Panjang Umur Pengabdian
Saat bicara soal sisi timur wilayah republik ini, sebagian dari kita tak jarang hanya mengenal pulau-pulau besarnya saja. Papua, Sulawesi, sesekali Maluku, dan mungkin Halmahera.
Aksesibilitas terbatas
Jika kita berasumsi bentuk Papua serupa kepala burung, di bagian tengkuknya terdapat pulau-pulau kecil. Kepulauan itu terbagi dua. Sebagian di sisi utara, masuk wilayah Kabupaten Biak Numfor, dengan pusat pemerintahan di Biak. Sedangkan sebagian lagi di sisi selatan masuk Kepulauan Yapen, dengan pusat pemerintahan di Serui. Kali ini, mari berkenalan dengan Serui.
Kita mungkin tak pernah terpikir tentang apa saja yang ada di sana, bagaimana perekonomian di sana, atau bahkan bagaimana menuju ke sana. "Waktu dapat SK (Surat Keputusan), bingung saya. Ini gimana caranya ke Serui," kata Noegroho, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Serui sambil berkelakar.
Penerbangan menuju Serui, menurut kisah Noegroho, selain tak bisa langsung dari Jakarta, tak bisa juga dipesan melalui agen tiket daring. Ia harus menuju Biak lebih dulu. Pun, penerbangan dari Biak menuju Serui, tak setiap hari ada. Dalam seminggu, terdapat tiga kali penerbangan. "Jadi kalau kita mau keluar masuk Serui itu jadi rumit," ujarnya. Penerbangan dari Biak ke Serui ditempuh selama sekitar 20 menit. "Kalau pakai kapal cepat sekitar enam jam," kata lelaki asal Pati ini.
Isu aksesibiltas ini menjadi tantangan juga bagi KPPN Serui dalam memberikan pelayanan. Saat ini, KPPN Serui melayani 33 satuan kerja. Sebelum dibentuknya KPPN Serui, mereka dilayani oleh KPPN Biak. Untuk menuju Biak, satuan kerja ini memerlukan perjuangan yang lebih panjang lagi. Saat ini, kendati tantangan geografis masih tetap ada, kehadiran KPPN Serui telah membantu memangkas jarak itu.
Mental personel
Untuk melayani satuan kerja di wilayah Kepulauan Yapen, KPPN Serui ditenagai 15 personel termasuk Kepala Kantor. Dari jumlah itu, sebagian besar adalah pendatang. Noegroho juga menambahkan, hampir seluruh pegawai di KPPN Serui adalah orang-orang baru. "(Pegawainya) Benar-benar baru ya. Artinya baru ditempatkan. Kalau pejabatnya, baru promosi," ujarnya.
Lokasi yang secara geografis tidak menguntungkan ini, menurut Noegroho juga berdampak pada kondisi psikologis personilnya. Ia mengatakan, "Secara manusiawi, down itu pasti." Kehilangan atas sejumlah privilese memang sewajarnya mempengaruhi mental seseorang. "Proses untuk bertahan di 'Kawah Candradimuka' itu bukan proses yang mudah ya," ia melanjutkan, "bisa dibayangkan lah gimana rumitnya kalau kita ada di suatu daerah yang aksesnya itu terbatas."
Sedangkan, pekerjaan juga terus menuntut dituntaskan. Kendati satuan kerja yang dilayani tidak begitu banyak, bukan berarti hal itu membuat pekerjaan jadi lebih mudah. "Kami juga harus memastikan satker itu on track dan sesuai dengan target waktunya. Karena kalau ada satu saja yang tidak berhasil, itu IKU kami tidak tercapai," ia melanjutkan, "ketika jumlah satkernya kecil, maka bobotnya (dalam penilaian kinerja) per satker itu jadi besar." Namun, tantangan dapat dituntaskan oleh KPPN Serui. Alih-alih menurun, nilai organisasi KPPN Serui pada 2020 justru meningkat dari periode sebelumnya, dari semula 105,44 menjadi 108,11.
Pemerataan konektivitas
Sejak pandemi global COVID-19 melanda, aktivitas manusia beralih dalam tempo yang singkat. Hal-hal terkait pelayanan yang semula mengandalkan tatap muka, diramu sedemikian rupa agar bisa dijalankan secara daring. Ketergantungan pada mobilitas beralih menjadi ketergantungan pada konektivitas.
Bagi Noegroho dan timnya di KPPN Serui, permasalahan konektivitas sama rumitnya dengan mobilitas. "Jaringan internet itu tidak menentu. Kadang bagus, kadang tidak," ujarnya. Faktor cuaca, menurutnya, sejauh ini juga mempengaruhi kestabilan internet di wilayah itu. Situasi ini tak hanya dihadapi oleh KPPN Serui, melainkan satuan kerja lain di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen. "Untuk mengakses jaringan internet itu, kadang harus mencari suatu tempat," lanjutnya, "yang tempatnya itu tinggi, yang sinyalnya kuat. Waktunya dini hari, saat orang belum banyak menggunakan internet." Bahkan kendala jaringan ini terjadi pula saat wawancara dilakukan.
Noegroho berharap, kendala terkait teknologi informasi tak lagi terjadi di masa mendatang. Ia menginginkan tidak adanya kesenjangan teknologi informasi antarwilayah di Indonesia. Selain itu, ia berharap suatu saat keberadaan KPPN hanya perlu sampai di tingkat provinsi. Selebihnya, proses bisnis yang ada dapat didigitalisasi. Ia meyakini, hal itu tidak sulit untuk diwujudkan dengan adanya pemerataan jaringan internet di Indonesia.
