Akselerasi Program Prioritas Nasional: Realisasi Anggaran Capai 65,8% Hingga Akhir Oktober 2025
Pemerintah menyampaikan kemajuan signifikan dalam realisasi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan total penyerapan anggaran hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp611,7 triliun atau setara 65,8% dari total pagu Rp929 triliun. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan program-program strategis berjalan sesuai target menjelang penutupan tahun anggaran.
Program penguatan dan proteksi daya beli seperti PKH, PIP/KIP Kuliah, Kartu Sembako, serta Bantuan Iuran PBI JKN, menunjukkan realisasi yang tinggi, hampir mencapai 100%.
Sementara itu, terdapat beberapa program belanja modal dan pembangunan sarana-prasarana publik yang realisasinya masih di kisaran 50%, namun hal tersebut masih terbilang wajar mengingat pembayaran belanja modal biasanya menumpuk di akhir tahun anggaran.
“Ada beberapa yang masih 50 persen, itu adalah karena belanja modal seperti biasa, pembayarannya biasanya menumpuk di akhir tahun,” terang Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Pemerintah berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran yang tersisa di bulan November dan Desember demi mencapai target kinerja dan manfaat bagi masyarakat Indonesia.
Makan Bergizi Gratis (MBG): realisasi anggaran 58%
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 18 November 2025, Program MBG telah menjangkau 41,9 juta penerima dengan 15.369 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Realisasi anggaran untuk program ini telah mencapai Rp41,3 triliun atau sekitar 58% dari total alokasi APBN yang sebesar Rp71 triliun.
"Untuk bulan November dan Desember, ini masih ada alokasi Rp30 triliun yang bisa dipakai oleh makan bergizi gratis. Dan tentu alokasi kita sesuaikan karena target Bapak Presiden adalah 82,9 juta penerima makan bergizi gratis se-Indonesia," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi November 2025, Kamis (20/11/25).
Program MBG dilaporkan tersebar merata di 38 provinsi di seluruh Indonesia, dengan rincian sebagai berikut.
- Sumatera
Penerima: 1,7 juta
SPPG: 703 unit
- Jawa
Penerima: 25,68 juta
SPPG: 9.107 unit
- Bali-Nusa Tenggara
Penerima: 2,15 juta
SPPG: 753 unit
- Kalimantan
Penerima: 1,7 juta
SPPG: 703 unit
- Sulawesi
Penerima: 2,74 juta
SPPG: 1.069 unit
- Maluku-Papua
Penerima: 0,69 juta
SPPG: 265 unit
Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih tersedia Rp53 Triliun
Belanja pemerintah juga diarahkan untuk memperkuat UMKM dan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat, termasuk melalui pemberian subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun subsidi bunga KUR dibayarkan oleh APBN kepada bank penyalur KUR sehingga nasabah KUR dapat menikmati bunga sebesar 6% per tahun.
Per akhir Oktober 2025 subsidi bunga KUR telah terealisasi sebesar Rp20,3 triliun atau 53,1% dari pagu. Nilai kredit yang telah disalurkan dari program KUR mencapai Rp228,1 triliun atau 79,7% dari total pagu 2025 sebesar Rp286 triliun.
Program KUR telah menjangkau 3,9 juta debitur, dengan porsi terbesar pada sektor perdagangan dan pertanian.
“Artinya, masih ada pagu kredit KUR sekitar Rp53 triliun yang belum terealisasi dan dapat diakses oleh masyarakat melalui bank penyalur di sisa tahun ini,” terang Suahasil.
Stimulus Ekonomi: BLTS dan Magang Fresh Graduate
Untuk memperkuat daya dorong perekonomian nasional menjelang akhir tahun, pemerintah pada Oktober 2025 meluncurkan berupa Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) atau bantuan langsung tunai sementara (BLTS) dan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.
Kedua program tersebut menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi ketiga yang bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
BLTS Kesra
Sasaran penerima BLTS Kesra adalah rumah tangga yang termasuk dalam golongan desil 1 hingga 4 menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Bantuan tersebut diberikan kepada 35,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total bantuan senilai Rp31,95 triliun.
Nilai bantuan adalah sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan (Oktober-Desember 2025) atau total sebesar Rp900.000 yang dibayarkan satu kali dalam periode tersebut. Penyaluran dilakukan melalui bank himbara dan PT POS Indonesia.
Dalam program BLTS, terdapat penambahan jumlah KPM di luar BLT reguler yang disalurkan oleh Kemensos melalui PKH dan Sembako. Dengan demikian, bagi KPM yang masuk sebagai penerima bantuan reguler Kemensos mendapatkan penebalan bantuan di triwulan keempat tahun ini melalui BLTS.
“Katakanlah kalau dia di 3 bulan ke-4 ini dapat Rp 600 ribu. Ada tambahan dari Bapak Presiden, Rp 300 ribu kali 3. Berarti Rp900 ribu. Maka KPM sembako pada 3 bulan ke-4 ini mendapatkan Rp 1,5 juta setiap keluarga," kata Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat penyaluran BLTS Kesra di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025) dilansir tempo.co.
Penyaluran BLTS dilakukan bertahap dan pada bulan November telah dilakukan proses penyaluran tahap kedua. Beberapa KPM bisa saja menerima bantuan lebih dulu ketimbang KPM di wilayah lain.
Adapun hingga akhir Oktober 2025 BLTS telah disalurkan kepada 14,6 juta KPM dengan total bantuan sebesar Rp13,1 triliun.
Program Magang Nasional
Di sisi ketenagakerjaan, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengalokasikan anggaran sebesar Rp455,6 miliar untuk Program Magang Nasional bagi 100 ribu peserta dengan durasi selama enam bulan. Fasilitas yang diberikan berupa pelatihan kerja, sertifikasi, uang saku, serta perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Program ini merupakan upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan kerja, serta memperkuat daya saing angkatan kerja Indonesia di berbagai sektor, mulai dari swasta, badan usaha milik negara (BUMN), hingga pemerintahan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa program pemagangan harus menjadi instrumen strategis dalam menyiapkan lulusan baru untuk memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang relevan.
Para lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi mulai dari D-1 hingga S-1 dapat mendaftarkan diri untuk menjadi peserta magang melalui kanal maganghub.kemnaker.go.id.
Kemnaker mencatat pelaksanaan Program Magang Nasional 2025 untuk Batch 1 dan 2 telah melibatkan 6.334 penyelenggara magang, terdiri atas perusahaan serta kementerian/lembaga, dengan jumlah pendaftar mencapai 221.541 lulusan baru perguruan tinggi.
Berdasarkan data Kemnaker, rekrutmen Batch 1 telah menerima sekitar 15 ribu peserta dan Batch 2 sebanyak 62 ribu peserta. Untuk Batch 3 Kemnaker menargetkan 25 ribu peserta.
Program Magang Nasional Batch 3 dimulai dengan pendaftaran penyelenggara dan pengajuan usulan program pada 24 November hingga 3 Desember 2025.
Selanjutnya, pendaftaran peserta berlangsung pada 4-7 Desember, disusul seleksi calon peserta pada 8-11 Desember.
Penetapan peserta dijadwalkan 12 Desember, kemudian orientasi bagi peserta dan mentor dilakukan 15 Desember 2025. Kick off pelaksanaan program magang Batch 3 akan digelar pada 16 Desember 2025.
Realisasi belanja program magang nasional diperkirakan akan terus meningkat seiring diterimanya peserta magang.
“Kalau sampai 16 November (2025), realisasi pagu yang sudah dibelanjakan adalah baru Rp380,9 juta, tapi ini akan meningkat terus ke depannya,” ucap Suahasil.
Sebagai informasi syarat Program Magang Fresh Graduate adalah sebagai berikut.
- Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) aktif
- Lulusan program pendidikan diploma/sarjana paling lama 1 tahun sejak tanggal ijazah
- Berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar di Kemendiktisaintek.
- Menyiapkan dokumen KTP, ijazah, transkrip nilai, dan CV.
Di samping memperoleh pelatihan kerja dan sertifikat, peserta magang nasional juga mendapatkan uang saku sebesar Rp3,3 juta untuk Batch 1 dan Rp3,8 juta untuk peserta Batch 2.
Dukungan APBN terhadap program prioritas dan inisiatif lainnya terus dipercepat untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi.
