Rancangan APBN 2026: Sehat, Kredibel, dan Berpihak pada Rakyat

“APBN adalah instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera. APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia”

Kalimat di atas disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 Beserta Nota Keuangannya di depan rapat paripurna DPR RI.

Dalam merancang APBN 2026, pemerintah memastikan manfaat APBN dapat benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat. APBN bukan sekadar dokumen berisi angka-angka, APBN adalah instrumen yang nyata untuk mewujudkan ekonomi yang kuat, berdaulat, dan berkeadilan sosial dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada delapan agenda prioritas dalam APBN 2026 yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis (MBG), program pendidikan, program kesehatan, pertahanan semesta, pembangunan desa, koperasi, UMKM, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Penganggaran yang cermat dilakukan agar anggaran untuk program prioritas dapat dialokasikan dengan tetap menjaga kesehatan fiskal.

Pemerintah memastikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tetap sehat, kredibel, dan adaptif. Seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sekolah dan rumah sakit, perlindungan sosial, hingga dukungan bagi ketahanan pangan, sudah tercakup dalam APBN. Meskipun kebutuhan belanja meningkat, defisit anggaran tetap dipertahankan di bawah 3 persen. Defisit yang masih terjaga ini menunjukkan disiplin fiskal yang baik dari pemerintah.

“Seluruh program prioritas Presiden yang merupakan deskripsi dari Visi Presiden Prabowo itu ada dalam APBN. Jadi di dalam belanja di dalam pembiayaan itu semuanya komplit di sana… Setelah memasukkan ke dalam APBN semuanya komplit, defisit kita tetap di bawah 3 persen. Ini APBN yang sehat,” terang Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Talkshow Kompas TV Program Laporan Khusus: Pidato Presiden, RAPBN dan Nota Keuangan.

Meski transfer ke daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026 turun dibanding tahun sebelumnya, tetapi manfaat yang diterima masyarakat akan terus dioptimalkan. Beberapa program yang memberikan manfaat langsung ke masyarakat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), MBG, subsidi energi, serta revitalisasi fasilitas pendidikan dan kesehatan akan terus diberikan.

Menurut Suahasil kita harus melihat APBN secara keseluruhan tanpa mengkotak-kotakkan antara belanja pusat dan belanja daerah. Seluruh APBN adalah belanja untuk masyarakat Indonesia baik itu melalui belanja pemerintah pusat maupun melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

“Kalau kita bilang belanja pemerintah pusat Rp335 triliun untuk makan bergizi gratis, itulah untuk rakyat seluruh Indonesia. Kalau kita bilang subsidi dan kompensasi energi, subsidi kompensasi listrik, pupuk, KUR, itu akan berlangsung di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita lihat belanja pemerintah pusat secara khusus PKH, BPNT, makan bergizi gratis, lalu kemudian revitalisasi sekolah, revitalisasi rumah sakit, menanggung penerima bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, itu adalah untuk rakyat seluruh Indonesia,” terang Suahasil.

Ekonom Raden Pardede sependapat dengan Suahasil dengan catatan bahwa komunikasi antara pusat dan daerah harus terus diperkuat. Namun, Raden memberi catatan bahwa komunikasi antara pusat dan daerah harus diperkuat terutama mengenai TKD yang lebih kecil.

“Perlu dikomunikasikan dengan baik ke daerah bahwa ukuran kinerja mereka bukan hanya dilihat dari uang yang ditransfer ke daerah itu. Jadi, misalkan program KUR atau program MBG, itu juga bisa diklaim oleh daerah bagian dari keberhasilan (daerah -red),” ujar Raden.

Menurut Raden, kepala daerah juga bisa mengklaim keberhasilan program nasional sebagai bagian dari kinerjanya, asalkan ikut memfasilitasi jalannya program. Hal ini penting agar daerah tidak merasa kinerjanya tereduksi hanya karena nominal TKD menurun. Dengan demikian, posisi APBN menjadi instrumen kolektif, baik belanja pemerintah pusat maupun TKD dialokasikan untuk tujuan yang sama yakni kesejahteraan masyarakat.

Membangun Fondasi Penerimaan yang Lebih Berkelanjutan.

Untuk bisa memberikan dampak melalui belanja negara, APBN perlu ditopang oleh fondasi yang kuat yakni penerimaan negara. Pada tahun 2026, target penerimaan pajak adalah sebesar Rp2.357,7 triliun, naik dari tahun sebelumnya.

Menurut Suahasil, pajak dikumpulkan dari aktivitas ekonomi sehingga jika aktivitas ekonominya meningkat diharapkan juga turut meningkatkan penerimaan pajak. Namun, pajak bukanlah satu-satunya penerimaan negara, ada penerimaan kepabeanan dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Kalau penerimaan kepabean dan cukai itu yang paling utama adalah bea keluar, bea masuk, dan juga cukai. Cukai hasil tembakau dan juga beberapa cukai yang lain, minuman beralkohol itu juga ada cukainya. PNBP isinya kombinasi ini dari sumber daya alam kita ada PNBP berupa royalti penjualan hasil tambang dan kegiatan-kegiatan layanan seperti bayar SIM atau Visa,” terang Suahasil.

Menurut Raden Pardede hal yang perlu menjadi perhatian adalah terkait gap target yang cukup besar. Ia menekankan perlunya Direktorat Jenderal Pajak memperluas basis pajak. Dengan kata lain, fokus pemerintah seharusnya bukan pada tarif baru, melainkan pada kepatuhan dan perluasan wajib pajak.

“Kalau kita lihat tadi kenaikan dari penerimaan pajak itu adalah 12,8. Nah pertumbuhan ekonomi kita itu kan 5,4 ditambah inflasi itu sekitar 2,5 berarti 7,9. Ya jadi sekitar ada kekurangan itu sekitar 5 persen. Harus nggak bisa lagi Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak,” ujar Raden.

Menurutnya Core Tax seharusnya difungsikan lebih bagus lagi sehingga penerimaan pajak tidak hanya dari sektor-sektor yang sudah ada saja sehingga target bisa tercapai.

“Ini yang selalu disebutkan eh kebun binatangnya diperluas dong. Karena itu dengan Core Tax itu maka kepatuhannya juga naik, jumlah yang membayar pajak juga akan naik. Itu yang kita inginkan supaya itu bisa dicapai,” tambah Raden.

Suahasil menambahkan bahwa untuk semakin memperkuat kepatuhan, Kemenkeu memikirkan mengenai sinergi antara penerimaan pajak dengan penerimaan kepabeanan. Dengan integrasi data antara DJP dan DJBC diyakini akan semakin memperkuat kepatuhan.

“Dengan adanya Core Tax di sistemnya BC ada CEISA, ini bisa dengan lebih cepat kita connect dan kita pastikan kepatuhan-kepatuhan. Tapi itu bukan hanya yang di dalam situ, kita mengidentifikasi masih ada yang di luar sistem. Nah ini yang kita ingin masukkan dia, ibaratnya kalau masih di luar kelas masuk ke dalam kelas sehingga bisa menjalankan. Nah ini yang diidentifikasi bagaimana tambahan-tambahan dari sistem kita administrasi kita sehingga bisa menjangkau yang di luar kelas tadi,” tutur Suahasil

Selain itu, pemerintah juga membentuk Danantara sebagai lembaga pengelola aset dan investasi strategis pemerintah. Danantara juga diamanahkan untuk mengelola dividen BUMN. Dengan model ini, dividen yang sebelumnya langsung masuk APBN kini dikelola agar menghasilkan investasi lebih besar dan berdampak lebih luas.

“Kita estimasi karena sudah sempat ada yang bayar dividen interim dan macam-macam itu sekitar Rp10 triliun, maka sisanya Rp80 triliun itu nanti dikelola oleh Danantara. APBN nya menyesuaikan nanti. Tapi yang jauh lebih penting adalah dengan dikelola oleh dan Danantara ini kita berharap uang Rp80 triliun itu dan seluruh aset dan danantara yang lain diputar berkali lipat,” ujar Suahasil.

Strategi peningkatan penerimaan negara melalui administrasi pajak yang lebih baik, sinergi lintas direktorat, dan inovasi pembiayaan seperti Danantara diharapkan mampu menopang target penerimaan negara pada APBN 2026. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan tren harga komoditas, tetapi membangun fondasi penerimaan yang lebih berkelanjutan.

Efisiensi Belanja dan Ketahanan Pangan

Tidak hanya penerimaan negara, pengelolaan belanja negara juga tidak kalah pentingnya. Presiden Prabowo melalui Inpres 1 tahun 2025 menginstruksikan efisiensi anggaran untuk pos-pos anggaran nonprioritas seperti perjalanan dinas, konsultan, alat tulis kantor, dan biaya perayaan. Hal ini dilakukan agar anggaran bisa direalokasikan untuk program-program yang lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat.

“Kita sisir ya ada beberapa kata kunci yang kita pakai untuk menyisir anggaran anggaran kementerian dan lembaga itu. Bapak Presiden tadi sudah menyebutkan beberapa, ada perjalanan dinas, ada konsultan, ada alat tulis, ada perayaan. Kita lihat kalau yang memang tidak perlu ya kita lakukan pemblokiran. Ini kita lakukan pada bulan Februari dan banyak kementerian yang lalu melakukan adaptasi,” ujar Suahasil

Setelah dilakukan pemblokiran anggaran maka pencadangan totalnya adalah Rp300 triliun lebih. Presiden pun menginstruksikan agar anggaran tersebut bisa direfocusingkan untuk kegiatan-kegiatan prioritas seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis.

Menurut Raden, APBN yang adaptif dan agile itu sangat penting di tahun 2026 karena tahun tersebut ekonomi global masih akan penuh dengan ketidakpastian. Namun, ada catatan penting yang ia berikan dalam kaitannya dengan realokasi anggaran.

“Tahun 2025 ini kan realokasi itu sudah dialokasikan uangnya untuk program A misalnya, tetapi program A belum jalan atau terlambat dijalankan. Ini adalah satu misopportunity karena uangnya sudah dialokasikan tetapi belum digunakan. Padahal kalau langsung digunakan itu sudah menggerakkan ekonomi. Itu menjadi pelajaran penting,” ujar Raden.

Selain efisiensi, APBN 2026 juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan. Isu pangan dianggap sangat strategis, terutama dalam konteks ketidakpastian global. Suahasil menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi isu prioritas dalam diskusi dengan Presiden Prabowo. Jika Indonesia terlalu tergantung kepada luar negeri untuk pangan maka ini tidak akan baik untuk perekonomian Indonesia. Menurutnya, stok beras nasional saat ini cukup berkat panen yang baik dan cadangan dari tahun sebelumnya. Namun, tantangan berikutnya adalah distribusi yang merata dan tepat sasaran. Untuk itu, koperasi desa diandalkan sebagai jalur distribusi utama.

"Koperasi desanya akan menjadi alat untuk menyalurkan ini semua. Pupuk bisa lewat koperasi desa, beras bisa lewat koperasi desa, lalu kemudian yang lain juga bisa dilakukan lewat koperasi desa penjualannya. Jadi ini sinergi yang kita harapkan nanti terus menggerakkan ekonomi rakyat ini,” jelas Suahasil.

Dengan peran koperasi, distribusi pangan tidak hanya menjadi lebih dekat dengan masyarakat, tetapi juga menjadi pengungkit ekonomi lokal. Koperasi desa bukan hanya saluran distribusi, melainkan juga wadah pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, kombinasi efisiensi belanja, percepatan realisasi program, dan penguatan ketahanan pangan menunjukkan bahwa APBN 2026 dirancang bukan sekadar disiplin secara angka, tetapi juga berpihak pada kebutuhan nyata rakyat.