Menjaga Ketahanan Pangan dari Krisis Pangan
Pernahkah terpikir apa yang terjadi jika bumi ini kehabisan makanan? Meskipun pertanyaan tersebut tampak ekstrem, namun tak perlu dipungkiri lagi, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Berbagai macam tantangan sedang dihadapi seperti perubahan iklim dan ketidakstabilan politik mengakibatkan terjadinya krisis pangan di negara-negara miskin. Ini menjadi perhatian serius. Termasuk Indonesia, Upaya kolaboratif pun dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, inovasi dalam pertanian, dan kesadaran atas isu-isu global menjadi sangat penting untuk mencegah skenario terburuk ini.
Sejarah Krisis Pangan 1970
Krisis pangan bukanlah fenomena baru. Sejarah mencatat berbagai peristiwa yang mengakibatkan kelaparan massal dan krisis pangan. Salah satu yang paling terkenal adalah “Krisis Pangan Global 1970-an,” yang dipicu oleh kombinasi berbagai faktor seperti cuaca buruk, lonjakan harga minyak, konflik geopolitik, pertumbuhan populasi yang cepat, perubahan iklim, dan kebijakan pertanian yang kurang efektif. Krisis ini terasa hingga di negara-negara berkembang, dimana kelaparan dan malnutrisi meningkat.
Guna menghadapi krisis pangan yang semakin parah waktu itu, Majelis Umum PBB memutuskan menyelenggarakan konferensi Pangan Dunia yang diadakan di Roma dari tanggal 5 sampai 16 November 1974 dan dihadiri oleh perwakilan dari 133 negara. Konferensi tersebut menghasilkan upaya para negara-negara untuk meningkatkan produksi pangan, termasuk Program Pangan Dunia (WFP) dan berbagai inisiatif pertanian di negara-negara berkembang. Juga, munculnya revolusi hijau serta menginisiasi untuk mengalokasikan anggaran khusus ketahanan pangan.
Peristiwa sejarah memang bisa terulang, tetapi tidak akan sama persis dengan peristiwa sebelumnya. Belajar dari krisis pangan 1970, faktor-faktor yang menjadi penyebab krisis pangan di tahun 1970 sudah mulai bermunculan saat ini. Mulai dari perubahan iklim, lonjakan harga minyak, hingga konflik geopolitik. Namun, ada faktor pembeda saat ini yaitu pengalaman, manusia yang telah belajar dari sejarah.
Penyebab Krisis Pangan
Laporan Global tentang Krisis Pangan (GRFC) 2024 menegaskan betapa besarnya tantangan untuk mengakhiri kelaparan pada tahun 2030. Pada tahun 2023, hampir 282 juta orang atau 21,5 persen dari populasi yang berada di 59 negara/wilayah menghadapi tingkat kerawanan pangan yang memerlukan bantuan pangan dan mata pencaharian yang mendesak. Ditambah lagi anomali cuaca seperti hujan dan kekeringan ekstrim yang menyebabkan gagal panen sehingga menurunkan produksi bahan baku pangan di dunia.
Selain itu, konflik geopolitik dan ketidakstabilan politik dapat mengganggu produksi dan distribusi pangan. Contoh saja yang terbaru ini yaitu konflik antara Rusia dan Ukraina menyebabkan ketidakstabilan harga gandum dan CPO. Kita diingatkan peristiwa 2 tahun, dimana konflik antar dua negara tersebut mempengaruhi harga bahan pokok pangan di dunia. Pada awal perang, harga gandum global melonjak hingga 28%. Sebagai dua negara produsen besar gandum dan biji-bijian yang mencakupi 30% ekspor gandum dunia, konflik Rusia-Ukraina menyebabkan kapasitas produksi tidak dapat sepenuhnya diganti oleh negara produsen lain sehingga menurunnya ketersediaan dan menyebabkan naiknya harga gandum. Risiko serupa berpotensi terjadi baik terhadap komoditas yang diekspor oleh kedua negara tersebut maupun yang diimpornya.
Peningkatan populasi manusia di dunia juga menjadi kekhawatiran penyebab krisis pangan. Saat ini, pertumbuhan populasi dunia tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas pangan. Diperkirakan pada tahun 2050, populasi global akan mencapai 10 miliar orang, dan membutuhkan peningkatan produksi pangan sebesar 60%. Dan kembali lagi ke masalah perubahan iklim. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi tiap-tiap negara untuk memicu inovasi dalam sektor pertanian guna menggenjot produktivitas pada situasi perubahan iklim yang ekstrem. Inovasi memerlukan biaya, sehingga perlu anggaran khusus untuk memitigasi krisis pangan.
Di lain sisi, penyediaan pangan Indonesia terganjal juga pada masalah rendahnya kesadaran akan pemanfaatan makanan. Sebab menurut BAPPENAS pada tahun 2021, sisa makanan terbuang atau food loss and waste di Indonesia mencapai 23 hingga 48 juta ton per tahunnya. Jumlah sisa makanan terbuang tersebut menyebabkan kerugian bagi Indonesia sebesar Rp213 triliun sampai sampai Rp551 triliun per tahun, atau setara dengan 4 persen sampai 5 persen Produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Food loss and waste di Indonesia ini sangat banyak jumlahnya. Menurut laporan dari United Nations Environment Programme (UNEP) bertajuk Food Waste Index 2021, Indonesia menjadi negara dengan produksi sampah makanan terbanyak di Asia Tenggara. Bahkan di tingkat dunia, Indonesia menduduki posisi urutan kedua sebagai negara paling rajin menumpuk sampah sisa makanan. Hal itu berdasarkan data laporan The Economist pada tahun 2011 bertajuk Fixing Food: Toward the More Sustainable Food System. Pada tahun yang sama, setiap warga Indonesia rata-rata membuang sekitar 300 kilogram sampah makanan per tahunnya. Padahal, jika dibandingkan dengan data dari situs earth.org berjudul “15 Biggest Environmental Problems of 2023” yang ditulis oleh Deena Robinson, jumlah sampah tersebut jika dikelola dengan baik dapat mencukupi kebutuhan pangan lebih dari 3 milyar orang. Pemerintah perlu berputar otak untuk mencari cara untuk meningkatkan kesadaran akan pemanfaatan makanan di Indonesia sehingga kita bisa menghargai dan menghemat makanan demi terhindar dari krisis makanan.
Ketahanan Pangan Indonesia
Pangan menjadi kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi.
Bagi Indonesia, pangan diidentikkan dengan beras karena jenis merupakan makanan pokok utama. Belajar dari Pengalaman bahwa gangguan pada ketahanan pangan yaitu dengan meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.
Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya.
Anggaran Ketahanan Pangan
Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menggelontorkan anggaran untuk program ketahanan pangan sebesar Rp954 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti subsidi pupuk, subsidi benih, bagi-bagi alat dan mesin pertanian, food estate, dan dana alokasi khusus untuk ketahanan pangan di daerah. Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah telah mencanangkan program baru yaitu program Makan Bergizi Gratis serta mengincar swasembada pangan.
Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp124,4 triliun. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis Rp71 triliun pada 2025. Tak hanya itu, pemerintah juga telah membentuk Badan Gizi Nasional yang bertugas untuk melaksanakan program tersebut.
Pemerintah berniat untuk menjaga dan meningkatkan gizi masyarakat di Indonesia dari berbagai program-program baru tersebut. Diharapkan dengan program Makan Bergizi Gratis, ketahanan pangan di Indonesia semakin meningkat dan menimbulkan multiplier efek terhadap perekonomian nasional. Semoga Indonesia tahan terhadap krisis pangan dan mampu meningkatkan kualitas pangan di masyarakat. Karena Kembali lagi, pangan adalah kebutuhan pokok bagi setiap orang, semua aktivitas berasal dari pangan, dan kualitas suatu negara tercermin dari ketersediaan dan ketahanan pangannya.
*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja
