Presiden Tekankan Efisiensi dan Prioritas dalam Penyerahan DIPA Tahun 2025
Salah satu rutinitas tahunan dalam kegiatan pemerintahan adalah penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Penyerahan DIPA menjadi simbol dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada 10 Desember 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri acara Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di Istana Negara, Jakarta.
DIPA merupakan dokumen final alokasi anggaran kementerian negara dan lembaga untuk memulai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dalam acara tersebut, Presiden menyatakan APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan dengan penuh kehati-hatian. Ia juga bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan transformasi bangsa menuju Indonesia menjadi negara maju dan makmur.
“Kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati, dan terencana dengan baik. Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, dan mengurangi pemborosan,” Presiden menekankan.
Presiden menegaskan akan memerangi kebocoran di semua tingkat. Ia juga meminta semua unsur di dalam pemerintahan, terutama para pimpinan daerah untuk ikut bersama dengan pemerintah pusat meningkatkan efisiensi dan mencegah kebocoran anggaran.
Sejak pekan awal kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto telah menggaungkan penggunaan anggaran secara efisien. Ia meminta seluruh kementerian negara dan lembaga untuk menerapkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas keseharian dan penyelenggaraan kegiatan, termasuk memangkas perjalanan dinas dan mengurangi kegiatan seremonial.
Langkah pemerintah melakukan efisiensi anggaran terutama untuk perjalanan dinas ini sedikit berdampak pada industri perhotelan. Efisiensi anggaran perjalanan dinas mengakibatkan berkurangnya aktivitas di hotel dan akomodasi di berbagai daerah. Namun demikian, Analis Kebijakan Madya Badan Kebijakan Fiskal Rahadian Zulfadin mengatakan bahwa pada akhir November 2024 juga berlangsung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 37 provinsi dan ratusan kabupaten dan kota. Diharapkan, aktivitas ekonomi yang muncul dari momen Pilkada serentak dapat mengompensasi turunnya konsumsi pemerintah akibat efisiensi anggaran.
Rahadian mengatakan bahwa situasi perekonomian saat ini cukup dinamis, baik di level global maupun domestik. Untuk itu, penghematan anggaran dianggap perlu dilakukan di pos-pos tertentu, agar anggaran dapat dialihkan ke pos-pos lain yang dianggap lebih penting.
“Saya kira istilah yang lebih tepat adalah priority spending, jadi kita mengalihkan pengeluaran belanja dari hal-hal yang mungkin tidak terlalu efisien ke hal-hal yang lebih produktif,” tegas Rahadian.
Prioritaskan pendidikan dan kesehatan
Dalam acara Penyerahan DIPA tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk tetap menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam anggaran 2025. Sejak tahun 2009, pemerintah telah melakukan pemenuhan mandatory spending dengan mengalokasikan 20% dari APBN untuk anggaran pendidikan.
Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp722,6 triliun pada tahun 2025. Anggaran tersebut terdiri atas Rp295,9 triliun melalui belanja pemerintah pusat dan Rp346,7 triliun melalui transfer ke daerah.
“Alokasi yang terbesar dalam APBN kita adalah pendidikan. Kalau tidak salah, ini adalah alokasi terbesar dalam sejarah kita,” tegas Presiden.
Menurutnya, banyak negara yang proporsi anggaran terbesarnya dialokasikan ke sektor pertahanan. Namun, Indonesia justru menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama.
“Kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan,” ujar Presiden.
Sektor pendidikan diarahkan untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing. Sejak tahun 2015 hingga 2023, anggaran untuk sektor pendidikan telah mencapai Rp4.006,1 triliun.
Saat ini, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan di sektor pendidikan. Indikator Human Capital Indeks (HCI) lebih rendah dibandingkan rata-rata negara ASEAN. Skor PISA (Programme for Internasional Student Assesment) belum meningkat signifikan. Indonesia masih memiliki kebutuhan yang tinggi untuk sarana prasarana serta tenaga pengajar berkualitas. Di sisi lain, tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perguruan tinggi (PT) belum optimal.
Kebijakan pembangunan pendidikan saat ini diarahkan di antaranya untuk meningkatkan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan. Pemerintah juga fokus untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, mempercepat peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T, serta meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pemberian makan bergizi.
Analis Kebijakan Madya BKF Rahadian Zulfadin menjelaskan pentingnya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia ini untuk memajukan Indonesia. Sumber daya manusia yang unggul menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Jadi, pertama kita harus perbaiki manusianya kualitas manusianya. Kita tahu sekarang pengeluaran untuk pendidikan itu 20% dari APBN sejak tahun 2009. Itu bagus sekali menurut saya. Walaupun nanti pelaksanaannya harus diperbaiki. Kedua, bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas penilaian manusia ini untuk dapat memanfaatkan tren-tren pasca pandemi ke depan,” kata Rahadian.
Dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, diyakini Indonesia akan semakin kuat dan produktif lagi. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa ekonomi Indonesia kuat dan optimistis ekonomi Indonesia dapat lebih kuat dan produktif lagi.
“Sebetulnya ekonomi kita kuat. Tapi bisa lebih kuat lagi, bisa lebih produktif lagi. Sangat bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi sehingga kita bisa gunakan itu untuk menghilangkan kemiskinan, meningkatkan tingkat kemajuan pembangunan kita. Inflasi yang kurang lebih 1,55% saya kira sangat jarang dalam sejarah dunia. Sangat jarang,” tutur Presiden.
Keluar dari middle income trap
Middle income trap atau jebakan pendapatan kelas menengah merupakan situasi saat negara berpendapatan menengah tidak dapat melakukan transisi menuju negara berpendapatan tinggi. Beberapa penyebabnya di antaranya produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, biaya produksi tinggi, dan produksi barang belum memiliki nilai tambah tinggi sehingga kurang dapat bersaing secara internasional.
Rahadian mengatakan perlu dipahami bahwa keluar dari middle income trap adalah sesuatu yang tidak mudah. Selama beberapa dekade terakhir, hanya ada sedikit negara yang berhasil keluar dari jebakan tersebut. Di kawasan Asia Pasifik, beberapa negara berhasil melakukan transisi menuju negara berpendapatan tinggi, yaitu Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan.
“Lebih banyak negara yang kemudian tetap terjebak di middle income trap. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari middle income trap? Ada studi dari Bappenas dan ADB di tahun 2019 yang mengatakan bahwa kalau Indonesia itu ingin keluar dari middle income trap sebelum 2045, ekonominya harus tumbuh minimal 6%,” ungkap Rahadian.
Lebih lanjut, Rahadian menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada tiga hal. Pertama, manusia, karena manusia yang akan melakukan aktivitas ekonomi. Kedua, ketersediaan modal, baik berupa uang, peralatan komputer atau laptop, dan sebagainya. Ketiga, bagaimana manusia tersebut mempunyai kemampuan untuk menggunakan modal itu secara efisien.
Ia menilai Indonesia perlu memperhatikan apa saja tren-tren di sektor ekonomi sehingga nantinya dapat menemukan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru supaya Indonesia bisa tumbuh lebih dari 6%.
“Misalnya digital green economy, manufaktur, dan hilirisasi. Tapi semua itu membutuhkan manusia yang mampu untuk mengambil kesempatan. Untuk itu, fokus kita harus ke manusia dan kemudian ke sektor-sektor yang memang merupakan tren baru ke depan,” pungkas Rahadian.
