Anggaran Kesehatan 2023 Fokus Perkuat Transformasi Kesehatan

16 Desember 2022
OLEH: Reni Saptati D.I.
Anggaran Kesehatan 2023 Fokus Perkuat Transformasi Kesehatan
 

Hingga penghujung 2022, Indonesia sudah menyuntikkan 450 juta dosis vaksin COVID-19 kepada masyarakat. Dampak pemberian vaksinasi tersebut kian terasa. Kasus COVID-19 terus melandai. Meski sempat naik ketika muncul varian baru, kasus mampu kembali melandai dengan cepat. Hal tersebut menunjukkan bahwa imun masyarakat telah terbentuk, baik dari pemberian vaksin maupun karena terinfeksi.

“Untuk itu, pada tahun 2023, meskipun kita tetap akan memitigasi COVID-19, kita juga akan fokus kepada transformasi kesehatan. Sebenarnya hal itu sudah kita lakukan pada 2022, tetapi akan kita perkuat lagi pada 2023. Kita punya enam pilar transformasi kesehatan, itu yang tetap akan menjadi fokus kita,” tegas Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Sekjen Kemenkes) Kunta Wibawa Dasa Nugraha.

Enam pilar yang dimaksud ialah Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.

“Pada pilar pertama, kita ingin memperkuat layanan dasar, yaitu pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), pos pelayanan terpadu (Posyandu), dan Puskesmas pembantu (Pustu),” terang Kunta.

Ia menjelaskan saat ini terdapat sekitar 10.500 Puskesmas di seluruh Indonesia. Sementara itu, jumlah Posyandu yang merupakan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat mencapai 300.000. Selama ini Posyandu menjadi ujung tombak layanan kesehatan. Kunta juga menyebut Transformasi Layanan Primer lebih menekankan upaya promotif dan preventif.

“Kita ingin produktif. Kalau orang sudah sakit pasti tidak produktif. Jadi, kita lebih baik mencegah daripada sakit,” tutur Kunta.

“Pilar kedua mengenai Layanan Rujukan, kita melakukan reform di rumah sakit seluruh Indonesia agar bisa melayani empat penyakit mematikan, yaitu jantung, stroke, kanker, dan ginjal. Sudah dilakukan pada 2022, dan kita perkuat lagi pada 2023,” ujar Kunta.

Harapannya, pada 2024 reform tersebut sudah mencapai 50 persen dari seluruh rumah sakit di kabupaten/kota maupun provinsi, dan pada 2027 sudah mencapai 100 persen. Menurut Kunta, persoalan pencapaian target yang cukup lama tersebut bukan disebabkan oleh ketiadaan alat, melainkan lebih karena sumber daya manusianya. Indonesia memerlukan lebih banyak dokter spesialis dan subspesialis. Perlu waktu lama untuk menyekolahkan dan memberikan beasiswa.

Pilar ketiga, yaitu Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, bertujuan untuk memperkuat ketahanan kesehatan, terutama produk-produk kesehatan dalam negeri, serta penguatan resiliensi di masa krisis. Untuk itu, Kemenkes mendorong kemandirian farmasi dan alat kesehatan serta memperkuat tenaga cadangan kesehatan. Dalam bencana gempa  di Cianjur, Kunta menjelaskan Kemenkes telah menggunakan tenaga cadangan kesehatan untuk penanganan di masa krisis.

“Pengalaman tadi membuat kita jauh lebih siap kalau ada bencana,” terang Kunta.

Pilar keempat terkait dengan Sistem Pembiayaan Kesehatan. Kunta menerangkan pemerintah ingin mengembalikan khitah BPJS Kesehatan sebagai asuransi sosial. Transformasi ini dilakukan dengan tujuan pemerataan, kemudaan aksesibilitas bagi masyarakat, dan keberlanjutan alokasi pembiayaan.

“Pilar kelima mengenai SDM Kesehatan. Semua tadi ujungnya adalah dokternya kurang, spesialis dan subspesialis. Maka kita dorong untuk mencetak lebih banyak, melakukan tambahan fakultas kedokteran karena ternyata tidak semua provinsi itu punya fakultas kedokteran, membuka kerja sama dengan Kemendikbud. Kita dorong beasiswa, kita juga dibantu oleh LPDP,” ujar Kunta. Ia menjelaskan jumlah =beasiswa untuk ke dokter spesialis dan subspesialis telah meningkat luar biasa. Tahun ini mencapai 1500 dan bisa meningkat hingga 2500 pada tahun depan.

Dalam pilar keenam yaitu Teknologi Kesehatan, Kemenkes membuat aplikasi Satu Sehat yang mensinergikan seluruh data dan informasi yang dimiliki, mulai dari rumah sakit, klinik, apotek, hingga laboratorium. Kemnkes selalu mendorong perkembangan teknologi dan digitalisasi di sektor kesehatan.

“Itu arah kita untuk 2023. Kami tetap melanjutkan reform bidang kesehatan yang enam pilar tadi dan semakin memperkuat capaian-capaiannya. Harapan kita nanti pada 2024 sudah mulai kelihatan, mulai semuanya tercapai, dan selanjutnya kita bisa melanjutkan pada reform berikutnya,” tutur Kunta.

 

Anggaran turun, layanan kesehatan tetap prima

Anggaran Kemenkes mengalami kenaikan 2-3 kali lipat pada masa pandemi. Sebelum pandemi, anggaran Kemenkes berada di kisaran Rp80 triliun hingga Rp90 triliun. Pada 2020, jumlahnya melonjak menjadi Rp102,18 triliun. Tahun 2021 jumlahnya kembali naik menjadi Rp201 triliun lalu turun menjadi Rp136 triliun pada tahun berikutnya.

“Tahun 2023 ke Rp85 triliun. Apakah kalau terus turun berarti layanannya berkurang? Tidak,” tegas Kunta.

Ia menjelaskan sebagian besar anggaran pada 2020-2022 digunakan untuk vaksinasi, insentif kesehatan, dan klaim pasien COVID-19. Pada tahun 2023, Kemenkes masih memonitor perkembangan kasus COVID-19 untuk mengetahui apakah ada varian baru dan bagaimana dampaknya. Di sisi lain, pihaknya juga terus mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan mendorong vaksinasi.

Kemenkes terus mendorong program bayi sehat, pencegahan stunting, perbaikan kualitas rumah sakit, serta mendorong produksi kesehatan dalam negeri. (Foto: Anas Nur Huda)

Ke depan, Kemenkes berkomitmen untuk memperkuat primary care. Kemenkes terus mendorong program bayi sehat, pencegahan stunting, perbaikan kualitas rumah sakit, serta mendorong produksi kesehatan dalam negeri. Kunta juga menegaskan Kemenkes akan memperkuat layanan Posyandu.

“Jadi kalau selama ini Posyandu untuk balita, sekarang kita akan arahkan ke siklus hidup. Tidak hanya untuk balita, tapi juga ke remaja, dewasa, dan lansia. Karena itu siklus hidup manusia. Kalau kita bicara stunting misalnya, tidak hanya dia pas stunting baru kita benahi, kalau sudah stunting kan tidak bisa diperbaiki,” kata Kunta.

Kemenkes juga mendorong penggunaan protein dari lokal, misalnya telor, daging, dan ikan. Menurut Kunta, program yang dilakukan pemerintah sebelumnya berupa pemberian biskuit ke anak sekolah dianggap kurang efektif. Oleh sebab itu, program diubah menjadi penggunaan protein lokal untuk mendukung tumbuh kembang anak.

Kunta menegaskan untuk menjadi SDM unggul, ada dua hal yang harus menjadi perhatian, yakni pendidikan dan kesehatan. Semakin tinggi pendidikan, SDM menjadi semakin inovatif. Semakin baik kesehatan, SDM menjadi semakin produktif.

Pernyataan tersebut sejalan dengan kebijakan yang disusun pemerintah dalam APBN 2023. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya menjelaskan arah kebijakan pemerintah dalam APBN 2023 terbagi menjadi enam prioritas utama. Yang pertama yakni peningkatan kualitas SDM.

“Kalau kita lihat penjabarannya, peningkatan kualitas SDM akan ditempuh melalui dua sektor, yaitu sektor pendidikan dan sektor kesehatan,” jelas Made.

Lima prioritas lain yang tercantum dalam APBN 2023 yakni akselerasi reformasi perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur prioritas, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, revitalisasi industri, dan pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Percepat penyerahan DIPA

APBN 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat. Pada 1 Desember 2022, Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023 di Istana Negara kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Kita mempercepat penyerahan DIPA supaya bisa segera dapat dieksekusi dan waktu pelaksanaan menjadi semakin panjang dalam tahun bersangkutan. Target kita yang pertama mendorong bagaimana setiap K/L dapat segera mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan di dalam DIPA masing-masing,” Made menjelaskan.

Target kedua, lanjut Made, bagaimana tiap satuan kerja yang ada di K/L juga mempercepat proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan pada 2023. Total belanja di APBN mencapai Rp3.061,2 triliun, terdiri atas Rp2.246,5 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp814,7 triliun untuk tranfer ke daerah. Ketika transfer ke daerah sudah diserahkan kepada provinsi dan kabupaten/kota, harapannya percepatan dari eksekusi anggaran juga bisa dilakukan mulai di awal tahun.

“Yang kita harapkan sebenarnya ketika DIPA sudah diserahkan lebih awal, ya ayo segera, sehingga manfaat dari belanja APBN itu semakin cepat juga dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Made. Dengan demikian, diharapkan sudah tidak ada lagi komplain bahwa anggaran turun lambat. Semestinya mulai 2 Januari ketika DIPA sudah efektif, pelaksanaan kegiatan di satuan kerja sudah bisa dilakukan.

Made menuturkan Kementerian Keuangan juga terus mendorong pemerataan penyerapan. Ditjen Perbendaharaan yang ada di daerah sangat aktif memberikan pendampingan kepada setiap satuan kerja yang ada di wilayahnya ketika mereka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sehingga di dalam pencairan anggarannya tidak terjadi kendala.

“Di sisi lain, pemerintah juga mendorong bagaimana proses pengadaan barang dan jasa sedapat mungkin dilakukan melalui e-katalog. Proses transaksinya langsung bisa dilakukan, jadi tidak ada lagi proses tender yang butuh sampai 3 bulan atau mungkin terjadi gagal lelang,” ujar Made.

Made juga menekankan APBN 2023 bernuansa optimis dan waspada. Optimis lantaran berbagai indikator menunjukkan bahwa geliat ekonomi Indonesia dibandingkan negara-negara lain masih berada di arah yang positif. Waspada karena pemerintah terus memitigaasi dan mengantisipasi berbagai kemungkinan.

“Jadi, mudah-mudahan ekonomi tetap tumbuh positif,” pungkasnya.


Reni Saptati D.I.