Diplomat Ekonomi Republik: Kiprah Sumitro Djojohadikusumo di Panggung Dunia

“Tidak ada pilihan lain bagi Republik Indonesia selain menempuh jalannya sendiri dan berjuang sekuat tenaga sebagai negara yang merdeka dan berdaulat sepenuhnya.” – Sumitro Djojohadikusumo

Di usia belum genap tiga puluh tahun, Sumitro Djojohadikusumo sudah menorehkan kiprah di panggung diplomasi dunia. Dari ruang sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga meja perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB), ia tampil sebagai ekonom muda yang lantang membela kedaulatan Indonesia. Di balik kerapian jas dan dasinya, Sumitro menyimpan kegelisahan seorang intelektual: bagaimana bangsa yang baru lahir ini bisa benar-benar merdeka, bukan hanya secara politik, tetapi juga secara ekonomi.

Frustrasi di Meja Bundar

Kegelisahan menyelimuti Sumitro Djojohadikusumo saat duduk di meja Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Sebagai ketua komisi ekonomi-keuangan, ia harus menerima kenyataan pahit bahwa Indonesia dibebani utang kolonial sebesar miliaran gulden, termasuk biaya agresi militer Belanda yang justru telah menelan korban di tanah air. 

Bagi Sumitro, logika keputusan itu terasa terbalik. Seharusnya Belanda yang berutang pada Indonesia, bukan sebaliknya. Namun demi penyerahan kedaulatan yang sudah di depan mata, keputusan berat itu akhirnya terpaksa diterima.

“Kekurangan dolar yang bertahun-tahun diderita oleh Negeri Belanda telah diperkecil atau melahan ditutup dengan pendapatan dari tanah jajahannya, yaitu dengan bunga atas penanaman modal dan pembayaran uang setoran kepada maskapai yang beranak cabang di Indonesia,” terang Sumitro kepada rekan-rekannya sesama delegasi Indonesia di KMB.

Kekecewaan Sumitro kian dalam ketika perjuangannya menjadikan Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank sentral Republik gagal. Harapannya agar Indonesia punya lembaga keuangan yang lahir dari semangat nasional harus pupus, setelah De Javasche Bank (DJB), warisan kolonial Belanda, ditetapkan tetap sebagai bank sirkulasi. Bagi Sumitro, keputusan itu bukan sekadar soal kelembagaan, melainkan simbol bertahannya cengkeraman kolonial atas ekonomi Indonesia.

Pada saat koleganya, Kolonel T.B. Simatupang, menuai kemenangan diplomatis di bidang militer dengan menjadikan tentara Republik sebagai Tentara Nasional Indonesia, Sumitro justru harus menelan frustasi karena perjuangan ekonominya kandas. “Seperti Simatupang menginginkan tentara Republik menjadi TNI, begitulah saya menginginkan BNI menjadi bank sentral. Simatupang berhasil, sedangkan saya tidak! Saya merasa, itu adalah bank kita,” ujarnya.

Negosiasi Berat di Den Haag

Pertemuan bersejarah itu berlangsung di Parlemen Belanda, Binnenhof Den Haag, tepatnya di Ridderzaal Tweede Kamer. Tiga pihak hadir di sana: delegasi Belanda, Republik Indonesia, dan golongan federal yang tergabung dalam BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg). Dari pihak Indonesia hadir tokoh-tokoh penting seperti Mohammad Hatta, Sumitro Djojohadikusumo, Dr. J. Leimana, Kolonel T.B. Simatupang, hingga Ali Sastroamidjojo. Berhadapan dengan Belanda, delegasi Republik dan BFO tampil kompak dan bersatu.

KMB yang dimulai sejak 23 Agustus 1949 berlangsung alot dan berlarut-larut. Salah satu isu terberat adalah soal utang kolonial. Belanda bersikeras Indonesia harus membayar utang sejak masa Hindia Belanda hingga 1949. Indonesia menolak, dan hanya bersedia menanggung beban utang sampai Maret 1949, yaitu masa berakhirnya Hindia Belanda.

Setelah perdebatan panjang, akhirnya pada 24 Oktober 1949 disepakati pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Indonesia juga dibebani pembayaran utang perang sebesar 1,13 miliar dolar AS. Menurut Rosihan Anwar dalam Napak Tilas ke Belanda: 60 Tahun Perjalanan Wartawan KMB 1949, Belanda sempat menuduh Indonesia menanggung utang hingga 4.100 juta gulden. Namun menurut perhitungan Sumitro, justru Belanda yang berutang kepada Indonesia lebih dari 500 juta gulden.

Kesepakatan ekonomi tersebut dituangkan dalam Financial-Economic Agreement. Menurut catatan Prof. Dr. Boediono dalam buku Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah (2016), poin-poin penting perjanjian tersebut antara lain:

1. Semua perusahaan Belanda boleh beroperasi kembali seperti sebelum perang, termasuk kebebasan transfer keuntungan.

2. Utang pemerintah Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dolar AS menjadi tanggungan Indonesia.

3. Dalam kebijakan tertentu, Indonesia harus berkonsultasi atau bahkan meminta persetujuan Belanda.

4. Pemerintah Indonesia wajib menanggung biaya 17 ribu karyawan eks Belanda selama dua tahun serta menampung 26 ribu mantan tentara KNIL.

Sebagai imbalannya, Indonesia tidak diwajibkan memberikan jaminan khusus untuk pembayaran utang tersebut.

Namun demikian, sikap Belanda menunjukkan mereka masih enggan sepenuhnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Butuh waktu lebih dari setengah abad sampai akhirnya ada perwakilan resmi Belanda hadir dalam perayaan kemerdekaan Indonesia. Pada 2005, Menteri Luar Negeri Bernard Bot, bukan ratu atau perdana Menteri Belanda, datang dan menyampaikan pidato yang lebih bernuansa diplomatis ketimbang permintaan maaf. 

“Kenangan datang pada hari ini, baik positif maupun negatif dari Indonesia, melintasi lima zona waktu dan berjarak 28.000 kilometer jauhnya dari tempat ini, tetapi belum begitu dekat secara emosional,” ujarnya dalam pidato tersebut.

Pidato itu menjadi tanda bahwa luka sejarah belum sepenuhnya pulih. Meski begitu, perjuangan diplomasi pada masa awal kemerdekaan dengan tokoh-tokoh seperti Sumitro di garis depan, membuktikan bahwa Indonesia mampu memperjuangkan kedaulatannya. Tidak hanya lewat senjata, tetapi juga lewat kata-kata lantang yang menggema hingga ke ruang rapat PBB dan halaman surat kabar dunia.

Diplomat Muda yang Cerdas Nan Lincah

Terlepas dari kisah di Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, nama Sumitro Djojohadikusumo lebih sering diingat sebagai arsitek ekonomi Orde Baru. Namun jauh sebelum itu, ia juga sudah menorehkan jejak di panggung dunia sebagai diplomat muda yang lantang membela kemerdekaan Indonesia. 

Bagi Sumitro, perjuangan bisa dilakukan melalui jalur kecerdasan dan keberanian di medan diplomasi. Dari ruang rapat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga meja perundingan dengan Belanda, Sumitro tampil sebagai sosok yang tak gentar memperjuangkan kedaulatan bangsa.

Perjalanan itu bermula setelah Perang Dunia II berakhir. Saat itu, Sumitro masih bekerja di lembaga riset Nederlandsche Economische Hogeschool di Belanda, Sumitro mendapat kesempatan langka dengan diajak bergabung sebagai penasihat ahli dalam delegasi Belanda ke Dewan Keamanan PBB di London pada awal 1946. Kesempatan ini justru membuka jalan baginya untuk mengenal langsung dinamika diplomasi internasional.

Tak berhenti di situ, secara formal Sumitro juga ditugaskan sebagai delegasi pengamat Indonesia untuk PBB, dengan jabatan wakil kepala misi sekaligus menteri berkuasa penuh untuk urusan ekonomi. Dalam forum internasional itu ia terlibat dalam pembahasan isu-isu besar, mulai dari energi atom hingga kondisi politik di Indonesia. Salah satunya menyangkut pelaksanaan Resolusi 67 mengenai situasi di Nusantara. 

Bagi Belanda, kehadiran Sumitro di forum internasional itu mungkin hanya dimaksudkan sebagai “pemanis,” sekadar memberi kesan seolah mereka bersedia melibatkan orang Indonesia. Namun, Sumitro justru menjadikan pengalaman itu sebagai pelajaran berharga. Sumitro cepat membaca situasi bahwa isu kemerdekaan Indonesia tidak mendapat perhatian serius. Kecewa, ia memilih kembali kembali ke tanah air. Setibanya di Jakarta, ia langsung bergabung dengan pemerintahan Sutan Sjahrir dan mulai aktif di Kementerian Keuangan, mengerahkan ilmunya untuk republik muda.

Tak lama berselang, Sumitro kembali terjun dalam diplomasi global. Pada 12 Agustus 1947, ia ikut serta dalam delegasi Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama tokoh besar seperti Sutan Sjahrir, Agus Salim, dan Charles Tambu. Saat itu, untuk pertama kalinya Republik Indonesia mendapat undangan duduk di meja Sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, New York, guna membahas apa yang disebut “Indonesian Question”, konflik antara Indonesia dan Belanda setelah pecahnya Agresi Militer I.

Misi delegasi Indonesia jelas, yaitu menghentikan agresi Belanda dan menggalang dukungan internasional bagi kemerdekaan. Sebagai ekonom muda, Sumitro menyoroti juga dampak blokade Belanda yang melumpuhkan perdagangan dan membuat Indonesia butuh akses ke dunia luar agar bisa bertahan. Tak hanya soal politik, perjuangan diplomasi di PBB itu juga menyangkut ekonomi dan masa depan rakyat. 

Dari perdebatan panjang lahir resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata dan membuka jalan menuju perundingan Indonesia-Belanda. Meski tidak serta-merta menghentikan konflik, keputusan itu menjadi tonggak penting pengakuan dunia terhadap Republik Indonesia.

Pada periode yang sama, Sumitro dipercaya menjadi Komisaris Perdagangan Republik Indonesia di New York, kemudian diplomat di Kedutaan Besar RI di Washington D.C. Dari pos-pos inilah ia semakin matang belajar soal diplomasi ekonomi dan bagaimana membangun dukungan internasional bagi negeri muda yang masih berjuang.

Namun, puncak keberanian Sumitro muncul pada Desember 1948, saat Belanda melancarkan Agresi Militer II. Kala itu ia menjabat sebagai Acting Head of the Indonesian Delegation to the UN. Pada 21 Desember, ia menulis surat terbuka yang dimuat di New York Times. Surat itu menggema luas karena secara terbuka menyinggung penyalahgunaan bantuan Amerika oleh Belanda untuk menindas Indonesia, sekaligus mendesak agar Amerika Serikat menghentikan dukungan finansialnya.

Sumitro menulis dengan tajam:

“The present Dutch military campaign has most unfortunately brought into horrible realization apprehensions that were carried for some time in the minds of all well-meaning people. There is no other alternative for the Republic of Indonesia than to lead its own life and carry on to the best of its abilities as a separate independent and sovereign state. We respectfully but urgently request the United States Government to discontinue rendering American dollars to the Netherlands under the European Recovery Program or otherwise.”

“Kampanye militer Belanda saat ini, sayangnya, telah mewujudkan secara tragis kekhawatiran yang selama ini tersimpan dalam benak semua pihak yang beritikad baik. Tidak ada pilihan lain bagi Republik Indonesia selain menempuh jalannya sendiri dan berjuang sekuat tenaga sebagai negara yang merdeka dan berdaulat sepenuhnya. Dengan penuh hormat namun mendesak, kami memohon kepada Pemerintah Amerika Serikat agar menghentikan pemberian bantuan dalam bentuk dolar Amerika kepada Belanda, baik melalui Program Pemulihan Eropa maupun dalam bentuk lainnya.”

Surat itu bukan sekadar opini pribadi. Bagi Sumitro, ini strategi cerdas dengan memanfaatkan pers untuk menggugah opini publik Amerika agar ikut menekan pemerintahnya. Ia tahu betul bahwa diplomasi tak hanya berlangsung di ruang rapat, tetapi juga di halaman surat kabar yang dibaca dunia.

Melalui langkah itu, Sumitro menunjukkan dirinya sebagai diplomat yang memahami medan politik global. Ia mampu memadukan analisis ekonomi, kepekaan politik, dan pemahaman terhadap opini publik internasional menjadi satu strategi yang efektif bagi perjuangan diplomasi Indonesia. Kiprahnya di panggung dunia menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia.