Pendapatan Negara Hingga Triwulan III Capai 80% Lebih, Bukti Kinerja APBN 2024 Terjaga Baik
Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mulai bertugas per Oktober ini. Presiden menamainya Kabinet Merah Putih, terdiri atas 48 kementerian negara. Jumlah nomenklatur kementerian tersebut bertambah dari kabinet pemerintahan sebelumnya yang berjumlah 34 kementerian negara.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara pada Kabinet Merah Putih menggunakan sumber daya manusia, aset, dan anggaran yang tersedia sesuai tugas dan fungsinya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penggunaan aset dan anggaran diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi November 2024 yang berlangsung pada 8 November 2024 lalu menerangkan update tentang proses yang berlangsung dari pembentukan kementerian negara yang baru. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 pada 4 November 2024 lalu yang mengatur tentang penggunaan aset dan anggaran.
“PMK-nya sudah keluar yaitu PMK Nomor 90 Tahun 2024, di dalamnya mengatur mengenai penggunaan aset dan anggaran, dan juga nomor bagian anggaran dari kementerian-kementerian dan lembaga (K/L) yang baru. Jadi, sudah keluar proses, sudah dimulai proses untuk pembagian anggaran dan seterusnya,” ujar Wamenkeu Suahasil.
Lebih lanjut, Wamenkeu Suahasil menegaskan secara bersamaan Kementerian Keuangan akan memantau penerbitan satu per satu peraturan presiden mengenai kementerian negara dan lembaga. Peraturan tersebut akan menjadi pedoman bagi alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan dikeluarkan pada akhir November atau awal Desember 2024.
“Penyelesaian APBN 2024 terus dijalankan oleh seluruh kementerian negara dan lembaga. Dan di dalam PMK 90 Tahun 2024 juga sudah ada mekanismenya, yang diatur yang menjadi pedoman bagi seluruh K/L yang ada sekarang. Berbagai macam program quick wins dari Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, sebagian yang telah masuk di APBN 2025 berarti akan dikeluarkan dalam bentuk DIPA dan dijalankan sejak mulai awal pelaksanaan APBN 2025,” terang Wamenkeu Suahasil.
Wamenkeu Suahasil menambahkan, program yang masih belum masuk perencanaan dan masih digodok oleh K/L tentu akan dibicarakan pada bulan November ini supaya bisa dilaksanakan, dianggarkan, dan dilaksanakan mulai awal tahun 2025. Saat ini, tiap-tiap K/L dimaksud tengah bekerja untuk merumuskan aktivitas dan kegiatan yang akan dianggarkan untuk APBN 2025.
Dalam konferensi pers tersebut, Menteri Keuangan dan para Wakil Menteri Keuangan juga memaparkan kondisi perekonomian terkini dan status APBN 2024 hingga akhir Oktober 2024. Kementerian Keuangan tiap bulan rutin memaparkan kinerja dan fakta atas pelaksanaan APBN tahun berjalan melalui pelaksanaan konferensi pers APBN KiTa.
Pendapatan capai lebih dari 80% target APBN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Pendapatan Negara hingga akhir Oktober 2024 mencapai Rp2.247,5 triliun atau mencapai 80,2% dari target APBN 2024. Angka tersebut juga menunjukkan kenaikan sebesar 0,3% dibandingkan periode Oktober tahun 2023.
“Dari sisi belanja negara, APBN telah membelanjakan Rp 2.556,7 triliun. Ini artinya 76,9% dari pagu anggaran di APBN 2024 telah dibelanjakan. Kalau dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 14,1% year on year dan ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik,” terang Menteri Keuangan.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan menjelaskan defisit sampai dengan akhir Oktober tercatat Rp309,2 triliun rupiah atau 1,37% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, angka tersebut masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dari sisi keseimbangan primer, APBN masih mengalami surplus sebesar Rp97,1 triliun yang berarti menunjukkan keseimbangan primer positif.
“Seperti diketahui untuk APBN 2024, postur yang sudah ditetapkan dalam undang-undang adalah defisit dirancang 2,29% dari PDB. Ini berarti defisit ini masih lebih kecil dibandingkan yang ada di dalam APBN berdasarkan undang-undang,” ujar Menteri Keuangan.
Dalam konferensi pers tersebut, Menteri Keuangan juga memaparkan kondisi perekonomian terkini, baik di level global maupun nasional. Ia menyebut kondisi perekonomian global sangat dinamis dan cenderung memberikan dampak secara global karena peristiwa politik terjadi di negara-negara besar yang menentukan. Negara Amerika Serikat baru menyelesaikan pemilihan umum untuk presiden dan senat.
Terpilihnya Donald Trump kembali sebagai presiden diprediksi akan menimbulkan banyak perubahan kebijakan karena Trump didukung oleh Partai Republik, berbeda dengan presiden sebelumnya yang didukung oleh Partai Demokrat. Beberapa perubahan arah kebijakan Amerika Serikat usai kemenangan Trump lainnya kemungkinan meliputi penurunan pajak korporasi, ekspansi belanja, proteksionisme (kenaikan tarif impor), mendorong gencatan senjata, serta komitmen rendah terhadap isu perubahan iklim.
“Di belahan ekonomi yang lain, Eropa dalam hal ini masih dalam kondisi struggle untuk boosting growth-nya. Negara-negara besar seperti Jerman dan Perancis juga masih dalam situasi yang cukup tidak baik dari sisi growth-nya, sehingga gross overall di Eropa hanya 0,9% inflasi di level 2%,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Di sisi lain, konflik di Timur Tengah terus memanas. Sementara itu, pelemahan ekonomi juga terjadi di Tiongkok yang memicu stimulus agresif. Risiko lainnya yang masih terus dihadapi yakni volatilitas harga komoditas energi dan pangan, tensi dagang tinggi, kontraksi manufaktur global, serta tekanan fiskal di banyak negara.
Ekonomi Indonesia tumbuh moderat
Ekonomi Indonesia hingga Oktober 2024 tumbuh moderat pada triwulan III tahun 2024 hingga mencapai 4,95%. Angka pertumbuhan tersebut dominan didukung konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,91% dari sisi pengeluaran dan sektor manufaktur tumbuh 4,72% dari sisi produksi.
Konsumsi rumah tangga didorong peningkatan mobilitas masyarakat, terjaganya permintaan domestik, dan inflasi yang terkendali. Investasi ditopang pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah dan swasta, peningkatan belanja modal, dan peningkatan impor barang modal. Sementara itu, konsumsi pemerintah didukung kebijakan belanja barang yang cukup tinggi dan juga belanja pegawai.
Angka pertumbuhan periode ini sedikit menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yakni di kisaran 5,05%. Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah terus mewaspadai tren pertumbuhan ekonomi nasional dan indikator-indikator lainnya seperti inflasi, kesempatan kerja, dan tingkat kemiskinan. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan memantau berbagai indikator lain yang ada dalam APBN dan terus menjaga agar kebijakan pemerintah tetap bisa mendukung perbaikan kinerja perekonomian Indonesia.
“Indonesia dari sisi inflasi masih relatif baik yaitu 1,7%. Angka inflasi kita konsisten tetap di bawah meskipun negara-negara lain, khususnya negara maju sempat mengalami pertumbuhan inflasi yang sangat tinggi. Meskipun mereka sudah cenderung turun, tadi kita lihat di Eropa turun, beberapa masih juga mengalami inflasi yang relatif tinggi. Angka 2% untuk ukuran negara Eropa masih cenderung lebih tinggi. Kita lihat untuk beberapa negara emerging market masih mengalami inflasi yang relatif tinggi. Seperti India mencapai 5,5%, bahkan Rusia mencapai 8,6%. Outlier seperti Turki mengalami inflasi hingga 48% dan Argentina di atas 200%, itu mereka dalam kondisi ekonomi yang relatif tidak normal atau sehat,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani panjang lebar.
Penerimaan pajak terus membaik
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyampaikan kinerja pendapatan negara hingga akhir Oktober 2024. Ia menggarisbawahi bahwa kinerja pendapatan negara mengalami turn around dan kondisinya sangat positif dalam dua bulan terakhir.
“Anda lihat kondisi penerimaan negara tadi sudah mencapai 80,2%, sebesar Rp2.247,5 triliun, atau mengalami kenaikan 0,3%. Dari sisi perpajakan, penerimaan mencapai Rp1.517,53 triliun atau 76,3 dari target. Yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir dan alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober,” tutur Wamenkeu Anggito.
Penerimaan pajak terus mengalami perbaikan dalam empat bulan terakhir. Tren positif ini diproyeksikan akan berlanjut sampai akhir tahun. Kinerja penerimaan setiap kelompok pajak sampai dengan Oktober 2024 seluruhnya mengalami perbaikan. PPh nonmigas membaik karena peningkatan penerimaan bruto dari sektor pertambangan dan menurunnya restitusi.
PBB dan pajak lainnya membaik lantaran dipengaruhi peningkatan pembayaran PPB migas. Pertumbuhan PPN dan PPnBM yang baik sejalan dengan terjaganya konsumsi dalam negeri baik dari domestik maupun impor. Sementara itu, PPh migas masih mengalami kontraksi akibat penurunan lifting minyak bumi.
“Mengenai kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP), secara umum saya menyampaikan bahwa pencapaiannya sudah mencapai Rp477,5 triliun atau 97,1% dari target APBN 2024. Ini sudah achievement-nya sudah sangat cukup tinggi,” kata Wamenkeu Anggito. Capaian tersebut utamanya disumbang peningkatan kinerja BUMN dan satker BLU.
Belanja negara terus dipercepat
Belanja Negara yang sudah terealisasikan sampai dengan 31 Oktober 2024 mencapai Rp2.556,7 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan total belanja tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.834,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp722,2 triliun. Ia memaparkan salah satu dampak dari tingginya belanja negara adalah konsumsi pemerintah yang naik sebesar 4,62% di dalam PDB.
“Menuju akhir tahun akan ada percepatan belanja seperti biasanya. Memang iya dan ini sudah mulai kelihatan hingga akhir Oktober sudah kelihatan 85,6%. Jadi ini akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun nanti,” ucap Wamenkeu Suahasil.
Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan 31 Oktober 2024 mencapai Rp1.834,5 triliun atau mencapai 74,3% APBN atau naik 16,7% yoy. Belanja kementerian negara/lembaga mencapai Rp933,5 triliun atau mencapai 85,6% dari pagu APBN. realisasi tersebut dipengaruhi antara lain oleh pembangunan infrastruktur, penyaluran berbagai program bansos, sarpras hankam, dukungan pelaksanaan Pemilu, dan pembayaran gaji ASN/TNI/Polri. Realisasi belanja non K/L mencapai Rp901,0 triliun atau 65,4 dari pagu APBN yang antara lain dipengaruhi realisasi subsidi atau kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
Sementara itu, dukungan APBN kepada APBN melalui Transfer ke Daerah (TKD) mengalami peningkatan. Realisasi TKD per 31 Oktober 2024 mencapai Rp722,2 triliun atau 84,2% dari pagu. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, maka realisasi TKD tersebut tumbuh 8,0% yoy.
“Hal ini menandakan bahwa pemerintah terus berkomitmen dalam memberikan dukungan kepada APBD untuk memberikan layanan publik. Beberapa jenis tumbuh positif, yaitu DAU, DBH, DAK fisik, DAK non fisik, Dana Desa dan Dana Keistimewaan. Hal ini menandakan kinerja penyaluran dana tersebut meningkat,” ungkap Wamenkeu Thomas.
Terkait pembiayaan anggaran, realisasi hingga 31 Oktober 2024 mencapai Rp383 triliun atau sekitar 73,3% dari total anggaran APBN. Menurut Wamenkeu Thomas, kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali.
“Secara keseluruhan, langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah serta mencermati dinamika pasar keuangan. Dan tentunya pemenuhan target pembiayaan terus dijaga on track dengan cost of fund yang efisien dan risiko yang terkendali,” pungkas Wamenkeu Thomas.
