi pembiayaan lebih dari Rp60 triliun dan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah sebesar Rp4,77 triliun pada 2020. “Jamkrindo Syariah dan Askrindo Syariah menjadi mitra pemerintah dalam melakukan penjaminan pembiayaan UMKM dalam rangka PEN,” terang Taufik Hidayat.
Selain untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi saat ini, pengembangan sektor jasa keuangan syariah juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Taufik memetakan sejumlah tantangan yang ia hadapi dalam upaya pengembangan ini. Pertama, infrastruktur berupa regulasi di sektor tersebut boleh dikatakan sudah banyak, tetapi belum terintegrasi dan komprehensif. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum dalam pengembangan industri tersebut sehingga aturannya mengikuti peraturan konvensional.
“Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia yang masih rendah juga menjadi salah satu tantangan tersendiri,” kata Taufik. Terakhir, ukuran industri yang masih kecil sehingga perlu ditingkatkan kapabilitas dan daya saingnya.
Mochaman Imron memiliki pemetaan tantangan yang tak jauh berbeda. Namun, ia juga menyoroti isu sumber daya manusia (SDM). “SDM yang ada di keuangan syariah kebanyakan orang-orang yang bukan basic-nya dari syariah, tapi dari konvensional,” ungkapnya. Bahkan ia menyebut kebanyakan SDM yang di perbankan syariah itu juga bukan yang the best atau paling unggul di sektor perbankan. “Saya fokusnya di isu literasi dan SDM. Jika literasi oke, SDM oke, yang lain seperti inovasi produk juga bisa menyusul oke,” pungkasnya.
