Menteri Keuangan Tepis Isu Krisis: Indonesia Akselerasi, Bukan Resesi

18 Mei 2026
OLEH: Dara Haspramudilla
Menteri Keuangan Tepis Isu Krisis: Indonesia Akselerasi, Bukan Resesi
 

“Jadi kalau target tercapai jumpa persnya santai lah. Saya enggak stres. Bahkan semalam saya enggak bisa tidur, tercapai enggak, tercapai enggak. Jadi begitu tercapai tadi 5,61 waduh harus nraktir,” kelakar Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa saat memulai Konferensi Pers APBN Kita April 2026.

Menurut Rilis BPS ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,61 persen selama triwulan I tahun 2026. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2025 yang hanya sebesar 4,87 persen dan lebih tinggi dibandingkan triwulan IV tahun 2025 yang sebesar 5,39 persen.

Realisasi ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang berakselerasi di tengah tekanan global yang masih tinggi. Bagi Menkeu, angka 5,61 persen bukan hanya sekadar capaian statistik,tetapi bukti bahwa Indonesia mulai keluar dari pola pertumbuhan yang selama ini berada di kisaran 5 persen. Ia menyebut capaian tersebut sebagai sinyal bahwa ekonomi Indonesia bergerak ke arah yang lebih cepat.

“Di tengah gejolak, tekanan perekonomian global yang amat tidak menentu, kita masih bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61. Dan dibandingkan triwulan keempat tahun lalu, kan tumbuhnya lebih cepat. Dulu 5,39 (saat ini -red) 5,61. Jadi ekonomi sedang bergerak ke arah yang lebih cepat lagi,” terang Menkeu.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons terhadap berbagai kekhawatiran yang berkembang di ruang publik seperti narasi pesimistis yang beredar di media sosial bahwa Indonesia sedang menuju resesi atau krisis seperti yang dialami Indonesia pada tahun 1998. Menkeu menilai kekhawatiran tersebut tidak sejalan dengan data ekonomi terkini.

“Boro-boro resesi, malah naik, apalagi krisis,” ucap Menkeu.

Menkeu juga menyampaikan bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen menandai sebuah lompatan yang bukan sekadar statistik biasa, melainkan sinyal perubahan struktural yang nyata. Selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti tersandera di kisaran 5 persen sehingga angka pertumbuhan saat ini menjadi bukti terpatahkannya “kutukan 5 persen” dan ini terjadi bukan secara kebetulan. Pemerataan belanja sepanjang tahun, penguatan money supply, hingga penurunan suku bunga disebut sebagai bagian dari resep yang sudah dirancang sejak awal.

“Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5 persen. Tumbuh 5,61 persen itu bukan tiba-tiba saja terjadi. Itu memang by design,” ujarnya.

 

Ekonomi Indonesia Tumbuh, Patahkan Narasi Resesi

Menteri Keuangan menilai narasi yang viral di media sosial mengenai perbandingan kondisi ekonomi saat ini dengan krisis 1998 tidak tepat. Ini dikarenakan indikator ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan ekspansi bukan kontraksi. Menurutnya, sebagian pihak membangun narasi krisis tanpa memahami data historis maupun kondisi ekonomi aktual.

“Sebagian besar saya lihat di TikTok udah bilang katanya kita menuju 1998. Padahal mereka gak pernah lihat data ekonomi dari 1998. Jadi data ini, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama ini menunjukkan bahwa reformasi ekonomi yang dilakukan sudah memberikan dampak ke perekonomian dan kita sepertinya akan terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” kata Menkeu.

Menkeu juga menegaskan bahwa kondisi saat ini berbeda jauh dengan situasi menjelang krisis tahun 1998. Ia mengingatkan bahwa krisis 1998 terjadi setelah ekonomi mengalami resesi selama satu tahun penuh, baru kemudian pemerintahan jatuh. Sementara, saat ini ekonomi Indonesia masih tumbuh positif dan bahkan menunjukkan percepatan.

“Anda perhatikan 98 jatuh pemerintahan setelah ekonomi resesi selama satu tahun penuh. Kita sekarang berproses, masih ekspansi, masih akselerasi. Jadi, itu kondisi sekarang,” jelasnya.

 

Konsumsi Rumah Tangga Menguat

Pemerintah juga menyoroti penguatan konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Menkeu menyoroti konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen. Konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, sehingga pertumbuhan pada komponen ini menjadi indikator penting bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih kuat.

“Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen. Ini signifikan sekali. Sebelumnya kan 4,19; 4,95. Sekarang 5,5. Kontribusinya ke ekonominya 54,36. Jadi ini menunjukkan daya beli masyarakat membaik ya,” terang Menkeu.

Aktivitas ekonomi triwulan I tahun 2026 juga digambarkan positif, meski pemerintah mengakui faktor risiko tetap ada. Risiko global, harga minyak, dinamika perdagangan, dan tekanan pasar keuangan terus dipantau. Namun, Purbaya menyatakan respons kebijakan dilakukan secara aktif berdasarkan data.

“Saya monitor terus data ekonomi dari hari ke hari, setiap kelemahan kita diskusikan. Kita cari cara pemecahan yang paling baik seperti apa. Pemerintah nggak takut atau tidak ragu untuk investasi untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi kita,” kata Menkeu.

 

Ketahanan Energi, Inflasi Terkendali, APBN Resilien

Selain angka pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menunjukkan sejumlah indikator lain untuk menepis kekhawatiran resesi, salah satunya adalah ketahanan Indonesia terhadap tekanan energi global. Dalam paparan APBN Kita, Menkeu menyebut Indonesia memiliki posisi relatif kuat dibandingkan banyak negara lain saat menghadapi potensi krisis energi global. Indonesia menduduki peringkat kedua terkuat di antara negara-negara G20 dan ASEAN, bahkan melampaui Amerika Serikat, China, dan Australia.

“Perbandingan ketahanan energi terhadap krisis energi global kalau ada krisis global, kita nomor 2 paling kuat dibanding negara-negara lain. Bahkan, di atas Amerika, di atas China, di atas Australia, dan lain-lain,” ujar Menkeu.

Namun, harga minyak tetap menjadi perhatian pemerintah karena berdampak langsung pada APBN. Menkeu menyampaikan bahwa APBN telah disiapkan dengan asumsi harga minyak rata-rata sampai 100 USD hingga akhir tahun, sehingga pemerintah menilai ruang fiskal masih aman.

Indikator lain yang digunakan pemerintah adalah inflasi. Kekhawatiran soal hiperinflasi yang juga sempat ramai terpatahkan. Pada April 2026, inflasi tercatat hanya di 2,4 persen. Angka ini masih berada dalam target pemerintah di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen dan juga menunjukkan bahwa kenaikan harga masih terkendali dan tidak menggerus daya beli secara signifikan.

“Ada yang bilang hyperinflation, baru-baru ini di TikTok. Kita menuju hyperinflation, padahal dia nggak tahu definisi hyperinflation itu apa. Bisa 4 persen, bisa 5 persen, itu bukan hyperinflation ya. Tapi dia nakut-nakutin. Ternyata ini tumbuhnya berapa? Inflasinya? Setelah faktor subsidi hilang dari sistem, otomatis ya. Itu angka terakhir hanya April itu 2,4 persen. Itu angka yang saya sebutkan selama ini kan,” kata Menkeu.

Dari sisi fiskal, kinerja APBN hingga triwulan I tahun 2026 tetap resilien. Pemerintah mencatat pendapatan negara tumbuh, belanja negara ekspansif. Sementara itu, defisit dan pembiayaan tetap terkendali. Penerimaan pajak juga masih on track dan menunjukkan perbaikan. Penggunaan Coretax juga mulai menunjukkan dampak positif terhadap penerimaan negara.

“Belanja negara kita sampai dengan Maret tumbuhnya 31 persen. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya tumbuh 1,4 persen. Ini upaya yang saya bilang tadi pemerataan belanja sepanjang tahun. Pajak terus mengalami perbaikan. Coretax diperbaiki terus dan nanti pajak juga akan bekerja lebih baik lagi,” ucap Menkeu.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan penjelasan mengenai SiLPA yang menurutnya tidak dapat dibaca secara statis. Ia menegaskan bahwa posisi kas pemerintah berubah setiap hari seiring masuknya penerimaan, keluarnya belanja, dan masuknya pembiayaan.

“Jadi kalau SiLPA itu kan situasinya bahkan tiap hari itu berubah. Ada penerimaan masuk, belanja keluar. Ada financing masuk. Jadi SiLPAnya bergerak terus,” ujar Suahasil.

 

Stabilitas Pembiayaan dan Optimisme Menuju Pertumbuhan 6 Persen

Pemerintah juga menekankan bahwa pembiayaan APBN tetap aman. Menkeu menyatakan pemerintah tidak mengalami kesulitan mencari dana untuk menutup kebutuhan pembiayaan pembangunan. Ia bahkan menyebut minat investor terhadap Indonesia masih kuat. Keyakinan itu diperkuat oleh komunikasi pemerintah dengan lembaga pemeringkat. Peringkat Indonesia yang dipertahankan oleh S&P menjadi sinyal bahwa komunitas keuangan global menilai fondasi fiskal Indonesia cukup kokoh, setidaknya untuk jangka waktu dekat.

“Jadi waktu saya ketemu S&P, dia langsung bilang, kamu grade-nya nggak berubah, prospeknya stabil. Saya tanya ke dia, nggak tau, coba jelasin. Artinya kamu udah tahun ke depan nggak akan berubah peringkatnya. Itu kata orang S&P. Tapi dia akan lihat terus gimana kita ke depan. Tapi dalam waktu dekat nggak akan ada goncangan-goncangan lagi,” kata Menkeu optimis.

Dengan seluruh indikator yang dipaparkan mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali APBN yang ekspansif namun disiplin, aliran modal asing yang mulai kembali masuk hingga konfirmasi stabilitas dari S&P, Menkeu optimis ekonomi Indonesia terus tumbuh. Optimisme ini tidak hanya bertumpu pada belanja pemerintah, tetapi juga upaya menghidupkan sektor swasta, menjaga permintaan domestik, memperkuat manufaktur, dan meningkatkan daya saing ekspor.

“Jadi, ini adalah resep fondasi untuk tumbuh harusnya menuju ke arah 6 persen secara bertahap,” ujarnya.

Untuk mempercepat momentum, pemerintah menyiapkan stimulus kendaraan listrik, dukungan bagi industri tekstil, sepatu, baja, serta pembiayaan murah untuk peremajaan mesin. Pemerintah juga berupaya menutup kebocoran dari barang ilegal agar pasar domestik lebih terlindungi.

“Bagaimana menjaga strategi laju pertumbuhan pada kuartal selanjutnya, mengingat tekanan ketidakpastian di pasar global akan semakin terasa. Saya bilang tadi, saya akan jaga domestic demand. Satu, saya tutup pasar domestik dari barang-barang ilegal,” pungkas Menkeu.


Artikel Lain
TELUSURI

Penyuluh Pajak Sang Pencerah, Ajak Masyarakat Taat Bayar Pajak
Penyuluh Pajak Sang Pencerah, Ajak Masyarakat Taat Bayar Pajak  



Menteri Keuangan J.B. Sumarlin, dalam rapat kerja dengan komisi RAPBN DPR di Gedung MPR DPR RI, 1990. Foto oleh TEMPO, Ronald Agusta.
Menteri Keuangan J.B. Sumarlin, dalam rapat kerja dengan komisi RAPBN DPR di Gedung MPR DPR RI, 1990. Foto oleh TEMPO, Ronald Agusta.